Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pramono Anung Sambangi Pengungsian Korban Kebakaran Kebon Kosong Megapolitan 12 Desember 2024

    Pramono Anung Sambangi Pengungsian Korban Kebakaran Kebon Kosong Megapolitan 12 Desember 2024

    Pramono Anung Sambangi Pengungsian Korban Kebakaran Kebon Kosong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung
    meninjau lokasi kebakaran di
    Kebon Kosong
    , Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).
    Berdasarkan pemgamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Pramono tiba sekitar pukul 09.08 WIB.
    Ia mengenakan kemeja hijau
    army
    berlengan pendek.
    Kedatangannya langsung disambut oleh para anggota Pemuda Pancasila Setempat yang kompak menggunakan seragam loreng oren hitam.
    Anggota DPR RI FCharles Honoris juga nampak mendampingi Pramono meninjau lokasi kebakaran pagi ini.
    Usai tiba di lokasi, Pramono langsung menyusuri gang sempit.
    Kemudian, ia masuk ke SDN 09 Kebon Kosong yang menjadi tempat pengungsian para korban kebakaran.
    Di tenda pengungsian, ia berdialog dengan warga untuk mendengar keluh kesahnya.
    Salah seorang warga mengeluh dagangannya ludes terbakar dan kehabisan modal usai si jago merah meratakan rumahnya.
    “Dagangan saya habis kebakar, modal juga habis,” ucap salah seorang korban pada Pramono di lokasi, Kamis.
    Mendengar hal itu, Pramono langsung berusaha menguatkan warga.
    “Sabar, ya, bu, sementara ini akan dibantu sama pak lurah dan camat,” jawab Pramono.
    Setelah berbincang dengan warga di tenda pengungsian, Pramono langsung memantau ketersediaan bantuan untuk para korban.
    Kemudian, ia kembali berkeliling melihat rumah-rumah warga yang terbakar.
    Sampai pukul 09.33 WIB, Pramono masih blusukan ke lokasi kebakaran.
    Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda permukiman padat penduduk semipermanen di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
    Sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) terdampak kebakaran ini.
    Korban kebakaran ditempatkan di dua lokasi pengungsian yang tak jauh dari lokasi kejadian.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengurus Baru Partai Perindo Dilantik, Didoakan Masuk Parlemen di 2029

    Pengurus Baru Partai Perindo Dilantik, Didoakan Masuk Parlemen di 2029

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) menerima kehadiran Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur Basri Rese usai resmi dilantik menjadi pengurus Partai Perindo periode 2024-2029. Foto/MNC Media

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) menerima kehadiran Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur Basri Rese usai resmi dilantik menjadi pengurus Partai Perindo periode 2024-2029 di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2024) malam. Pertemuan itu turut didampingi Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo Tama S. Langkun.

    “Beliau Wali Kota Bontang definitif Basri Rese datang silaturahmi ke Perindo. Sebagai dukungan kepada pengurus Perindo yang sudah dilantik,” kata AYP.

    AYP membeberkan strategi Perindo ke depan untuk masuk ke parlemen pada 2029. Dia mengatakan, Perindo akan mengajak sejumlah tokoh ternama bergabung untuk membesarkan Perindo.

    “Agar Perindo semakin besar dan masuk parlemen kita mengajak tokoh-tokoh bergabung,” ucapnya.

    Sementara itu, Basri Rese mengatakan pertemuan dengan AYP bentuk dukungan moral atas pelantikan pengurus baru. Ia berharap Perindo di bawah pengurus baru mampu mewujudkan untuk meloloskan perwakilan di DPR di Pemilu 2029.

    “Ya saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur karena salah satu adik saya menjadi Sekjen Perindo, sebagai kakak tentu memberikan dukungan moral untuk Partai Perindo ke depan semakin besar,” ujar Basri.

    “Saya berharap Perindo di bawah Sekjen AYP mampu lebih besar lagi dan 2029 mimpinya terwujud ada perwakilan di DPR RI,” tambahnya.

