Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Perjalanan Reformasi Polisi Dalam 4 Dekade

    Perjalanan Reformasi Polisi Dalam 4 Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia telah mengalami transformasi dan dinamika dalam empat tahun terakhir. Reformasi menjadi cara untuk meningkatkan peran dan pelayanan di masyarakat.

    Saat Orde Baru, Angkatan Bersenjata Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Polri pernah menjadi satu bagian. Namun, pada masa masa Reformasi, Polri dan ABRI dipisahkan, sehingga Polri menjadi lembaga sipil. Setelah ABRI berpisah dari Polri, maka ABRI berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

    Pemisahan tersebut ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sekaligus menjadi titik tolak besar bagi institusi kepolisian untuk berubah menjadi organisasi sipil yang profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. TAP MPR 2000 juga mengatur tentang Peran TNI dan Peran Polri.

    Reformasi polisi di Indonesia, dibagi ke dalam tiga kategori perubahan yaitu, struktural, instrumental dan kultural. Dikatakan sebagai perubahan struktural jika menyangkut perubahan posisi dalam pemerintahan dimana Polri berada atau ditempatkan. Instrumental jika menyangkut perubahan berbagai piranti lunak terkait visi, misi, peraturan internal kepolisian serta kurikulum di berbagai lembaga pendidikan Polri. 

    Reformasi polisi merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan. Reformasi polisi didefinisikan sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat.

    Setelah pada bertransformasi pada pada 2002, Polri berharap tingkat kepercayaan masyarakat bisa semakin pulih. Namun, sangat tidak disangka bahwa Polri berpolemik dengan KPK. Polemik ini membuat SBY turun tangan untuk mengurai seteru yang sempat meruncing hingga di kalangan masyarakat. SBY menilai bahwa KPK dan Polri adalah penegak hukum yang bisa bersama-sama menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

    Saat itu, SBY tahu, kapan presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum. Menurutnya, peran presiden yang paling tepat adalah menengahi dan memediasi agar permasalahan itu bisa diatasi. SBY juga pernah menengahi ketika ada perselisihan antara lain KPK dengan MA, itu sekitar tahun 2006, BPK dengan MA tahun 2007, KPK dan Polri tahun 2009.

    Namun, Presiden tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan penegak hukum dalam menangani UU yang bukan kewenangan presiden. Hal yang sama dalam menangani kewenangan penyidik itu juga berlaku bagi Jaksa Agung, KPK, kecuali ada kewenangan yang diatur dalam UU.

    SBY menjelaskan bahwa presiden memiliki 4 kewenangan yaitu pemberian grasi dan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan DPR. Permasalahan ini menyangkut permasalah KPK-Polri merupakan yang kedua kalinya.

    “Saya ingat perselisihan KPK dengan lembaga yang lain dan saya ikut memediasinya. Ini yang ketiga kalinya. Saya tidak pernah melakukan pembiaran atau melakukan mediasi. Tetapi harus dihindari presiden terlalu sering untuk urusan penegakan hukum ini. Lima tahun lalu saya punya inisiatif untuk pemberantasan korupsi, banyak yang kritik saya itu tidak tepat karena itu mencampuri penegakan hukum,” ungkap SBY.

    Presiden ke-6 RI ini sadar bahwa presiden tidak boleh mencampuri urusan penegakan hukum. Dia juga menegaskan bahwa sinergi KPK dan Polri sangat penting dalam melakukan penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

    Tim Reformasi Percepatan Polri

    Pembenahan di tubuh Polri terus dilakukan agar bisa melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik. Pemerintah lantas membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri dengan harapan berkurangnya aksi kekerasan terhadap masyarakat.

    Salah satu pemicu terbentuknya Tim Percepatan Reformasi Polri adalah peristiwa demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota-kota besar. Hingga puncaknya adalah seorang driver online meninggal dunia karena dilindas oleh mobil rantis milik Brimob. Peristiwa ini memancing kemarahan masyarakat di Indonesia dan menimbulkan aksi demo hingga hampir 2 minggu.

