Kementrian Lembaga: DPR RI

Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Implikasi dan Reaksi di Korea Selatan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pada 14 Desember 2024, para anggota parlemen Korea Selatan mengambil langkah bersejarah dengan memutuskan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

Keputusan ini muncul setelah adanya pengumuman darurat militer yang kontroversial dari Yoon pekan lalu.

Dalam pemungutan suara yang melibatkan 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, 85 menolak, dan tiga abstain, sementara delapan suara dibatalkan.

Apa Alasan di Balik Pemakzulan Yoon Suk Yeol?

Ketua DPR Woo Wonshik dalam pembukaan rapat Majelis Nasional menekankan bahwa beban sejarah kini berada di tangan para anggota majelis.

Dia mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab konstitusional mereka.

Sementara itu, Park Chandae, pemimpin Partai Demokratik Korea, menyatakan bahwa Yoon dianggap sebagai “dalang pemberontakan”.

Ia menekankan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi konstitusi Korea Selatan.

Yoon sendiri, meskipun menghadapi kritik tajam, tetap bersikap menantang dan tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya.

Perlu dicatat bahwa pemakzulan Yoon adalah yang kedua kalinya dalam sejarah Korea Selatan, setelah Park Geun-hye, presiden sebelumnya, dimakzulkan pada bulan Desember 2016 dan dicopot pada Maret 2017 karena penyalahgunaan wewenang.

Siapa yang Menggantikan Yoon Suk Yeol Sebagai Presiden?

Setelah pemakzulan ini, Perdana Menteri Han Ducksoo secara otomatis mengambil alih tugas sebagai presiden sementara.

Dalam pernyataan resmi, Han Ducksoo berkomitmen untuk bekerja keras dalam menstabilkan situasi politik pasca-deklarasi darurat militer oleh Yoon.

Dia menyerukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun stabilitas di negara tersebut.

Han juga menekankan pentingnya menjaga fungsi pemerintahan dan meminta pejabat publik untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi.

“Pemerintah akan mendedikasikan semua upayanya untuk memastikan stabilitas awal urusan negara semata-mata sesuai dengan kehendak rakyat,” ungkap Han yang dikutip oleh kantor berita Korean Times.

Bagaimana Reaksi Masyarakat Terhadap Pemakzulan Ini?

Pemakzulan Yoon diwarnai dengan aksi demonstrasi besar-besaran dari ribuan warga.

Laporan dari Korea Herald mencatat bahwa demonstrasi tersebut dipimpin oleh anggota serikat buruh dan kelompok sipil liberal yang memulai aksi mereka di dekat Seoul Plaza dan melanjutkan ke kediaman presiden.

Meskipun ada yang meragukan stabilitas demonstrasi, aksi ini berlangsung dengan damai dan tertib.

Menariknya, banyak demonstran yang membawa lightstick dari fandom K-Pop serta poster-poster kreatif.

Bahkan, lagu terbaru dari grup idol AESPA menjadi pengiring dalam aksi tersebut.

Dalam konteks ini, meski Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon memboikot pemungutan suara pemakzulan, hal tersebut tidak menghalangi keinginan mayoritas masyarakat.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa 75 persen warga mendukung pemakzulan Yoon dari jabatannya sebagai presiden.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol bukan hanya sekadar kejadian politik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan keinginan masyarakat Korea Selatan untuk menjaga konstitusi dan stabilitas pemerintahan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

14/12/2024 16:38
Nasib Mobil Komersial saat Opsen Pajak Kendaraan Hadir di Mata Toyota

Jakarta –

Pemerintah berencana akan menerapkan pajak tambahan atau Opsen Pajak pada 2025. Opsen pajak kendaraan bermotor sendiri adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, opsen PKB dan opsen BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Lalu bagaimana nasib mobil komersial dengan hadirnya Opsen Pajak Kendaraan ini?

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy pada ajang test Drive All New Toyota Hilux Rangga di Surabaya mengatakan, kendaraan komersial memiliki segmen unik dan berbeda, jika dibandingkan dengan kendaraan penumpang.

