Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Aipda Robig, Polisi Penembak Mati Pelajar di Semarang Kini Huni Tahanan Ditreskrimum Polda Jateng – Halaman all

    Aipda Robig, Polisi Penembak Mati Pelajar di Semarang Kini Huni Tahanan Ditreskrimum Polda Jateng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Aipda Robig Zaenudin (38), tersangka kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK Gamma atau GRO (17) di Semarang, Jawa Tengah kini penahannya sudah dipindahkan.

    Aipda Robig kini menjadi penghuni tahanan Ditreskrimum Polda Jateng setelah dirinya diputus dipecat dari Polri dalam sidang etik yang digelar Propam Polda Jateng, Senin (9/12/2024).

    Meskipun begitu, penahanannya terpisah dengan tahanan lain atau tahanan khusus anggota Polri.

    Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto memastikan tidak ada perlakuan istimewa bagi Aipda Robig.

    “Tahanannya standar. Tidak ada ruang tahanan yang enak,” kata Kombes Artanto, Selasa (10/11/2024).

    Dalam kasus penembakan Gamma, Aipda Robig Zaenudin dilaporkan dengan pasal berlapis yakni pembunuhan, penganiayaan, dan Undang-undang perlindungan anak.

    Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng sedang menangani perkara ini.

    Sejauh ini polisi telah memeriksa 23 saksi untuk melengkapi berkas perkara pidana Aipda Robig.

    “Puluhan saksi terdiri dari teman-teman almarhum Gamma atau saksi lainnya yang berkaitan dengan kejadian,” kata Artanto.

    Polisi hingga kini masih melengkapi berkas perkara sebelum melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Segera mungkin kami menyelesaikannya, karena kasus atensi (perhatian publik),” ucap Artanto.

    Polisi Ungkap Motif Aipda RZ Tembak Gamma

    Motif Aipda Robig Zaenudin (Aipda RZ) menembak siswa SMK di Semarang karena pelaku merasa kendaraannya terpepet motor korban saat melintas di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Pada Minggu (24/11/2024) dini hari, Aipda RZ yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang hendak pulang setelah selesai bertugas.

    Di tengah jalan, Aipda RZ yang menggunakan sepeda motor merasa kendaraannya terpepet tiga motor lainnya, satu di antaranya sepeda motor yang ditumpangi korban GRO alias Gamma (17).

    “Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet,” kata Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriyono saat rapat bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Karena merasa terpepet, Aipda Robig berdasarkan keterangan Aris dan rekaman CCTV yang beredar, menyusul tiga orang tersebut, dan menunggu di persimpangan jalan.

    Setelahnya, tiga orang tersebut melintas lalu Aipda Robig melesatkan tembakan yang akhirnya membuat korban bernama Gamma tewas saat dibawa ke Rumah Sakit.

    “Akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” ujarnya.

    Berdasarkan rekam CCTV, Aipda RZ lantas menyusul motor yang ditumpangi GRO dan temannya.

    Aipda RZ pun menunggu siswa SMKN 4 Semarang tersebut di persimpangan jalan.

    Saat motor yang ditumpangi tiga siswa SMK  tersebut melintas, Aipda Robig melesatkan tembakan yang akhirnya membuat korban bernama Gamma tewas saat dibawa ke Rumah Sakit.

    “Akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” ujar dia.

    Kombes Aris Supriyono mengungkap berdasarkan pemeriksaan saksi dan pelaku, Aipda RZ melesatkan 4 tembakan ke arah GRO dan dua temannya.

    “Penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aipda RZ Sebanyak empat kali pada 24 November pukul 00.22 di depan Alfamart Kecamatan Semarang Barat kota Semarang,” kata Aris.

    Aris menegaskan berdasarkan rekaman bukti elektronik berupa CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, terjadi penembakan yang akhirnya membuat seorang korban tewas.