    Kelompok masyarakat sipil, tokoh nasional, hingga mahasiswa menuntut agar adanya reformasi di tubuh Polri. Kemudian Presiden RI Prabowo juga memerintahkan untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dan mengemukakan sejumlah rencana kerja selama tiga bulan ke depan usai resmi dibentuk.

    Seiring dengan semakin banyaknya aksi massa di masyarakat, Polri harus belajar untuk beradaptasi dengan cara yang lebih humanis dan responsif. Insiden-insiden kekerasan dalam penegakan hukum, seperti yang terjadi selama demonstrasi, mendorong perlunya pelatihan tambahan dan pendekatan baru dalam menghadapi protes yang berlangsung. Reformasi kebijakan pertemuan dengan masyarakat juga diperlukan untuk memperbaiki citra Polri.

    Seluruh masyarakat Indonesia kini berharap agar Tim Percepatan Reformasi Polri bisa mengayomi masyarakat, menciptakan keamanan, dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat berhadap mendapatkan perlindungan kepolisian tanpa melalui kekerasan.

    Kini Reformasi Polri dalam 40 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Polri juga bisa meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, serta penguatan undang-undang yang ada. Masyarakat Indonesia berharap agar Polri diharapkan mampu menjadi institusi yang lebih akuntabel dan prima dalam melindungi masyarakat.

    Perjalanan reformasi Polri selama 40 tahun terakhir adalah cerminan dari usaha masyarakat untuk menuntut institusi penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

  • Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

    “(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

    Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya. 

  • Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

    “(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

    Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya. 

  • 16 Artis Indonesia Masuk Nominasi 100 Wanita Tercantik di Dunia 2025

    16 Artis Indonesia Masuk Nominasi 100 Wanita Tercantik di Dunia 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 16 artis wanita Indonesia mulai dari penyanyi, aktris, model, idol K-Pop hingga influencer berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam daftar The 100 Most Beautiful Faces 2025 alias perempuan tercantik di dunia versi TC Candler.

    Pencapaian ini menjadi bukti pengakuan dunia internasional terhadap pesona, bakat, dan popularitas selebritas wanita Indonesia di kancah global. Siapa saja sosok 16 figur publik wanita Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar perempuan tercantik di dunia pada 2025 ini? Mengutip akun Instagram @kuyentertainment, Rabu (10/12/2025) berikut daftar lengkapnya.

    Syifa Hadju

    Masuk ke dalam nominasi daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia 2025 menandakan bintang sinetron, aktris film dan model cantik ini sudah ketiga kalinya dinominasikan sebagai perempuan tercantik di dunia. Lahir pada 20 Juli 2000 di Jakarta, Syifa memulai kariernya sejak remaja dan kini semakin populer setelah menjalin hubungan asmara dengan putra pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty, El Rumi. 

    Selebritas Syifa Hadju – (Instagram @syifahadju/Istimewa)Lyodra Ginting

    Penyanyi muda berbakat asal Medan, Sumatera Utara, yang dikenal karena kemampuan vokalnya yang kuat satu ini mulai dikenal luas setelah menjuarai ajang pencarian bakat terkenal Indonesian Idol. Selain diakui sebagai penyanyi muda yang terkenal dan punya teknik level tinggi, kecantikan dara kelahiran 2003 ini juga diakui publik. Masuk ke daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia 2025 menjadi nominasi kelima kali bagi Lyodra. 

    Olla Ramlan

    Terlepas dari kisah asmaranya dengan pria yang jauh lebih muda saat ini, kecantikan model dan presenter Olla Ramlan masih tak terbantahkan. Olla yang lahir pada 15 Februari 1980 di Jakarta dan debut dunia hiburan lewat modeling sebelum merambah ke akting dan televisi ini kembali masuk dalam nominasi wanita tercantik di dunia untuk ketiga kalinya. 

