Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen.

    Jakarta (ANTARA) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pergantian antar-waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang mengikuti pilkada atau yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan hal yang mendegradasi demokrasi.

    Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW. Mereka di antaranya memilih mundur untuk maju pada Pilkada 2024, serta ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinet pemerintahan.

    “Bagaimana partai kemudian tidak konsisten menjaga muruah bahwa kader yang ingin didorong sebagai legislatif didorong sebagai eksekutif, sementara yang untuk eksekutif harus disiapkan sendiri,” kata Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu.

    Lucius menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW itu terdiri atas 10 orang dari Fraksi Golkar, 9 orang Fraksi PDI Perjuangan, 9 orang Fraksi Gerindra, 6 orang Fraksi NasDem, 6 orang Fraksi PKB, 4 orang Fraksi Demokrat, dan 1 orang Fraksi PKS.

    Dari jumlah tersebut, kata dia, 27 anggota memilih mundur karena ingin maju pada Pilkada 2024, 8 orang mundur karena ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat lain, kemudian 6 lainnya yang mundur karena beragam alasan serta tiga orang meninggal dunia.

    Menurut dia, adanya PAW sebelum dan setelah pelantikan calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI seolah-olah menunjukkan pilihan menjadi legislator bukan prioritas utama. DPR hanya dianggap sebagai tempat transit untuk menunggu datangnya tawaran jabatan lain, khususnya di lembaga eksekutif.

    Dari PAW tersebut, menurut dia, pilihan rakyat dari pemilu justru terabaikan demi kader favorit partai dan mendegradasi makna suara rakyat melalui sistem pemilu secara langsung.

    “Buat Formappi itu mendegradasi makna DPR yang mestinya menjadi lembaga yang setara dengan eksekutif,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa partai politik harus menyiapkan arah kadernya secara jelas. Jangan sampai adanya puluhan PAW itu justru membuat anggota partai yang berpindah haluan menjadi tidak serius dalam menjalankan tugas barunya.

    Selain itu, dia menilai adanya PAW terhadap anggota DPR RI oleh partai politik itu seolah-olah merupakan praktik pemilu dengan sistem tertutup. Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai bebas menentukan atau mengganti orang-orang yang duduk di parlemen.

    “Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

    Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

    Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (
    Formappi
    ) mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
    rapat komisi
    mencapai 78 persen.
    Meski demikian, pimpinan rapat komisi sering kali tidak mencantumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat.
    “Ada begitu banyak rapat yang telah diadakan oleh komisi-komisi di mana pimpinan rapat tak menyebutkan jumlah anggota yang hadir. Itulah, menjadi salah satu permasalahan yang kami temukan,” kata Peneliti Formappi
    Lucius Karus
    dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 secara virtual, Minggu (8/12/2024).
    Lucius menegaskan, data kehadiran anggota merupakan hal yang mutlak dalam menentukan kuorum rapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta Tata Tertib (Tatib) DPR.
    Ia mengingatkan, pengabaian jumlah kehadiran anggota dapat berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan secara prosedural.
    Tak hanya itu, pimpinan rapat atas dorongan kepentingannya bisa suka-suka memutuskan rapat, saat anggota tidak memenuhi persyaratan kuorum rapat dan kuorum pengambilan keputusan.
    “Hal ini menjadi catatan awal yang buruk dari praktik-praktik rapat DPR pada Masa Sidang I,” ujarnya.
    Selama Masa Sidang I, terdapat 161 rapat komisi, 25 rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) non-komisi, dan 8 kali rapat paripurna, dengan total mencapai 194 kali rapat.
    Lucius mencatat bahwa banyaknya rapat yang diadakan oleh AKD menunjukkan semangat DPR di awal periode.
    Namun, beberapa AKD, seperti Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), belum terlihat aktif dalam mengadakan rapat.
    “Belum aktifnya beberapa Badan, khususnya BAM sebagai AKD baru, tampak menunjukkan urgensi pembentukan badan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendesak. Tak hanya BAM yang baru lahir, BAKN yang sudah dihidupkan kembali sejak tahun 2020 lalu tampak tak cukup punya fungsi yang membuatnya jadi sebuah AKD yang berguna,” ucap Lucius.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Dampak PPN 12 Persen, Banggar DPR Ingatkan Pentingnya Kebijakan Mitigasi Komprehensif

    Antisipasi Dampak PPN 12 Persen, Banggar DPR Ingatkan Pentingnya Kebijakan Mitigasi Komprehensif

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah menerapkan kebijakan mitigasi secara komprehensif guna mengantisipasi dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen secara selektif.

