Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dasco terima kunjungan Abu Bakar Ba’asyir bahas isu kebangsaan

    Dasco terima kunjungan Abu Bakar Ba’asyir bahas isu kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir bersama beberapa tokoh lainnya membahas seputar isu kebangsaan yang berkembang, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Momen silaturahmi itu diunggah Dasco dalam akun Instagram resminya. Dalam unggahan itu, Dasco dan Abu Bakar duduk saling berhadapan sambil berbincang.

    “Menerima dan bersilaturahmi dengan Tokoh Ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya, di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta,” tulis akun @sufmi_dasco.

    Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa isu kebangsaan yang dibahas mulai dari soal kemaslahatan umat hingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    Dia mengatakan pertemuan itu juga menjadi bagian dari upaya DPR RI menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama, dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Dalam pertemuan itu, turut hadir juga sejumlah Anggota DPR RI yakni Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5
                    
                        Maxim Buka Suara Soal Pengemudi Ojol Tinggalkan Penumpang Koma di Depan DPR
                        Megapolitan

    5 Maxim Buka Suara Soal Pengemudi Ojol Tinggalkan Penumpang Koma di Depan DPR Megapolitan

    Maxim Buka Suara Soal Pengemudi Ojol Tinggalkan Penumpang Koma di Depan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Maxim Indonesia buka suara terkait pengguna layanan mereka koma ditinggal pengemudi usai kecelakaan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/10/2025)
    Public Relation Specialist Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, menyampaikan saat ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh.
    “Dengan ini kami turut menyampaikan rasa prihatin kami atas musibah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengguna Maxim di Jakarta,” kata Yuan dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
    Yuan menjelaskan, Maxim telah memberikan sanksi kepada pemilik akun pengemudi yang diketahui menyerahkan akunnya kepada orang lain.
    “Kami juga telah memberlakukan sanksi kepada pemilik akun driver yang telah memberikan akun driver kepada orang lain dengan melakukan pemblokiran akun secara permanen,” ujarnya.
    Sebagai bentuk tanggung jawab, Maxim disebut telah menemui pihak keluarga korban untuk memberikan dukungan moral dan hukum.
    “Kami telah bertemu dengan pihak keluarga korban untuk memberikan dukungan moral dan dukungan hukum dengan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses hukum,” tutur Yuan.
    Yuan menambahkan bahwa Maxim memiliki program perlindungan melalui kerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).
    Lebih lanjut, Yuan menegaskan bahwa Maxim secara tegas melarang mitra pengemudi memindahtangankan akun mereka kepada pihak lain.
    “Maxim secara tegas melarang mitra pengemudi untuk memberikan akun pengemudi mereka kepada orang lain,” tegasnya.
    Ia juga menjelaskan bahwa Maxim memiliki sistem keamanan tambahan bagi pengguna yang dilengkapi sistem pelacakan dan tombol darurat (SOS).
    “Untuk meningkatkan keamanan pengguna, fitur Maxim juga dilengkapi dengan sistem pelacakan dan tombol darurat (SOS),” kata dia.
    “Kedua fitur ini dapat dipergunakan penumpang saat keadaan bahaya, sistem akan otomatis menghubungi kontak darurat yang sebelumnya telah didaftarkan pelanggan,” tutup Yuan.
    Pengemudi ojek online (ojol) yang meninggalkan penumpang koma usai kecelakaan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, diketahui menggunakan akun milik orang lain. 
    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslan mengungkap akun ojol tersebut digunakan oleh seseorang bernama Bambang. 
    “Mendapatkan Honda Beat tersebut adalah ojol NRKB B-4558-NKO, dengan akun milik Rudi Sukarno,” kata Ojo, Senin (27/10/2025).
    “Penyidik bersama tim Maxim mencari nomor telepon Rudi Sukarno dan tersambung, memberi info bahwa akun tersebut digunakan oleh Bambang,” sambungnya.
    Setelah mendapatkan identitas pelaku, Ojo menyebut penyidik langsung mendatangi alamat yang diduga tempat tinggal pelaku di kawasan Larangan Utara, namun keberadaannya belum ditemukan.
    Sementara itu, Ojo menambahkan, korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RS Pelni, Jakarta. 
    “Untuk korban sampai sekarang masih dirawat di RS Pelni, untuk biaya ditanggung Jasa Raharja dan BPJS,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Absen, KPK Kembali Periksa Politikus Nasdem Rajiv Saksi CSR BI-OJK

