Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD – Page 3

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD – Page 3

    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengatakan, alasan biaya politik tinggi sebagai dasar kepala daerah dipilih DPRD, sangatlah tidak tepat.

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada harus dilandasi dengan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan sejak 2005.

    “Biaya tinggi yang diklaim Pak Prabowo terjadi di pilkada menurut kami tidak disebabkan oleh sistem pemilunya, melainkan praktik-praktik politik transaksion seperti mahar politik dan politik uang yang sebenarnya telah dilarang di dalam UU Pilkada yang berlaku,” kata Haykal, saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

    “Hanya saja, perlu diakui penegakan hukumnya masih belum maksimal dan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan,” sambungnya.

    Oleh karena itu, Haykal menekankan yang perlu diperbaiki yakni sistem pencalonan dan kampanye pada pilkada. Bukan secara tiba-tiba ingin mengubah sistem yang terbuka tersebut menjadi sistem yang tertutup.

    “Sebab, efek yang ditimbulkan dari diubahnya sistem pilkada secara langsung menjadi dipilih oleh DPR tidak hanya berpengaruh pada sistem pilkadanya. Melainkan juga berpengruh pada pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk sistem pemerintahan dan otonomi daerah,” jelas dia.

    Haykal menjelaskan, di negara dengan sistem presidensial, tidak dikenal suatu pemilihan pimpinan eksekutif dilakukan oleh lembaga legislatif. Jika pemilihan diuabh maka akan mengacaukan pelaksanaan otonomi daerah yang bisa bergesar kepada sentralisasi seperti masa orde baru.

    Kemudian, dia menyebut, jika sistem pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD akan menimbulkan dampak buruk lain, yakni transaksi antar petinggi partai politik dengan DPRD.

    “Dampak buruk lainnya adalah potensi terjadinya hegemoni partai politik untuk bertransaksi dalam proses pemilihan kepala daerah yang di lakukan melalui DPRD. Petinggi partai akan menjadi aktor yg paling ‘diuntungkan’ dan memiliki keputusan kuat dalam proses tersebut,” kata Haykal.

  • Polisi Tembak Warga di Palangka Raya, Sahroni: Usut Tuntas dan Harus Transparan

    Polisi Tembak Warga di Palangka Raya, Sahroni: Usut Tuntas dan Harus Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya oknum polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan, baik terhadap warga sipil maupun sesama anggota polisi. Hal ini mencuat setelah serangkaian insiden, termasuk kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, polisi tembak pelajar di Semarang, dan yang terbaru, kasus polisi menembak warga di Palangka Raya.

    Sahroni meminta Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) segera turun tangan untuk mengusut tuntas dan transparan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota Polresta Palangka Raya, Brigadir AKS. Brigadir AKS diduga membunuh warga sipil berinisial BA di Kilometer 39, Bukit Batu, Palangka Raya, pada 26 November 2024.

    “Saya minta Pak Kapolda Kalteng langsung turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini secara tegas dan transparan. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut atau menunggu gaduh seperti kasus-kasus sebelumnya,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

    Sahroni juga mengingatkan Kapolda Kalteng untuk tidak melindungi anak buahnya yang terbukti bersalah. “Usut setransparan mungkin, jangan ragu menghukum anak buah sendiri jika terbukti bersalah. Ini pekerjaan rumah besar bagi Anda, harus berani dan lakukan,” tegas politikus Partai Nasdem itu.

    Lebih lanjut, Sahroni menyayangkan tindakan semena-mena oknum kepolisian yang semakin sering terjadi belakangan ini. Ia menekankan pentingnya kapolda, kapolres, dan kapolsek memberikan arahan yang tegas kepada seluruh jajaran agar bekerja sesuai aturan.

    “Belakangan ini makin banyak oknum polisi yang bertindak brutal. Saya minta kapolda, kapolres, hingga kapolsek membariskan seluruh anggotanya untuk diberikan arahan yang jelas. Ingatkan mereka agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” ujar Sahroni.

    Sahroni juga mengingatkan bahwa senjata, seragam, dan kewenangan polisi harus digunakan untuk mengayomi masyarakat, bukan mencelakai mereka. “Tolong diingat baik-baik, senjata, seragam, dan kewenangan aparat itu ada untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan untuk disalahgunakan,” tandasnya.

    Dalam kasus polisi tembak warga di Palangka Raya, diduga Brigadir AKS membunuh seorang warga sipil berinisial BA di Kilometer 39, Bukit Batu, Palangka Raya, pada 26 November 2024. Jenazah korban ditemukan tanpa identitas di Katingan Hilir, Kalimantan Tengah, pada 6 Desember 2024.