    Said menegaskan, pemberlakuan tarif baru pada Januari 2025 tidak boleh memberatkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

    “Kami meminta pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat yang daya belinya sudah menurun,” kata Said Abdullah, Minggu (8/12/2024).

    Said mengusulkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan PPN. Pertama, perlu penambahan anggaran perlindungan sosial. Said menekankan pentingnya memperluas penerima manfaat perlindungan sosial, tidak hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin. Program ini harus tepat waktu dan sasaran.

    Kedua, subsidi energi. Pemerintah diharapkan mempertahankan subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga, serta memastikan driver ojek online tetap mendapatkan akses BBM bersubsidi.

    Ketiga, subsidi transportasi dan perumahan. Subsidi transportasi umum perlu diperluas untuk mendukung moda transportasi massal harian, sementara subsidi perumahan harus difokuskan pada kelas menengah bawah.

  • Prabowo Teken UU 151/2024, Nomenklatur DKI Jakarta Jadi DKJ

    Prabowo Teken UU 151/2024, Nomenklatur DKI Jakarta Jadi DKJ

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terkait nomenklatur tentang Jakarta, yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Aturan tersebut tercantum dalam UU No.151/2024 Tentang Perubahan atas UU No.2/2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diteken pada 30 November 2024.

    “Menetapkan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” dalam putusan UU No.151/2024 dikutip Minggu (8/12/2024).

    Setelah aturan ini berlaku, maka nantinya kepala daerah yang mulanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024, maka akan berganti jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ.

    “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” bunyi Pasal 70 A.

    Dalam beleid itu juga menyatakan perubahan nama akan berlaku juga pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Masih dalam beleid yang sama, menyatakan bahwa keputusan kepala negara terkait pemindahan Ibu Kota Negara bakal ditetapkan secara mendatang.

    “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” dalam Pasal II UU No.151/2024.

  • Kombes Irwan Anwar Bakal Diadukan Keluarga Gamma ke Propam, LBH Desak Kapolrestabes Semarang Dipecat – Halaman all

    Kombes Irwan Anwar Bakal Diadukan Keluarga Gamma ke Propam, LBH Desak Kapolrestabes Semarang Dipecat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dilaporkan akan dilaporkan ke Propam Polri buntut kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

    Tak hanya itu, muncul juga desakan agar Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya karena dianggap sempat memberikan keterangan keliru atas kasus yang menewaskan satu siswa SMK berinisial GRO atau Gamma (17).

    Keluarga Gamma mengaku pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap Kombes Irwan Anwar karena sebelumnya sempat menyebut korban merupakan gangster.

    “Iya kami akan ambil langkah hukum terhadap Kapolrestabes Semarang  ke bidang profesi, biar didalami oleh Propam terutama soal pemaparannya (Gamma adalah gangster dan melakukan penyerangan ke polisi),” kata Juru Bicara Keluarga Gamma, Subambang, Sabtu (7/12/2024). 

    Namun, belum diketahui apakah laporan teradap Kapolrestabes Semarang tersebut akan dilayangkan ke Polda Jateng atau Mabes Polri.

    Laporan akan dilayangkan keluarga Gamma menunggu hasil sidang etik Aipda Robig Zaenudin (Aipda RZ) pelaku penembakan Gamma.

    Sidang etik ini rencananya digelar pekan depan di Polda Jawa Tengah.

    “Kami juga akan berencana melaporkan hal itu ke Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujar Subambang. 

    Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika mengatakan, hasil investigasi pihaknya ternyata tiga siswa SMK korban penembakan tidak melakukan tawuran.

    Ternyata satu dari tiga korban pada detik-detik terakhir sebelum penembakan sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke orangtuanya.

    Korban ini memberitahukan orangtuanya bahwa akan pulang terlambat karena sedang mengantarkan pulang seorang teman ke Gunungpati.

    Fakta ini diungkap LBH Semarang yang melakukan penelusuran ke sejumlah saksi kunci. 

    “Komunikasi ini dilakukan setidaknya 30 menit sebelum kejadian penembakan. Hal ini menjadi pertanda  bahwa korban tidak tawuran,” kata Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, Sabtu (7/12/2024).

    Andhika menyebut, pihaknya telah mendatangi sejumlah saksi kunci termasuk dua keluarga korban penembakan SA dan AD.

    Hasilnya ternyata kedua korban tidak melakukan tawuran pada malam kejadian penembakan.

    Keterangan ini diperkuat pula oleh para saksi di lokasi kejadian bahwa malam penembakan sama sekali tidak ada tawuran.