    Sebelumnya, Partai Perindo melantik jajaran pengurus pusat periode 2024-2029 di Auditorium Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1981-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2024.

    Dalam acara itu, dihadiri Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo, dan jajaran lain. Acara dimulai dengan pembacaan doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan mars Perindo.

    (rca)

  • Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Muhamad
    Mardiono
    yakin para kadernya di DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota bisa membantu merealisasikan program pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Baginya, berbagai implementasi program dari pemerintah pusat justru harus dikawal para anggota legislatif di tingkat daerah.
    “Kita justru membangun itu kan dari akar rumput, dari daerah. Tidak dari pusat. Semua implementasi kebijakan pusat itu dilaksanakan di daerah,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2024) malam.
    Ia yakin, PPP tetap bisa membantu pemerintahan Prabowo meski tak punya representasi di DPR RI.
    Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara.
    Padahal, ambang batas parlemen di Indonesia memberikan syarat minimal mencapai angka 4 persen dari suara sah nasional.
    “Kita maish mendapatkan keterwakilan di DPRD kabupaten/kota, provinsi, itu masih 932 (orang),” sebut dia.
    “Belum lagi hasil kemenangan pilkada kemarin, kader-kader kita banyak yang memenangkan sehingga kita punya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan lain sebagainya,” kata dia. 
    Saat ini, Mardiono juga ditarik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.
    Ia didapuk Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
    Padahal, sebelumnya, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PPP bukan menjadi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    PPP justru bergabung dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Buka Peluang Bahas Wacana KPK Jadi Lembaga Penyidik Tunggal

    Pemerintah Buka Peluang Bahas Wacana KPK Jadi Lembaga Penyidik Tunggal

    ERA.id – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimpipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peluang pembahasan soal Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) jadi lembaga penyidik tunggal, masih terbuka. Saat ini pembahasan masih dilakukan.

    “Belum final diskusi tentang masalah ini ya,” kata Yusril kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Yusril menyebut ikut mewakili pemerintah di DPR ketika pembentukan KPK pada 2003. Ketika itu, memang diperlukan pendekatan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Karena itu sebenarnya KPK selain mempunyai kewenangan-kewenangan yang extraordinary tapi juga hukum acaranya dapat mengatur sendiri berbeda dari KUHAP,” tegasnya.

    Hanya saja, 20 tahun kemudian penegak hukum seperti, Polri dan Kejaksaan Agung disadari punya kewenangan hukum serupa dengan KPK dalam mengusut dugaan korupsi. Sehingga, muncul wacana lembaga penyidik tunggal meski penerapannya harus diikuti perubahan undang-undang.

    Salah satunya dengan menyesuaikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). “Setelah 20 tahun kemudian timbul pertanyaan kalau semuanya bisa juga dilakukan oleh polisi, oleh jaksa, KPK mengapa kita tidak hanya menyatukan satu saja lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi,” jelas Yusril.

    “Tapi, tentu itu harus diimbangi dengan kemungkinan pembaruan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri,” pungkasnya.

  • Sahroni Sepakat Pengguna Narkoba Masuk Kategori Korban: Fokus Cari Bandar

    Sahroni Sepakat Pengguna Narkoba Masuk Kategori Korban: Fokus Cari Bandar

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sepakat dengan Menteri Koordinasi Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal pengguna narkoba merupakan korban. Menurut Sahroni, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya fokus ke pengedar dan bandar besar.

    “Saya sangat setuju yang dikatakan Pak Yusril. Kita fokus cari pengedar dan bandaranya,” ucap Sahroni, Rabu (11/12/2024).

    Sahroni bicara potensi kerusakan para pemuda di Indonesia jika bandar narkoba tidak ditindak tegas. Menurutnya, jika bandar narkoba ditangkap, maka pengguna atau korban narkotika tidak akan ada lagi.

    “Kalau bandar pengedar kita ga berantas, maka semakin banyak penerus bangsa akan rusak ke depannya,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendr menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

    “Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna,” kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

    “Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum,” jelasnya.

    Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

    “Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial,” tambahnya.

    (aik/eva)

  • Pemerintah Wajib Jamin Keamanan 1.162 WNI di Suriah

    Pemerintah Wajib Jamin Keamanan 1.162 WNI di Suriah

    GELORA.CO – Pasca tumbangnya Pemerintahan Bashar Assad, Pemerintah Indonesia diminta memberikan perhatian serius terhadap kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah.

    “Dalam situasi perang yang sangat membahayakan itu, keamanan dan keselamatan WNI menjadi prioritas,” kata Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar dalam keterangannya, Kamis 12 Desember 2024.

    Saat ini, ada 1.162 WNI yang berada di Suriah. Marwan meminta kepada KBRI untuk memastikan bahwa kondisi semua warga Indonesia di Suriah aman.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI harus terus berkoordinasi untuk mengetahui kondisi WNI. Pihak KBRI harus menghubungi semua WNI dan memastikan mereka dalam kondisi aman.

    “Dalam keadaan  darurat perang seperti ini, komunikasi dan koordinasi sangat penting. Jangan ada satu WNI pun yang luput dari perhatian,” kata Marwan.

    Selain tempat tinggal yang aman, pasokan makanan mereka juga harus dipastikan cukup. Sebab, mencari bahan makanan dalam kondisi konflik akan sangat berbahaya.

    Oleh karenanya, Marwam meminta Kemenlu melalui KBRI harus terus memantau pergerakan WNI di Suriah. Tentu, mereka lebih baik tetap di dalam rumah untuk sementara waktu.

    “Pergerakan semua WNI harus dipantau. Lebih baik tetap di dalam rumah, karena kondisi sedang tidak aman,” kata Marwan.

    Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mengatakan, jika nanti kondisi konflik semakin memanas dan mengancam jiwa WNI, maka opsi evakuasi harus dilakukan.

    “Proses evakuasi WNI ke tempat yang aman perlu dilakukan dengan cepat, jika kondisi keamanan semakin kacau,” pungkas Marwan.

    Kekuasaan Bashar Assad tumbang setelah kelompok oposisi bersenjata mulai memasuki Damaskus dari sisi selatan ibu pada Sabtu 7 Desember 2024.

    Kota tersebut dikuasai kelompok anti rezim Assad pada Minggu 8 Desember 2024, setelah pasukan rezim Assad kehilangan kendalinya.

    KBRI Damaskus menetapkan siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah bagi para WNI pasca eskalasi peperangan antara tentara pendukung Assad dan pihak oposisi.

  • Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

    Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

    GELORA.CO – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberi isyarat akan maju lagi menjadi ketua umum partai berlambang Kakbah, dalam Muktamar yang rencananya akan diselenggarakan pada 2025. Ia menyatakan, dirinya tidak boleh lari jika kembali diberi mandat menjadi ketua umum.

     

    “Saya ini menjadi kader sudah cukup lama ya, sudah 27 tahun dan saya bertahap selama berproses saya menjadi kader selama 27 tahun ya. Saya ini tidak pernah

    punya ambisi untuk jabatan-jabatan baik waktu saya di Banten menjadi ketua

    wilayah dan menjadi koordinator nasional. Tetapi saya tidak boleh lari sebagai seorang kader, prajurit kalau diberi tugas yang harus saya jalankan ya,” kata Mardiono usai pembukaan acara Workshop Nasional PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12) malam.

     

    Menurutnya, PPP dalam menjalankan roda organisasi sangat demokratis. Ia menyatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan terselenggara pada Kamis (12/12) akan menentukan terkait waktu Muktamar PPP.

     

    “Itu akan kita selenggarakan nanti diputuskan pada Mukernas, Kamis besok itu insya Allah akan merumuskan kapan kita akan laksanakan. Sehingga itu nanti akan diambil keputusan,” ucap Mardiono.