    Kapolda Kalteng, Irjen Djoko Poerwanto, telah membenarkan keterlibatan Brigadir AKS dalam kasus ini. Dugaan sementara, Brigadir AKS menganiaya korban hingga tewas, kemudian mengambil mobil korban untuk dijual.

  • Perludem Sindir Calon Bupati Walikota Kalah Lawan Kotak Kosong, Tak Perlu Maju Lagi!

    Perludem Sindir Calon Bupati Walikota Kalah Lawan Kotak Kosong, Tak Perlu Maju Lagi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyindir kepala daerah yang kalah melawan kotak kosong untuk tidak maju lagi pada 2025 mendatang. 

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berpandangan bahwa calon kepala daerah bupati atau walikota yang sudah kalah melawan kotak kosong untuk keluar dari kontestasi. Menurut dia, calon sudah kalah tak perlu lagi mendaftarkan diri, apalagi nantinya akan dibuka pendaftaran dan persaingan baru.

    “Dia kan ngelawan kotak kosong aja kalah, kira-kira gitu ya. Soalnya dia udah gak diterima publik gitu loh, apalagi kalau misalnya dia berkompetisi yang nanti akan ada debat, kampanye, dan sebagainya. Jadi pertanyaan dong dia udah gak diterima, masa mau dikasih kesempatan lagi,” ujarnya di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (16/12/2024).

    Ninis melanjutkan, dalam pemungutan suara ulang (PSU) tahun depan sebaiknya parton mencalonkan sosok baru karena sudah nyata ditolak masyarakat. 

    Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa sampai sejauh ini tidak ada aturan mengikat yang tidak membolehkan cakada kalah lawan kotak kosong untuk kembali maju di kontestasi Pilkada.

    “Cuman ini tadi catatan untuk partai politiknya bahwa ya dia [cakada kalah] dengan kotak kosong aja udah gak diterima gitu loh, publik menolak gitu ya,” tambahnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa cakada yang dinyatakan kalah melawan kotak kosong dapat mencalonkan diri kembali di Pilkada ulang.

    “Berkaitan dengan calon yang kalah di calon tunggal, apakah boleh maju lagi? Jawabannya boleh asalkan masih ada yang mencalonkan begitu,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

    Sebagai informasi, KPU bersama Komisi II DPR telah sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah yang kotak kosongnya menang saat Pilkada 2024 yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, pada Rabu 27 Agustus 2025.  

    Afifuddin mengemukakan bahwa kesepakatan ini dilakukan lantaran adanya pertimbangan agar PSU ini bisa cepat selesai. 

    “Tadi disepakati untuk diselenggarakan di bulan Agustus karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik dan juga tidak terlalu jauh dari keserentakan yang sekarang [Pilkada serentak],” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

  • Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Jenderal (Purn)
    Tito Karnavian
    mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.
    Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.
    “Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).
    Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.
    Menurutnya, dengan
    kepala daerah dipilih DPRD
    , maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.
    “Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan,” jelasnya.
    “Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” sambung Tito.
    Sementara itu, Tito menyebut pemerintah akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
    “Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR minta pemerintah evaluasi sistem pemilu yang dinilai mahal

    DPR minta pemerintah evaluasi sistem pemilu yang dinilai mahal

    Senin, 16 Desember 2024 17:12 WIB

    Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya. ANTARA/HO-DPR RI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Resmi Lantik 5 Dewas KPK 2024-2029

    Prabowo Resmi Lantik 5 Dewas KPK 2024-2029

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 161p Tahun 2034 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029.

    Setelah itu, kelima Dewas KPK terpilih membacakan sumpah jabatan di hadapan Prabowo.

    “Bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adiil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertuntu. Dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara,” ucap kelima Dewas KPK terpilih.

    “Bahwa saya senantiasa akan menolak, atau tidak mau menerima, atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Saya juga akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.”

    Adapun kelima dewas KPK yang dilantik hari ini yaitu Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

    Setelah membacakan sumpah jabatan, kelima Dewas lembaga antirasuah periode 2024-2029 menandatangani berita acara. Kemudian Prabowo memberikan selamat kepada mereka.

    Sebagai informasi, kelima Dewas KPK yang dilantik hari ini sebelumnya telah mengikuti proses seleksi lewat panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Serta uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.

