Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Wacana Kendaraan Luar Daerah 3 Bulan di Bali Ganti Pelat Nomor Jadi DK

    Wacana Kendaraan Luar Daerah 3 Bulan di Bali Ganti Pelat Nomor Jadi DK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kendaraan luar daerah yang terlalu lama berada di Bali, misalnya lebih dari tiga bulan, diusulkan pelat nomornya diubah menjadi DK.

    Wacana itu dilempar Anggota Komisi X DPR RI Nyoman Parta merespons upaya pembatasan kendaraan, usulan pelarangan kendaraan selain DK masuk Bali dan komplain masyarakat soal kebanyakan kendaraan pelat nomor luar daerah yang beredar di Bali.

    “Pembatasan mobil yang masuk ke Bali artinya umurnya dibatasi, kalau sudah tua nanti di jalan macet, tikungan macet, mobil yang datang ke Bali itu adalah mobil-mobil yang tidak tua,” kata Parta, dikutip dari Antara.

    Kendaraan luar Bali sedang disorot sebab sering terlihat seliweran di jalan raya. Sebagian besar kendaraan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pendukung mata pencaharian, seperti ojek online ataupun angkutan sewa khusus.

    Tidak hanya itu, showroom mobil di Bali pun sudah menunjukkan banyaknya kendaraan pelat luar daerah yang dijual.

    Fenomena ini dirasa merugikan Bali, pasalnya para oknum memanfaatkan fasilitas jalan dan mencari peruntungan di sana namun tidak memberi sumbangsih, sebab pajaknya lari ke daerah sesuai asal pelat nomor kendaraan.

    “Biar kita ketahui jumlah kendaraan di Bali, kapasitas dengan jalannya, yang ketiga dia menggunakan BBM kuota yang ada di Bali, keempat dia membayar pajak di luar Bali, oleh karena itu dia harus berkontribusi kepada Bali,” kata Parta lagi.

    Menurut politisi asal Gianyar tersebut, usulan terkait pembatasan durasi operasional dan penggantian pelat setelah tiga bulan merupakan solusi yang masuk akal untuk menghindari kepadatan kendaraan pelat luar Bali yang meresahkan masyarakat dan pekerja lokal, tanpa harus melarang kendaraan pelat luar untuk masuk ke Bali.

    Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan pengemudi dengan kendaraan pelat luar Bali, terutama pada ojek online atau angkutan sewa khusus.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Presiden Prabowo mengingatkan untuk menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelakunya dan pernyataan Golkar menerima kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca mengawali aktivitas pagi Anda;

    Prabowo soal korupsi: Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

    Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam, meminta jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.

    “Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” kata Prabowo.

    Selengkapnya di sini

    Megawati: Ada pihak yang akan ganggu Kongres PDI Perjuangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya sudah mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 2025.

    “Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau ‘diawut-awut’ saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu ‘awut awut’ partai saya,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Kementerian PANRB resmikan 42 mal pelayanan publik baru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meresmikan 42 mal pelayanan publik (MPP) baru di seluruh Indonesia.

    “Sejak 2017 kami memulai mal pelayanan publik. Dari 3 mal pelayanan publik, sekarang sudah 230. Kemudian ditambah 42, sekarang sudah ada 272 mal pelayanan publik yang sudah terbentuk sampai hari ini,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    DPR dorong pemerintah audit lokasi wisata jelang libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk mengaudit sarana dan prasarana lokasi wisata menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Liburan panjang Nataru biasanya jadi momen masyarakat untuk berwisata. Saya harap pemerintah bisa mengantisipasi dengan memastikan sarana dan prasarana wisata layak dan aman. Kalau perlu, audit. Silakan surati pengelolanya, cek betul ke lokasi,” ujar Nunik, sapaan akrabnya, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Wakil) Partai Golkar Idrus Marham mengaku menerima kekalahan kandidat yang diusungnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024, karena merupakan realitas politik yang harus diterima.

    Dia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang taat kepada azas negara dan hukum sehingga mengikuti hasil Pilkada Jakarta 2024 secara hukum, walaupun secara politik merugikan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Merasa Nyaman Puan Maharani Hadir di HUT Ke-60 Golkar, ‘Saya Menghargai PDIP’ – Halaman all

    Prabowo Merasa Nyaman Puan Maharani Hadir di HUT Ke-60 Golkar, ‘Saya Menghargai PDIP’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku merasa nyaman dengan hadirnya Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12/2024) malam.

    Mulanya, Prabowo dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa ia merasa nyaman dengan Partai Golkar serta Partai-Partai Koalisi Indonesia Maju.

    Kemudian, menyambung pidatonya tersebut Prabowo mengatakan merasa nyaman dengan hadirnya Puan di acara tersebut. 

