Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Meningginya Suara Prabowo saat Bahas Anggaran Kemenhan di Hadapan Komisi I

    Meningginya Suara Prabowo saat Bahas Anggaran Kemenhan di Hadapan Komisi I

    JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja perdananya dengan Komisi I DPR. Prabowo memaparkan visi dan misi kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju selama lima tahun ke depan.

    Selepas memaparkan visi dan misi, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan anggaran Kemenhan. Sebab, dalam paparan sekitar 25 menit, Prabowo sama sekali tidak menyinggung komponen tersebut.

    “Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan,” ucap Effendi di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 11 November.

    Menanggapi permintaan Fraksi PDIP, Prabowo mengaku heran. Sebab, hal itu dilandasi penilaian dan kesepakatan serta pengalaman menteri pertahanan sebelum-sebelumnya yang selalu membahas anggaran secara tertutup.

    “Jadi, saya sebetulnya, saya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup. Sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Maksudnya apa? maksudnya kan kita sudah tahu anggarannya Rp131 sekian-sekian. Komponennya kita sudah tahu, tapi kalau memang dibutuhkan [merinci] saya siap,” kata Prabowo di ruang rapat komisi I.

    Komisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan membahas Rencana Kerja Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2020 beserta dukungan anggarannya dan Pembahasan isu-isu aktual. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Senin, 11 November 2019. #Komisi1 pic.twitter.com/FVpCwya4wT

    — DPR RI (@DPR_RI) November 11, 2019

    Perdebatan antara Effendi dengan Prabowo terus berlanjut. Di mana anggota Fraksi PDIP itu terus mempertanyakan maksud Prabowo untuk meminta rapat kerja (raker) tertutup untuk membahas anggaran Kementerian Pertahanan. Sebab diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp127,4 triliun di APBN 2020.

    “Kalau kita mau bicara soal anggaran yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah kita diawasi, yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai,” papar Prabowo.

    Suara Prabowo pun semakin meninggi saat mengatakan, jika anggaran keseluruhan yang dibutuhkan kementeriannya dipaparkan secara tertutup dirinya akan sangat terbuka. Namun, jika rapat tetap terbuka dirinya tidak akan menjelaskannya.

    “Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bertanggungjawab terhadap Presiden RI, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf saya tidak akan mau berbicara terlalu terbuka (secara umum),” jawabnya tegas.

    Selaku pimpinan rapat, Meutya Hafid mencoba untuk menengahi perdebatan anggota komisinya dengan Menhan Prabowo. Dirinya memberikan kesempatan untuk menjelaskan kembali soal anggaran Kementerian Pertahanan dalam pertemuan selanjutnya.

    “Pak Menhan tolong sampaikan yang dirasa perlu, tetapi yang menyangkut rahasia negara tolong untuk tidak dijelaskan,” ucap Meutya.

  • Daftar Titik Jalan Tol yang Rawan Macet saat Libur Nataru 2024

    Daftar Titik Jalan Tol yang Rawan Macet saat Libur Nataru 2024

    Jakarta –

    Setiap tahun, libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi momen libur panjang dengan mobilitas tinggi masyarakat di Indonesia. Jalur tol di Pulau Jawa, dipastikan jadi andalan untuk perjalanan jarak jauh.

    Tingginya volume kendaraan kerap kali memicu kemacetan parah di sejumlah titik strategis. Pada libur Nataru 2024, pihak berwenang telah mengidentifikasi beberapa ruas tol yang diprediksi menjadi rawan macet.

    Hal ini disebabkan oleh pertemuan jalur, aktivitas di rest area, serta peningkatan perjalanan antar kota. Berikut ulasan daftar titik-titik rawan macet di libur Nataru 2024.

    Daftar Titik Jalan Tol yang Rawan Macet

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, menjelaskan dalam Rapat dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu ada beberapa titik jalan tol yang rawan mengalami kemacetan.

    Adanya penyempitan jalan, pertemuan kendaraan dari beberapa ruas tol, sampai kepadatan di rest area, membuat Korlantas Polri bakal menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti contra flow dan one way, hingga pembatasan angkutan barang.