  • Reni Astuti Bantu Sembako Korban Banjir Tarik Sidoarjo

    Reni Astuti Bantu Sembako Korban Banjir Tarik Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Reni Astuti kunjungi korban banjir dan memberikan bantuan sembako di Desa Gempol Klutuk Kec. Tarik, Senin (16/12/2024).

    Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyempatkan berkegiatan dengan anak-anak muda untuk memberikan edukasi dan semangat supaya terus memiliki potensi.

    Kata Reni Astuti meski banjir teratasi jangan sampai pendidikan dan kesehatan masyarakat masih terganggu.

    “Termasuk ekonomi masyatakat juga tetap menggeliat. Semoga sedikit bantuan yang ada, bisa meringankan beban saudata-saudata semuanya,” ucapnya.

    Komisi V yang mitra kerjanya dengan kementerian yang membidangi masalah infrasruktur akan dilaporkan kondisi yang ada. “Infrastruktur yang mengalami kerusakan akan kami laporkan agar ekonomi masyarakat tetap menggeliat,” imbuhnya.

    Politisi PKS itu juga berkeinginan anak-anak Indonesia, termasuk korban banjir tidak ada yang putus sekolah bisa menyelesaikan sekolahnya setidaknya di tingkag menengah atas atau SMA seserajat.

    Masih kata Reni, dari pendidikan yang ditempuh anak-anak, akan punya skill sehingga dia bisa mandiri, bisa bekerja dan membantu serta mengangkat derajat keluarganya.

    “Ayo di Sidoarjo kalau bisa zero putus sekolah untuk anak-anak. Jangan sampai di sekitar kita ada anak-anak yang putus sekolah. Mari kita bantu dan diperhatikan. Sebagaimana di UUD 1945 pendidikan adalah hak bagi warga negara Indonesia,” paparnya. (isa/but)

  • Sah! Prabowo Lantik Setyo Budiyanto dkk Jadi Pimpinan KPK 2024-2029

    Sah! Prabowo Lantik Setyo Budiyanto dkk Jadi Pimpinan KPK 2024-2029

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Setyo Budiyanto sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Selain itu juga melantik empat pimpinan KPK terpilih lainnya.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 161p Tahun 2034 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029.

    Setelah itu, kelima pimpinan KPK terpilih membacakan sumpah jabatan dihadapan Prabowo.

    “Bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adiil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertuntu. Dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara,” ucap kelima pimpinan KPK terpilih.

    “Bahwa saya senantiasa akan menolak, atau tidak mau menerima, atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Saya juga akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.”

    Selain Setyo Budiyanto, empat pimpinan KPK yang dilantik pada hari ini yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

    Setelah membacakan sumpah jabatan, kelima pimpinan lembaga antirasuah periode 2024-2029 menandatangani berita acara. Kemudian Prabowo memberikan selamat kepada mereka.

    Sebagai informasi, kelima pimpinan KPK yang dilantik hari ini sebelumnya telah mengikuti proses seleksi lewat panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Serta uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.

  • Prabowo Bakal Beri Pengampunan untuk Napi Penghina Presiden dan Tapol

    Prabowo Bakal Beri Pengampunan untuk Napi Penghina Presiden dan Tapol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia. 

    Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai kategori narapidana, termasuk mereka yang dihukum karena penghinaan terhadap Presiden dan tahanan politik (tapol) yang terkait dengan isu Papua. 

    Supratman mengatakan bahwa rencana amnesti ini tengah disiapkan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Mengingat, respons dari lembaga legislatif itu sejauh ini cukup positif, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penghinaan kepada kepala negara melalui media sosial atau yang terkait dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

    Hal tersebut disampaikannya sebelum menghadiri pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024—2029 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    “Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).   

    Lebih lanjut, Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44.000 narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika yang jumlahnya mencapai 39.000 orang.  

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa hingga saat ini, para narapidana itu sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    Nantinya, kata Supratman, narapidana harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel.  Selanjutnya, setelah asesmen selesai, maka pemerintah akan bersurat ke DPR. 

    “Memang Akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik. Pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan,” tandas Supratman.

  • Grab, GOTO, dan Koperasi di Pusaran Program Makan Bergizi (MBG) Rp71 Triliun

    Grab, GOTO, dan Koperasi di Pusaran Program Makan Bergizi (MBG) Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA  – Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.  

    Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat. 

    Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

    Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

    “Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

    Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

    Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia 

    “Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

    ‎Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).Perbesar

    RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

    Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

    GRAB

    Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

    Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
    Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan. 

    Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal. 

    “Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza. 

    Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah. 

    GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi. 

    Grab IndonesiaPerbesar

    GOTO

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. 

    Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah. 

    “Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga. 

    Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.