    “Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini, malam hari ini dan saya menghargai PDIP,” tutur Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan ia memiliki gagasan persatuan nasional yang terinspirasi dari Presiden ke-1 RI yakni kakek Puan, Bung Karno.

    Acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12/2024) malam.

    “Walaupun, saya punya gagasan persatuan nasional mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya hargai, bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada di luar koalisi sebagai check and balances untuk mengawasi kita,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan ia meyakini seluruh parpol yang ada di Indonesia ini memiliki hati merah putih. 

    Untuk itu, ia mengimbau untuk semua partai baik yang berada di dalam Koalisi Kabinet Merah Putih maupun di luar koalisi pemerintahan agar tidak mudah untuk diadu domba.

    “Saya yakin walaupun di luar, di dalam, ujungnya seluruh parpol di Indonesia dalam hati mereka paling dalam adalah cinta Tanah Air, cinta merah putih. Karena itu, kita sekarang ini harus percaya diri, jangan lagi kita mau diadu domba,” tandasnya.

  • Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada

    Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada

    Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    –
    Partai Golkar
    tengah melakukan kajian guna menemukan formulasi terbaik terkait pemilihan kepala daerah (
    pilkada
    ).
    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, kajian ini masih berproses dan memerlukan beberapa waktu sebelum mendapatkan kesimpulannya.
    “Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada. Jadi mungkin butuh beberapa waktu,” ujar Sarmuji di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
    Menurut Sarmuji, perhelatan pilkada kemarin memiliki banyak kelebihan dan kekurangan.
    Meski prosesnya berjalan damai, biaya pilkada cukup mahal.
    “Karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, pilkada ini sangat mahal dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya,” ujarnya.
    Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini lantas mempertanyakan kemungkinan perlunya formula terbaik bagi pilkada agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.
    “Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem pilkada sekarang? Atau sistem pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti kita kaji?” kata dia.
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti banyak pihak yang mengeluh soal tingginya biaya perhelatan pilkada.
    “Pemilukada baru selesai, banyak kenangan cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya c
    ost
    -nya tinggi ya?” kata Bahlil.
    Bukan hanya itu, banyak pihak juga saling menyalahkan usai pelaksanaan pilkada.
    Bahkan, ia juga menyoroti ada pihak yang menuding pihak lain melakukan intervensi melibatkan suatu institusi.
    Menteri ESDM ini menambahkan, pilkada justru terasa seperti pemilihan kepala desa (pilkades).
    “Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini?” katanya. 
    “Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini pilkada rasa pilkades,” ucap Bahlil. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di HUT Golkar, Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPRD

    Di HUT Golkar, Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPRD

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. FOTO/SETRES

    BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Prabowo menyinggung negara tetangga yang memilih kepala daerah melalui DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Uumum Ppartai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.

    “Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.

    “Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” sambungnya.

    Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Dirinya juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir pada acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

    “Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” katanya.

    Prabowo mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

  • Konsep Perampingan Birokrat Demi Genjot Investasi

    Konsep Perampingan Birokrat Demi Genjot Investasi

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi.

    Surat ini membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan Kemenpar RB. Dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan.

    Tjahjo mengaku berterima kasih karena Komisi II mendukung skala prioritas dan visi misi pesiden dan wakil presiden untuk 2019-2024 terkait reformasi birokrasi. Ia menjelaskan, reformasi birokrasi ini jangan diartikan sebagai pemangkasan.

    “Perampingan eselonisasi bukan pemangkasan. Tapi perampingan yang dilaksanakan secara teliti, hati-hati, dan cermat yang sudah diawali Kemenpan RB mengundang seluruh sekjen kementerian dan sekretaris lembaga menyelesaikan problem masing-masing kelembagaan dan kementerian,” kata Tjahjo usai rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November.

    Menurut Tjahjo, di dalam rapat itu pihaknya juga mendapat saran dari Komisi II agar beberapa jabatan di tingkat pemerintah daerah, seperti di kepala kantor camat, kelurahan yang fungsinya melayani itu tidak dirampingkan.

    “Karena tujuan perampingan yang diarahkan pak Presiden itu untuk mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cepat. Kedua, bisa memberikan izin pada investor, baik pusat, daerah, maupun luar negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan,” jelasnya.

    Ditambahkan Tjahjo, perampingan ini tidak berarti secara jumlah. Sebab, kata Tjahjo, tujuannya adalah ingin mempercepat layanan. Pengurangan ini juga tidak hanya terjadi di tingkat eselon III dan IV tetapi juga ditingkat I.

