Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

    Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

    Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

    Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

    Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

    “Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

    Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

    Puan bicara

    Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

    “Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

    Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

    Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

    “Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

    Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

    Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

    Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

    “Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

    Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

    Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

    Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

  • Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mendukung penuh dan menyambut baik langkah pemerintah untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). 

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerangkan penyusunan ini dilakukan guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. 

    Dengan demikian, Willy memandang bahwa langkah penyusunan ini menunjukkan komitmen yang bermakna dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Kalau kita susuri ke belakang UU KKR yang dibatalkan MK, kita bisa melihat situasi dialog yang kurang lancar. Ada persoalan amnesti terhadap pelaku yang menjadi ganjalan besar dialog saat itu. Kita harap ke depan, dialognya makin intensif dan bermakna. DPR tentu siap kolaborasi” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Lebih lanjut, legislator dari Fraksi NasDem ini menyebut untuk mengagendakan UU KKR, bisa mencontoh saat DPR berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2021-2022. 

    Dengan cara demikian, tambahnya, publik dapat sekaligus berpartisipasi secara luas seirama dengan partisipasi pemerintah dan DPR juga.

    “Prinsipnya kita perlu berdialog, semuanya perlu terlibat. Negeri ini dibangun dengan dialog tanpa menang-menangan, tapi mencari kesepakatan-kesepakatan. Ini yang perlu kita lakukan untuk UU KKR ke depan,” ungkapnya. 

    Lebih jauh, Willy menyoroti bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah hal penting bagi Indonesia agar dapat tegak dalam memandang tantangan masa depan.

    Dia juga menyatakan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu adalah pelajaran penting bagi Indonesia di masa depan.

    “Penyelesaian diluar mekanisme peradilan sudah banyak membuktikan keberhasilannya menyelesaikan masalah. Kita berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, akan juga dapat menjadi pelontar Indonesia dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia yang lebih hebat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas RUU KKR baru terkait HAM.

    Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara,” kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari Antara.

    Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  • KPK Konfirmasi Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly Besok

    KPK Konfirmasi Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi jadwal pemanggilan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, pada Jumat (13/12/2024).

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (12/12/2024).

    Pemanggilan politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini terkait dengan kasus yang tengah ditangani KPK. Namun, Tessa belum memberikan keterangan rinci mengenai kasus apa yang menjadi alasan pemanggilan Yasonna.

    Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pemanggilan Yasonna kali ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku.

    “Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ujar Tessa.

    Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, terjerat kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020, Harun Masiku masih buron hingga kini. Ia diduga berhasil melarikan diri dan belum berhasil ditemukan meskipun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

  • KPK Panggil Politikus PDIP Yasonna Laoly Besok, Kasus Apa?

    KPK Panggil Politikus PDIP Yasonna Laoly Besok, Kasus Apa?

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu diperiksa pada Jumat (13/12/2024) besok.

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (12/12/2024).

     

    Namun, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait materi pemanggilan tersebut.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh, dia hendak dipanggil sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku.

    KPK sebelumnya memperbarui surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Harun Masiku. Upaya itu dilakukan untuk mencari buronan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut.

    Surat DPO itu bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 dan ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” tulis surat tersebut.

    Dalam surat tersebut, KPK mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu disebut memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui secara pasti. 

    Kemudian, Harun Masiku dicirikan berkulit sawo matang. Alamat tinggal di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

    Surat DPO itu juga menyertakan empat foto terbaru Harun Masiku

  • KPK Bakal Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly Jumat Besok (13/12)

    KPK Bakal Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly Jumat Besok (13/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (13/10/2024). 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (12/12/2024). Namun, dia mengaku belum bisa mengungkap terkait perkara apa yang menjadi alasan pemanggilan Yasonna. 

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok. Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ungkap Tessa melalui pesan singkat. 

    Sebelumnya, kabar rencana pemanggilan mencuat jelang selesainya kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Dia dikabarkan bakal diperiksa esok hari terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan menjadwalkan pemanggilan Yasonna pada pekan ini, Jumat (12/12/2024). Pria yang kini menjabat anggota DPR itu dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024. 

    Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang. 

    Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Puan Ikut Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Puan Ikut Prabowo Pindah ke IKN 2028

    ERA.id – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, bakal ikut keputusan pemerintah soal kepindahan lembaga legislatif ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun Presiden Prabowo Subianto berencana pindah pada 2028.

    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Disinggung soal kesiapan gedung DPR di IKN, dia mengatakan pihaknya siap dengan apapun keputusan pemerintah.

    “Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata Puan.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Setelah itu, pusat pemerintahan baru bisa pindah dari Jakarta ke IKN.

    “Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12).

    Dia mengatakan, kepindahan pusat pemerintahan ke IKN baru bisa dilakukan apabila kantor-kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berfungsi.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan.