    Bukti pendukung lainnya, kedua korban dikenal sebagai anak yang sangat baik yang jauh dari kenakalan.

    Mereka aktif kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

    Para korban juga adalah harapan keluarga. 

    Bahkan, ada satu korban selamat merupakan anak yatim yang berprestasi.

    “Melihat kondisi ini, sangat kecil potensinya mereka terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar kepolisian ke publik,” ujarnya.

    Andhika menyebut, hasil investigasi ini sekaligus untuk membantah pernyataan awal Kapolrestabes Semarang yang mengumumkan ke publik ketiga korban melakukan tawuran dan bagian dari kelompok gangster.

    Melihat hal itu, pihaknya menilai Kapolrestabes Semarang telah melakukan tindakan obstruction of justice atau upaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. 

    “Kami menuntut agar Kapolrestabes dipecat,” terangnya.

    Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah Kombes Artanto enggan menanggapi tuntutan pemecatan terhadap Kapolrestabes Semarang.

    “Kalau saya tidak menanggapi apa yang disampaikan tersebut,” jelasnya.

    Dia mengatakan, Kapolrestabes Semarang telah menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi dan bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan anak buahnya.

    Sebelumnya dalam Rapat bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Kabid Propam Polda Jateng  Kombes Pol Aris Supriyono mengungkap kronologis dan motif Aipda Robig Zaenudin (Aipda RZ) menembak siswa SMK di Semarang.

    Penembakan terjado di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/11/2024) dini hari.

    Awalnya, Aipda RZ yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang hendak pulang setelah selesai bertugas.

    Di tengah jalan, Aipda RZ yang menggunakan sepeda motor merasa kendaraannya terpepet tiga motor lainnya, satu di antaranya sepeda motor yang ditumpangi korban GRO alias Gamma (17).

    “Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet,” kata Kombes Pol Aris Supriyono.

    Karena merasa terpepet, Aipda Robig berdasarkan keterangan Aris dan rekaman CCTV yang beredar, menyusul tiga orang tersebut, dan menunggu di persimpangan jalan.

    Setelahnya, tiga orang tersebut melintas lalu Aipda Robig melesatkan tembakan yang akhirnya membuat korban bernama Gamma tewas saat dibawa ke Rumah Sakit.

    “Akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” ujarnya.

    Kombes Aris Supriyono mengungkap berdasarkan pemeriksaan saksi dan pelaku, Aipda RZ melesatkan 4 tembakan ke arah GRO dan dua temannya.

    “Penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aipda RZ Sebanyak empat kali pada 24 November pukul 00.22 di depan Alfamart Kecamatan Semarang Barat kota Semarang,” kata Aris.

    Aris menegaskan berdasarkan rekaman bukti elektronik berupa CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, terjadi penembakan yang akhirnya membuat seorang korban tewas.

    Ia pun memastikan penembakan yang dilakukan Aipda RZ terhadap Gamma tidak terkait tawuran sebagaimana keterangan yang beredar belakangan ini.

    “Perbuatan terduga pelanggar rekaman oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh bapak Kapolrestabes Kemudian akibat penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar mengakibatkan satu orang meninggal dunia,” ujar dia.

    “Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi,” ucap Aris.

    (Tribunnews.com/ Tribunjateng.com/ iwan Arifianto)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kapolrestabes Semarang Akan Berurusan dengan Propam, Dilaporkan Keluarga Gamma Soal Pelanggaran Etik

  • DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan

    DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Dadahup – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan secara cepat dan singkat. Di antara dukungan tersebut antara lain adalah optimasi lahan rawa dan program ekstensifikasi atau cetak sawah.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan terutama dalam akselerasi program/kegiatan. Mengenai hal ini, dia berharap, berbagai program yang dilakukan ini bisa menjadi model bagi pengembangan lahan produktif di wilayah lain di seluruh Indonesia.

    “Program cetak sawah ini bukan hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan juga secara kongkrit mampu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Yohan yang didampingi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nuralamsyah saat meninjau progres kerja oplah di Blok B, Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 7 Desember 2024.

    Untuk itu, Yohan meminta semua mitra kerja di Komisi IV segera memberikan update data terbarunya sebagai pegangan bersama dalam mengevaluasi berbagai kebijakan. Dia ingin antara data dan program kerja memiliki kesamaan yang valid sehingga target yang telah ditentukan bisa tercapai dengan hasil memuaskan.

    “Kami meminta semua mitra kerja Komisi IV untuk memberikan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mendukung swasembada pangan memiliki kesamaan yang baik,” katanya.

