Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    ERA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa hampir setiap hari menjalankan salat taubat karena memang setiap hari pasti akan ada kesalahan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Mardiono menanggapi ucapan dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Dalam pernyataan itu, Romy sapaan akrabnya, menyerukan taubat nasuhah.

    “Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Ia melanjutkan bahwa semua orang berhak menjalankan taubat begitu pula ia yang sedang dipercaya sebagai Plt Ketua Umum PPP.

    “Setiap hari itu pasti kita akan memperbaharui dosa. Karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI. Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen bukanlah keinginan Sri Mulyani, Joko Widodo, atau bahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mau klarifikasi ya, PPN 12 persen bukan maunya Bu Sri Mulyani, bukan maunya Kementerian Keuangan, bukan maunya Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo yang baru memerintah. Ini keputusan politik bersama, karena undang-undang. Baik pada waktu dirumuskan dan saya yakin maksud tujuannya baik,” kata Pras dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Dia menjelaskan bagaimana PPN ini dinaikkan secara bertahap dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

    “Lalu kenapa PPN? Inilah kontribusi DPR yang juga bagus. Kami akhirnya sepakat 12 persen, tapi dua tahap. 11 persen dulu di 2022, lalu menjadi 12 persen di 2025, sambil mengamati kondisi ekonomi membaik atau tidak,” kata dia.

    Menurut Pras, kesepakatan dinaikannya PPN karena pajak penghasilan tidak mengangkat penerimaan negara. 

    “PPN semua bayar, gotong royong PPN itu. Tapi kan regresif pak, yang kaya dan miskin kalau beli Indomie sama-sama bayar 10 persen. Oke, kalau begitu yang kebutuhan pokok kita nol-kan,” kata Pras.

    “Tetap dipertahankan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, transportasi tetap nol sampai sekarang, tidak bayar pajak. Sampai di situ kita bisa menerima, sampai akhirnya PPN 12 persen mau diterapkan,” pungkas dia.

    Diketahui, Pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan berlaku selektif. Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). 

    Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya. 

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025.  

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco.

    Sementara itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja. 

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Alumni SMID-PRD Gelar Silaturahmi, Ini yang Dibahas

    Alumni SMID-PRD Gelar Silaturahmi, Ini yang Dibahas

    Jakarta: Para alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Bahasan terkait komitmen alumni SMID-PRD terkait menjaga demokrasi.

    “Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, melepas kangen, antar para alumni dan pendiri SMID-PRD,” kata Ketua Panitia Silatnas Alumni SMID-PRD, Jakobus Eko Kurniawan, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 14 Desember 2024.

    Agenda tersebut ini dilaksanakan hampir 10 tahun sejak Silatnas terakhir pada 2016. Agenda tersebut dihadiri sekitar 700 yang terdiri atas mantan aktivis dan pendiri PRD berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.

    Pria yang akrab disapa Jek ini mengatakan SMID-PRD sebagai organisasi massa dan politik, memiliki banyak alumni. Mereka, kata dia, aktif di berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun sektor informal lainnya.

    “Sebagian di antara mereka sampai hari ini ada yang masih aktif bersama kalangan akar rumput dan civil society memperjuangkan ide-ide progresif yang dulu menjadi napas perjuangan SMID-PRD,” ujar Jek.
     

    Dia melalui Silatnas ini, para alumni dan pendiri SMID-PRD juga turut terlibat aktif dalam menjaga ide maupun gagasan progresif. Jek menambahkan bahwa Silatnas Alumni SMID-PRD sekaligus menjadi ajang ungkapan kegembiraan dan kebanggan.

    Pasalnya, sejumlah alumni dan pendiri kini mendapatkan kepercayaan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. “Dengan demikian, ajang silaturahmi nasional ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling memperkuat dan saling mengingatkan satu sama lain,” dia menambahkan.

    Silatnas Alumni SMID-PRD juga dihadiri oleh Wamenperin Faisol Riza, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Sosial Agus Jabo, Wamen HAM Mugiyanto, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri Bima Arya, Wamenaker Noel Eben Ezer, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

    Kemudian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Walikota Bogor terpilih Dedi, dan Wakil Walikota Semarang terpilih Iswar. Kemudian, Wakil Walikota Pekalongan terpilih Sukirman, Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Wakil Kepala BJPH Alfiiansyah Noor, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, dan Walikota Palopo terpilih Trisal Tahir.