    Mardiono menyatakan, Muktamar 2025 juga nantinya akan merumuskan agar PPP dapat sukses kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.

     

    “Nah di dalam Muktamar itu tidak hanya memilih ketua umum atau juga memilih struktur baru ya. Tetapi juga kita membangun sebuah fondasi melalui

    strategi-strategi politik, bagaimana nanti untuk menghadapi Pemilu 2029,” tegas Mardiono.

     

    Lebih lanjut, Mardiono mengharapkan partai yang saat ini dipimpinnya dapat menyusun program-program kerakyatan. Sehingga kelak pada Pemilu 2029, PPP mampu melenggang ke Senayan.

     

    “Bukan hanya memilih pemimpin, bukan hanya memilih ketua umum, tetapi yang

    paling mendasar adalah bagaimana merumuskan sebuah program-program kerja ya untuk menjemput kemenangan nanti di 2029, itu yang paling utama,” pungkasnya.

     

    Sebagaimana diketahui, PPP meraih hasil minor di Pemilu 2024. Partai dengan ciri khas warna hijau itu gagal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan rakyat di tingkat pusat, DPR RI. Perolehan suara PPP hanya kurang sedikit dari amban batas parlemen atau parliementary threshold 4 persen.

  • Isu Politik Terkini: Saksi RK-Suswono Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi hingga Adi Hidayat Bantah Gantikan Gus Miftah

    Isu Politik Terkini: Saksi RK-Suswono Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi hingga Adi Hidayat Bantah Gantikan Gus Miftah

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Rabu (11/12/2024) hingga pagi ini. Saksi RK-Suswono tolak tandatangani hasil rekapitulasi. Kemudian, ustaz Adi Hidayat (UAH)  bantah gantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo, hingga tanggapan Bahlil tentang senior Golkar terlibat dualisme PMI.

    Berikut lima isu politik terkini yang masih menarik perhatian pembaca Beritasatu.com:

    Saksi RK-Suswono Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi, Apakah Sah? Ini Aturan Hukumnya

    Proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dengan dinamika yang cukup menarik. Dua saksi pasangan calon (paslon) menolak menandatangani hasil rekapitulasi. Namun, bagaimana aturan hukum menolak menandatangani hasil rekapitulasi?

    Penolakan tersebut datang dari saksi paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono, serta saksi paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Ustaz Adi Hidayat Bantah Gantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Pendakwah ustaz Adi Hidayat atau UAH  membantah isu dirinya akan menggantikan Gus Miftah Maulana Habiburrahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.

    Hal itu disampaikan Adi Hidayat terkait viralnya isu sebagai pengganti Gus Miftah di jabatan utusan Presiden Prabowo Subianto bidang keagamaan, bahkan UAH gantikan Gus Miftah sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto bidang keagamaan. 

    Indeks HAM 2024 Turun, Setara Institute Beri Rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto

    Setara Institute mengungkap indeks HAM 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun lalu. Sejumlah rekomendasi pun diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, penurunan indeks HAM terjadi pada aspek hak sipil dan politik. Pada tahun ini memperoleh 2,9 atau turun 0,1 dibanding pada 2023.

    Rabu Pagi, MK Terima 240 Gugatan Permohonan Perkara Pilkada 2024

    Isu politik terkini lainnya, yaitu sebanyak 240 gugatan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) 2024 sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Rabu (11/12/2024) pukul 08.00 WIB di situs mkri.id, dari 240 gugatan Pilkada 2024, sebanyak 115 permohonan gugatan secara online dan 125 permohonan secara offline. Permohonan terdiri dari gugatan perselisihan gubernur, bupati dan wali kota.

    Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari soal dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    “No comment,” kata Bahlil usai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) 2024-2029 dari seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Demikian isu politik terkini yang masih menjadi fokus pembaca. Selain itu, masih banyak berita menarik dan update terkini lainnya yang dapat dibaca di Beritasatu.com.