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Akan Hadiri Puncak HUT ke-60 Golkar Hari ini

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Akan Hadiri Puncak HUT ke-60 Golkar Hari ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memastikan kehadiran Prabowo dan Gibran dalam acara tersebut. Undangan resmi sebelumnya telah diberikan oleh Partai Golkar kepada kedua pemimpin negara.

    “Insyaallah sesuai jadwal Pak Prabowo akan hadir. Insyaallah Bapak Wapres dan beberapa tokoh lain juga akan hadir,” ujar Bahlil seusai acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024).

    Selain presiden dan wakil presiden, Partai Golkar juga mengundang sejumlah ketua umum partai politik serta tokoh-tokoh nasional. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), turut diundang untuk hadir pada puncak acara tersebut.

    Namun, Bahlil menyebut kehadiran Jokowi belum dapat dipastikan. “Doakan ya,” ujarnya singkat.

    Acara puncak HUT ke-60 Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

  • Jangan Sembarangan Menyebar Foto Jasad Bom Bunuh Diri di Medan

    Jangan Sembarangan Menyebar Foto Jasad Bom Bunuh Diri di Medan

    JAKARTA – Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pagi tadi. Enam orang termasuk anggota polri dan warga sipil, mengalami luka-luka akibat terkena serpihan ledakan.

    Media sosial pun langsung riuh dengan menampilkan foto suasana dan gambar jasad pelaku bom bunuh diri. Selain foto-foto, warganet juga menyebarkan rekaman video yang memperlihatkan kepanikan saat bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan.

    “Saya menghimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri untuk tidak menyebarkan foto-foto maupun video aksi tersebut. Selain agar masyarakat tidak perlu mendapatkan gambar atau visual mengerikan, menyebarkan foto dan video hanya membantu tercapainya tujuan teror itu sendiri,” ucap Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, Rabu, 13 November.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga pernah mengimbau agar masyarakat tidak menyebar luaskan konten-konten terkait peristiwa, yang berkaitan dengan aksi terorisme. Dikhawatirkan konten-konten tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat panik dan ketakutan. 

    Foto-foto maupun video yang mengandung aksi kekerasan merupakan konten yang melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyinya adalah sebagai berikut:

    Pasal 29

    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

    “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),” kutip VOI dari Pasal 45B UU ITE. 

    Ledakan di Polrestabes Medan terjadi sekitar pukul 08.45 WIB. Polisi mengaku sudah sempat menggeledah pelaku saat mau masuk ke Polrestabes karena gerak-geriknya yang memang mencurigakan.

    Tahap pertama penggeledahan, polisi tidak menemukan apa-apa. Dalam informasi yang dikumpulkan, pelaku menenteng tas ransel. Dugaan kuat, polisi cuma memeriksa isi tas yang diketahui berisi buku.

    Setelah di dalam, pelaku sempat juga berbaur dengan warga lain yang mau mengurus SKCK. Polisi yang lain kemudian meminta kembali pelaku untuk membuka jaketnya. Tidak berapa lama, ledakan kemudian terjadi.

  • Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

    Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno telah menjalani sidang promosi doktoralnya bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Eddy menjadikan studi kasus transformasi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai topik disertasinya.

    Diaertasi Eddy berjudul ‘Transformasi Perubahan Partai di Indonesia: Studi Kasus Partai Amanat Nasional Periode 2016-2022’. Sidang tersebut berlangsung selama 1 jam 40 menit. Sidang promosi doctoral Eddy juga dihadiri langsung oleh Sekjen PAN Eko Patrio.

    Eddy diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan hasil disertasinya untuk kemudian diajukan pertanyaan oleh penguji. Setelah melalui sesi tanya jawab, Eddy dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat cumlaude.

    “Berdasarkan semua itu,Ketua Uji Universitas Indonesia memutuskanuntukmengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi bidang Ilmu Politikdenganyudisium cumlaude,” kata ketua sidang disertasi Adrianus Meliala, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Dalam disertasi itu Eddy menganalisa motif dari PAN mengubah sifat partai yang awalnya ideologis menjadi pragmatis. Menurutnya hal itu dilakukan PAN untuk dapat meraup suara lebih banyak dan menjaga keberlangsungan partai.

    “Secara umum, penelitian ini berargumentasi bahwa PAN telah bertransformasidari partai ideologis konfrontatif yang berfokus pada kebijakan atau policy seekingmenjadi partai pragmatis kooperatif yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan,vote, dan office seeking,” ujar Eddy Soeparno dalam pemaparannya.

    Salah satu kunci argumen dalam disertasi Eddy ini adalah berkurangnya minat masyarakat terhadap partai yang mengusung nilai populisme Islam. Hal ini menjadi faktor signifikan PAN merubah gayanya menjadi lebih pragmatis.