    Jakarta: Para alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Bahasan terkait komitmen alumni SMID-PRD terkait menjaga demokrasi.
     
    “Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, melepas kangen, antar para alumni dan pendiri SMID-PRD,” kata Ketua Panitia Silatnas Alumni SMID-PRD, Jakobus Eko Kurniawan, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Agenda tersebut ini dilaksanakan hampir 10 tahun sejak Silatnas terakhir pada 2016. Agenda tersebut dihadiri sekitar 700 yang terdiri atas mantan aktivis dan pendiri PRD berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.
    Pria yang akrab disapa Jek ini mengatakan SMID-PRD sebagai organisasi massa dan politik, memiliki banyak alumni. Mereka, kata dia, aktif di berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun sektor informal lainnya.
     
    “Sebagian di antara mereka sampai hari ini ada yang masih aktif bersama kalangan akar rumput dan civil society memperjuangkan ide-ide progresif yang dulu menjadi napas perjuangan SMID-PRD,” ujar Jek.
     

    Dia melalui Silatnas ini, para alumni dan pendiri SMID-PRD juga turut terlibat aktif dalam menjaga ide maupun gagasan progresif. Jek menambahkan bahwa Silatnas Alumni SMID-PRD sekaligus menjadi ajang ungkapan kegembiraan dan kebanggan.
     
    Pasalnya, sejumlah alumni dan pendiri kini mendapatkan kepercayaan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. “Dengan demikian, ajang silaturahmi nasional ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling memperkuat dan saling mengingatkan satu sama lain,” dia menambahkan.
     
    Silatnas Alumni SMID-PRD juga dihadiri oleh Wamenperin Faisol Riza, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Sosial Agus Jabo, Wamen HAM Mugiyanto, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri Bima Arya, Wamenaker Noel Eben Ezer, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
     
    Kemudian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Walikota Bogor terpilih Dedi, dan Wakil Walikota Semarang terpilih Iswar. Kemudian, Wakil Walikota Pekalongan terpilih Sukirman, Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Wakil Kepala BJPH Alfiiansyah Noor, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, dan Walikota Palopo terpilih Trisal Tahir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Masih Berduka Ditinggal Istri, Haji Abdul Halim Sesalkan Narasi Negatif PT GPU

    Masih Berduka Ditinggal Istri, Haji Abdul Halim Sesalkan Narasi Negatif PT GPU

    ERA.id – Pengusaha terkemuka Palembang Kemas Haji Abdul Halim Ali mengaku sedih atas konflik antara salah satu perusahaannya PT Sentosa Kurnia Bahagia (PT SKB) dan PT Gorby Putra Utama (PT GPU). Pemilik Sentosa Group berusia 87 tahun itu juga menyesalkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang telah memvonis bersalah kedua karyawannya, Bagio Wilujeng dan Djoko Purnomo di hari yang sama disaat istrinya, Nyimas Hj. Aminah, 83 tahun, wafat pada Rabu (11/12/2024) lalu. 

    “Pengadilan itu tempatnya mencari keadilan. Saya malu, saya minta maaf kepada mereka—Bagio dan Djoko. Salahnya apa?” ujar Haji Halim yang masih ditunjang selang oksigen itu, terbata-bata, saat ditemui usai acara tahlil di kediamannya di Palembang, Jumat (13/12/2024) malam, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh maupun pejabat seperti Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Elen Setiadi, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR-RI Mohammad Iqbal Romzi, dan banyak lagi.

    “Apa dasarnya mereka dihukum?” kata Haji Halim, yang mengenakan baju koko putih. 

    “Mereka itu hanya menjalankan prosedur. Mereka itu beritikad baik,” katanya.

    Pun, Haji Halim menyesalkan cara-cara yang digunakan PT GPU dengan menebar narasi negatif terkait dirinya dan karyawannya tersebut. Terlebih hal itu dilakukan PT GPU disaat kondisi sedang berduka.