    Olla Ramlan tak peduli dicibir netizen karena bergaya seksi. – (Instagram.com/@ollaramlan)Prilly Latuconsina

    Aktris film dan sekaligus produser terkenal satu ini sudah tak asing lagi dalama daftar nominasi wanita tercantik di dunia. Masuk ke daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia 2025 menjadi nominasi keempat kalinya bagi kekasih aktor Omara ini.  

    Beby Tsabina

    Dikenal karena bakat aktingnya yang menonjol di layar kaca dan film. Lahir pada 7 Mei 2003, Beby mulai meraih perhatian publik melalui peran-perannya di sinetron populer dan sejumlah judul film. Masuk ke nominasi tahun ini menandai nominasi dirinya yang ketiga kali. 

    Aktris dan model Beby Tsabina. – (Instagram.com/@bebytsabina)Sandrinna Michelle 

    Salah satu artis muda Indonesia yang tengah populer namanya. Lahir pada 21 Januari 2003, Sandrina menonjol berkat kemampuan aktingnya yang natural. Selain dunia akting, ia aktif di media sosial membagikan konten kreatif seputar gaya hidup dan aktivitasnya sebagai aktris. Kecantikannya membuat Sandrina telah masuk ke nominasi 100 wanita tercantik di dunia untuk kelima kalinya. 

    Raisa

    Penyanyi pop ternama satu ini sudah tak diragukan lagi kecantikan visualnya. Sosoknya dianggap banyak pria sebagai standarisasi wanita cantik. Tak heran, nama Raisa di daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia sudah masuk sebanyak 9 kali.

    Raisa Andriana (Beritasatu.com/Instagram)Natasha Wilona

    Selain Raisa, nama bintang sinetron terkenal Natasha Wilona adalah salah satu artis wanita Indonesia yang berhasil masuk ke daftar nominasi wanita tercantik di dunia. Aktris yang juga mantan kekasih anggota DPR dan aktor muda, Verrel Bramasta ini sudah dinominasikan sebanyak 9 kali. 

    Ayu Ting Ting

    Komedian dan pedangdut ternama Ayu Ting Ting juga tak asing sebagai artis Indonesia yang masuk ke daftar nominasi wanita tercantik di dunia. Ayu ternyata sudah dinominasikan untuk kelima kalinya. Ayu Ting Ting menjadi salah satu figur publik paling dikenal dan berpengaruh di Indonesia. 

    Ayu Ting Ting – (Beritasatu/Instagram)Fujianti Utami

    Influencer yang awalnya terkenal sebagai adik ipar mendiang artis Vannesa Angel ini bisa dibilang saat ini sebagai salah satu figur publik muda yang cukup berpengaruh di Indonesia. Masuk ke The 100 Most Beautiful Faces 2025 menjadi nominasi pertama kalinya bagi Fuji. 

    Citra Kirana

    Bintang sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini lahir pada 23 April 1994 di Bandung, Ciki begitu ia akrab disapa memulai kariernya sejak remaja dan cepat menarik perhatian publik berkat kemampuan aktingnya. Tahun ini menjadi keempat kalinya Citra Kirana masuk sebagai artis wanita Indonesia yang ada di dalam daftar nominasi 100 wanita tercantik di dunia.

    Baila “No Na”

    Penyanyi idola muda asal Indonesia yang dikenal sebagai anggota grup musik No Na yang popularitasnya tengah melesat di industri musik Asia dan global. Ia menonjol berkat bakat vokal yang kuat dan penampilan panggungnya yang enerjik. Baila perdana masuk dalam daftar nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025 versi TC Candler. 

    Baila, personel grup No Na. – (Instagram.com/@bailafauri)Agatha Chelsea

    Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025 versi TC Candler menandai sebagai nominasi untuk kelima kalinya bagi aktris kelahiran 29 Januari 2003 yang dikenal publik lewat peran-perannya di sinetron dan film layar lebar ini. 