“Memang commercial car, saya rasa faktornya ada dua ya. Satu, pajak. namun satu hal lain adalah pengembangan dari ekonomi itu sendiri,” ucap Anton.

“Jadi kita berharap, tahun ini kan memang tahun politik ya. Jadi ada pemilihan presiden dan DPR, kemudian ada Pilkada. Tahun depan kalau melihat dari historical tahun 2024-2019, biasanya market akan grow atau ekonomi juga akan grow. Karena pemerintah akan bergerak dengan lebih cepat dan harapannya 2025 sudah tidak perlu ada lagi acara-acara politik yang mengganggu ekonomi. Jadi mudah-mudahan, ekonomi akan meningkat. Ya pastinya harapan kita market tetap akan naik. Dengan sendirinya, commercial vehicle akan naik,” Anton menambahkan.

Anton menambahkan luasnya wilayah Indonesia, tidak menutup kemungkinan untuk kendaraan komersial bisa bertahan dengan situasi pada 2024.

Toyota Hilux Rangga Foto: Dok. Toyota-Astra Motor (TAM)

“Saya berikan contoh di Bali gitu ya. Di Bali, tahun ini cukup unik. Wilayah-wilayahnya, rata-rata turun. Ada dua-tiga wilayah yang tetap naik, kemudian Sulawesi, terutama di daerah IKN, yang meningkat pertama adalah mobil komersial. Demand terhadap mobil komersial seperti pickup, truck, dan lain-lain, di sana juga naik,” ujar Anton.

“Jadi harapan kami, recovery dari ekonomi ini biasanya ditindaklanjuti oleh pertama, mobil komersial dulu. Jadi ini juga mungkin momentum yang baik untuk Rangga, yang saya katakan tadi, Target kita nggak muluk-muluk karena kita kan pemain baru setelah sekian lama Kijang pickup. Kita hanya menampilkan sekitar 400-an per bulan. Jadi saya rasa demandnya cukup bagus, saya bicara dengan teman-teman dealer di Jawa Timur juga mereka sangat optimis. Karena produk ini memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik dan juga ternyata disukai oleh masyarakat gitu. Jadi kita tetap berhati-hati, tapi kita tetap pengen optimis bahwa harapannya tahun depan tetap market naik dan komersial juga bisa naik juga.” tutup Anton.

(lth/din)

14/12/2024 15:37
PKB usulkan Gus Dur jadi pahlawan nasional

“Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,”

Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menjadi pahlawan nasional.

Dalam acara Silaturahim Kebangsaan di Jakarta, Jumat (13/12), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Gus Dur telah memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan Indonesia dan sekarang masyarakat Indonesia menikmati berbagai keadaan tersebut yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.

“Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan berani dan kami semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita,” ucap Cak Imin, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.

Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, kata dia, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dan semangat guna meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mengaku ingin terus melanjutkan semangat Gus Dur dan terus memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.

“Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

“Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,” kata Rusdi yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

Silaturahim Kebangsaan yang digelar mengusung tema Mengenang Guru Bangsa Gus Dur tersebut menampilkan berbagai pembicara, yakni Imam Katolik Romo Magnis; Ketua Umum FPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Xs. Budi Tanuwibowo; Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya; mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur, Gus Nuril, serta Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikku Dhammasubho Mahathera.

Kemudian, Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan semasa Gus Dur menjadi Presiden periode 1999-2001 Wahyu Muryadi, Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana, Ketua Umum Amir Nasional JAI Min Mirajudin Sahid.

Turut hadir Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah, dan Ketua Umum DPP Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani) Lorens Manuputty.

Dalam acara itu, DPP Berani bersama tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama menandatangani Rekomendasi Pahlawan Nasional untuk Guru Bangsa Gus Dur yang berisi usulan kepada pemerintah Indonesia melalui MPR agar mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

14/12/2024 14:42
Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

JAKARTA – Surya Paloh kembali dipercaya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem, periode 2019-2024. Keputusan diambil secara aklamasi setelah melalui serangkaian Kongres II Nasdem, yang berlangsung sejak 8-11 November 2019.