    Beberapa lokasi jalan tol rawan macet yang menjadi perhatian khusus adalah:

    1. Tol Jakarta-Cikampek

    Tol Jakarta-Cikampek adalah salah satu ruas tol utama yang kerap menjadi titik kemacetan, terutama selama libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemacetan sering terjadi di area pertemuan jalur tol layang dan reguler, seperti di KM 48-60, kemudian 60-72 akibat bottleneck.

    Mulai dari KM 25, kemacetan perlu diantisipasi karena merupakan pertemuan dengan Tol JORR Cimanggis-Cibitung maupun Cilincing-Cibitung. Selain itu, tingginya aktivitas di rest area sepanjang jalur ini juga berkontribusi pada perlambatan arus lalu lintas.

    2. Tol Trans Jawa

    Tol Trans Jawa adalah jalur tol utama yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Pada tol ini, beberapa titik seperti Batang dan ruas Cipali-Surabaya kerap mengalami perlambatan.

    Tol ini menjadi salah satu rute tersibuk selama libur panjang. Kemacetan sering terjadi di titik-titik tertentu, seperti KM 72 (Cipali), ruas Batang, dan jalur menuju rest area. Pihak berwenang biasanya mengantisipasi kemacetan dengan rekayasa lalu lintas, seperti contra flow dan one way untuk mengurai macet.

    3. Tol Purbaleunyi

    Di tol ini, terutama di perjalanan menuju Bandung, sering terjadi kemacetan panjang. Tol Purbaleunyi sebagai penghubung Jakarta-Bandung-Cileunyi, kerap terjadi kemacetan dipicu oleh tingginya volume kendaraan wisatawan yang menuju tempat wisata di Lembang, Ciwidey, atau kawasan Bandung lainnya. Terutama titik-titik rawan macet ada di KM 120-130.

    4. Rest Area Jalan Tol

    Kepadatan di area istirahat atau rest area, dapat memicu kemacetan di jalan tol. Banyak pengemudi berhenti untuk istirahat, mengisi bahan bakar, atau membeli makanan, sehingga memperlambat arus kendaraan.

    Pihak berwenang biasanya membatasi durasi parkir, menambah petugas pengatur lalu lintas, atau membuka rest area darurat untuk mengurangi dampak kemacetan.

    5. Tol Luar Pulau Jawa

    Beberapa ruas jalan tol di luar Jawa seperti Tol Bali Mandara, Tol Trans Sumatera, Tol Medan-Siantar, juga sudah dimitigasi titik-titik yang rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Nah, itulah tadi beberapa ruas jalan tol yang diprediksi macet di libur Nataru 2024. Tetap hati-hati saat berkendara dan semoga selamat sampai tujuan.

    (aau/fds)

  • DPR tegaskan ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital

    DPR tegaskan ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital

    “Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,”

    Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

    Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

    “Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,” ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

    Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

    Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

    Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

    “Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda,” tuturnya.

    Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

    Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

    Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

    Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

    “Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak,” ucap Sugiat.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR RI Buka Suara soal Mutasi dan Rotasi 300 Perwira Tinggi TNI

    DPR RI Buka Suara soal Mutasi dan Rotasi 300 Perwira Tinggi TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini meyakini bahwa mutasi dan rotasi 300 perwira TNI merupakan suatu langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan memperkuat pondasi pertahanan negara.

    Dia memandang mutasi dan rotasi tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan sebagai langkah positif dalam TNI itu sendiri, karena mutasi juga berlangsung di tiga matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    “Kami sangat percaya dan yakin TNI dalam hal ini panglima TNI, menempatkan perwira-perwira terbaiknya dalam jabatan atau posisi strategis sudah melewati berbagai penilaian dan pertimbangan matang. Karena penempatan para perwira TNI di posisi tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan visi jangka panjang,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

    Selain itu, dia menilai mutasi dan rotasi perwira tinggi TNI juga bisa menjadi upaya konsolidasi untuk penyesuaian terhadap sejumlah program strategis pemerintahan dalam bidang pertahanan.

    Lebih jauh, Politikus NasDem ini melihat bahwa TNI perlu langkah adaptif dalam merespons situasi global, terutama yang berkaitan dengan kondisi dan tantangan keamanan yang dihadapi TNI.