  • Pimpinan Komisi III Minta Polisi Ringkus Seluruh Pelaku Pengeroyokan Bocah 12 Tahun di Boyolali – Halaman all

    Pimpinan Komisi III Minta Polisi Ringkus Seluruh Pelaku Pengeroyokan Bocah 12 Tahun di Boyolali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti peristiwa penganiayaan yang menimpa bocah berusia 12 tahun di Wonosegoro, Boyolali oleh belasan warga dan Ketua RT setempat, karena dituduh mencuri celana dalam.

    Politikus Partai NasDem tersebut meminta pihak kepolisian langsung menangkap para pelaku.

    “Saya minta Pak Kapolres Boyolali segera gerak cepat. Langsung lakukan penahanan kepada para pelaku yang terlibat. Jerat semuanya dengan pasal kekerasan dan penganiayaan, tidak usah ada mediasi,” kata dia kepada wartawan Kamis (12/12/2024).

    “Hukum maksimal karena ini sadis sekali. Ini anak di bawah umur loh, kalau dia ada salah kan bisa diselesaikan dan diproses baik-baik. Dan selain itu, selain memproses para pelaku, saya minta polisi juga pastikan anak tersebut diberi perawatan penyembuhan luka yang maksimal,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Sahroni pun juga mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat, untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri ketika menemui suatu kejadian. 

    Dia mengingatkan, bahwa aksi tersebut merupakan tindak kekerasan.

    “Karena kalau sampai main hakim sendiri, ada terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan di sana, para pelakunya juga bisa menjadi tersangka loh. Apalagi kayak kasus di Boyolali ini, seperti tidak ada ampun sama sekali. Padahal anak kecil dan orang tua nya telah meminta maaf,” ujar Sahroni.

    Maka dari itu, Sahroni ingin pihak kepolisian bisa tegas dalam menindak para pelaku dalam kasus ini.

    “Pokoknya tangkap semuanya, biar jadi pelajaran kalau negara ini negara hukum. Nggak bisa main hakim seenaknya sendiri,” pungkasnya.

    Ada pun perwakilan keluarga korban, Fahrudin, mengungkapkan korban disiksa di depan ayahnya sendiri. 

    Dia bercerita bagaimana kuku jari korban dicabut secara paksa.

    Korban sendiri dianiaya oleh sekitar 15 orang pada Senin (18/11) malam.

    Kasi Humas Polres Boyolali, AKP Arif Mudi Prihanto mengatakan kasus ini saat ini masih dalam proses penyelidikan.

     

    15 Orang Aniaya Bocah Dituduh Curi Celana Dalam di Boyolali

    Nasib nahas dialami oleh KM (12) yang dianiaya lantaran dituduh mencuri celana dalam di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    Dalam penganiayaan tersebut, kuasa hukum KM, Tania Rahma mengungkapkan ada 15 orang yang melakukan tindakan keji tersebut.

    Dikutip dari Tribun Solo, para pelaku tersebut melakukan penganiayaan dengan berbagai cara yaitu dengan menggunakan tangan kosong dan memakai benda.

    “Alatnya ada macam-macam. Nanti biar hasilnya supaya lancar dulu. Ini (ada) penetapan tersangka,” katanya di Mapolres Boyolali, Rabu (11/12/2024).

    Tania mengungkapkan saat ini pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali.

    Pada hari ini, dia mengatakan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap KM dan ayahnya dari menanyakan terkait kronologi hingga alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan.

    “Jadi memang, hampir lengkap. semuanya sudah disampaikan. Kita tinggal tunggu prosesnya semoga segera ada hasilnya,” ujarnya. 

    Tania pun berharap agar para pelaku penganiayaan terhadap KM segera ditetapkan menjadi tersangka.

    “Kita harap semoga segera ditetapkan untuk tersangka,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Mulyadi menuturkan saat penganiayaan terhadap anaknya terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa.

    Bahkan, dia mengaku diancam dibunuh ketika akan melindungi KM yang babak belur dihakimi massa.