    Direktur Jenderal PSP, Andi Nuralamsyah menjelaskan bahwa hingga saat ini progres kegiatan ekstensifikasi di Kapuas mencapai 2.380 hektare. Capaian ini meningkat signifikan mengingat pemerintah telah menggunakan mekanisme e-catalog untuk menjamin transparansi dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana pertanian.

    “Kontrak kami menetapkan bahwa lahan yang dibuka harus siap tanam. Tidak ada lagi lahan mangkrak. Target kami adalah produksi tiga kali tanam dalam setahun untuk meningkatkan produktivitas pangan,” katanya.

     

    Selain itu, kata Dirjen PSP, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas benih unggul lokal yang adaptif terhadap kondisi tanah di Kabupaten Kapuas, di mana tingkat pH tanah di sana mencapai lima sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan padi dan dolomit yang dapat diminimalkan.

    Untuk diketahui, program cetak sawah merupakan program strategis nasional yang saat ini tengah dikerjakan di lima Provinsi Indonesia. Di antaranya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan sebagai lokasi terbesar cetak sawah yaitu mencapai satu juta hektare.

    Pelaksanaan cetak sawah 150.000 hektare di Kalimantan Tengah yang akan berlangsung pada tahun 2025. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga melibatkan TNI dalam pengolahan lahan, distribusi peralatan dan juga pembangunan infrastruktur pendukung.

    “Dengan pendekatan kolaboratif dan komitmen yang kuat, program cetak sawah di Dadahup diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target swasembada pangan akan tercapai baik dengan dukungan seluruh pihak. Salah satunya melalui cetak sawah, kata Mentan, pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari kebijakan impor sehingga mampu mencapai swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau tiga juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan,” katanya.

  • Prabowo: PPn 12 Persen Selektif Hanya untuk Barang Mewah

    Prabowo: PPn 12 Persen Selektif Hanya untuk Barang Mewah

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Rencana kenaikan PPN tersebut akan dimulai di Januari 2025.

    “PPn adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan. Tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dia memastikan, pemerintah berkomitemen untuk melindungi rakyat kecil. Menurutnya, sudah sejak akhir 2023, pemerintah tak lagi memungut pajak dari sejumlah komoditas.

    “Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun (PPn) naik, itu hanya untuk barang mewah,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah sepakat menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multi tarif. Kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah, sedangkan listri dan air tak dikenakan pajak.

    Hal itu disepakati dalam pertemuan antara DPR dengan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yaitu Anggito Abimanyu, Suahasil Nazara, dan Thomas Djiwandono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikan 12 persen, lalu kemudian komponen yang tetap 11 persen, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” kata Dasco usai pertemuan.

    Adapun sejumlah komponen yang tidak dikenakan PPN antara lain, bahan makanan, produk Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM), transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, air bersih, dan listrik di bawah 6600 watt.

    Sedangkan yang tetap dikenakan PPN 11 persen adalah barang-barang selain barang mewah, maupun yang bukan komponen bebas pajak.

    “Untuk yang saya sebutkan tadi tidak dikenakannsama sekali, tidak dikenakan PPN sama sekali. (Yang kena PPN 11 persen)  yang bukan barang mewah dan yang tadi saya sebutkan,” ujar Dasco.

    Sedangkan barang mewah yang dikenakan kenaikan pajak 12 persen adalah barang-barang yang dikenakan Panjak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Namun tidak menutup kemungkinan akan diperluas.

    Menurutnya, hal itu sedang disimulasikan oleh pemerintah.

    “(Barang mewah PPN 12 persen) yang selama ini kena PPnBM, lalu yang kedua sedang dicek mana yang bisa diperluas, mana yang kemudian tetap 11 persen,” kata Dasco.

  • Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Liputan6.com, Merauke – Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Pj Gubenur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, Forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan TNI Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya terobosan melalui pencetakan sawah di luar Pulau Jawa sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional.

    “Komisi IV dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai aspek, mulai dari on-farm hingga hilirisasi, serta menekankan bahwa kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga tiga juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga satu juta hektar di Merauke hingga 2029.

     

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini untuk melihat secara langsung capaian dan upaya percepatan swasembada pangan yang dikebut pemerintah. Menurut Yudi, saat ini progres pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.

    “Kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk memberikan energi positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat,” jelas Yudi.

    Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

    “Ke depan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan akselerasi optimalisasi lahan dan cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare sebagai salah satu upaya untuk percepatan swasembada pangan di Indonesia.