    “Menghadapi tantangan perubahan lanskap geopolitik dan geostrategis yang bisa berubah setiap saat. Karena selain menghadapi dinamika global, persoalan kawasan seperti soal LCS [Laut China Selatan], perbatasan darat & laut serta potensi keamanan lainnya menjadi tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depannya,” tuturnya.

    Tak hanya itu, lanjut dia, penugasan perwira TNI di luar institusi turut dinilainya sebagai upaya guna memperkuat Kementerian/Lembaga yang berorientasi pada profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.

    “Terkait penugasan TNI di luar institusinya, selama Undang undang memperbolehkan dan memang kehadiran personel TNI dibutuhkan oleh Kementerian atau lembaga kami rasa tidak masalah asalkan tetap menjunjung nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, serta Universitas Pertahanan.

    Perombakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024, yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

  • Respons Menteri PANRB soal Opsi Buka Lagi Seleksi CPNS Usai K/L Nambah

    Respons Menteri PANRB soal Opsi Buka Lagi Seleksi CPNS Usai K/L Nambah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini blak-blakan soal peluang membuka lagi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

    Hal ini mengingat jumlah kementerian dari era Presiden ke-7 Jokowi ke era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertambah sebanyak 14 kementerian menjadi 48 instansi.

    Rini menyebut saat ini pihaknya masih dalam proses menyelesaikan seleksi CPNS 2024. Di samping itu, ada juga proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang masih berjalan.

    “Kita kan sedang menyelesaikan penyelesaian CPNS yang kemarin, kemudian PPPK pun juga belum selesai. Jadi mohon waktu, kami sedang fokus untuk menyelesaikan terlebih dahulu,” ucap Rini ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Rabu (11/12), melansir detikfinance.

    Ia menyampaikan penataan ASN sudah dibahas bersama dengan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hal ini guna memastikan proses penerimaan ASN pada tahun ini akan dirampungkan.

    Hal itu juga termasuk proses penataan tenaga non ASN alias honorer. Adapun Kementerian PANRB menargetkan penataan honorer tahun ini rampung pada Desember.

    “Tentunya yang mengenai penerimaan ASN tetap kita akan komit sebagaimana yang sudah kami komitmenkan buat diselesaikan pada tahun ini. Kita akan upayakan untuk bisa diselesaikan sampai pada akhir tahun ini,” ujar Rini.

    (del/pta)

  • PPN 12 Persen pada 2025, Sri Mulyani Pastikan Beras hingga Listrik Tak Kena Dampak – Page 3

    PPN 12 Persen pada 2025, Sri Mulyani Pastikan Beras hingga Listrik Tak Kena Dampak – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah tengah mempersiapkan beberapa insentif fiskal, sebagai kompensasi dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Penerapan PPN 12% ini diyakini akan memberatkan untuk sebagian lapisan masyarakat oleh sebab itu perlu adanya insentif. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, bahwa insentif yang akan disalurkan pemerintah untuk 2025 mendatang masih dalam tahap finalisasi. Insentif yang dimaksud adalah insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik, dan PPN DTP untuk sektor properti.

    “(Insentif) sedang dikaji untuk mem-balance (menginbangi) dampaknya PPN 12%, kita memberikan usulan beberapa skema insentif fiskal khususnya PPN DTP dan PPnBM DTP,” kata Susiwijono di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2024).

    “Lagi difinalisasi angka-angkanya,” ungkapnya.

    Namun, ia enggan menyebut secara spesifik kapan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan diterbitkan oleh pemerintah.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan kebijakan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Pemerintah dan DPR menyebut bahwa penerapan kebijakan tarif PPN 12 persen itu hanya menyasar dan selektif hanya kepada barang mewah.

    Barang Mewah Lokal Tak Kena

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    “Harusnya produk dalam negeri itu punya spesifikasi, mereka tidak dikenakan 12 persen tapi 10 persen. Itu-lah perbedaan yang diimpor dan produk dalam negeri,” katanya di sela kunjungan kerja reses industri kecil menengah minuman anggur di Denpasar, Bali, Sabtu (7/12/2024) seperti dilansir Antara.

