Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Canda Bahlil soal Strategi Golkar “Olah Mengolah” dan “Bermain di Tikungan”

    Canda Bahlil soal Strategi Golkar “Olah Mengolah” dan “Bermain di Tikungan”

    Canda Bahlil soal Strategi Golkar “Olah Mengolah” dan “Bermain di Tikungan”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Golkar

    Bahlil
    Lahadalia berkelakar jajaran pengurus partainya tidak ada lawan dalam hal strategi
    politik
    .
    Bahlil menyampaikan ini dalam paparannya di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024)
    “Saya sering berdialog dan bercanda dengan Sekjen. Saya bilang di Golkar ini jangan ajarin strategi olah-mengolah.
    Office boy
    aja tukang olah apalagi pengurus DPP Partai Golkar. Itu enggak ada lawan,” kata Bahlil.
    Bahlil juga meminta seluruh kadernya yang memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 baik tingkat pusat maupun daerah untuk menjalankan program pemerintah.
    “Jadi bapak, ibu semua saya pikir ini kita harus mampu menyuarakan di tingkat daerah di tingkat akar rumput terkait dengan apa yang akan kita lakukan khususnya untuk menjaga dan menjalankan apa yang menjadi program pemerintah dan DPP Partai Golkar,” ujarnya.
    Dalam kesempatan ini, Menteri ESDM ini juga membanggakan prestasi partainya yang memperoleh banyak kemenangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
    Bahlil juga menyinggung bahwa Partai Golkar belajar untuk bermain di tikungan.
    “Untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, kita yang paling banyak. Ini adalah sebuah prestasi. Jadi sebenarnya kalau untuk main di tikungan, kelihatannya Golkar belajar itu,” kata Bahlil.
    Dia juga menceritakan pengalamannya saat mengikuti outbond saat Golkar masih dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical).
    Saat itu, para kader Golkar disuruh bekerja sama mengambil air.
    “Disuruh untuk bekerja sama. Bawa air waktu itu. Kalau tidak ada cara lagi untuk mengambil air. Ternyata harus beli air. Jadi air saja dibeli apalagi yang lain-lain. Jadi itu ajaran Pak Ical dulu itu sama
    outbound,”
    ucapnya.
    Setelahnya, ia kembali menekankan agar amanah partai terus dijalankan. Khususnya, dalam hal mendukung pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Saya minta kepada Bapak Ibu semua anggota DPR, sekaligus menjadi telinga dan mulut Partai Golkar. Kita telah bersepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Pak Prabowo sama Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agung Laksono Ngaku Sudah Bertemu JK Sebelum Munas ke-22 PMI

    Agung Laksono Ngaku Sudah Bertemu JK Sebelum Munas ke-22 PMI

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengaku dirinya telah bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) sebelum dirinya turut maju mencalonkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

    Agung mengemukakan dia bertemu dengan JK sebelum Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI dilangsungkan, tetapi dia tak mengingat kapan tanggal pastinya. Adapun, kata dia, pertemuan ini dilakukan di kediaman JK.

    “Saya menemui dulu Pak JK, saya anggap [JK] senior saya. Saya bertemu beliau [JK] suatu hari saya lupa tanggalnya, di rumahnya. Pokoknya saya ajak satu orang yang dikenal oleh saya dan Pak JK [bukan orang PMI], namanya Pak Yasril, orang dari daerah Sulawesi Selatan,” katanya saat dihubungi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Dia melanjutkan Yasril ini adalah saksi yang mendengarkan dan menyaksikan pertemuan antara dirinya dengan JK. Lebih lanjut, Agung menjelaskan kepada JK pertemuan ini bertujuan untuk menginfokan bahwa dirinya akan maju menjadi bakal calon Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

    Ayah dari Anggota DPR RI Dave Laksono ini menyampaikan bahwa setelah dirinya memberitahu informasi itu ke JK, JK mempersilakan Agung untuk maju dan bahkan tidak ada larangan dari Wapres RI ke-10 dan 12 tersebut.

    “Tidak ada larangan dari beliau, tidak ada, silakan [maju], begitu intinya. Jadi saya juga tidak kurang ajar amat, main nyelonong, tidak. Saya lapor dulu bahwa saya akan maju gitu. Tapi selanjutnya majunya harus sesuai aturan, antara lain melengkapi 20% [suara] tersebut gitu,” tutur Agung.

    Lebih jauh, Agung mengatakan hingga kini belum ada komunikasi lagi dengan JK. Hanya itu saja komunikasi terakhir antara mereka berdua. Namun, dia menuturkan dirinya akan terbuka bilamana nantinya JK ingin berkomunikasi dengannya.