    “Pak, jangan begini caranya. Kita ada aturannya,” ujar Haji Halim. “Tolong tunjukkan satu saja lahan yang saya palsukan (dokumennya). Ada kok (saksinya) camat, kades, bupati. Sampai sekarang di pengadilan (putusan kasasi MA) menang, kok.” 

    Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum dua karyawan PT SKB itu menyesalkan putusan majelis hakim PN Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memvonis bersalah kedua kliennya tersebut. 

    “Majelis hakim telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan fakta-fakta persidangan,” ujar Adnial Roemza, tim kuasa hukum PT SKB dari firma hukum Ihza & Ihza saat dihubungi melalui telepon, Jumat (13/12/2024) malam. 

    Sebagaimana diketahui, PN Lubuk Linggau telah memvonis Bagio dan Djoko masing-masing dua tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan dokumen dalam proses permohonan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, saat sidang pada Rabu (11/12/2024) kemarin.

    Adnial mengatakan bahwa PN Lubuk Linggau telah mengabaikan fakta hukum bahwa PT GPU tidak memiliki dasar hukum atas kepemilikan tanah di lokasi yang dipermasalahkan itu. Apalagi kepemilikan HGU atas nama PT SKB itu telah diakui dan berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/TUN/2024 tertanggal 2 Desember 2024. 

    “Kalau memang hakim mau mencari kebenaran materiil seharusnya tidak boleh mengabaikan fakta-fakta yang ada. Meskipun fakta tersebut datangnya belakangan,” kata Adnial. 

    Hal hampir senada juga disampaikan Satria Narayya, juga dari firma Ihza & Ihza, yang menjadi kuasa PT SKB. Ia mengatakan bahwa Bagio dan Djoko, hanya menjalankan pembebasan lahan serta pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan konsultasi dan arahan serta legitimasi para pejabat dari instansi yang berwenang, yakni Kepala Desa Sako Suban dan Camat Batanghari Leko. 

    Maka, unsur niat jahat (mens rea) yang menjadi inti dalam perkara pidana ini tidak terpenuhi. 

    “Ketidakpastian hukum yang timbul akibat sengketa batas wilayah seharusnya tidak dibebankan kepada mereka melainkan merupakan tanggung jawab penyelenggara negara,” kata Satria. 

    Ia menyebut adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

    Kendati begitu, tim kuasa hukum PT SKB menyatakan menghormati keputusan itu. 

    Adapun, terkait tudingan merekayasa dokumen tanah dan dokumen-dokumen lainnya sebagai syarat terbitnya HGU sebagaimana dituduhkan PT GPU kepada PT SKB berbekal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 76/2014, menurut Adnial, justru bertentangan dengan undang-undang dan fakta di lapangan. 

    Sebab, pada saat gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Muba pada November lalu, SD Negeri (SDN) Sako Suban digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, berdasarkan Permendagri No. 76/2014, TPS itu berada di wilayah Kabupaten Musirawas Utara (Muratara). 

    “Ini menunjukkan adanya tumpang tindih administratif yang berdampak pada aspek legal, sosial, dan politik di kawasan tersebut,” ujar Adnial. 

    Secara terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah Muba, Suganda menyatakan bahwa, secara administrasi SDN Sako Suban masuk ke wilayah Muba. 

    “Tapi, kalau terkait TPS itu wewenang KPU,” kata Suganda saat dihubungi via telepon pada Rabu (27/11). 

    Adapun saat ditemui di Desa Sako Suban, Yeni Lastari, seorang guru SD, menunjukkan surat undangan pemungutan suara untuk memilih Bupati Muba meski ia tinggal di dusun yang secara administratif tercatat sebagai bagian Kabupaten Muratara berdasarkan Permendagri No. 76/2014. 

    Tumpang tindih administrasi tersebut ditanggapi oleh Haris Azhar, aktivis HAM dan pendiri LSM Lokataru. Menurut Haris, kondisi di TPS SDN Sako Suban tersebut menandakan bahwa daerah itu dipaksakan oleh pihak otoritas pusat sebagai daerah baru. 

