Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Bangun Pabrik Bioetanol Jadi Langkah Penting PNRE

    Bangun Pabrik Bioetanol Jadi Langkah Penting PNRE

    Jakarta: Langkah Pertamina membangun pabrik bioetanol melalui Subholding Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), disebut merupakan keputusan penting. Bioetanol bisa dikembangkan menjadi bahan bakar nabati (BBN). 
     
    “Karena ada tujuan dari Pertamina untuk menghasilkan biofuel yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang ramah lingkungan, tentu merupakan langkah penting dan perlu diapresiasi,” kata Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno dilansir dari Antara, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Langkah ini penting karena Indonesia sedang menuju percepatan transisi energi. Artinya, diperlukan berbagai upaya, termasuk di antaranya melalui pengembangan bioetanol untuk menggantikan energi fosil.
    “Jadi, pembangunan pabrik ini merupakan salah satu upaya menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
     
    Dia berharap pengembangan bioetanol bisa meningkatkan kualitas bahan bakar yang ada saat ini. Apalagi negara-negara maju sudah menerapkan Euro-5.
     
    Di sisi lain, Eddy menilai dukungan pemerintah sangat diperlukan agar program bioetanol bisa mengikuti kesuksesan biodiesel. Terutama, jika ternyata proses produksi bioetanol menghasilkan bahan bakar yang lebih mahal dibandingkan BBM.
     
    “Jika demikian, maka perlu dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi,” kata dia.
     

    Sebelumnya, pengamat energi Inas Nasrullah Zubir juga menilai positif upaya PNRE dalam mendukung pengembangan bioetanol. Namun, sebagai bahan baku, dia menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan tanaman tebu karena membutuhkan waktu lama.
     
    Dia mendukung jika bioetanol diperoleh melalui keanekaragaman sumber, termasuk pemanfaatan tanaman aren sebagai bahan baku yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan mudah dijumpai.
     
    CEO PNRE John Anis menyatakan sudah memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga 2031. Rencana ini untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Pada 2034, dia memprediksi permintaan biofuel bisa mencapai 51 juta liter.
     
    Terkait hal itu, Pertamina NRE mulai menjalin kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (kl) per tahun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • KPK Panggil Yasonna Laoly untuk Konfirmasi Petunjuk dalam Kasus Harun Masiku

    KPK Panggil Yasonna Laoly untuk Konfirmasi Petunjuk dalam Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pemanggilan mantan Menkumham Yasonna H Laoly terkait kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

    Yasonna Laoly sejatinya hendak dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus tersebut hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Lembaga antikorupsi itu menyebut pemanggilan politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut memiliki dasar. KPK hendak mengonfirmasi Yasonna Laoly seputar petunjuk baru yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku.

    “Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya. Baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait, kenapa baru sekarang? Kemungkinan hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Terkait kasus ini, Yasonna urung memenuhi panggilan KPK hari ini dan meminta penjadwalan ulang. KPK pun menjadwalkan ulang pemanggilan Yasonna menjadi Rabu (18/12/2024).

    Tessa menegaskan, pihaknya baru memanggil Yasonna sekarang bukan karena yang bersangkutan tak lagi menjabat sebagai menteri. Pemanggilan yang bersangkutan murni berdasarkan pada petunjuk baru yang perlu dikonfirmasi.

    “Jadi bukan karena ‘oh sekarang sudah tidak lagi menjabat’. Hanya berpegangan kepada alat bukti,” ungkap Tessa.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

    KPK telah memanggil beberapa orang terkait kasus Harun Masiku, dan terakhir Yasonna Laoly.
     

  • Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai, seharusnya DPR ikut mendorong penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, LKBN Antara dan RRI melalui dorongan kebijakan anggaran maupun kelembagaan. 

    Sebab menurutnya, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berperan strategis, yakni penguatan nasionalisme dan ketahanan nasional. 

    “Peran itu menjadi DNA-nya LPP, mulai RRI, LKBN Antara atau pun TVRI. Pada konteks ini sepatutnya anggota DPR ikut memahami sehingga sadar pola kerja LPP menjadi unik. Ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta lain,” kata Riko dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikannya sekaligus merespons pernyataan anggota DPR kepada LPP, khususnya TVRI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024) lalu.