    “Nggak ada [komunikasi]. Kkalau saya sih oke, kalau beliau nelepon saya terima, saya orangnya tidak suka bekelai-bekelai, saya welcome, tapi aturannya harus dijaga dong,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal. 

    Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla. Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan. 

    Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla. 

    Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum. 

    Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Dia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

  • Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari soal dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    “No comment,” kata Bahlil usai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) 2024-2029 dari seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari Antara.

    Bahlil pergi meninggalkan wartawan, tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI 2024.

    Munas PMI pada Senin (9/12/2024) memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2029.

    Namun, calon ketua umum PMI lainnya, Agung Laksono mengaku melaporkan hasil Munas ke-22 PMI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga terjadi dualisme kepemimpinan PMI.

    Agung mengeklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

    Kemudian Jusuf Kalla menyatakan bakal melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menyebutkan PMI harus ada satu dalam negara. 

    Menurutnya, manuver Agung Laksono yang membuat Munas tandingan PMI merupakan langkah yang illegal, sehingga menimbulkan dualisme PMI.

  • Bimtek Golkar, Maman Paparkan Visi Kerjanya di Kementerian UMKM – Page 3

    Bimtek Golkar, Maman Paparkan Visi Kerjanya di Kementerian UMKM – Page 3

    Maman memaparkan rencana untuk membangun sistem Sapa UMKM, yang akan menjadi platform terpadu untuk memetakan, mendiagnosa, dan mendukung pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    Melalui Sapa UMKM, sebanyak 64 juta pelaku UMKM di Indonesia akan terdaftar dalam satu sistem yang juga berfungsi sebagai platform digital marketing.

    Sistem ini tidak hanya memetakan data, tetapi juga membantu pelaku usaha memasarkan produk mereka secara online.

    “Mudah-mudahan dalam kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, sistem ini terbangun kita konsolidasikan, kita akan petakan semuanya,” tambahnya.

    Maman meminta dukungan penuh dari anggota DPR RI dan DPRD FPG yang hadir dalam Bimtek ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kader Golkar di legislatif untuk membantu mengkonsolidasikan data UMKM di daerah masing-masing. 

    “Saya butuh dukungan kepada seluruh kader-kader partai Golkar untuk mendorong dan mengkonsolidasikan seluruh data-data UMKM menjadi satu pintu yaitu di Sapa UMKM,” tegasnya.

    Maman optimis, dengan langkah ini Kementerian UMKM dapat menjadi penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

    “Kementerian UMKM ini akan menjadi kementerian yang berada di garda terdepan untuk menjalankan program Asta Cita Bapak Prabowo dalam konteks mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Maman.

  • Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Perampingan Birokrasi

    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Perampingan Birokrasi

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi.

    Dalam SE ini membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan Kemenpar RB. Dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan.

    Tjahjo mengaku berterima kasih karena Komisi II mendukung skala prioritas dan visi misi pesiden dan wakil presiden untuk 2019-2024 terkait reformasi birokrasi. Ia menjelaskan, reformasi birokrasi ini jangan diartikan sebagai pemangkasan.

    “Perampingan eselonisasi bukan pemangkasan. Tapi perampingan yang dilaksanakan secara teliti, hati-hati, dan cermat yang sudah diawali Kemenpan RB mengundang seluruh Sekjen Kementerian dan sekretaris lembaga menyelesaikan problem masing-masing kelembagaan dan kementerian,” ujar Tjahjo, usai rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November.

    Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan pada 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 level. Perampingan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile) dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

    “Karena tujuan perampingan yang diarahkan Pak Presiden itu untuk mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cepat. Kedua bisa memberikan izin pada investor baik pusat, daerah, maupun luar negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan,” jelasnya.

    Perampingan ini tidak berarti secara jumlah. Sebab, kata Tjahjo, tujuannya adalah ingin mempercepat layanan. Pengurangan ini juga tidak hanya terjadi di tingkat eselon III dan IV tetapi juga ditingkat I.

    “Dengan perampingan jangan dikira terus disusutkan, beda dong. Ada eselon I yang berkurang, ada eselon I yang ditambah. Karena apa? Menko Maritim ditambah Menko Maritim plus investasi. Kan itu enggak mungkin dikurangi, ditambah dong untuk bagian investasinya,” ucapnya.

    Tjahjo mengungkap, ide perampingan birokrasi juga menyasar eselon dari tingkat I hingga IV muncul dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kementerian BUMN yang punya ide untuk merampingkan. Jadi perampingan itu untuk mempercepat pelayanan,” katanya.