    Padahal, di lapangan bahkan pencatatan resmi di daerah masih bernama daerah yang lama. Haris juga merujuk pada pada peta dan titik koordinat yang dimuat dalam Lampiran UU No. 16/2013 tentang pembentukan Kabupaten Muratara

    “Itu artinya Permendagri No. 76/2014 terbukti melanggar undang-undang. Ini bukti bahwa pemerintah pusat memiliki agenda terselubung dan tidak diikuti dengan penataan administrasi pemerintahan lokal. Pertanyaannya, apa agenda pemerintah pusat tersebut?” kata Haris.

  • Legislator PKB Beri Pengarahan Pentingnya Bela Negara untuk Ratusan Kader Garda Bangsa di Kota Depok – Halaman all

    Legislator PKB Beri Pengarahan Pentingnya Bela Negara untuk Ratusan Kader Garda Bangsa di Kota Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, memberikan pengarahan kepada para kader Garda Bangsa Kota Depok dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) I di Agrowisata Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan, jiwa kepemimpinan, dan komitmen kader dalam mengemban tanggung jawab membangun bangsa. Dalam arahannya, Sudjatmiko menekankan pentingnya bela negara sebagai wujud nyata kecintaan terhadap Tanah Air. Ia menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga peran yang harus diemban seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

    “Sebagai kader Garda Bangsa, kalian harus menjadi teladan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Bela negara itu artinya berkontribusi untuk kemajuan bangsa, baik melalui pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial. Ini adalah bentuk cinta kita terhadap Indonesia,” ujar Sudjatmiko.

    Ia juga mengingatkan kader tentang tantangan global yang semakin kompleks, seperti ancaman radikalisme, kemiskinan, dan ketidakadilan.

    Menurutnya, bela negara berarti berani melawan segala bentuk ancaman yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

    Kegiatan Diklatsar I ini diikuti oleh ratusan kader muda Garda Bangsa Kota Depok.

    Para peserta mendapatkan pelatihan tentang wawasan kebangsaan, strategi kepemimpinan, dan pentingnya sinergi dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

    “Generasi muda adalah tulang punggung masa depan bangsa. Garda Bangsa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi Pancasila dan mendorong pembangunan yang inklusif,” kata Sudjatmiko.

    Anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok ini memberikan semangat kepada peserta diklatsar agar sukses hingga acara selesai dan menjadi kader Garda Bangsa Kota Depok yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

    “Terus berguna bagi nusa dan bangsa. Kader Garda Bangsa wajib menjaga soliditas dan menjaga marwah organisasi,” ujarnya.

  • Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Praatiypo mendesak segera diselesaikannnya kasus dugaan pidana korupsi yang menyeret Harun Masiku yang kini buron. 

    Najih meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengejar dan menangkap Harun Masiku. 

    “Harun Masiku ini sudah nyaris 5 tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum. Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” ujar Najih dalam keterangan pers tertulis dikutip Sabtu, (14/12/2024).

    Najih menduga ada pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku.

    Najih lantas mendorong KPK dan aparat hukum untuk menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai dengan Pasal 221 KUHP.

    “Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP,” ujarnya.

    Najih mendesak juga agar kader PDIP membantu penegak hukum menangkap Harun Masiku.

    “Kasus Harun Masiku ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran jika Pak Hasto lantang bicara dimana-mana, serasa lupa dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” kata Najih.

    Diketahui, mantan politisI PDI-P Maruarar Sirait mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku. Bagi yang menemukan Masiku, Maruarar menjanjikan hadiah uang sebesar Rp 8 miliar.

    Adapun Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku. 