    Cinta Laura

    Gadis berdarah campuran Indonesia dan Jerman ini bukan sosok asing pada daftar The 100 Most Beautiful Faces versi TC Candler. Nama aktris, penyanyi, dan model Indonesia yang dikenal karena bakat multitalenta serta karier internasionalnya ini sudah masuk sebanyak lima kali. Selain berakting dan bernyanyi, Cinta juga dikenal sebagai salah satu selebritas yang vokal soal pendidikan dan isu-isu sosial. 

    Agnez Mo

    Tak kalah dengan bintang-bintang muda dan baru, penyanyi, penulis lagu, dan aktris Indonesia yang telah menorehkan prestasi di kancah musik nasional maupun internasional ini langganan masuk ke dalam daftar The 100 Most Beautiful Faces versi TC Candler. Nominasi 2025 menjadi nominsi untuk Agnez Mo yang ke-11 kali.

    Carmen “Hearts2Hearts”

    Anggota girl group Hearts2Hearts, gadis asal Bali yang berhasil mencetak sejarah sebagai idol pertama dari Indonesia yang berhasil debut di salah satu agensi hiburan terbesar Korea Selatan, SM Entertainment yang terkenal sebagai rumah dari sederet nama-nama besar di dunia K-Pop seperti SNSD, Super Junior, Exo, NCT, Aespa hingga Riize. Kecantikan khas gadis Bali membuat vokalis utama Hearts2Hearts ini berhasil untuk pertama kalinya masuk sebagai nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025 versi TC Candler.

    Carmen personel grup idol K-Pop, “Hearts2Hearts”. – (Koreaboo.com/-)

    .

  • 2 Jimly Jelaskan Ide Kapolri Dipilih Presiden: Agar Tak Terpengaruh Politik Nasional

    2 Jimly Jelaskan Ide Kapolri Dipilih Presiden: Agar Tak Terpengaruh Politik Nasional

    Jimly Jelaskan Ide Kapolri Dipilih Presiden: Agar Tak Terpengaruh Politik
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan ada kemungkinan Presiden bisa memilih langsung Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR agar Kapolri tidak sibuk membalas jasa ke DPR.
    “Saya rasa salah satu yang saudara tanya itu kemungkinan, walaupun belum kami buat keputusan resmi, tapi kira-kira ada kemungkinan ke arah itu (
    Presiden
    pilih langsung Kapolri),” ujar Jimly di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    Apalagi, usulan agar
    Kapolri
    ditunjuk Presiden sudah banyak bergulir dalam rapat Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    bersama unsur eksternal, termasuk oleh para mantan Kapolri.
    Jimly menyampaikan bahwa usulan Presiden bisa langsung menunjuk Kapolri memang mendapat perhatian dari semua kalangan.
    Dengan demikian, dia menekankan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan mengusulkan agar aturan baru tersebut diatur.
    “Tadi kami terperanjat, saya sendiri terperanjat. Karena apa? Karena ini mantan-mantan polisi yang senior-senior, pikirannya kok sama gitu lho, masukan-masukan yang diberikan dari kalangan masyarakat,” jelasnya.
    “Termasuk isu polisi jangan sampai ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Supaya dia betul-betul menjadi aparatur untuk kepentingan rakyat. Jadi antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil. Jadi dia keamanan, dia juga pintu untuk penegak keadilan,” imbuh Jimly.
    Sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden bisa langsung memilih Kapolri sendiri tanpa melalui proses politik di DPR.
    Da’i menyebut, Pusat Purnawirawan (PP) Polri telah membahas perubahan aturan tersebut dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
    Hal tersebut Da’i sampaikan usai PP Polri bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    “Yang tadi disinggung adalah bahwa pemilihan Kapolri itu kan Presiden toh, hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?” ujar Da’i.
    “Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu, melalui DPR,” sambungnya.