     

  • KPK Dikabarkan Akan Panggil Yasonna Laoly Kasus Harun Masiku

    KPK Dikabarkan Akan Panggil Yasonna Laoly Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu hendak dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

    Namun, KPK masih irit bicara merespons kabar tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengaku, akan mengecek terlebih dahulu kabar itu ke penyidik. “Saya belum mendapat informasi mengenai hal itu. Nanti akan saya cek terlebih dahulu,” kata Tessa, Rabu (11/12/2024).

    Dari informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan akan memanggil  Yasonna H Laoly pada Jumat (13/12/2024). Hanya saja, belum diketahui detail materi yang hendak didalami.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas. Untuk itu, KPK dikabarkan akan memanggil Yasonna H Laoly.

  • Kawendra DPR Resmikan Combat BTS Telkomsel di Desa Sombo Lumajang – Page 3

    Kawendra DPR Resmikan Combat BTS Telkomsel di Desa Sombo Lumajang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR RI Kawendra Lukistian, legislator dari Partai Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Jember-Lumajang meresmikan tower Telkomsel di Desa Sombo, Kecamatan Guci Alit, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (11/12/24).

    Infrastruktur penting ini diharapkan mampu menghubungkan masyarakat desa dengan dunia digital. Peresmian dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan dari Telkomsel.

    “Ini adalah mimpi kami yang akhirnya terwujud. Kehadiran tower ini sangat membantu masyarakat Desa Sombo, baik untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari maupun untuk kegiatan usaha. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama Pak Kawendra dan Telkomsel,” ungkap Kepala Desa Sombo, Samad.

    Sementara itu, Manager – Mobile Consumer Branch Jember, Anton menyinggung pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah pedesaan.

    “Telkomsel terus berkomitmen menghadirkan jaringan terbaik hingga ke pelosok. Combat BTS ini adalah bukti nyata usaha kami untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani dengan optimal. Kami yakin ini akan membawa perubahan besar, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi,” ujar Anton.

    Sementara itu Kawendra menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai bagian dari percepatan pemerataan digitalisasi di seluruh pelosok negeri.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa seperti Sombo memiliki akses yang sama terhadap jaringan komunikasi yang andal. Tower ini bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga sarana untuk membuka peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial,” ujar Kawendra.

     

  • Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pokok Tetap Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pokok Tetap Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 2025 tidak akan menyentuh barang-barang kebutuhan pokok. Barang pokok keseharian, seperti beras, daging, listrik, dan semacamnya akan tetap bebas dari PPN alias 0 persen.

    “Beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, dan air, semuanya tetap dikenakan PPN 0%. Diperkirakan, pembebasan PPN untuk barang-barang ini pada 2025 dapat mencapai Rp 265,6 triliun,” ucap Sri Mulyani pada konferensi pers APBN per November 2024, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menanggapi ramainya kritik terhadap dampak kenaikan PPN pada masyarakat menengah ke bawah. Sri mengamanatkan, kenaikan PPN 12 persen akan tetap menjalankan azas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami terus memantau dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, baik pengusaha, masyarakat, maupun anggota DPR. Kami akan berhati-hati dalam menyikapi kebijakan ini karena sangat berpengaruh pada kesehatan fiskal negara,” ujar Sri.

    Dengan itu, kebijakan PPN ini sedang diformulasikan secara lebih detail karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan APBN. Masyarakat diminta untuk memahami bahwa pembahasan terkait PPN ini masih dalam tahap diskusi, sehingga belum dapat menjelaskan secara rinci.

    “Nanti kami akan segera mengumumkan bersama dengan menko perekonomian mengenai masalah kenaikan PPN 12 persen,” jelas Sri.

    Pada 2023 hingga sekarang, saat PPN 11 persen, kenyataannya banyak barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok itu tidak dipungut PPN. Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPNnya itu terhadap penerimaan diperkirakan mencapai Rp 231 triliun. Hal yang sama diperkirakan akan berlanjut tahun depan jika PPN 12 persen difinalisasi.

