Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

    Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

    JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memantapkan langkah untuk melanjutkan amanat Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) terkait dengan bela negara. UU tersebut disahkan saat Ryamizard Ryacudu menjadi menteri pertahanan.

    Kemenhan yang kini dipimpin Prabowo Subianto akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang dikepalai Nadiem Makarim untuk merelisasikan komponen cadangan dalam pertahanan negara. Prabowo berencana menyerap kompenen cadangan untuk pertahanan negara dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga univeristas. Namun, fokusnya pada tingkat universitas.

    “Iya tentunya harus kita ikut sertakan. Karena dalam kompetensi cadangan, itu juga menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita, yang akan mengandalkan kekuatan rakyat. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1. Lalu golongan mahasiswa,” ujar Prabowo, usai rapat kerja dengan Komisi I, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Prabowo menegaskan, bela negara di Indonesia tidak bersifat seperti wajib militer seperti di beberapa negara. Bela negara di Indonesia, sifatnya sukarela bagi masyarakat yang bersedia ikut serta terlibat dalam menjaga pertahanan negara Insonesia.

    “Saya kira dalam UU kita tidak sampai (wajib) di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” tuturnya.

    Konsep ini, kata Prabowo sudah lama terjadi sejak 1945 dan sudah teruji secara sejarah. Prabowo tinggal melakukan pemutakhiran, modernisasi, dan penyesuaian dengan kondisi bangsa saat ini.

    Saat rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo mengatakan, sistem pertahanan Indonesia terdiri dari militer dan nirmiliter, fisik dan nonfisik. Pertahanan militer fisik itu terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Untuk kategori utama, itu merujuk TNI. Sedangkan komponen non militer berasal dari unsur lain, dan perannya dipegang oleh di luar kementerian pertahanan. Sebabnya, Prabowo ingin berkomunikasi dengan Kemendikbud untuk urusan ini. 

    Dia mencontohkan, Amerika Serikat memiliki sumber perwira yang jumlahnya sedikit. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan lainnya, negara ini memanfaatkan sumber komponen cadangan.

    “Perwira dari akademi militer mungkin 20 persen. Sedangkan, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas.”

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Kata DPR Soal Aturan Barang Mewah Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

    Kata DPR Soal Aturan Barang Mewah Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 11 persen menjadi 12 persen, per Januari 2025 mendatang.

    Usai menemui Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, DPR menegaskan bahwa kenaikan PPN ini disasar hanya untuk pembelian barang mewah, dengan tetap mengecualikan layanan dasar bagi masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, perbankan, kebutuhan barang pokok.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah pada 2022 lalu.

    Akan tetapi Herman tetap mengingatkan adanya potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

    Penurunan daya beli ini, jelasnya, akan berimbas terhadap penyerapan sektor produktif, hingga penurunan minat terhadap investasi dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan kajian komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum penerapan kebijakan tersebut.

    “Meski disebut menyasar kepada pembelian barang mewah saja, saya tetap menanti penjelasan lebih lanjut dari pemerintah yang dikategorikan sebagai barang mewah serta turunannya dan substitusinya agar tidak terjadi kekeliruan,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, Senin (9/12/2024).

    Lebih lanjut, ia juga menilai pentingnya pemberlakuan diskresi berupa pemberian insentif pajak pada sektor-sektor tertentu, seperti sembako, kepada masyarakat.

  • Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Miftah Maulana Habiburrahman Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah ini diambil Miftah setelah videonya yang mengolok-olok penjual es teh saat acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11/2024) viral di media sosial.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku dirinya sempat menelepon Gus Miftah untuk menegur candaan bernuansa merendahkan orang tersebut.

    Abdul Wachid menegur Gus Miftah agar mengevaluasi model dakwahnya agar jangan seperti dulu saat belum menjadi bagian dari pemerintahan, meskipun saat ini sudah mengundurkan diri.

    Atas adanya polemik ini, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan dalam waktu dekat Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) akan membahas terkait dengan model dakwah yang harus ada batasan tertentu.