    “Terus saya dipukul.Terus diancam mau dibunuh sama anak saya,” tambahnya. 

     

    Korban Dianiaya, Jari Kukunya Dicabut, Ketua RT Turut Serta

    Peristiwa penganiayaan tersebut dialami KM pada 18 November 2024 malam sekira pukul 22.00 WIB.

     Pada hari sebelumnya, Mulyadi yang merantau ke Jakarta dihubungi oleh ketua RT setempat.

    Adapun dirinya dihubungi karena KM dituduh mencuri celana dalam warga.

    “Pagi dapat telepon dari pak RT. Disuruh pulang, karena diduga mencuri celana dalam warga,” kata perwakilan keluarga korban, Fahrudin, pada Senin (9/12/2024) lalu.

    Setiba di kampungnya, Mulyadi dan anaknya diajak ke rumah ketua RT setempat. Namun, ternyata, mereka justru diajak ke kediaman tetangga yang lain.

    “Pada saat di situ ada komunikasi, ayah korban meminta maaf atas dugaan pencurian yang dilakukan anaknya. Tapi belum dimaafkan,” ujarnya. 

    Pada momen itulah, ketua RT justru melakukan pemukulan terhadap KM di depan Mulyadi.

    Bahkan, istri ketua RT tersebut turut memukuli KM.

    Fahrudin menuturkan Mulyadi sebenarnya ingin melakukan perlindungan kepada anaknya. Namun, dia justru turut mengalami pemukulan oleh warga lain.

    Setelah dianiaya, Mulyadi dan KM diancam agar diam dan tidak menyebarkan kasus penganiayaan tersebut.

    Bahkan, kata Fahrudin, korban dilarang dirawat ke rumah sakit yang membuat kasus penganiayaan ini terungkap.

    Namun, lantaran luka yang diderita KM cukup parah, maka mau tak mau harus dilarikan ke rumah sakit.

    Akhirnya, KM pun dirujuk ke RSUD Waras Wiris Andong dan dinyatakan menderita sejumlah luka hingga penyumbatan pembuluh darah.

    “(Hasil) scan kepala menerangkan ada patah hidung, penyumbatan pembuluh darah bagian belakang. Mukanya lebam semua,” ujarnya. 

    Kemudian, pihak keluarga pun disarankan agar KM dirujuk ke RS Moewardi Solo.

    Pasca pemeriksaan tersebut, kasus ini pun langsung dilaporkan ke Polres Boyolali.

     

     

  • Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengurangi perjalanan dinas hingga kegiatan seminar yang bersifat seremonial, agar dananya bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak besar ke masyarakat.

    Namun, di tengah seruan Prabowo, puluhan kepala desa (kades) di Deli Serdang, Sumatera Utara, terbang ke Semarang, Jawa Tengah, dengan biaya Rp18,5 juta per orang.

    Adapun puluhan kades ke Semarang untuk mengikuti kegiatan studi tiru bertemakan “Strategi pengembangan pertanian dan nelayan di desa menuju swasembada pangan”.

    Kegiatan tersebut merupakan undangan dari Lembaga Manajemen Indonesia (Lemindo) yang berkantor dan bersekretariat di Bandung, sejak tanggal 8 sampai 11 Desember 2024 di Hotel Ibis Simpang Lima Semarang. 

    Selain itu juga ada kunjungan ke 3 desa yakni Desa Kandri Kecamatan Gunungpati, Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat,dan Desa Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara.

    Mengutip TribunMedan, dalam undangan tercantum biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing Pemerintah Desa mengikuti kegiatan study tiru ini sebesar Rp 18,5 juta perorangnya.

    Biaya ini sudah termasuk menginap selama 4 hari 3 malam, makan siang dan makan malam, coffe break, baju, modul pelatihan dan sertifikat serta tiket pesawat pulang pergi dan transport lokal di Semarang. 

    Dituliskan narasumber atau tenaga pengajar dalam study tiru ini hanya aparatur desa di masing-masing study tiru.