    “Jadi hal yang sama juga akan diterapkan saat PPN itu di 12 persen, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0% PPNnya,” lanjut Sri.

    Sri Mulyani juga mengakui kurangnya kejelasan terkait kebijakan PPN belakangan ini. Hal tersebut dijelaskan karena Kementerian Keuangan saat ini tengah sibuk dengan sejumlah agenda penting akhir tahun, termasuk penghitungan penerimaan negara dan penentuan postur anggaran untuk 2024.

    “Tahun ini sangat spesial. Pertama, kami sibuk dengan agenda akhir tahun. Kemudian ditambah dengan keperluan rencana realokasi dengan badan anggaran baru,” jelasnya.

    Sri Mulyani pun memastikan bahwa dalam waktu dekat, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dia akan mengumumkan paket kebijakan lengkap terkait kenaikan PPN jadi 12 persen dan dampaknya terhadap berbagai sektor.

  • Tentang Jokowi, Perppu, dan Kepemimpinan Macam Apa Ini

    Tentang Jokowi, Perppu, dan Kepemimpinan Macam Apa Ini

    JAKARTA – Wakil KPK Saut Situmorang kembali menyampaikan harapan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu. Bagi Saut, membatalkan UU KPK yang baru adalah kunci memperkuat pemberantasan korupsi. Atau, nilai saja kepemimpinan seperti apa yang tengah dijalankan Jokowi.

    Bagi Saut, saat ini Jokowi adalah harapan paling tepat untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Tak ada orang lain dan tak ada alasan apapun yang masuk akal untuk menunda penerbitan Perppu.

    “Kalau pemilik otoritas Perppu tidak membuka pintu hatinya tentang UU ini, dengan alasan proses judicial review atau legislative review lebih dahulu, maka kita jabarkan sendiri, negeri ini sedang dipimpin oleh kepemimpinan seperti apa,” tegas Saut, Senin, 18 November.

    Saut menilai, UU KPK hasil revisi DPR sama sekali jauh dari semangat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Maka, Perppu terkait UU KPK bisa jadi cara Jokowi membuktikan fokusnya terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana yang selalu ia katakan.

    Terkekangnya upaya pemberantasan korupsi lewat UU KPK baru, menurut Saut bisa menjadi awal dari merajalelanya korupsi, yang berarti juga awal dari kehancuran bangsa Indonesia. Maka, kini pedang pemberantasan korupsi ia serahkan pada Jokowi.

    Tak hanya Saut. Menurutnya, penerbitan Perppu tentang UU KPK baru adalah harapan banyak orang yang masih memiliki semangat antikorupsi. “Pimpinan nasional yang harus memegang sendiri pedang pemberantasan korupsi,” kata Saut.

    “KPK, civil society, para ahli atau profesor di berbagai perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh bangsa, masih menunggu dan berharap Perppu KPK segera dikeluarkan,” tambahnya.

    Kekecewaan pada Jokowi

    Harapan terhadap Jokowi sejatinya kepalang diiringi rasa kecewa. Kekecewaan itu diungkap berulang kali oleh banyak aktivis. Bivitri Susanti, salah satunya.

    Beberapa waktu lalu, usai menemui pimpinan KPK bersama pegiat antikorupsi lainnya, Bivitri menyebut banyak keraguan di dalam diri Jokowi untuk mengeluarkan Perppu.

    “Kalau pak Jokowi mau (mengeluarkan Perppu) harusnya sudah keluar. Kalau saya lihat sih pak Jokowi memang masih ragu dalam mengambil keputusan,” kata Bivitri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jumat, 15 November.

    Selain soal kekecewaan, saat itu Bivitri mengatakan ada kemungkinan para pegiat antikorupsi akan mengajukan Judicial Review (JR) seperti yang sudah dilakukan gabungan mahasiswa beberapa waktu lalu. 

    Hanya saja, belum diketahui pasti kapan pengajuan itu dilakukan dan tak mau membeberkan lebih jauh soal pengajuan uji materi tersebut. “Belum tahu (kapan pengajuannya). Itu (ditentukan) tim hukum. Tapi pasti akan diajukan,” tutupnya.