Adalah Lestari Moerdijat, Anggota Majelis Tinggi NasDem yang mengumumkan keputusan dan penetapan ketum periode 2019-2024. Setelah menerima mandat tersebut, Surya Paloh langsung mengumumkan struktur kepengurusan DPP Nasdem yang langsung dilantiknya.

“Sebagai pengurus, tentu atas izin saudara-saudara, saya akan melantik diri saya sendiri beserta semuanya (pengurus Nasdem periode 2019-2024),” ucap Paloh di Gedung JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

Surya Paloh sah kembali menjadi ketua umum Partai NasDem periode 2019-2024, sesuai dengan keputusan Kongres II Partai NasDem.

Selengkapnya https://t.co/CGeXqE7cTH#Kongres2NasDem #NasDemAntiMahar

— Partai NasDem (@NasDem) November 11, 2019

Nama-nama dalam kepengurusan NasDem juga tidak terlalu mengejutkan. Johnny G Plate kembali dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Paloh juga mengangkat Ahmad Ali sebagai wakilnya.

“Ketua umum nampaknya sukar untuk berpisah sama manusia satu ini, berikan tepuk tangan kepada Jhonny G Plate. Menteri Kominfo kita adalah Sekretaris Jendral,” tutur Paloh berseloroh.

Selanjutnya, jabatan bendahara umum diisi oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Ia juga kerap dijuluki dengan sebutan Crazy Rich Tanjung Priok.

“Bendahara umum ini bukan hanya sekadar pencatat, jadi kebutuhan DPW, DPD, DPC, urusannya bendahara umum. Kita percayakan kepada orang muda yang bernama Ahmad Sahroni,” ungkap Paloh.

Nasdem juga mempersiapkan pengurus yang mengatur strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024 dari sekarang. Jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Nasdem diisi oleh anak Paloh sendiri, yakni Prananda Surya Paloh.

“Ketua Bappilu menentukan target untuk mengantarkan harapan partai ini sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2024. Tugas berat itu kita percayaan sebagai Prananda Surya Paloh,” kata dia.

Berikut susunan DPP NasDem Periode 2019-2024:

Ketua Umum: Surya Paloh

Wakil Ketua Umum: Ahmad M Ali

A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis: Suyoto

1. Ketua Hubungan Internasional: Martin Yudi Manurung

2. Ketua Ekonomi: Shanti Ramchand

3. Ketua UMKM: Niluh Djelantik

4. Ketua Agama & Masyarakat Adat: Hasan Aminuddin

5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi: Irma Suryani

6. Ketua Kesehatan: Okky Asokawati

7. Ketua Perempuan & Anak: Amelia Anggraini

8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan: Nining Indra Shaleh

9. Ketua Hukum & HAM: Taufik Basari

10.Ketua Pariwisata & Industri Kreatif: Yuli Laiskodat

11.Ketua Pertahanan & Keamanan: Supiadin Aries Saputra

12.Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa: Sulaeman L Hamzah

13.Ketua Maritim: Emmy Hafild

14.Ketua Pemuda & Olahraga: Moh Haerul Amri

15.Ketua Energi & Mineral: Kurtubi

16.Ketua Lingkungan Hidup: Lusyani Suwandi

17.Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang: T. Taufiqulhadi

18.Ketua Migran: Felly Runtuwene

B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi: Sri Sajekti Sudjunadi

1. Ketua Organisasi & Keanggotaan: Rusdi Masse Mappasesu

2. Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik: Baedowi

3. Ketua Hubungan Legislatif: Atang Irawan

4. Ketua Hubungan Eksekutif: Luthfi A. Mutty

5. Hubungan Badan & Sayap: Ivanhoe Semen

6. Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas: Andri J

7. Ketua Pemilih Pemula & Milenial: Lathifa M. Al Anshori

8. Ketua Cyber & Digitalisasi: Donny Priambodo

9. Ketua Media & Komunikasi Publik: Charles Meikyansah

C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu: Prananda Surya Paloh

1. Sumatera 1 ( Aceh, Sumut ): Zulfan Lindan

2. Sumatera 2 ( Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu ): Willy Aditya

3. Sumatera 3 ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung): Fauzi Amro

4. Jawa 1 ( Banten, DKI ): Effendi Choirie

5. Jawa 2 ( Jabar ): Saan Mustopa

6. Jawa 3 ( Jatim ): Sugeng Suparwoto

7. Jawa 4 ( Jatim ): Dossy Iskandar P

8. Bali, NTB, NTT: Okka Gunastawa

9. Kalimantan: Syarif Alkadrie

10. Sulawesi: Rachmat Gobel

11. Maluku,Maluku Utara: Rosita Usmah

12. Papua, Papua Barat: Robert Rouw

D. Sekretais Jenderal: Jhonny G Plate

1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis: Hernawi Taslim

2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi: Dedy Ramanta

3. Wasekjend Pemenangan Pemilu: Jakfar Sidik

4. Wasekjend Umum & Administrasi: Siar Anggreta Siagian

E. Bendahara Umum: Ahmad Sahroni

1. Waben Pengelolaan Dana & Aset: Joice Triatman

2. Waben Penggalangan Dana: Fatmawati Rusdi

14/12/2024 14:41
Demokrasi dan Teknokrasi Jadi Pilar Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045

loading…

Panduan strategis untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui perpaduan antara demokrasi dan teknokrasi diwujudkan dalam buku Shaping the Future. Foto/Ist

JAKARTA – Panduan strategis untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui perpaduan antara demokrasi dan teknokrasi diwujudkan dalam sebuah buku Shaping the Future.

Buku ini menyoroti teknokrasi sebagai pendekatan berbasis data dan keilmuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif.

Baca Juga

Sementara demokrasi menjamin bahwa kebijakan tersebut memiliki legitimasi serta mencerminkan aspirasi rakyat. Keseimbangan keduanya dianggap krusial dalam membangun bangsa.

“Mengajak pembaca untuk memahami pentingnya integrasi dua pilar utama dalam pembangunan nasional, yaitu demokrasi dan teknokrasi,” kata Ferdian Agustiana penulis Shaping the Future saat peluncuran buku, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Peluncuran buku ini turut diwarnai sesi diskusi interaktif bersama sejumlah narasumber, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI), Fahd Pahdepie (penulis dan storyteller), serta Taufan Akbari (Wakil Rektor V LSPR Institute).

Mereka berbagi perspektif tentang bagaimana teknologi dan teknokrasi dapat memperkuat demokrasi dalam mengakselerasi pembangunan.

Baca Juga

Dalam diskusi, Rahayu Saraswati menggarisbawahi relevansi buku ini bagi konteks Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

14/12/2024 14:03
Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

ERA.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sistem politik berbiaya tinggi di Indonesia dinilai perlu diperbaiki.

“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Dia mengatakan, PKB sudah berkali-kali mengusulkan perlunya perbaikan sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, keinginan Prabowo sejalan dengan partainya.

Jazilul mengaku, PKB kerap mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, otonomi daerah seharusnya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Sehingga, pemilihan gubernur bisa dilakukan oleh DPRD.

“Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” kata Jazilul.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakatkarena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

“Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres,” paparnya.

Dia menegaskan, perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

“Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” ujar Jazilul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

“Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

14/12/2024 13:28
PKS setuju dengan Prabowo untuk evaluasi penyelenggaraan pilkada

“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,”

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyampaikan perlunya evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Adapun sebelumnya Prabowo menyoroti sejumlah isu, salah satunya tingginya biaya pelaksanaan Pilkada.

“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran Pilkada juga menjadi sorotan Aboe Bakar. Dirinya tak menampik bahwa pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam Pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengaku menerima banyak laporan soal politik uang atau money politic.