    Sempat Absen, KPK Kembali Periksa Politikus Nasdem Rajiv Saksi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan politikus Nasdem, Rajiv (RAJ) sebagai saksi kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Pemeriksaan berlangsung pada hari ini, Kamis (30/10/2025) di Polres Cirebon Kota. Adapun pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang karena sebelumnya Rajiv sempat mangkir dari panggilan KPK.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami mengenai perkenalan Rajiv dengan para tersangka dan pengetahuannya terhadap program tersebut.

    “Dalam permintaan keterangan kali ini, Penyidik mendalami terkait perkenalan Sdr. RAJ dengan para tersangka dan pengetahuannya tentang program sosial di Bank Indonesia,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Sebelumnya, anggota Komisi IV itu dijadwalkan pemeriksaan oleh KPK pada Senin (27/10/2025), tetapi dirinya absen dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya

    “Hari ini tadi kami cek yang bersangkutan tidak hadir,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

    Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • Kenapa MKD DPR Menolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Oktober 2025

    Kenapa MKD DPR Menolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati? Nasional 30 Oktober 2025

    Kenapa MKD DPR Menolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
    Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra yang karib disapa Sara itu tetap menjadi bagian dari anggota DPR RI periode 2024-2029, dan tidak berstatus nonaktif.
    Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar MKD kemarin, Rabu (29/10/2025).
    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Dek Gam dalam keterangan resminya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/10/2025).
    Diketahui, Sara sebelumnya menyatakan mengundurkan diri dari DPR RI setelah pernyataannya dalam salah satu podcast digoreng dan dinilai kontroversial.
    Dek Gam menyebut, keputusan tersebut menjawab surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-43/B.MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025.
    Surat itu berisi status keanggotaan Sara yang menyatakan mengundurkan diri pada September lalu.
    Kemudian, menurut Dek Gam, keputusan itu diambil setelah MKD DPR melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD.
    Selain itu, dikutip dari Antaranews, Dek Gam mengatakan bahwa MKD DPR juga memutuskan hal itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.
    Menurut dia, MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.
    “Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Berencana MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra,” ujar Dek Gam.
    Sebelumnya, Sara tiba-tiba menyatakan penguduran diri sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 melalui akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati pada Rabu, 10 September 2025.
    “Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.
    Kader Gerindra itu mengaku mulanya berniat mendorong semangat anak muda untuk berwirausaha. Namun, ucapannya dinilai menyakiti sejumlah pihak.
    “Kesalahan sepenuhnya ada pada saya. Saya memahami kata-kata saya melukai masyarakat, terutama mereka yang masih berjuang untuk menghidupi keluarga. Atas itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya,” ujar Sara.
    Lantas, apa pernyataan yang membuat Sara memutuskan mundur sebagai wakil rakyat.
    Dalam unggahan yang sama, Sara menjelaskan bahwa pernyataan itu ada pada video Antara TV Indonesia yang diunggah di YouTube pada 28 Februari 2025, berjudul “Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif”.
    Video itu berdurasi 42 menit. Namun, menurut Sara, video itu dipotong pada menit ke-25 hingga ke-27. Berikut adalah kalimat yang dimaksud Sara:
    Kita ini dengarnya cuman mohon maaf ini ya, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Genshin Impact, blablabla… Itu semuanya dari luar, dan anak-anak kita jadinya belajar tentang budaya luar.
    Mohon maaf ini, setelah Perang Dunia ke-II, tahu juga ninja, samurai… Lah, kita ini enggak kalah dengan segala macam, sebelum yang namanya ada ninja, bahkan di Indonesia itu ada yang namanya ninja perempuan gitu loh. Kita itu punya telik sandi dulu, gitu loh. The intelligence dan itu perempuan, itu ada dari sejarah kita, you know.
    Jadi, dan itu semuanya ada dari game developer Indonesia itu banyak. Kita harus mulai melihat sektor ini berbeda ya.
    Saya salah satu yang enggak setuju kalau misalkan dibilang, “Oh seharusnya pemerintah harus bisa mempertahankan sektor-sektor tersebut.”
    Saya mohon izin, mohon maaf, karena saya dari generasi milenial yang pandangannya sedikit berbeda, karena dengan kemajuan teknologi yang ada di dunia saat ini, jangan kita bersandar kepada sektor-sektor yang sebenarnya sudah melalui masa-masa otomasi.
    Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah enterpreneur. Daripada ngomel enggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu. Kalau misalkan lu bisa masak, bikinlah bisnis kuliner. Lu bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen. Lu bisa bikin apapun itu, ngedit video, jadilah editor. Lu Bahasa Indonesia-nya, bahasa Inggris-nya bagus, jadilah copywriter.
    Ini banyak sekali sektor-sektor lain yang sebenarnya lu bisa kerjain. Jangan bersandar kepada sektor-sektor padat karya. Walaupun, dengan catatan, sebenarnya banyak yang nanti akan secara industri itu besar, agroindustri pasti akan tetap besar dan diprediksi akan meningkat karena food security kita, ketahanan pangan kita salah satu fokus utamanya Presiden
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Gorontalo siap kembangkan IKM pertanian ramah lingkungan