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

    Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

    Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    menilai, tidak semua daerah di Indonesia siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (
    pilkada
    ) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
    Menurut Djarot, daerah-daerah yang memiliki indeks demokrasi rendah dapat memberlakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ).
    “Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah. Misalnya begitu,” kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024) malam.
    Djarot berpandangan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat meminimalisasi praktik politik yang boros anggaran.
    Ia juga menilai praktik intervensi dari aparat maupun partai politik terhadap masyarakat juga dapat ditekan apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata dia.
    Namun, Djarot menekankan, daerah-daerah dengan indeks demokrasi tinggi seperti DKI Jakarta semestinya dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
    Mantan gubernur Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah maupun DPR RI perlu mengkaji secara mendalam, termasuk dampak rentetan jika sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diubah.
    “Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” kata Djarot.
    Ia menambahkan, PDI-P belum melakukan kajian mendalam terkait wacana untuk mengevaluasi sistem pilkada.
    “Secara partai itu belum melakukan kajian secara mendalam, dan nanti kajian secara mendalamnya itu akan disampaikan melalui fraksi kita di DPR RI,” kata Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
    Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat
    Pilkada
    .
    “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan melakukan swasembada energi. Seluruh pihak pun diminta untuk bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi sebagai energi transisi.

    Hal tersebut dikemukakan dalam Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12).

    Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar. Namun untuk mengembangkannya, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur.

    “Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai bagian penting dari transisi energi dalam mendukung Indonesia maju 2045,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Saleh menambahkan RI perlu lebih banyak membangun infrastruktur agar gas bumi bisa tersalurkan ke lebih banyak konsumen, baik industri, rumah tangga, listrik maupun transportasi.

    Di sisi lain, pengembangan infrastruktur gas bumi maupun usaha niaga gas bumi memerlukan ‘security of supply’, sehingga dapat lebih banyak menarik dan meyakinkan bagi investor untuk pengembangannya, termasuk juga bagi konsumen gas bumi.

    Selain itu, Saleh juga menyinggung pentingnya perluasan pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) dilakukan secara lebih masif. Langkah ini dinilainya menjadi salah satu opsi terbaik kalau kita ingin mengurangi penggunaan LPG bersubsidi baik melalui pendanaan APBN, Jargas mandiri maupun dengan skema KPBU atau skema lain yang memungkinkan.

    Saleh juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan membangun transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat.

    Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno.

    “Indonesia diberkahi sumber energi yang melimpah seperti energi terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki energi fosil yang besar, terutama batu bara dan migas,” paparnya.

    Saat ini, mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Selanjutnya adalah migas dan energi terbarukan. Saat belum dapat menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi.

    Eddy juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi publik yang akan mengurangi emisi. Dirinya juga mendukung Program B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40.

    “Ini merupakan kebijakan yang baik di mana biofuel dicampurkan ke BBM karena menggunakan energi terbarukan,” katanya.

    Sementara Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan swasembada energi dapat diartikan mampu memproduksi energi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan tata kelola yang baik guna meningkatkan ketahanan energi, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang diharapkan dapat mendukung target Pemerintah dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

    Upaya lainnya adalah melakukan terobosan di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas, serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi.

    Mengenai gas bumi, Dadan menilai produksi gas bumi semakin baik. Namun hal ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur, serta aksesibilitas. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil jangan dipertentangkan, melainkan harus jalan bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Dengan jalan bersama, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, serta melaksanakan transisi energi dengan baik guna mencapai ketahanan dan selanjutnya kemandirian energi di masa mendatang,” terangnya.

    Sedangkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan gas bumi menjadi energi perantara dalam transisi energi, dari sebelumnya menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar menjadi energi terbarukan.

    Dengan peran gas sebagai energi transisi, menurut Eri dapat menjadi peluang bagi BPH Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi membangun pipanisasi jargas, baik untuk rumah tangga, industri maupun kelistrikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    (anl/ega)

  • Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

    Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mualai dibangun tahun depan.

    Basuki menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan kantor DPR, DPD, MPR, lalu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) beserta kompleks huniannya.

    “Sehingga mudah-mudahan 2027 akan sudah siap,” kata Basuki di UGM, Sleman, Sabtu (14/12) petang.

    Setahun berikutnya atau pada 2028, Mantan Menteri PUPR itu bilang Prabowo selanjutnya akan mengumumkan pemindahan kantor seluruh jajaran legislatif dan yudikatif ke IKN.

    Sementara untuk perkantoran lembaga eksekutif hingga akhir 2024 ini, menurut Basuki, ada empat kantor kementerian koordinator (kemenko) yang sudah siap difungsikan.