    Tujuan perampingan itu, adalah demi kemudahan perizinan para investor. Selain juga untuk memangkas birokrasi yang berbelit.

    “Tidak hanya BUMN (usulan perampingan), semua lembaga kita koordinasi. Tujuan Menpan RB kan mempercepat proses tujuan kabinet Indonesia maju ini,” jelasnya.

    Menyadari kemungkinan adanya gejolak di daerah terkait perampingan birokrasi ini, kata Tjahjo, pihaknya sudah memiliki antisipasi atas kemungkinan terjadinya hal itu.

    “Pak Deputi Irwan udah kirimkan surat ke kementerian lembaga dan daerah untuk lihat potensi dan masalah di daerah apa. Mana yang iya dan mana yang tidak,” tuturnya.

    “Masing-masing kementerian lembaga beda, kalau semua daerah ada camat, kepala desa, lurah, kepala kantor. Ini hati-hati luwes tapi progresif untuk menata birokrasi yang katanya berkelas dunia ke depan,” jelasnya.

  • Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah

    Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Beberapa diskusi disebut terus dilakukan, di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/12/2024).

    Sri Mulyani menyebut sedang menghitung dan menyiapkan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Ia memastikan akan segera mengumumkannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai keseluruhan paketnya, tidak hanya mengenai PPN 12%.

    “Ada wacana, aspirasi PPN naik ke 12% itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Nah kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan karena ini menyangkut pelaksanaan UU di satu sisi, tapi juga sisi lain azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok selama ini tidak dikenakan PPN. Barang bebas PPN tersebut seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa Keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, pemakaian listrik, hingga air minum.

    Pada saat PPN 12% di 2025, Sri Mulyani menyebut jenis barang-barang di atas tetap akan 0% PPN-nya. Nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN diperkirakan mencapai Rp 231 triliun di 2024 dan naik menjadi Rp 265,6 triliun.

    “Karena sekarang ada wacana untuk PPN kenaikan yang 12% hanya untuk barang mewah, kami sedang menghitung dan menyiapkan. Jadi saya ulangi lagi ya, barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan,” tegasnya.

    Menjelang implementasi PPN 12% di 2025, Sri Mulyani menyebut pihaknya terus memantau, melihat dan mendengar berbagai aspirasi baik dari masyarakat umum, pengusaha hingga DPR. Ia memastikan akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini.

    “Ini adalah kepentingan kita semua. Saya sampaikan sekali lagi, APBN adalah instrumen bagi seluruh bangsa dan negara dan kita jaga ekonomi, kita jaga masyarakat, kita juga jaga APBN,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah

    (aid/rrd)

  • Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membanggakan delapan kader partainya menjadi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jumlah kader Golkar di kabinet saat ini paling banyak pasca reformasi.

    “Dalam momentum pemerintahan ini diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden dan Wapres untuk menjadi anggota kabinet kurang lebih sekitar 8 orang menterinya,” kata Bahlil saat membuka Bimtek Anggota DPR dan DPRD Golkar di Jakarta Barat, Rabu (11/12).

    Ia mengatakan ada juga Kader Golkar menjabat menko, satu menjabat Gubernur Lemhannas dan tiga lainnya menjadi wakil menteri.

    Bahlil mengaku sempat mempertanyakan jumlah menteri Golkar saat dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

    “Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical karena yang hadir di sini Bang Ical. ‘Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya, 5 lil’,” kata Bahlil menirukan percakapan dengan Aburizal Bakrie.

    Bahlil juga menyinggung jumlah menteri Golkar saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Saya tanya di zamannya Pak JK waktu jadi wapres berapa menteri Golkar, datanya belum lengkap tapi yang saya dapat informasi adalah sejak pasca reformasi kali ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo, Pak Gibran,” katanya.

    Ia mengatakan perolehan menteri itu harus disyukuri. Bahlil meminta kader untuk bekerja demi kepentingan negara.

    “Kita harus gunakan jabatan ini dengan baik, harus kedepankan kepentingan umum, kepentingan negara, kesejahteraan rakyat. Jadi urusan elektoral biarlah kerja-kerja partai dan urusan menteri jangan bicara elektoral,” ujarnya.

    Prabowo saat ini memiliki 48 menteri di kabinetnya. 23 menteri di antaranya berasal dari partai politik.

    Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak dalam kabinet Prabowo. Sementara Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Prabowo justru hanya mendapat jatah lima menteri.