    Da’i khawatir, jika dipilih melalui DPR, Kapolri yang terpilih bakal memikul beban balas jasa.
    Sebab, selama ini, calon Kapolri yang dipilih Presiden harus melalui fit and proper test di DPR dulu.
    Jika disetujui, barulah nama calon Kapolri dikembalikan ke Presiden.
    “Sebab apa? Ini dikhawatirkan ada beban-beban yang dihadapi oleh si Kapolri ini setelah milih, karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu. Walaupun tujuannya baik ya, kontrol kepada kekuasaan prerogatif dari Presiden,” jelas Da’i.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patungan Beli Hutan Niat Baik, Harusnya Pemerintah Evaluasi

    Patungan Beli Hutan Niat Baik, Harusnya Pemerintah Evaluasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menanggapi kemunculan gerakan patungan beli hutan di media sosial (medsos). Alex menilai ide tersebut bisa memicu pemerintah untuk evaluasi kebijakan.

    “Setiap peristiwa akan memicu munculnya ide dalam rangka menemukan solusi, ide-ide tersebut jadi landasan merumuskan kebijakan dan aksi, tetapi juga ada yang hanya sampai di pemikiran saja,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Alex mengatakan gerakan patungan membeli hutan merupakan inisiasi yang baik. Ketua DPD PDIP Sumbar itu berharap gerakan tersebut bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk evaluasi.

    “Ide untuk gotong royong beli hutan berangkat dari niat baik, gerakan ini harusnya memicu pemerintah untuk evaluasi & perbaiki kebijakan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan,” ungkapnya.

    Sementara itu, anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB Daniel Johan sebelumnya turut menyambut gerakan patungan beli hutan yang muncul. Daniel Johan mengatakan gerakan tersebut sebagai sindiran keras dalam pengelolaan hutan di Tanah Air.

    “Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam,” kata Daniel Johan kepada wartawan.

    Diketahui, salah satu organisasi non pemerintah, Pandawara Group, menyuarakan gerakan ini usai bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, lantaran faktor deforestasi. Sejumlah penyanyi seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiono menyambut baik gerakan patungan membeli hutan.

    (dwr/rfs)

  • Insya Allah Akan Bangkit Lebih Kuat

    Insya Allah Akan Bangkit Lebih Kuat

    Selain itu, Wakil Ketua DPR RI itu juga mengapresiasi kepada relawan dan seluruh masyarakat Indonesia bergerak cepat sejak hari pertama. Masyarakat menggalang dana hingga puluhan miliar, sebuah aksi yang patut diapresiasi.

    “Kami menyampaikan doa dan solidaritas terdalam dari keluarga besar PKB untuk masyarakat Aceh. Kami tahu ini masa yang berat, tetapi kami juga melihat kekuatan dan keteguhan warga Aceh yang tidak pernah hilang.”

    “Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi untuk menunjukan bahwa masyarakat Aceh tidak sendiri. Insya Allah Aceh akan bangkit lebih kuat,” tutup Cucun.

    Usai melepas secara resmi, dan dia bersama dari Posko Logistik PKB di Banda Aceh, rombongan bergegas melanjutkan perjalanan darat ke Pidie Jaya dan beberapa wilayah kabupaten yang terdampak bencana.

  • 7 Eks Jenderal Usul Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri, Tanpa Melalui DPR Nasional