    “Dengan perampingan, jangan dikira terus disusutkan. Beda, dong. Ada eselon I yang berkurang, ada eselon I yang ditambah. Karena apa? Menko Maritim ditambah Menko Maritim plus investasi. Kan itu enggak mungkin dikurangi, ditambah dong untuk bagian investasinya,” ucapnya.

    Usul dari Kementerian BUMN

    Tjahjo mengungkap, ide perampingan birokrasi juga menyasar eselon dari tingkat I hingga IV muncul dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kementerian BUMN yang punya ide untuk merampingkan. Jadi perampingan itu untuk mempercepat pelayanan,” katanya.

    Tujuan perampingan itu adalah demi kemudahan perizinan para investor. Selain juga untuk memangkas birokrasi yang berbelit.

    “Tidak hanya BUMN (usulan perampingan), semua lembaga kita koordinasi. Tujuan Menpan RB kan mempercepat proses tujuan kabinet Indonesia maju ini,” jelasnya.

    Menyadari kemungkinan adanya gejolak di daerah terkait perampingan birokrasi ini, kata Tjahjo, pihaknya sudah memiliki antisipasi atas kemungkinan terjadinya hal itu.

    “Pak Deputi Irwan sudah kirimkan surat ke kementerian, lembaga dan daerah untuk lihat potensi dan masalah di daerah apa. Mana yang iya dan mana yang tidak,” tuturnya.

    “Masing-masing kementerian lembaga beda, kalau semua daerah ada camat, kepala desa, lurah, kepala kantor. Ini hati-hati luwes tapi progresif untuk menata birokrasi yang katanya berkelas dunia ke depan,” jelasnya.

  • Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan ke tiga rumah politikus PDI Perjuangan itu.

    “Pastinya (surat pemanggilan dikirim kemana saja) saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024). 

    Hanya saja Tessa juga belum bisa menyampaikan dengan spesifik kasus apa yang akan didalami penyidik terhadap Yasonna Laoly.

    Menurutnya informasi tersebut baru bisa disampaikan saat jadwal pemanggilan sudah diterbitkan.

    “Kembali bahwa jubir secara kelembagaan baru bisa menyampaikan kepada jurnalis hari H yang bersangkutan dimintai keterangan. Hadir atau tidak, dalam rangka apa pemeriksaannya, itu baru bisa disampaikan hari H,” ujarnya.

    Berdasarkan infomasi yang beredar, Yasonna akan dipanggil KPK terkait perkembangan kasus eks kader PDIP Harun Masiku.

    Apa yang mau digali penyidik dari Yasonna?

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

    “Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

    Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat DPP PDI Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019.

    Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

    Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. “WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, ‘Siap mainkan!’,” ujar Lili.

    Menurut Lili, Wahyu Setiawan bersedia membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui PAW dengan meminta dana operasional Rp 900 juta.

    Setelah peristiwa itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku.

    Yasonna diketahui menghadiri konferensi pers terkait pembentukan tim tersebut.

    Namun, ia memastikan hal itu semata-mata terkait dengan tugasnya selaku Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham. 

    “Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya,” kata Yasonna.

    Mengenai hal itu, ia berharap berbagai pihak tidak salah persepsi serta membedakan posisinya antara Menkumham dan Ketua DPP PDIP.

    “Jadi jangan dicampur aduk seolah-olah saya duduk. Saya mengumumkan tim hukum. Yang bicara di situ menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya,” kata dia.

    Diketahui, Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku.

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Waka Komisi II DPR Nilai Tensi Pilgub Jakarta Rendah karena Bebas Isu SARA

    Waka Komisi II DPR Nilai Tensi Pilgub Jakarta Rendah karena Bebas Isu SARA

    Jakarta –

    Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menilai Pilgub Jakarta 2024 berlangsung dengan tensi politik terendah. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengaku setuju karena Pilgub tahun ini bebas dari isu SARA.

    “Secara kalau dibandingkan dengan pilgub dulu, di mana terjadi penggunaan kelompok, dan SARA. Maka pilgub kali ini terbebaskan dari itu,” kata Dede kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Dede mengatakan ketegangan politik tentunya tetap ada di lingkup masyarakat. Namun, menurutnya kini masyarakat lebih dewasa dalam bersikap di dunia politik.

    “Kalau ketegangan kompetisi pasti ada. Tapi konflik horizontal bisa terhindarkan. Pemilih sekaeang jauh lebih dewasa untuk tidak terkotak-kotak,” katanya.

    Pramono: Pilkada Jakarta 2024 Tensi Terendah

    Pemungutan suara Pilgub Jakarta 2024 telah selesai. Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menilai Pilgub Jakarta tahun ini berlangsung dengan tensi politik terendah.