    Ia pun memastikan penembakan yang dilakukan Aipda RZ terhadap Gamma tidak terkait tawuran sebagaimana keterangan yang beredar belakangan ini.

    “Perbuatan terduga pelanggar rekaman oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh bapak Kapolrestabes Kemudian akibat penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar mengakibatkan satu orang meninggal dunia,” ujar dia.

    “Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi,” ucap Aris.

    Keluarga GRO diketahui telah melaporkan aksi Aipda RZ ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng pada Selasa (26/11/2024)

    Mereka melaporkan Aipda Robig Zaenudin dengan dua pasal yakni terkait pembunuhan atau Pasal 338 KUHP dan penganiyaan atau Pasal 351 KUHP.  

    Polda Jateng pun sudah melakukan ekshumasui atau pembongkaran makam korban Gamma dalam rangka melengkapi bukti terkait kasus pidana yang menjerat Aipda RZ.

     

    Penulis: iwan Arifianto

  • Tokoh NU Makassar respons biasa rencana MLB PBNU

    Tokoh NU Makassar respons biasa rencana MLB PBNU

    “Saya tidak tahu perkembangan, karena dilarang pegang HP sama anak saya. Bagi Muslub, Kongres, Muktamar namanya yang luar biasa itu, saya rasa hal yang biasa,”

    Makassar (ANTARA) – Tokoh NU Makassar Anre Gurutta Haji (AGH) As-Syekh Sayyid Habib Abdul Rahim Assegaf Puang Makka merespons wacana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 sebagai hal biasa dalam sebuah organisasi.

    “Saya tidak tahu perkembangan, karena dilarang pegang HP sama anak saya. Bagi Muslub, Kongres, Muktamar namanya yang luar biasa itu, saya rasa hal yang biasa,” tuturnya menanggapi pertanyaan wartawan di RAS Center Jalan Baji Bicara Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menurut dia, pelaksanaan musyawarah luar biasa atau sejenisnya, kata pria disapa akrab Puang Makka ini, adalah hal yang biasa dalam setiap roda organisasi di mana pun dan tidak perlu dibesar-besarkan.

    “Itu semua terjadi pada semua organisasi, tidak usah terlalu di heboh-hebohkan, karena biasa,” ucapnya di sela konferensi pers pengunduran dirinya sebagai Musytasar atau dewan penasehat PBNU kepada wartawan.

    Puang Makka mengatakan dirinya tidak ingin mencampuri urusan-urusan organisasi yang kini sedang berdinamika. Meski demikian, bila itu memungkinkan dan terpenuhi syaratnya organisasi maka tidak menjadi masalah dijalankan, tetapi jika tidak memenuhi syarat, tentu tidak bisa dilaksanakan.

    “Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi itu. Seperti di NU misalnya, sepanjang dua per tiga cabang dan wilayah yang menginginkan Muslub, why not, kenapa tidak,” ucapnya.

    Selain itu syarat lain adalah ketika Ketua Umum ataupun Rais Syuriahnya melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditolelir, melanggar AD/ART serta disetujui pengurus besar, maka sangat memungkinkan dilaksanakan.

    Dan apabila persyaratan itu memenuhi, maka siapapun kader nahdiyin siap melaksanakan. Sebab, selama masih berada di wilayah Indonesia maka wajib tunduk, taat dan patuh kepada AD/ART serta garis besar haluan organisasi.

    “Jadi di situ, tidak memihak, senang atau tidak senang, bagi yang ingin melaksanakan itu, yah silahkan. Sepanjang memenuhi persyaratan tadi, dan itu hak setiap pengurus organisasi, organisasi apapun.

    “Jadi 50 plus satu (dukungan) cabang dan wilayah. Kalau sudah cukup 50 plus satu, yah itu bisa di jalankan. Dan kalau ada pelangaran Ketum dan Raisnya, silahkan, jadi begitu. Wallahu a’lam bishawab,” katanya kepada awak media berkaitan wacana MLB PBNU tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Bisa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) KH Abdussalam Shohib mengatakan MLB NU siap dilaksanakan dalam waktu dekat di Surabaya, Jawa Timur.