    “Apalagi TVRI tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung mengingat jawaban harus diberikan tertulis beberapa hari kemudian. Ini membuat kesan yang tertangkap publik bahwa tudingan itu benar adanya,” ujarnya.

    Dikatakan Riko, tudingan-tudingan miring tersebut salah besar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat yang membahas program kerja LKBN Antara, TVRI dan RRI Tahun Anggaran 2025 itu, anggota Komisi VII DPR tidak melihat fakta yang ada sebenarnya.

    “Misalnya, di satu sisi, TVRI disuruh bersaing secara komersial dengan swasta. Tapi, kakinya diikat karena secara kelembagaan banyak aturan yang membuatnya tidak bisa bergerak secara leluasa,“ ujarnya.

    Riko yang hadir di tribun atas saat RDP berlangsung, menjelaskan setelah melihat pemaparan TVRI. 

    Anggaran dari APBN Rp1,5 triliun setahun. Dari komposisi itu, Rp 900 miliar untuk bayar gaji pegawai dan dukungan manajemen. 

    “Berapa jumlah pegawainya TVRI? 5.000 orang. Itu bukan maunya TVRI punya pegawai sebanyak itu. Karena, secara teknis, pegawai TVRI adalah pegawai Kominfo yang ditugaskan di TVRI,” ujarnya.

    “Rp 600 miliar untuk membayar operasional, program dan anggaran teknik untuk 3 stasiun (TVRI Nasional, TVRI Sport dan TVRI World ) serta, 32 stasiun penyiaran daerah,” imbuhnya.

    Sementara, untuk anggaran program yang hanya Rp180 miliar setahun. 

    “Itu bisa untuk anggaran TV swasta sebulan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno menjelaskan, tugas utama TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya.

    Menurutnya, banyak kalangan sering membandingkan konten TVRI yang dianggap kurang menarik minat masyarakat jika dibanding TV swasta. 

    Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dapat dikatakan memperoleh kepemirsaan yang sangat kecil dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta dengan merujuk angka kepemirsaan yang rendah. 

    “Apakah TVRI harus membuat program seperti swasta? TVRI tidak harus bersaing dengan TV swasta karena konsep dan karakteristik media penyiaran publik sangat berbeda. Penyiaran publik adalah penyiaran yang dimiliki negara, pemerintah, organisasi publik sebagai tandingan swasta,” ucapnya.

     

  • KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Yasonna Laoly pada Rabu Depan

    KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Yasonna Laoly pada Rabu Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menkumham Yasonna Laoly (YL) urung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (13/12/2024). Dia meminta agar dilakukan penjadwalan ulang, yaitu Rabu (18/12/2024) pekan depan.

    “Pertama, bahwa betul hari ini terjadwal panggilan untuk saudara YL pada pukul 10.00 WIB. Namun, yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Pemanggilan Yasonna Laoly kali ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. Lembaga antikorupsi itu menyebut pemanggilan ulang politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menjadi pekan depan.

    “Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024,” tutur Tessa.

    Tessa masih irit bicara soal detail materi apa yang hendak didalami KPK melalui pemanggilan Yasonna. Dia hanya menekankan KPK akan menggali keterangan Yasonna seputar hal-hal yang diketahuinya.

    “Apakah kaitannya dengan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan, atau mungkin ada informasi-informasi lainnya yang diperlukan dari beliau, tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini,” ujar Tessa.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

    Beberapa politisi sempat diperiksa KPK, dan yang terbaru pemanggilan Yasonna Laoly.
     

  • KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Yasonna Laoly di Kasus Harun Masiku 18 Desember

    KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Yasonna Laoly di Kasus Harun Masiku 18 Desember

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu, 18 Desember 2024. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu, 18 Desember 2024. Hal itu setelah Yasonna Laoly meminta agar pemeriksaan yang diagendakan hari ini, Jumat (13/12/2024) untuk ditunda.