    Berikut daftar menteri kabinet Prabowo yang berasal dari Golkar

    Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya MineralAgus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian.Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan DigitalWihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaMaman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata RuangDito Ariotedjo: Menteri Pemuda dan Olahraga (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bangun pabrik bioethanol, langkah penting PNRE

    Bangun pabrik bioethanol, langkah penting PNRE

    Sumber foto: http://surl.li/imhjea/elshinta.com

    Legislator: Bangun pabrik bioethanol, langkah penting PNRE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menilai positif berbagai upaya PT Pertamina (Persero) melalui subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dalam mengembangkan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Termasuk di antaranya, kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara, Glenmore, Banyuwangi untuk membangun pabrik bioethanol. 

    ”Karena ada tujan dari Pertamina untuk menghasilkan biofuel yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang ramah lingkungan, tentu merupakan langkah penting dan perlu diapresiasi,” kata Eddy kepada media hari ini.

    Langkah penting tersebut, karena saat ini Indonesia sedang menuju percepatan transisi energi. Untuk itu, imbuh Eddy, memang diperlukan berbagai upaya, termasuk di antaranya melalui pengembangan bioethanol untuk menggantikan energi fosil. ”Jadi, pembangunan pabrik ini merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.

    Menurut Eddy, melalui pengembangan bioethanol, diharapkan bisa meningkatkan kualitas bahan bakar yang ada saat ini. ”Apalagi negara-negara maju, umumnya sudah menerapkan Euro-5. Makanya, pengembangan bioethanol merupakan langkah penting agar Indonesia bisa menghasilkan bahan bakar yang memiliki kualitas lebih ramah lingkungan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, Eddy menilai, bahwa dukungan Pemerintah sangat diperlukan agar program bioethanol bisa mengikuti kesuksesan biodiesel. Terutama, jika ternyata proses produksi bioethanol menghasilkan bahan bakar yang lebih mahal dibandingkan BBM. ”Jika demikian, maka perlu dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi,” jelas Eddy. 

    Sebelumnya, pengamat energi Inas Nasrullah Zubir juga menilai positif upaya PNRE dalam mendukung pengembangan bioethanol. Hanya saja Inas mengingatkan, agar bioethanol sebagai bahan baku, tidak hanya mengandalkan tanaman tebu, karena membutuhkan waktu lama. Inas mengaku sependapat jika bioethanol diperoleh melalui keanekaragaman sumber, termasuk pemanfaatan tanaman aren sebagai bahan baku. Apalagi, lanjutnya, tanaman aren tersebar hampir di seluruh Indonesia dan mudah dijumpai. 

    “Saya setuju,  jika Indonesia juga memanfaatkan tanaman aren yang banyak tumbuh di wilayah kita. Saat penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-21 (COP 21)  yang merupakan konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 di Paris, Pak Hashim (Djojohadikusumo) mengungkapkan hal itu. Pak Hashim juga memiliki hasil percobaan pohon aren yang dijadikan etanol dan berhasil. Jadi, mengapa kita tidak memanfaatkan pohon aren tersebut,” kata Inas.

    Terkait peran PNRE, CEO of Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis menegaskan, sudah memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga tahun 2031 untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Sebab, pada 2034, diproyeksikan permintaan biofuel bisa mencapai 51 juta liter.

    Untuk itu, saat ini Pertamina NRE mulai menjalin kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur dengan kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (KL) per tahun.

    John Anis menegaskan saat ini Indonesia masih mengandalkan bahan bakar fosil yang emisinya lebih bersih sambil melakukan transisi ke BBM rendah karbon.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Daftar Motor Mewah yang Mungkin Kena PPN 12 Persen Mulai 2025

    Daftar Motor Mewah yang Mungkin Kena PPN 12 Persen Mulai 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sepeda motor mewah kemungkinan juga menjadi target penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Hal itu tersirat dari ucapan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang memastikan pemberlakuan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    “Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12).

    Sejauh ini belum ada aturan tentang pengenaan PPN 12 persen buat motor, tetapi kategori motor mewah sudah ditentukan melalui aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Pada dasarnya semua motor tidak tergolong barang mewah sebab itu dikenakan tak PPnBM. Walau demikian ada dua kategori motor yang dianggap barang mewah dan jadi objek PPnBM seperti diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 tahun 2021.