    “Setelah pemilu 2019, PAN menyadari bahwa dukungan terhadap populisme Islam tidak memberikan dapat elektoral yang signifikan.Kegagalan PAN dalam pemilu 2019 untuk menambah kursi di parlemen menunjukkan bahwa akomodasi terhadap populisme Islamtidak berhasil menarik pemilih baru bagi PAN, sehingga sebagian pengurus partai mendesak agar PAN kembali ke posisi yang lebih moderat dan inklusif,” ucapnya.

    “PAN menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbanganantara mempertahankan relevansi politik dan tetap setia pada prinsip-prinsip ideologisnya.Dalam jangka panjang, kehilangan alat ideologis ini berpotensi melemahkan daya tarik PAN,khususnya di mata pemilik yang mengharapkan konsistensi prinsip dari sebuah partai politik,” katanya.

    “PAN harus menjaga keseimbangan antara pragmatisme dan konsistensi ideologis,sekaligus memperkuat pelembagaan partai untuk menjaga daya saingnya di masa mendatang,” sambungnya.

    Seusai sidang, Eddy mengungkap dirinya sempat tegang menyambut hari ini. Dia bahkan mengaku tidak bisa tidur tiga hari dan keringat dingin sebelum naik ke podium untuk diuji.

    “Alhamdulillah saya tiga hari tidak bisa tidur, tadi pagi mules dan menjelang tadi naik ke podium agak keringat dingin,” ungkapnya seusai menjalani sidang doktoral.

    Judul disertasi ini rencananya akan dijadikan buku. Saat ini Eddy mencoba merombak gaya bahasa dari disertasinya agar ketika diterbitkan dapat lebih mudah dibaca.

    “Insya Allah akan dijadikan buku tinggal kami revisi dan kemudian kami ubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih pembaca friendlyagar kemudian masyarakat umum bisa memahami tanpa adanya latar belakang politikmereka pun bisa memahami nanti arti dari buku yang akan nanti Insya Allah kami buat,” sebutnya.

    Sidang terbuka promosi doktor Eddy Soeparno ini diketuai oleh Adrianus Meliala, Aditya Perdana (Promotor), Lili Romli (Ko-Promotor), dan tiga dosen penguji.

    (ygs/ygs)

  • Fraksi PKB Minta BMKG-Kemenhub Serius Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru – Halaman all

    Fraksi PKB Minta BMKG-Kemenhub Serius Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Fauzi, meminta BMKG, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta lembaga terkait mempersiapkan mitigasi cuaca ekstrem secara sistematis dan terukur jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Merak-Bakauheni.

    Fauzi mengutip laporan BMKG yang menyatakan cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di perairan Lampung dan Banten diperkirakan masih akan terjadi hingga awal tahun 2025.

    “Libur Nataru sudah semakin dekat. Saya minta BMKG, Kemenhub dan stakeholder terkait serius mempersiapkan mitigasi cuaca ekstrem, karena berdasar pada laporan BMKG cuaca ekstrem akan terjadi saat Nataru, termasuk di Merak dan Lampung,” kata Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Ketua DPP PKB bidang Hukum, Perundang-undangan dan Hankam itu menyatakan, libur Nataru tahun ini diprediksi akan melibatkan pergerakan hingga 110 juta orang secara nasional. 

    Sebab itu ia meminta informasi cuaca ekstrem dilakukan secara berkala dan massif.

    “Saya kira juga sangat penting informasi cuaca ekstrem disosialisasikan secara massif dan efektif kepada masyarakat, baik melalui aplikasi daring maupun rambu-rambu jalan. Kemenhub bisa berkoordinasi dengan BMKG, juga Korlantas untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara, day to day,” ucapnya.

    Selain itu, Ketua DPW PKB Banten itu juga mendorong pemerintah memastikan kemantapan jalan secara maksimal, menambah fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), serta menyiapkan peralatan tanggap bencana, seperti alat berat di lokasi rawan longsor dan banjir. 

    “Kalau kita lihat data sekarang ada 550 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi, dan perlengkapan penanganan darurat harus siap di lokasi tersebut,” kata Fauzi.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dampak angin kencang dan gelombang tinggi bagi pelayaran kapal lintas Merak-Bakauheni atau sebaliknya.

    Berdasarkan informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Pelabuhan Merak, pada Senin (9/12/2024), gelombang laut di Perairan Selat Sunda bagian utara terpantau cukup tinggi, yakni 1,25 meter sampai 2,5 meter.

    Bahkan, ketinggian gelombang sempat mencapai 3 meter. Adapun kecepatan angin berkisar 15-30 knot.