    “Sehingga yang terkait dengan kerukunan beragama dan menyangkut masalah sosial ada aturan yang dipegang oleh para dai yang turun di daerah,” jelas Abdul Wachid dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Di sisi lain, ia menilai dalam situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu melihat situasi dan kondisi, khususnya dalam berdakwah. Menurutnya, kadang kelakar itu menjadi suatu yang tidak baik dalam hal tertentu karena dianggap itu pelecehan.

    “Saya kira Gus Miftah tidak melecehkan tapi dianggap pelecehan. Bisa jadi ini karena persoalan politis atau apa, kita sedang pelajari itu. Persoalan Gus Miftah sudah selesai. Presiden sudah negur, kami di DPR Komisi VIII juga sudah negur. Saya kira ini menjadi evaluasi untuk Gus Miftah dan para dai semuanya,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Daftar Sepeda Motor Kena PPN 12 Persen di 2025

    Daftar Sepeda Motor Kena PPN 12 Persen di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Selain mobil mewah, sejumlah sepeda motor juga potensi terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan berlaku 1 Januari 2025. Daftar model roda dua itu di berasal dari merek Honda, Kawasaki dan Yamaha.

    Ketentuan PPN 12 persen untuk jenis kendaraan mewah ini sudah dipastikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12).

    “Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” kata Dasco yang belum merinci spesifikasi mobil mewah yang akan dikenai tarif baru PPN 12 persen.

    Sepeda motor mewah terkena PPN 12 persen bila pemerintah mengenakan pajak baru berdasarkan tarif PPnBM motor mewah untuk CBU atau impor utuh.

    Menyitat Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ada ketentuan menerangkan motor mesin di atas 250 cc masuk kategori mewah. Berikut bunyi aturan tersebut:

    Pasal 22

    Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc; atau

    Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60 persen.

    Pasal 23

    Kemudian Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

    a. kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc;

    b. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc; atau

    c. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 95 persen.

    Daftar sepeda motor yang potensi tersandung PPN 12 persen

    Honda

    – Honda CB 650R
    – Honda CBR 1000RR
    – Honda XL 750
    – Honda CB 500X
    – Honda CFR 1100 L
    – Honda Rebel 1100
    – Honda Rebel 500
    – Honda Gold Wing 1800

    Yamaha

    – Yamaha WR 155T
    – Yamaha YZ 125X
    – Yamaha YZ 250X
    – Yamaha YZ 250 F
    – Yamaha YZ 250 FX

    Kawasaki

    – Kawasaki Ninja ZX 4 RR
    – Kawasaki Ninja ZX 6 RR
    – Kawasaki Ninja ZX 10 R
    – Kawasaki Ninja H2
    – Kawasaki Versys 650
    – Kawasaki Versys 1000
    – Kawasaki Versys 1100
    – Kawasaki W800

    Selain itu masih banyak lagi sepeda motor mewah lainnya di Indonesia dengan mesin di atas 500 cc yakni dari BMW, Ducati, Harley-Davidson, KTM, Triumph hingga Royal Enfield.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    kembali menyinggung soal politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pernyataan resminya pada Hari Antikorupsi Sedunia (
    Hakordia
    ) 2024.
    Ia meminta penegakan hukum terkait korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.
    “Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
    Puan menekankan bahwa independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya KPK selaku lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
    “Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga,” ucap Puan.

    Ia pun berpesan kepada calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) DPR untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.
    “Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini,” ucapnya. 
    Puan berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan hanya sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa tindakan nyata.
    Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan,
    “Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Dorong RUU Kepresidenan Cegah Cawe-cawe Presiden di Pemilu

    PDIP Dorong RUU Kepresidenan Cegah Cawe-cawe Presiden di Pemilu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Rancangan UU Lembaga Kepresidenan.

    Hasan menyoroti praktik cawe-cawe Presiden selama Pilpres dan Pilkada 2024. Menurut Hasan, sikap demikian bagi presiden dinilai tak etis.

    “UU tersebut untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan agar siapapun presidennya tidak melanggar etika politik bernegara dan mencederai nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif di republik ini,” ujar Hasan dalam keterangannya, Senin (9/12).

    Menurut Hasan, ada banyak pelanggaran etika selama pemilihan umum serentak 2024, baik Pilpres maupun Pilkada yang baru saja digelar.