    “Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Tessa mengatakan pemeriksaan terhadap Yasonna ini berkaitan dengan perkara buronan kasus suap Harun Masiku. “Terkait penetapan, sodara Harun Masiku penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku, bersmaa-sama dengan Saiful Bahri, dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan,” ujar dia.

    Meski begitu, Tessa belum merinci terkait materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Yassona Laoly. “Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja, hari Rabu disaat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya,” jelas dia.

    Sebagai informasi, KPK mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku. Dari surat yang dilihat, surat tersebut bernomor : R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

    Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti.

    Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

  • Pemda Diminta Prioritaskan Warga Lokal di Proyek Bandara Bali Utara

    Pemda Diminta Prioritaskan Warga Lokal di Proyek Bandara Bali Utara

    Jakarta: Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dan PT BIBU Panji Sakti diminta memprioritaskan warga lokal untuk bisa bekerja dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Apalagi jika penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan bandara ini sangat besar.

    “Pembangunan BIBU diproyeksi membuka 200 ribu lebih lapangan kerja baru. Nah, warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 12 Desember 2024.

    Neng Eem meyakini proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali. Dia berharap proyek bandara ini bisa menjadi penyeimbang perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.

    “Saya yakin pembukaan bandara internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi posisi bandara ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi IX DPR itu.

    Perhatian terhadap BIBU sudah disuarakan Neng Eem saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.
     

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, mengatakan pembangunan bandara ini bisa menyerap 200 ribu lebih tenaga kerja. 

    Mengutip Antara, proyek pembangunan BIBU segera terealisasi menyusul adanya memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani PT BIBU Panji Sakti dengan ChangYe Construction Group. Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp50 triliun. 

    Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada 8 November 2024 lalu.

    Jakarta: Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dan PT BIBU Panji Sakti diminta memprioritaskan warga lokal untuk bisa bekerja dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Apalagi jika penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan bandara ini sangat besar.
     
    “Pembangunan BIBU diproyeksi membuka 200 ribu lebih lapangan kerja baru. Nah, warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Neng Eem meyakini proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali. Dia berharap proyek bandara ini bisa menjadi penyeimbang perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.
    “Saya yakin pembukaan bandara internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi posisi bandara ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi IX DPR itu.
     
    Perhatian terhadap BIBU sudah disuarakan Neng Eem saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.
     

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, mengatakan pembangunan bandara ini bisa menyerap 200 ribu lebih tenaga kerja. 
     
    Mengutip Antara, proyek pembangunan BIBU segera terealisasi menyusul adanya memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani PT BIBU Panji Sakti dengan ChangYe Construction Group. Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp50 triliun. 
     
    Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada 8 November 2024 lalu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Legislator Gerindra Sambangi TK PGRI Tinggar yang Ambruk: Arahan Prabowo

    Legislator Gerindra Sambangi TK PGRI Tinggar yang Ambruk: Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Legislator Gerindra Haji Rokhmat Ardiyan menyambangi TK PGRI Tinggar yang atap bangunannya ambruk. Anggota DPR RI Dapil Jabar X ini menyebut respons cepat tersebut bagian arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya datang karena ini bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Beliau selalu menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap kesulitan masyarakat,” ujar HRA, sapaannya, saat meninjau langsung kondisi sekolah seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/12/2024).

    HRA menyebut kondisi bangunan ini tidak memungkinkan untuk digunakan sehingga anak-anak terpaksa belajar di rumah kepala sekolah. HRA menyebut anak-anak butuh tempat belajar yang layak serta aman.

    “Saya melihat langsung bahwa kondisi bangunan ini sudah tidak memungkinkan untuk digunakan. Anak-anak tidak bisa belajar di tempat seperti ini. Mereka butuh ruang belajar yang aman dan layak,” katanya.

    Sebagai tindak lanjut, HRA langsung meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah konkret. Berbicara dengan Kasi Sarana Prasarana SD Disdikbud Kabupaten Kuningan, Aji Hardiman, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak.