    “Pra-MLB akan dilaksanakan bulan Desember, di Surabaya titik juang para pahlawan. Pra-MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili,” kata Gus Salam, sapaan karibnya, melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Presidium juga telah menerima pengaduan, kritik, dan saran dari 28 provinsi, 326 kabupaten kota, dan 11 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, yang turut memberikan dukungan agar MLB segera diselenggarakan.

    Pengaduan tersebut melalui saluran siaga atas penilaian pengurus PBNU periode ini diduga melanggar konstitusi NU, mengintervensi Pansus Hak Angket Haji DPR RI, mengubah wajah menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam, diduga merusak persatuan dan kesatuan melalui tata kelola, tata kerja, kinerja, dan performa kepemimpinan PBNU.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • ESDM Buka Suara soal Putusan MK Terkait Unbundling Penyediaan Listrik

    ESDM Buka Suara soal Putusan MK Terkait Unbundling Penyediaan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-XXI/2023 terkait penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan usaha penyediaan tenaga listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK, Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait akan melibatkan pakar hukum untuk memberikan tafsir hukum atas putusan dimaksud.

    Menurutnya, hal ini sebagai pertimbangan pemerintah untuk memastikan langkah kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum agar sejalan dengan putusan MK.

    Kementerian ESDM, kata Jisman, mengapresiasi setiap masukan, opini, atau pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha terkait implikasi atas putusan MK tersebut.

    “Namun demikian, kami mengimbau agar seluruh pihak tetap menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Jisman melalui keterangan resmi dikutip Selasa (10/12/2024).

    Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja dan perorangan mengajukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

    Dari lima substansi yang diuji, MK menolak tiga permohonan dan mengabulkan dua di antaranya dengan beberapa catatan penting.

    Pertama, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR RI. Sebagai tindak lanjut, Jisman mengatakan, pemerintah akan menyampaikan permohonan pertimbangan DPR atas draf RUKN mengacu pada Kebijakan Energi Nasional.

    Kedua, MK memutuskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, harus dilakukan secara terintegrasi. 

    Terkait hal ini, Jisman mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tafsir hukum atas putusan tersebut. Hal itu mengingat putusan ini berdampak terhadap tata kelola bisnis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pengembangan ekonomi dengan prioritas industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah sumber daya alam.

    Jisman menambahkan bahwa Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk menjamin pemenuhan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

    Adapun, serikat pekerja yang mengajukan permohonan uji materiil, antara lain Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau SP PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali, serta 109 pemohon perseorangan lainnya.

    Para pemohon menggugat ketentuan UU Cipta Kerja yang mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi atau unbundling. Para pemohon mendalilkan substansi Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja sama dengan substansi Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII-2015.

    Sistem unblunding yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Para pemohon menilai klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan.

    Pemohon menegaskan usaha ketanagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945.

    Sementara itu, MK menegaskan bahwa sistem unbundling adalah inkonstitusional karena menyebabkan hilangnya hak penguasaan oleh negara. Sikap tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015. Hal ini menjadi pertimbangan hukum Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Jumat (29/11/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

  • Jangan Undang Dai Tanpa Kapasitas Agama

    Jangan Undang Dai Tanpa Kapasitas Agama

    loading…

    Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menjadi narasumber pada program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/12/2024) malam. Foto: iNews

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta kepada semua pihak agar tidak sembarangan mengundang dai atau pendakwah tanpa pengetahuan agama yang cukup. Ini mengaca dari hinaan Gus Miftah terhadap penjual es teh Sunhaji.

    “Jangan mengundang ustaz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama,” kata Maman dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (10/12/2024) malam.

    Menurut dia, masyarakat dapat mengetahui mana pendakwah yang paham agama dan tidak jika usulan sertifikasi pendakwah sudah terealisasikan.