    Dia menyebut masyarakat telah dipertontonkan dengan terang perilaku tak etis dan mencederai nilai-nilai demokrasi oleh Presiden. Baik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat pilpres lalu, maupun oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Pilkada.

    “Pada periode kampanye Pilpres 2024 misalnya, sempat heboh diberitakan Presiden Jokowi makan malam dengan capres Prabowo jelang pelaksanaan debat, bahkan fotonya beredar di media,” tuturnya.

    Sementara di Pilkada kali ini, Hasan menyoroti surat yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk mengajak masyarakat memilih paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Hasan menilai seorang negarawan dan pimpinan tertinggi seperti Presiden mestinya menahan diri dengan tidak terlibat pada politik elektoral. Sebab, presiden berkewajiban memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan demokratis, tanpa intervensi, atau kecurangan agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

    “Jika presiden mewakili paslon tertentu dalam pemilu, maka akan memperkeruh situasi. Bukan tidak mungkin partisipasi presiden sebagai juru kampanye paslon tertentu akan berujung pada konflik sosial dan perpecahan anak bangsa,” katanya.

    Hasan berpandangan, seorang Presiden yang telah dilantik mestinya milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu kelompok atau golongan tertentu. Atas dasar ini, ia ingin hal itu nantinya bisa diatur lewat UU Lembaga Kepresidenan.

    Nantinya, RUU tersebut akan melarang presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendistribusikan bantuan pemerintah dengan tujuan elektoral paslon tertentu.

    “UU Lembaga Kepresidenan setidaknya harus mengatur larangan mengenai Presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada paslon/kelompok tertentu,” ucap Hasan.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • SEAPAC: Parlemen se-Asia Tenggara libatkan anak muda perangi korupsi

    SEAPAC: Parlemen se-Asia Tenggara libatkan anak muda perangi korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris the South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyerukan parlemen se-Asia Tenggara untuk melibatkan anak muda dalam memerangi korupsi sebab generasi muda di Asia Tenggara secara signifikan menerima dampak buruk dari korupsi.

    “Kaum muda adalah calon-calon pemimpin yang harus memiliki bekal integritas sejak dini. Di sisi lain, mereka menjadi pihak yang secara signifikan terdampak korupsi,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya dalam rangka menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.

    Dia pun menilai tema utama UN International Anti-Corruption Day 2024, yakni “Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow’s Integrity” sangat relevan dengan tantangan pemberantasan korupsi saat ini.

    Menurut dia, sifat kejahatan korupsi merupakan bagian dari musuh kemanusiaan karena korupsi merusak seluruh agenda kesejahteraan, kemajuan, dan kesetaraan.

    Bagi kaum muda sendiri, lanjut dia, korupsi menyengsarakan dan menggerus kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, keterlibatan di urusan publik, hingga terbatasnya akses layanan kesehatan dan mendasar lainnya.

    “Ini merusak mimpi-mimpi kaum muda,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa ASEAN memperkirakan sepertiga dari total populasi kawasan tersebut adalah generasi muda. Jumlah tersebut akan mencapai puncaknya pada 2038 dengan perkiraan mencapai 220 juta jiwa se-Asia Tenggara.

    Dia menilai dengan populasi sebesar itu, tuntutan kaum muda akan anggaran yang tepat guna, bersih, tepat sasaran dengan kebijakan yang memadai adalah kewajaran.

    Mardani menyebut untuk mengakomodasi tuntutan tersebut maka korupsi yang mengakar di lembaga pemerintahan dan parlemen perlu dibasmi.

    Menurut dia, anggota parlemen di Asia Tenggara perlu untuk memerangi korupsi dengan salah satu upayanya adalah pelibatan kaum muda dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan integritas sejak dini.

    “Parlemen berperan penting untuk memfasilitasi hal tersebut. Sekaligus, memerangi korupsi dari sisi legislasi, anggaran hingga pengawasan dalam mendorong akuntabilitas penggunaan dana publik,” tuturnya.

    Dia berharap parlemen se-Asia Tenggara dapat membuka pintu bagi pelibatan suara dan aspirasi kaum muda agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi generasi tersebut.