    Kedua kategori itu adalah:

    PPnBM 60 persen (Pasal 22)
    Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc.PPnBM 95 persen (Pasal 23)
    Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc

    Ada banyak jenis motor mewah dengan kapasitas di atas 250 cc yang dijual di dalam negeri. Kendaraan yang kerap diistilahkan moge ini di antaranya sebagai berikut:

    Honda

    CB500X: 471 ccCB650R: 648,72 ccCBR1000RR-R: 1.000 ccCRF1100L Africa Twin: 1.084 ccGold Wing 1800: 1.833 ccRebel 500: 471,03 ccRebel 1100: 1.084 ccXL750 Transalp: 750 cc

    Kawasaki

    Ninja H2: 998 ccZ900 RS: 948 ccZ900 RS Cafe: 948 ccZ900: 948 ccZ1000: 1.043 ccVersys 650: 649 ccVersys 1000: 1.043 ccVersys 1100: 1.099 ccW800: 773 ccW800 Cafe: 773 ccEliminator: 451 ccVulcan S: 649 ccKX450: 449 ccKX450X: 449 cc

    BMW

    S 1000 RR: 999 ccM 1000 RR: 999 ccM 1000 R: 999 ccK 1600 R: 1.649 ccK 1600 GA: 1.649 ccG 310 R: 313 ccF 900 R: 895 ccR 18: 1.802 ccR 18 Classic: 1.802 ccR 12: 1.170 ccR 12 nineT: 1.170 ccR 18 Transcontinental: 1.802 ccR 18 Roctane: 1.802 ccR 1250 GS: 1.254 ccS 1000 XR: 999 ccG 310 GS: 313 ccF 900 GS: 895 ccR 1300 GS: 1.300 ccR 1300 GS Adventure: 1.300 ccC 400 x: 350 ccC 400 GT: 350 cc

    Harley Davidson

    Road King Special: 1.868 ccStreet Glide: 1.923 ccRoad Glide: 1.923 ccUltra Limited: 1.868 ccSoftail Standard: 1.745 ccStreet Bob 114: 1.868 ccLow Rider S: 1.923 ccLow Rider ST: 1.923 ccFat Bob 114: 1.868 ccBreakout 117: 1.923 ccFat Boy 114: 1.868 ccHeritage Classic: 1.868 ccHydra Glide Revival: 1.868 ccPan America 1250 Special: 1.252 ccNightster: 975 ccNighter Special: 975 ccSportster S: 1.252 cc

    Royal Enfield

    Classic 350: 349,34 ccHunter 350: 349 ccBullet 350: 349 ccInterceptor 650: 647,95 ccContinental GT 650: 647,95 ccScram 411: 411 ccSuper Meteor 650: 648 ccMeteor 350: 349 cc

    Benelli

    Zaferano: 250 ccImperiale: 400 ccPatagonian Eagle 250 FI: 250 ccPatagonian Eagle 250: 250 ccTRX 502X: 500 ccTRX 502: 500 ccLeoncino 500: 500 ccLeoncino 250: 250 ccTNT 1130: 1130 ccTNT-600i: 600 cc502C: 500 cc

    Triumph

    Tiger 1200: 1.160 ccTiger 900 Range: 888 ccTiger 900 (MY23): 888 ccTiger Sport 660: 660 ccNew Speed Twin 1200: 1200 ccNew Speed Twin 900: 900 ccSpeed 400: 398,15 ccScrambler 400 X: 398,15 ccBonneville T100: 900 ccScrambler 900: 900 ccScrambler 1200: 1200 ccBonneville T120: 1200 ccBonneville Bobber: 1200 ccBonneville Speedmaster: 1200 ccNew Trident 660: 660 ccSpeed Triple 1200 RR: 1.160 ccRocket 3 Storm: 2.458 ccAll-New Daytona 660: 660 ccTrident 660 Triple Tribute Edition: 660 ccTiger 900 GT Aragon Edition: 888 ccTiger 900 Rally Aragon Edition: 888 ccRocket 3 R 221: 2.458 ccRocket 3 GT 221: 2.458 cc (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:18 WIB

    Elshinta.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kesiapan ekosistem kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, diselesaikan sebelum resmi berkantor di IKN pada 2028.

    Basuki menjelaskan bahwa saat ia hendak dilantik sebagai Kepala OIKN definitif pada November lalu, Presiden Prabowo memberikan mandat agar pembangunan di IKN dapat diselesaikan sehingga target Presiden berkantor pada 2028 dapat terlaksana.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru (dibangun) eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Basuki menjelaskan bahwa kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala lembaga pemerintah sudah dibangun, dan direncanakan selesai pada Desember ini.

    Kemudian, pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif, seperti DPR, MPR dan DPD baru akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.

    Basuki menambahkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan furnitur sudah mulai diproses masuk.

    SSebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    Menurut Basuki, pernyataan dari Menteri PU itu memang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau perintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana,” kata Basuki.

    Sumber : Antara