    Pemkab Gorontalo siap kembangkan IKM pertanian ramah lingkungan

    Kabupaten Gorontalo (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap mengembangkan sentra industri kecil dan menengah (IKM) berbasis pertanian yang ramah lingkungan.

    “Kami ingin setiap desa punya sektor unggulan yang dikelola masyarakatnya sendiri. Bulila sudah memulainya dengan baik,” ucap Bupati Gorontalo Sofyan Puhi seusai berkunjung ke sentra IKM pengolahan pupuk organik bersama Anggota DPR Rachmat Gobel di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kamis.

    Kunjungan tersebut, kata dia, merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengembangan industri kecil berbasis pertanian ramah lingkungan.

    Sofyan menyampaikan apresiasi atas dukungan Rachmat dalam memperkuat peran IKM daerah.

    Ia menilai motivasi yang diberikan menjadi semangat baru bagi pelaku usaha kecil di Gorontalo.

    “Pak Rachmat memberi motivasi besar bagi para pelaku IKM. Kehadiran beliau memperkuat optimisme kami untuk terus mendorong Bulila sebagai pusat pengolahan pupuk organik yang mandiri dan berdaya saing,” kata Sofyan.

    Menurut Bupati, pengembangan IKM di Bulila sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam membangun ekonomi berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan.

    Pemerintah daerah juga akan terus memperluas dukungan bagi kelompok usaha produktif di sektor pertanian.

    Pada kunjungan tersebut, Bupati meninjau proses produksi pupuk organik cair dan kompos yang dikelola kelompok IKM setempat.

    Produk tersebut kini menjadi penopang penting bagi petani lokal dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Kemenhub optimalkan bandara di daerah potensial

    Anggota DPR minta Kemenhub optimalkan bandara di daerah potensial

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan mengoptimalkan operasional bandara di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Semoga hal ini, dapat menjadi perhatian serius agar keberadaan bandara tidak sekadar simbol, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Danang di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, bandara di daerah potensial yang perlu dioptimalkan, di antaranya Bandara Dewandaru di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan keberadaan kedua bandara tersebut sangat strategis dalam menunjang konektivitas antarwilayah, terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

    Danang menjelaskan Karimunjawa, yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah, membutuhkan dukungan akses transportasi udara agar lebih mudah dijangkau wisatawan.

    “Bandara Dewandaru di Karimunjawa harus dioptimalkan karena memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata nasional. Begitu juga Bandara Ngloram di Blora, yang bisa membuka akses ekonomi baru di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” katanya.

    Dia menyatakan pentingnya keberlanjutan layanan penerbangan di kedua bandara tersebut.

    Untuk itu, Danang meminta Kemenhub bersama maskapai penerbangan dan sejumlah pemangku kepentingan terkait perlu menjalin kerja sama untuk memastikan jadwal penerbangan tetap tersedia secara rutin.