    “Saya minta agar kondisi ini segera dilaporkan kepada kepala dinas. Kita harus bergerak cepat agar anak-anak TK ini bisa kembali belajar di lingkungan yang nyaman dan aman,” katanya. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu.

    “Program Presiden Pak Prabowo Subianto memberikan harapan besar bagi guru-guru honorer. Mereka layak mendapatkan gaji yang sesuai dengan kerja keras mereka. Selain itu, kebijakan makan bergizi gratis untuk siswa SD, SMP, dan SMA adalah langkah penting untuk mendukung kesehatan dan prestasi anak-anak kita,” ujarnya.

    “Saya akan terus berjuang agar pendidikan, khususnya di daerah terpencil, mendapat perhatian yang lebih serius. Anak-anak ini adalah masa depan kita. Mereka layak mendapatkan yang terbaik,” pungkas HRA.

    (gbr/tor)

  • KPU RI perbarui data partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 71 persen

    KPU RI perbarui data partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 71 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengumumkan data terbaru mengenai partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebesar 71 persen.

    “Semakin banyak rekap dan data masuk, partisipasi kita yang dulu sempat ditanyakan per tanggal 4 (Desember) kemarin, sekarang secara nasionalnya rata-rata 71 persen,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

    Afifuddin menjelaskan bahwa perubahan data tersebut disebabkan data yang masuk dari beberapa daerah, terutama wilayah Papua.

    Ia menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

    “Proses pelaksanaan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah selesai dan berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Sebelumnya, Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Rabu (4/12), mengungkapkan partisipasi pemilih Pilkada 2024 mencapai 68 persen.

    “Dalam kacamata kami, itu sudah luar biasa di tengah tahapan-tahapan yang seperti ini. Tentu kami berterima kasih sekali atas semua partisipasi banyak pihak, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilih,” ujarnya.

    Pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Menkum Ungkap Faktor Pendorong

    Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Menkum Ungkap Faktor Pendorong

    loading…

    enteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh DPRD. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana tersebut, yakni angka golput yang tinggi.

    “Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Kendati demikian, kata Supratman, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut belum diputuskan. Pemerintah, katanya, masih mendiskusikan hal tersebut dengan DPR dan ketua umum partai politik.

    “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ungkapnya.

    Supratman menilai wacana yang dilempar oleh Prabowo itu baik untuk dipertimbangkan. “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,” katanya.

    “Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” sambungnya.

    Pertimbangan lainnya, kata Supratman, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan. “Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,” kata Supratman.

    Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. “Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

    Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut dia, yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

    “Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam,” kata Supratman.

    “Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya,” pungkasnya.

    (rca)

  • Menpan RB Rini Widyantini Beri Bocoran Terkait Seleksi CPNS 2025

    Menpan RB Rini Widyantini Beri Bocoran Terkait Seleksi CPNS 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah bertekad menghilangkan pegawai berstatus honorer di 2025. Nasib mereka pun dipertanyakan.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini angkat suara. Terkait kemungkinan dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    “Kami kan sedang menyelesaikan penyeleksian CPNS yang kemarin. Kemudian, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pun juga belum selesai. Jadi, mohon waktu,” kata MenPANRB Rini Widyantini di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12), saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai kemungkinan pembukaan seleksi CPNS 2025.

    Rini menjelaskan bahwa komitmen menyelesaikan masalah pegawai non-ASN atau honorer melalui seleksi PPPK 2024 telah disampaikan kepada Komisi II DPR RI sebagai mitra KemenPANRB.

    “Sebagaimana yang sudah kami komitmen antara Menteri PANRB dengan Komisi II DPR untuk diselesaikan pada tahun ini,” kata Rini.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/11), mengungkapkan kebutuhan PNS tahun 2024 sebanyak 247.487 formasi, yang tersebar pada 54 persen instansi daerah dan 46 persen instansi pusat.

    Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, seleksi CPNS mengedepankan sistem merit dengan asas objektivitas dan transparansi.

    “Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin setiap individu yang berhasil lolos seleksi adalah mereka yang memiliki kompetensi terbaik, tanpa memandang latar belakang atau faktor subjektif lainnya,” ujarnya.