    “Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 Tower sudah bisa,” ujar Basuki.

    Meski demikian, Basuki menekankan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN baru April 2025.

    “MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Ia menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.

    Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

    “Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12).

    Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. Ia juga menargetkan semura urusan rampung pada 17 Agustus 2029.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.

    Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara

    Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada p

    (kum/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • DPR AS Surati CEO Apple & Google, Ingatkan Soal Blokir TikTok

    DPR AS Surati CEO Apple & Google, Ingatkan Soal Blokir TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota komite parlemen AS mendesak para bos dari dua raksasa teknologi Apple dan Google untuk bersiap mematuhi undang-undang yang akan melarang TikTok beroperasi di Negeri Paman Sam mulai Januari 2025.

    Surat dari DPR AS telah dikirim pada hari Jumat kemarin (13/12/2024). Menurut berita yang dirilis AP, surat ini ditujukan langsung kepada CEO Apple Tim Cook dan CEO Alphabet Sundar Pichai.

    Surat ini ditandatangani oleh sejumlah anggota DPR AS dari partai Republik, yakni John Moolenaar, R-Mich., dan Raja Krishnamoorthi, D-Ill., dari Komite Terpilih DPR AS khusus menangani Partai Komunis Tiongkok. Surat ini mengingatkan kedua pemimpin perusahaan tersebut tentang tanggung jawab mereka sebagai operator application store dalam sistem operasi mereka.

    Para anggota parlemen ini mengacu pada keputusan Pengadilan Banding AS di Washington, D.C. yang mengharuskan ByteDance Tiongkok untuk mendivestasikan saham TikTok paling lambat 19 Januari 2025.

    Jika ByteDance gagal menjual TikTok paling lambat tanggal tersebut, Apple dan Google akan diwajibkan oleh hukum untuk memastikan bahwa platform mereka tidak lagi mendukung aplikasi TikTok di AS, tulis para anggota parlemen.

    “Seperti yang Anda ketahui, tanpa divestasi yang memenuhi syarat, Undang-Undang tersebut melarang penyediakan layanan untuk distribusi, memelihara, atau memperbarui aplikasi yang dikendalikan ‘musuh asing’ tersebut (termasuk sumber kode aplikasi tersebut) melalui pasar (termasuk application store seluler) yang mengizinkan pengguna di dalam wilayah perbatasan darat atau laut Amerika Serikat untuk mengakses, memelihara, atau memperbarui aplikasi tersebut,’” tulis para anggota parlemen dalam surat tersebut.

    Pengadilan banding di Washington D.C. pada hari Jumat malam menolak permintaan TikTok untuk menghentikan sementara hukum tersebut agar tidak berlaku pada bulan Januari 2025.

    Para anggota parlemen juga mengirim surat kepada CEO TikTok Shou Zi Chew, untuk meninjau keputusan pengadilan tersebut. Mereka mengatakan bahwa sejak Presiden Joe Biden meloloskan undang-undang TikTok asli pada bulan April, Kongres telah memberikan cukup waktu bagi TikTok untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar mematuhinya.

    “Memang, TikTok memiliki waktu 233 hari dan terus bertambah untuk mengejar solusi yang melindungi keamanan nasional AS,” tulis para anggota parlemen tersebut. Meskipun TikTok menyebut undang-undang tersebut tidak konstitusional dan mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak Amandemen Pertama dari 170 juta penggunanya, panel yang terdiri dari tiga hakim di pengadilan banding menolak argumen tersebut dan mengatakan dalam sebuah opini bahwa undang-undang tersebut dirancang secara sempit untuk melindungi keamanan nasional.

    TikTok memperingatkan bahwa larangan AS selama satu bulan akan mengakibatkan usaha kecil dan kreator media sosial AS kehilangan US$ 1,3 miliar dalam penjualan dan pendapatan. Presiden terpilih Donald Trump hingga saat ini belum menyatakan secara terbuka apakah ia berencana untuk menegakkan larangan TikTok ini ketika ia resmi menjabat pada tanggal 20 Januari mendatang.

    (haa/haa)