    Dia pun berharap rute penerbangan menuju Karimunjawa tidak hanya dari Semarang, tetapi terdapat rute penerbangan lain, seperti dari Jakarta atau Bali menuju Karimunjawa.

    Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah setempat untuk aktif mendukung pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, transportasi darat, serta promosi wisata terpadu.

    Danang berharap dengan beroperasinya kembali Bandara Dewandaru dan Ngloram secara optimal, perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia.

    “Transportasi udara adalah kunci pemerataan pembangunan. Dengan konektivitas yang baik, potensi daerah akan lebih cepat berkembang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta grup InJourney saling terpadu wujudkan pariwisata kesehatan

    DPR minta grup InJourney saling terpadu wujudkan pariwisata kesehatan

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta grup InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) saling terpadu antar-anak perusahaan dalam mewujudkan pariwisata kesehatan.

    Ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Denpasar, Kamis.

    “Ini kan satu grup holdings yang membuat program ini itu, saya ingin ada program terpadu yang dimiliki InJourney agar tidak banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri sekaligus bisa menumbuhkan jumlah wisatawan Bali,” ucapnya.

    Evita yang juga wakil ketua komisi itu melihat hingga saat ini belum ada keterpaduan semuanya, misalnya kaitan antara PT. Angka Pura Indonesia atau InJourney Airport dengan PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality dalam membawa wisatawan calon pengguna Bali International Hospital dari bandara ke KEK Kesehatan Sanur.

    Berdasarkan pengalamannya, semestinya InJourney memberikan fasilitas optimal bagi pengguna layanan, mulai dari kendaraan antar-jemput pasien menuju rumah sakit, hingga pemanduan bagi pasien selama atau pasca-pengobatan ke hotel.

    Dengan pelayanan terintegrasi tersebut, DPR RI meyakini Bali International Hospital akan optimal, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN itu bisa membantu Bali dalam mengubah stigma pariwisata berlebih menjadi pariwisata khusus.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay turut menegaskan agar peran perusahaan InJourney berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Kami mengawasi pelayanan mereka dalam bidang pariwisata dan pelayanan kesehatan, dibenak kami bagaimana agar organisasi yang baru lahir ini harus berdampak luas bagi kepentingan bangsa terutama masyarakat sekitar dan agar bisa ditingkatkan lagi, jangan sampai kehadiran lembaga ini tidak berdampak bagi masyarakat kami ini berat tugasnya,” ujarnya.

    Melihat potensi pariwisata kesehatan di KEK Kesehatan Sanur, Saleh Partaonan bahkan mendorong Kementerian Pariwisata membuat tugas khusus dalam mengembangkan pariwisata medis.

    “Orang Indonesia selalu kalau sakit berobatnya tidak di Jakarta atau Surabaya atau Makassar, tapi ke Singapura, saya tidak tahu kenapa orang lebih akrab dengan Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, dan Jepang, tapi sekarang di Indonesia sudah hadir ini jadi agar uang kita daripada ke luar negeri agar tetap di Indonesia ini,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029, sehingga statusnya tidak nonaktif.

    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di Jakarta, Kamis.

    Adapun keputusan itu dilakukan guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keterangan terkait keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati.

    Dia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah MKD DPR RI melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD. Selain itu, dia mengatakan MKD DPR RI juga memutuskan hal itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

    Menurut dia, MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.

    Sebelumnya pada Rabu (10/9), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Kemudian Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI pun menonaktifkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu setelah menyatakan mengundurkan diri.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan melegalisasi sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi masyarakat di daerah penghasil minyak bumi.

    Anggota Komisi XII DPR, Cek Endra meminta pemerintah bisa memastikan legalisasi sumur rakyat itu benar-benar membawa dampak positif ke masyarakat.

    “Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” kata Cek Endra, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, pelibatan sumur rakyat menjadi mandat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Cek Endra menilai, aturan ini memberikan harapan bagi masyarakat penghasil minyak.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” tutur dia.

    Menurut dia, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. “Kita sudah lihat contohnya di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro. Ketika pemerintah hadir dengan regulasi yang jelas, praktik ilegal menurun dan produktivitas meningkat,” tambahnya.