    Politikus PKB itu menilai akan menjadi sangat berbahaya jika ada pendakwah yang muncul ke publik, namun tidak paham tujuan beragama dan memiliki pengikut dalam jumlah besar.

    “Sangat berbahaya (pendakwah tidak mengerti agama tapi punya pengikut), kalau kita mengacu pada hadits Rasul, suatu waktu ada masanya di mana sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit keilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sedikit yang paham agama,” katanya.

    “Yang muncul adalah penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansional, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana, dan sebagainya,” sambungnya.

    Bahkan, tujuan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika pemerintah masih membiarkan banyaknya pendakwah tanpa sertifikat tersebar luas di masyarkat.

    “Jadi jangan berharap Indonesia emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai,” ucap Maman.

    (jon)

  • Pramono-Rano Menang 50,07% di Pilkada Jakarta 2024, Puan: Alhamdulillah!

    Pramono-Rano Menang 50,07% di Pilkada Jakarta 2024, Puan: Alhamdulillah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi kemenangan Pramono Anung-Rano Karno berdasarkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada Minggu (8/12/2024). 

    Puan merasa bersyukur atas perolehan keunggulan pasangan calon (paslon) yang diusung partainya yaitu Pramono Anung-Rano Karno. Untuk diketahui, Pramono-Rano berhasil mendulang 50,07% suara sah.

    “Alhamdulillah,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    Puan melanjutkan dirinya merasa optimis bahwa paslon usungan partainya tersebut bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan satu putaran.

    “InsyaAllah,” ujar Politikus PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya. 

    Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%). 

    Adapun, pengesahan ini dilakukan langsung oleh ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024) siang. 

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” ujarnya sembari mengetuk palu rapat. 

  • Puan ingatkan anggaran negara harus digunakan untuk rakyat

    Puan ingatkan anggaran negara harus digunakan untuk rakyat

    Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa, saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

    “Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

    Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

    Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

    Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

    “Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

    Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

    “Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • HIPMI Sebut Perlu Regulasi Jelas untuk Tarik Sektor Swasta di IKN – Page 3

    HIPMI Sebut Perlu Regulasi Jelas untuk Tarik Sektor Swasta di IKN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

     

  • ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi produksi produk nikel demi menjaga harga tetap tinggi di pasaran global.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pembatasan produk nikel kian relevan di tengah tingginya konflik geopolitik saat ini.

    “Nikel kita mulai atur produk apa di pasar jangan sampai over, jadi optimal saja. Nanti kita batasi produk nikel yang jenuh di pasar supaya harga naik,” kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Namun, dia tak memerinci kapan pembatasan produk nikel itu bakal berlaku. Tri hanya mengatakan bahwa di tengah konflik global, Indonesia harus memiliki daya tahan.

    “Saya sepakat tidak baik-baik saja [kondisi dunia], ini challenge bagi kita terutama Indonesia dengan komoditas yang ada bisa berperan lebih,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia disebut telah membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal dari penurunan harga nikel global. 

    Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan. 

    Chief Executive Officer Eramet Indonesia Jerome Baudelet menuturkan, karena pembatasan yang dilakukan pemerintah, para penambang memilih memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. 

    Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal. 

    “Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

    Pembatasan smelter nikel

    Membanjirnya pembangunan smelter nikel di dalam negeri membuat harga jual produk turunan nikel di pasar global jatuh. Pengusaha pun mendorong pemerintah agar segera melakukan kebijakan rasionalisasi atau pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. 

    Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF) sejatinya telah digulirkan beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Akibatnya, pasokan produk olahan nikel kelas dua seperti feronikel (FeNi), bahan baku baja tahan karat atau stainless steel, menjadi berlebih. 

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi kelebihan pasok atau oversupply produk nikel saat ini telah memicu jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar global. Alhasil, harga jual feronikel saat ini tidak ekonomis. 