Menurutnya, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.

“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ujarnya melanjutkan.

Untuk itu, Aboe Bakar berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.

Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12), Presiden Prabowo Subianto sempat mengusulkan reformasi sistem pemilu untuk menekan tingginya biaya politik dalam pilkada.

Presiden menilai sistem yang lebih hemat dapat meringankan beban calon kepala daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

14/12/2024 12:10
Anggota DPR RI ajak warga implementasi empat pilar kebangsaan

“Empat pilar kebangsaan dapat mencegah konflik horisontal yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat,”

Biak (ANTARA) – Anggota DPR RI perempuan Papua Ruth Naomi Rumkabu mengimbau masyarakat Kabupaten di Biak Numfor bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari hari empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara pedoman yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat krusial dalam menghadapi tantangan global,” ujar anggota Komisi 1 DPR RI Ruth seusai sosialisasi empat pilar kebangsaan, Sabtu.

Ruth mengatakan, tugas kita adalah memastikan nilai-nilai luhur bangsa ini tidak hanya hidup di buku sejarah, tetapi juga menjadi napas dalam setiap tindakan.

Sebagai warga kita sebagai warga negara Indonesia,

Diakuinya, pemahaman dan pengamalan empat pilar seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk memperkuat identitas nasional.

“Empat pilar kebangsaan dapat mencegah konflik horisontal yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat,” imbuhnya.

Ia berharap, pelajar sekolah yang juga menjadi peserta sosialisasi empat pilar kebangsaan dapat memberikan penguatan kapasitas diri sebagai generasi emas Indonesia.

Ruth berharap, dengan memahami empat pilar kebangsaan maka pelajar bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan keseharian.

Sosialisasi empat pilar kebangsaan disampaikan pemateri akademisi Biak Papua Laratnase serta Y.Rumaropem diikuti sebanyak 150.peserta perwakilan adat, tokoh agama, perempuan, pemuda dan pelajar SMA/SMK.

Terkait dengan situasi Papua yang kondusif pasca pilkada, menurut Ruth, semua warga untuk menjaga Kamtibmas terutama menghadapi minggu-minggu penantian hari raya Natal dan Tahun Baru.

“Papua tanah damai dan diberkati Tuhan terus kita muliakan,” harapnya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

14/12/2024 12:07
Empat Calon Ketum PPP: Sandiaga Uno, Taj Yasin, Gus Ipul, dan Dudung Abdurachman

Empat Calon Ketum PPP: Sandiaga Uno, Taj Yasin, Gus Ipul, dan Dudung Abdurachman
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan DPP
PPP
Muhammad
Romahurmuziy
menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
“Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam, dikutip dari Antara.
Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup “WhatsApp”.
Kedua nama itu yaitu
Sandiaga Uno
dan
Taj Yasin
yang merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat
Dudung Abdurachman
.
Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.
“Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.
“Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.
“Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.
Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.
Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2024 12:02
JK, Mendikdasmen hingga Titiek Soeharto Hadiri Perayaan HUT Ke-79 PGRI di TMII – Halaman all

Pantauan Tribunnews.com, acara ini dihadiri oleh ribuan guru anggota PGRI yang merupakan perwakilan daerah.

Tayang: Sabtu, 14 Desember 2024 10:54 WIB

Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang bersamaan dengan HUT ke-79 PGRI di Padepokan Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang bersamaan dengan HUT ke-79 PGRI.

Acara ini digelar di Padepokan Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Selain JK, hadir pula Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.

Juga hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Hadir pula Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie dan Wakil Menteri PAN/RB Purwadi Arianto dan Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri.

Pantauan Tribunnews.com, acara ini dihadiri oleh ribuan guru anggota PGRI yang merupakan perwakilan daerah.

Tampak pada guru mengenakan seragam batik PGRI yang berwarna hitam putih.

Tema HUT ke-79 PGRI pada tahun ini adalah “Guru Bermutu, Indonesia Maju. Guru Hebat, Indonesia Kuat”.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

14/12/2024 10:54