    Masalah Panjang Sumur Minyak Rakyat

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai sumur minyak rakyat telah menjadi masalah sejak lama. Bahkan, masalah sumur rakyat itu tak pernah selesai sejak masa pasca kemerdekaan.

    Dia pun mengisahkan pernah membawa masalah sumur rakyat ini ke tingkat rapat terbatas (ratas) semasa mejabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu enggak pernah selesai-selesai. Saya sejak jadi Menteri Investasi di bawa ke ratas 3 kali. Sejak zaman pasca kemerdekaan juga sumur masyarakat ini sudah ada tapi enggak clear-clear,” tuturn Bahlil dalam Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

  • Pakar Bongkar Strategi Prabowo ‘Mainkan’ China dan AS Sekaligus, Ternyata Ini Rahasianya!

    Pakar Bongkar Strategi Prabowo ‘Mainkan’ China dan AS Sekaligus, Ternyata Ini Rahasianya!

    GELORA.CO – Sejumlah pakar menilai Presiden Prabowo berhasil menerapkan prinsip politik bebas aktif Indonesia secara efektif dalam menghadapi tatanan dunia baru yang tidak pasti. Penilaian ini mengemuka dalam diskusi “Deep Talk Indonesia” yang merefleksikan satu tahun Asta Cita Presiden Prabowo di bidang diplomasi dan pertahanan.

    Diskusi bertajuk “Sketsa Diplomasi & Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru” ini digelar di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/10/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bekerja sama dengan UIN Jakarta dan Lembaga Kajian Strategis PB IKA PMII.

    Penulis buku “Asta Cita Presiden Prabowo”, Ngasiman Djoyonegoro (Simon), menyoroti langkah terukur Presiden Prabowo sejak terpilih. Ia mencontohkan kemampuan Presiden melakukan lawatan ke China dan Amerika Serikat dalam satu rangkaian, serta bergabung dengan BRICS+ sekaligus diterima oleh G7.

    “Padahal kedua belah pihak tersebut sedang berseteru. Presiden berhasil memainkan peran signifikan dan membuat nyata prinsip politik bebas aktif Indonesia,” kata Simon.

    Pakar intelijen dan pertahanan nasional, Stepi Anriani, menilai ketidakpastian global saat ini justru memberikan momentum bagi implementasi politik bebas aktif.

    “Presiden Prabowo sedang menunjukkan bagaimana politik bebas aktif dimainkan. Di satu sektor bisa tidak sepakat, tapi di sektor lain kerjasama dengan baik. Misalnya dengan China, Indonesia berseteru di Laut China Selatan, tetapi akur dalam kerjasama ekonomi,” kata Stepi.

    Pandangan ini didukung pakar diplomasi dari President University, Abdul Wahid Maktub. Menurutnya, tatanan dunia lama sudah tidak relevan dan banyak negara, termasuk Israel dan Amerika, melakukan kesalahan kalkulasi geopolitik.

    “Tatanan dunia telah berubah, realitas telah berubah, tatanan dunia yang lama sudah tidak relevan lagi untuk diperbincangkan,” ujar Abdul Wahid.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, mengkritisi perlunya keseimbangan antara hard power, soft power, dan smart power. Menurutnya, Indonesia telah membangun hard power (alutsista) dan memiliki soft power (diplomasi Prabowo), namun smart power belum dikembangkan secara sistematis.

    “Saat ini kita belum melakukannya (smart power) secara terukur dan sistematis. Tanpa tiga hal ini, kita sulit untuk menjadi negara disegani,” kata Hasan.

    Dari sisi militer, Staf Ahli KASAL Bidang Keamanan Laut, Dwi Sulaksono, menegaskan bahwa militer terus diperkuat untuk melindungi negara, termasuk melalui pembaruan persenjataan.

    “Kalau kita mau membangun perdamaian, kita harus siap perang. Inilah yang sedang dipersiapkan,” kata Dwi Laksono.

    Sekretaris Umum ISNU, Wardi Taufiq, menambahkan bahwa diskusi pakar ini penting digelar untuk melawan disinformasi di media sosial. “Di tengah matinya kepakaran, sulit membedakan antara pengetahuan dan opini. Kita berkewajiban membangun kepakaran tersebut,” ujarnya.