    “Kalau oversupply seperti yang terjadi di feronikel, harganya jatuh. Sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” kata Hendi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk itu, dia pun meminta dukungan kepada parlemen untuk mendorong regulasi yang mengatur tata kelola pembangunan smelter di dalam negeri. 

    “Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola. Mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat oversupply dari sisi pasar dunia,” ujar Hendi.

  • Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Liputan6.com, Merauke – Program lumbung pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai membawa dampak positif bagi warga Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke. Sejak Oktober 2024, lahan seluas 100 hektare telah digarap oleh masyarakat dengan pendampingan intensif dari TNI dan arahan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Kami mulai menggarap lahan ini dengan pendekatan sistem hambur pada 24 Oktober. Langkah awal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kasatgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan pers, Senin (9/12/24).

    Pendampingan rutin diberikan oleh TNI, didukung dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi secara gratis. Dukungan ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama karena mayoritas warga masih belajar bertani.

    Sekretaris Kampung Kaliki, Nathan Ndiken, mengungkapkan kebanggaannya atas program ini yang membawa harapan baru bagi warga lokal.

    “Sebelumnya, kami hanya tahu pangkur sagu. Sekarang kami belajar menanam, memupuk, dan merawat tanaman padi. Kami sangat bersyukur dan berharap pemerintah terus mendampingi kami,” ujarnya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Nathan menambahkan, pendampingan berupa penyuluhan lapangan (PPL) dan pelatihan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan TNI, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

    Program lumbung pangan ini menjadi momentum penting bagi warga Kampung Kaliki untuk beralih menjadi petani produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan kemandirian pangan.

    Sementara itu, Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Albertus Mahuse mengatakan bahwa warganya sangat senang dengan dibangunnya lumbung pangan dari tanah Papua. Menurutnya, masyarakat sudah mengajukan sejak 5 tahun lalu, agar lahan mereka dapat dioptimalkan.

    “Kami sepakat untuk membuka lahan persawahan. Yang siap dibuka ada 1.000 hektare dan yang sekarang ada 200 hektare kemudian 700 hektare ada di belakang yang sementara sudah dikerjakan dan 100 hektare nya di sini, di pertengahan,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Albertus menambahkan warga Distrik Kurik memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan pertanain. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

    “Itu yang kami butuhkan. Kalau yang lain-lain, kami masih membelakangkan semuanya. Kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang ada di Kampung Kaliki ini, itu yang kami butuhkan,” katanya.

    Diketahui, piloting kegiatan cetak sawah di kampung Kaliki ini dilakukan di lahan milik lima marga. Di antaranya Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze.

    “Jadi di sini kami sudah sepakat membuat persawahan di sini. Beberapa marga sudah sepakat sehingga kami siap untuk membuat persawahan di lahan ini,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat meninjau lokasi cetak sawah Merauke mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya adalah memperkuat program intensifikasi atau optimisasi lahan (oplah) dan juga mempercepat ekstensifikasi atau cetak sawah baru.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengaku puas dengan pelaksanaan oplah dan juga cetak sawah yang saat ini terus dikerjakan secara progresif. Dia pun yakin pelaksanaan ini dapat membawa hasil yang baik terutama untuk kepentingan bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia.

    “Komisi IV dan seluruh rakyat Indonesia saya yakin mendukung penuh visi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dan salah satu jalan untuk mewujudkan swasembada pangan ini mencetak sawah di luar Jawa yang lahan garapannya cocok dan produktif,” jelasnya.

  • 6 Polisi Terkait Kasus Sambo Naik Jabatan, Komisi III DPR Beri Catatan Keras untuk Polri

    6 Polisi Terkait Kasus Sambo Naik Jabatan, Komisi III DPR Beri Catatan Keras untuk Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo memberikan catatan keras kepada Polri seusai enam polisi terkait kasus Ferdy Sambo naik pangkat. Menurut dia, seharusnya petinggi Polri hati-hati dalam memutuskan kenaikan pangkat jajarannya dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat dan Polri sendiri.