    Dia menambahkan bahwa peluang pelibatan tersebut juga terbuka lebar mengingat berdasarkan data ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hampir 22 persen dari total anggota parlemen di ASEAN (minus Timor Leste), tergolong muda.

    “Oleh karenanya di AIPA dan ASEAN, pengarusutamaan kebijakan-kebijakan yang pro generasi muda dan yang mendorong penguatan integritas sejak dini sangat diperlukan,” kata dia.

    Diketahui, SEAPAC adalah organisasi antaranggota parlemen di Asia Tenggara yang fokus pada isu anti-korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. SEAPAC adalah organisasi regional dari Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi X DPR Dorong Percepatan Perbaikan Infrastruktur Sekolah di Daerah Tertinggal

    Komisi X DPR Dorong Percepatan Perbaikan Infrastruktur Sekolah di Daerah Tertinggal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerukan pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur sekolah yang masih belum layak untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya di daerah tertinggal. Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan harus difokuskan pada pemerataan infrastruktur demi mendukung kualitas pendidikan nasional.

    “Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini,” kata Esti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (9/12).

    Kondisi Sekolah di NTT Jadi Sorotan

    Pernyataan ini disampaikan Esti usai kunjungan kerja resesnya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana ia mendapati sejumlah sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya adalah SMP Negeri 7 Kupang Tengah yang masih menggunakan bangunan darurat.

    “Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan,” jelasnya.

    Ia menilai pemerintah harus memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan agar prioritasnya lebih jelas, terutama untuk wilayah-wilayah yang tertinggal seperti NTT.

    Dana Rp17,15 Triliun untuk Rehabilitasi Sekolah

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 triliun pada 2025 untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta. Dana tersebut, menurutnya, akan disalurkan langsung ke sekolah melalui skema transfer tunai untuk mendukung pendekatan swakelola.

  • Daftar Mobil Mewah CBU yang Kena PPN 12 Persen

    Daftar Mobil Mewah CBU yang Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akan menerapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025. Ketentuan ini juga berimbas pada mobil mewah yang dipasarkan di Indonesia.

    “Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12).

    Meskipun pemerintah belum merinci spesifikasi mobil mewah yang akan dikenai tarif baru PPN 12 persen, pemerintah sudah membuat aturan untuk mobil mewah dengan kriteria pajak yang berbeda sesuai spesifikasi mesin mobil.

    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Dalam pasal 2 aturan tersebut dijelaskan, jenis barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

    a. 15% (lima belas persen);
    b. 20% (dua puluh persen);
    c. 25% (dua puluh lima persen); atau
    d. 40% (empat puluh persen).

    Kemudian di pasal 3 dijelaskan Jenis Barang Kena Pajak yang dimaksud adalah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

    a. 40% (empat puluh persen);
    b. 50% (lima puluh persen);
    c. 60% (enam puluh persen); atau
    d. 70% (tujuh puluh persen).

    Bila pemerintah mengenakan PPN 12 persen berdasarkan tarif PPnBM mobil mewah, cukup banyak mobil mewah yang dikelompokkan tersandung PPN 12 persen.

    Di Indonesia, merek mobil mewah berhamburan yang berpotensi dikenai PPN 12 persen di tahun depan. Sebagian besar mobil mewah tersebut adalah impor dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU).

    Daftar mobil mewah potensi kena kenaikan PPN 12 persen

    – Toyota Land Cruiser
    – Toyota GR Supra
    – Lexus LX 600
    – Lexus LSh 500
    – Lexus Lc 500
    – BMW Z4 Roadster
    – BMW X5
    – BMW X6
    – BMW X7
    – BMW M4 M
    – BMW X3 M
    – BMW M4 Coupe
    – Mazda CX 60
    – Mercedes-Benz GLA
    – Mercedes-Benz GLB
    – Mercedes-Benz GLC
    – Mercedes-Benz GLE
    – Mercedes-Benz GLS
    – Mercedes-Benz V-Class
    – Mercedes-Benz S-Class
    – Ford Raptor 3.0L
    – Range Rover Defender 130
    – Range Rover Defender 110
    – Range Rover Defender 90
    – New Range Rover Sport
    – New Range Rover.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]