    Pemkab Deli Serdang Melarang

    Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Ari Mulyawan menyatakan, dari 380 desa yang ada, hanya puluhan orang yang berangkat dan lainnya memilih untuk tidak ikut-ikutan. 

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten sudah tegas dengan mengeluarkan surat edaran. Kami tidak ada mendukung kepergian itu karena bukan kita juga yang menyelenggarakannya. Silahkan saja tanya sama Kades-Kades yang pergi itu kenapa mereka pergi,” kata Ari dikutip dari TribunMedan, Kamis (12/11/2024).

    Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak dengan banyaknya kegiatan-kegiatan termasuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menguras banyak Dana Desa (DD) di wilayahnya.

    Meski kegiatan Bimtek banyak dikeluhkan oleh sebagian para Kepala Desa namun Pemkab tidak bisa banyak berkutik.

    Diduga hal ini lantaran ada bayang-bayang aparat khususnya penegak hukum di balik kegiatan Bimtek yang selama ini terlaksana dan bekerjasama dengan organisasi Pemerintah Desa. 

    Dari catatan www.tribun-medan.com Penjabat Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman sempat angkat bicara soal banyaknya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa dan muncul di Kabupaten Deli Serdang.

    Saat itu ia mengatakan para Kades mau untuk ikut lantaran dipaksa dan terpaksa.

    Dikatakan Pemkab melalui Sekda sudah mengeluarkan surat edaran perihal pemanfaatan dana desa. Surat edaran itu dikirimkan pada Camat dan seluruh Kades se Deli Serdang.

    Surat edaran berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Edaran yang dibuat dengan nomor 400-10/1958 dan diterbitkan pada 24 Juni 2024.

    Ada tiga poin penting yang dituliskan dalam edaran.

    Disebut dalam upaya pencapaian sasaran yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka diharapkan agar semua desa di Kabupaten Deli Serdang dapat mendayagunakan dana desa sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. 

    Kemudian disampaikan dalam hubungan ini maka para Kepala Desa dihimbau untuk sedapat mungkin meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan pembinaan lainnya dengan menggantikannya dalam bentuk lain yang mengutamakan pelaksanaan kegiatan secara swakelola untuk mewujudkan kemandirian desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

    Selain itu Kepada Para Camat se-Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan surat edaran ini dengan sebaik baiknya sekaligus melaporkan perkembangannya kepada Pj. Bupati Deli Serdang c/q Sekdakab Deli Serdang.

    Prabowo Minta Jajarannya Hemat Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada pejabat seluruh Kementerian/Lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya.

    Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen. Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.

    “Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ujar Prabowo.

    Dengan penghematan yang dilakukan Prabowo tersebut menghemat APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara.

    “Saya mohon bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kristis. Kritis untuk kepentingan langsung,” kata Prabowo.

    “Kita sudah tahu kesulitan rakyat, Bapak, masalah Indonesia ini, ini, ini saya tahu, banyak Undang-Undang bertabrakan saya tau. Solusinya bagaimana? Menteri perumahan rakyat, rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, type berapa, dia butuh segera,” tegasnya.

    Perjalanan Luar Negeri Dikurangi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat.

    Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Awalnya, Prasetyo menyebut, Kemensetneg akan menjalankan fungsi koordinasi terkait penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

    “Kami menjalankan fungsi dan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pemerintah dengan Mitra Pembangunan Asing, Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kemudian, Prasetyo menyebut pihaknya mulai melakukan efisiensi anggaran, yang satu di antara caranya yakni mengurangi perjalanan dinas luar negeri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditidaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan Dinas Luar Negeri,” ucapnya.

    Lantas, Prasetyo meminta maaf apabila ke depannya ada pengajuan perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan.

    “Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf, dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan,” pungkasnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri Intruksi itu, juga termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Kementerian diminta fokus urusi persoalan rakyat.

    “Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo, di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo menilai, permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.

    (TribunMedan/Indra Gunawan/Tribunnews)