    7 Eks Jenderal Usul Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri, Tanpa Melalui DPR Nasional

    Eks Jenderal Usul Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri, Tanpa Melalui DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden bisa langsung memilih Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR.
    Da’i menyebut, Pusat Purnawirawan (PP) Polri telah membahas perubahan aturan tersebut dengan Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    .
    Hal tersebut Da’i sampaikan usai PP Polri bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    “Yang tadi disinggung adalah bahwa
    pemilihan Kapolri
    itu kan Presiden toh, hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden harus mengirimkan ke
    DPR
    untuk minta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?” ujar Da’i.
    “Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu, melalui DPR,” sambung dia.
    Da’i khawatir, jika dipilih melalui DPR, Kapolri yang terpilih bakal memikul beban balas jasa.
    Sebab, selama ini, calon Kapolri yang dipilih Presiden harus melalui
    fit and proper test
    di DPR dulu.
    Jika disetujui, barulah nama calon Kapolri dikembalikan ke Presiden.
    “Sebab apa? Ini dikhawatirkan ada beban-beban yang dihadapi oleh si Kapolri ini setelah milih, karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu. Walaupun tujuannya baik ya, kontrol kepada kekuasaan prerogatif dari Presiden,” ujar Da’i.
    Meski begitu, Da’i menyerahkan sepenuhnya keputusan penggantian aturan pemilihan Kapolri kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindiran dan Tamparan untuk Pemerintah

    Sindiran dan Tamparan untuk Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Warganet tengah diramaikan oleh ajakan patungan membeli hutan sebagai salah satu gagasan untuk menyelamatkan alam Indonesia dan respons terhadap apa yang terjadi di Sumatra.

    Hal ini berawal dari kelompok pelestari lingkungan, Pandawara Group yang menawarkan gagasan tersebut melalui akun Instagram mereka.

    “Lagi ngelamunm, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalo masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan-hutan agar tidak dialihfungsikan,” tulis mereka di akun Instragramnya.

    Hal ini pun menuai berbagai komentar dari sejumlah nama tenar. Misalnya content creator Atta Halilintar yang ikut berkomentar. “Ikuttt,” tulisnya. 

    Penyanyi ternama Vidi Adiano pun memberi respons yang sama. “IKUT!!!,” tulisnya.

    Menanggapi hal tersebut, Legislator PKB Daniel Johan menyadari ini bentuk rasa kekecewaan masyarakat terhadap apa yang terjadi di Sumatra.

    “Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam,” kata dia kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Pria yang duduk di Komisi IV DPR ini berharap ini menjadi momentum untuk menegakan hukum terhadap para perusak hutan.

    “Kondisi degradasi hutan kian tahun semakin habis dan menimbulkan bencana ekologis yang menelan korban dan harta benda. Sementara para pelaku tidak pernah bertanggung jawab atas ulahnya terhadap rusaknya hutan,” ungkap Daniel.

    Dia pun menyambut baik ide patungan beli hutan tersebut. 

    “Ini bentuk tamparan buat pengambil kebijakan yang dengan mudah memberi izin konsensi tanpa pengawasan yang baik. Ide ini kalau berhasil akan menjadi terobosan baru menyelamatkan hutan dan dengan ‘patungan’ artinya hutan menjadi milik rakyat, bukan hutan milik negara semata,” kata Daniel.

  • Usai Sentil Ferry Irwandi Donasi Bencana Rp10 Miliar, Anggota DPR Endipar Wijaya Minta Maaf

    Usai Sentil Ferry Irwandi Donasi Bencana Rp10 Miliar, Anggota DPR Endipar Wijaya Minta Maaf

    ”Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena gak ada gunanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang, saya juga udah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima, jadi yasudah buat yang nanya respon saya, itu aja,” imbuhnya. 

    Ferry pun kembali mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada korban terdampak bencana di Sumatera.

    Sebelumnya, Endipat menyinggung aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar.

    Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran tertuju pada Ferry yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam.

    Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan.

    Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian,” kata dia saat rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Dia merasa heran bantuan dari masyarakat Indonesia senilai Rp 10 miliar gaungnya lebih terdengar ketimbang kinerja pemerintah.

    Menurut dia, minimnya informasi membuat upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan yang nilainya mencapai triliunan rupiah tidak terlihat oleh publik. 

    Karena itu, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), dia meminta Komdigi dapat meningkatkan strategi komunikasi publik agar kerja pemerintah tidak tersisih oleh kampanye donasi yang dikelola pihak luar