    Dia menilai Polri seharusnya memperhatikan tiga poin penting dalam kelaikan jabatan perwiranya. “Yang pertama soal, apa namanya, standar etik, apakah ada seorang yang sudah diputus bersalah, mendapatkan sanksi dan teguran, lalu kemudian layak dipromosikan kembali. Itu jadi pertanyaan kan, standar etik,” ujar Rudianto kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Kedua, kata dia, memenuhi standar hukum atau aturan. Menurut dia, perwira yang dipromosikan haruslah bersih secara hukum atau tidak pernah dinyatakan bersalah oleh putusan hukum berkekuatan tetap.

    Rudianto menilai banyak anggota polisi yang bersih dari masalah hukum, mempunyai prestasi, kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang baik. “Pasti kan masih banyak anggota Polri yang baik, yang punya prestasi. Masih banyak anggota Polri yang punya rekam jejak baik, kompetensi, integritas. Namun, mungkin karena tidak mengenal siapa-siapa sehingga tidak mendapatkan posisi, misalkan,” tutur dia.

    Ketiga, kata Rudianto, penempatan dan promosi jabatan harus memperhatikan moral institusi. Polri, kata dia, harus menjaga institusinya untuk tidak mempromosikan anggotanya yang pernah mendapatkan sanksi etik dan pidana.

    Menurut dia, yang perlu dijaga adalah institusi Polri, bukannya hanya orang-orangnya. “Jangan sampai orang-orang yang pernah disanksi, orang-orang yang pernah dianggap bersalah dalam sidang kode etik, meskipun saksinya hanya teguran atau apa, tetapi dia dianggap bersalah sehingga dianggap masyarakat ini bisa mencederai institusi itu sendiri,” tegas dia.

    Diketahui, Polri mengatakan enam polisi Kasus Sambo naik pangkat berdasarkan rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberikan reward (penghargaan) maupun punishment (hukuman).

    “Dari hasil rapat itulah memutuskan seseorang bisa mendapatkan reward dan maupun mendapatkan putusan terhadap apa yang telah dilakukan. Yang baik akan diberi reward dan yang salah juga akan diberikan tindakan pasti,” ujar Kepala Divisi Humas Polri (Kadivhumas), Irjen Sandi Nugroho di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Menurut Sandi, pangkat baru keenam perwira tersebut diberikan setelah putusan internal maupun pidananya selesai dijalankan. “Dalam hal ini yang menentukan dalam rapat pimpinan,” tegas Sandi.

    Berikut ini adalah enam perwira yang terlibat kasus Sambo dan mendapatkan kenaikan pangkat, pertama, Kombes Budi Herdi Susianto selaku mantan Kapolres Jakarta Selatan. Budi kini dipromosikan menjadi Karowatpers SSDM Polri dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigjen.

    Kedua, Kompol Chuck Putranto yang mendapat promosi melalui STR nomor ST/1628/VIII/KEP/2024 tertanggal 1 Agustus 2024. Chuck yang semula bertugas Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri dipindahkan ke Pamen Polda Metro Jaya dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi AKBP.

    Ketiga, mantan Kabag Penegakkan Hukum Provist Div Propam Polri, Kombes Susanto yang mendapatkan promosi melalui STR nomor ST/2750/XII/2023. Dalam STR itu, Susanto ditugaskan di Penyidik Tindak Pidana Madya Tk II di Bareskrim Mabes Polri.

    Keempat, AKBP Handik Zusen yang menjabat Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri. Kelima, Kombes Murbani Budi Pitono yang mendapatkan promosi sebagai Irbidjemen SDM II Itwil III Itwasum Polri.

    Terakhir dari enam polisi Kasus Sambo naik pangkat, yaitu Kombes Denny Setia Nugraha Nasution yang dipromosikan sebagai Kanagjianling Rojianstra SOPS Polri.