    “Bapak Presiden Prabowo meminta agar kita mengakselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan kedua, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.

  • Pramono Anung-Rano Karno Menang Pilgub Jakarta, Intip Isi Garasinya

    Pramono Anung-Rano Karno Menang Pilgub Jakarta, Intip Isi Garasinya

    Jakarta –

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07%.

    Dikutip detikNews, pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata, Minggu (8/12/2024). Penetapan dilakukan setelah KPU di enam kota dan kabupaten di Jakarta yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu.

    Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang. Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

    Berikut hasil rekapitulasi suara masing-masing paslon yang disusun sesuai nomor urut:

    1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara (39,40%)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara (10,53%)
    3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara (50,07%).

    Dari hasil rekapitulasi itu, Pramono Anung-Rano Karno menang dalam Pilgub Jakarta itu. Menilik sisi lain paslon nomor urut 3 tersebut, intip isi garasi Pramono Anung dan Rano Karno.

    Isi garasi Pramono dan Rano bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pramono melaporkan hartanya sebesar Rp 104.285.030.477. Harta itu disampaikan pada 18 Maret 2024 saat masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

    Khusus isi garasinya, Pramono punya total kendaraan bermotor senilai Rp 1.385.000.000 (Rp 1,3 miliaran). Dia hanya mendaftarkan tiga unit mobil sebagai berikut:

    1. Mobil, MINI Cooper Sedan Tahun 2007, Hasil Sendiri Rp 200.000.000

    2. Mobil, Mitsubishi Outlander Jeep Tahun 2013, Hasil Sendiri Rp 85.000.000

    3. Mobil, Toyota Alphard Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp 1.100.000.000.

    Sementara itu, Rano Karno menyampaikan LHKPN pada 31 Maret 2024 sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP. Dia memiliki total harta senilai Rp 18 miliar.

    Rano melapor memiliki empat mobil dengan tahun paling tua 2015. Sementara mobil dengan termuda tahun 2017. Total dari keempat mobil tersebut nilainya Rp 848.546.200. Untuk rinciannya sebagai berikut:

    Mobil Toyota Alphard tahun 2017 hasil sendiri senilai Rp 352.800.000Mobil Toyota Innova tahun 2017 hasil sendiri senilai Rp 135.055.000Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp 225.691.200Mobil Honda Jazz tahun 2015 hasil sendiri senilai Rp 135.000.000.

    (rgr/mhg)

  • Anggota DPR: Kenaikan UMP 6,5 Persen Akan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat – Halaman all

    Anggota DPR: Kenaikan UMP 6,5 Persen Akan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Alifudin, menyatakan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 sudah tepat karena akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja.

    “Saya sangat mendukung kebijakan ini. Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen adalah langkah positif yang akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia,” ujar Alifudin di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Menurutnya, keputusan ini penting karena akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat konsumsi domestik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

    Alifudin menilai kenaikan UMP ini adalah respon yang bijak terhadap inflasi yang terus meningkat dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai kestabilan ekonomi jangka panjang.

    “Pekerja yang sejahtera akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih maksimal pada perekonomian negara. Kenaikan ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan hak-hak pekerja,” tambahnya.

    Kenaikan upah juga harus diimbangi dengan kondisi perekonomian yang stabil. 

    Meskipun mendukung kebijakan ini, Alifudin juga mengingatkan perlunya perhatian lebih terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mungkin terdampak oleh kenaikan upah.

    Dia berharap pemerintah dapat memberikan berbagai stimulus atau dukungan agar UMKM tetap dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, meski dalam situasi yang menantang. Alifudin juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan ini dengan pengawasan yang ketat.

    “Pekerja yang sejahtera dan terampil akan membuat Indonesia lebih kompetitif,” kata dia.

    “Jika sektor industri dapat menjaga kualitas dan daya saingnya, maka Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Asia,” ungkapnya.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mempertanyakan landasan yang digunakan Pemerintah menaikkan UMP 6,5 persen.

    “Kita sampai saat ini tidak tahu apa landasannya pemerintah menetapkan kenaikan 6,5 persen dan bagaimana upah ditetapkan kedepannya,” tutur Bob saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Bob, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu UMP 6,5 persen.

    “Bagaimana dunia usaha mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk kepastian usaha kedepan,” jelasnya.

    Pihaknya kini menunggu penjelasan pemerintah menyoal kenaikan UMP 6,5 persen pada tahun depan tersebut.

    “Justru saat ini kita menunggu penjelasan pemerintah. Not just numbers, tapi mampu atau tidak,” ungkap Bob Azam.