    “Pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah,” kata Pramono kepada wartawan usai meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

    “Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur, seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik yang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi, sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan,” ucap Pramono.

    “Praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia,” sambungnya.

    (azh/idn)

  • Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Dia mengaku cukup kaget dengan undangan tersebut. Sambil berkelakar, dia mengatakan belakangan ini dia kerap dianggap sebagai musuh bersama, terutama mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar, terus mengko opo cengar cengir yo. Iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat dewa, sekarang diundang, bingung aku,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati.

    Diketahui, Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT ke-60 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo dan Gibran dijadwalkan ikut hasir dalam acara tersebut. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga turut diundang.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahl Lahadalia mengatakan, seluruh ketua umum partai politik juga turut diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (11/12).

  • Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah – Halaman all

    Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah – Halaman all

    Anggota Parlemen AS Desak Gedung Putih Berlakukan  Keringanan Sanksi Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Dua anggota Kongres AS mendesak Gedung Putih untuk melonggarkan “beberapa sanksi” terhadap Suriah guna membantu perekonomiannya setelah negara itu diambil alih oleh kelompok bersenjata ekstremis yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Ketika HTS dan kelompok ekstremis lain yang didukung Turki mengkonsolidasikan kekuasaan di Suriah, Washington dan sekutunya mencari cara untuk menghapus kelompok ISIS dan Al-Qaeda dari daftar hitam terorisme mereka.

    Menurut surat yang ditinjau oleh Reuters , Perwakilan Republik Joe Wilson, yang mengepalai Subkomite Urusan Luar Negeri DPR AS untuk Timur Tengah, dan Perwakilan Demokrat Brendan Boyle, yang mengepalai Kaukus Suriah Merdeka, mengatakan bahwa Washington perlu “menangguhkan” sebagian dari berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan di bawah Undang-Undang Caesar untuk “membangun niat baik” dengan para ekstremis yang berkuasa.

    “Pendekatan yang disengaja dan bertahap diperlukan untuk mencabut sanksi dan kontrol ekspor terhadap Suriah,” demikian bunyi surat yang ditulis Wilson dan Boyle, seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat “memberikan insentif bagi pemerintah transisi untuk mematuhi norma-norma internasional.”

    Sumber-sumber di dalam HTS mengatakan kepada Reuters pada hari Selasa bahwa organisasi teroris yang ditetapkan PBB itu “berhubungan” dengan para pejabat di Washington untuk mencabut sebagian sanksi Undang-Undang Caesar. 

    “Semua hambatan yang dihadapi rakyat Suriah dan masa depan mereka harus disingkirkan,” kata media Inggris itu mengutip sumber-sumbernya.

    Pada tahun 2019, Washington memberlakukan Undang-Undang Caesar khusus Suriah, yang memberikan wewenang kepada AS untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun – tanpa memandang kewarganegaraan – yang melakukan bisnis dengan Suriah, berpartisipasi dalam proyek infrastruktur dan energi, memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah, atau memasok barang atau jasa kepada militer Suriah.

    Tiga tahun kemudian, Washington mengesahkan Captagon Act yang menargetkan Damaskus untuk memerangi perdagangan gelap obat terlarang yang dipopulerkan oleh para ekstremis yang didukung asing. 

    Pada tahun 2023, anggota parlemen AS membahas paket sanksi utama ketiga untuk Suriah, yang disebut “Undang-Undang Anti-Normalisasi Rezim Assad,” yang bertujuan untuk menghukum negara mana pun yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Damaskus.

    “Dengan lebih dari separuh infrastruktur vital hancur total atau rusak parah, penerapan sanksi sepihak terhadap sektor-sektor ekonomi utama, termasuk minyak, gas, listrik, perdagangan, konstruksi, dan teknik, telah menghancurkan pendapatan nasional dan melemahkan upaya pemulihan dan rekonstruksi ekonomi,” kata Pelapor Khusus PBB tentang Tindakan Pemaksaan Sepihak dan Hak Asasi Manusia, Alena Douhan, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada November 2022.

    Krisis ekonomi di Suriah diperburuk oleh pendudukan selama bertahun-tahun di ladang minyak dan produksi gandum terbesar negara itu di timur laut oleh tentara AS dan proksi Kurdi.

    Segera setelah bekas faksi ISIS dan Al-Qaeda menguasai Damaskus – didukung oleh ratusan ekstremis asing – pejabat di Washington dan London mulai meninjau cara untuk mencabut sebutan teroris terhadap HTS dan pemimpinnya Abu Mohammad al-Julani, yang baru-baru ini mulai menggunakan nama aslinya, Ahmad al-Sharaa.

    SUMBER: THE CRADLE