Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba’asyir, Bahas Isu Kebangsaan

    Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba’asyir, Bahas Isu Kebangsaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Dasco menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir berserta beberapa tokoh lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Momen sikaturahmi itu diunggah Dasco dalam akun Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Dasco dan Abu Bakar duduk saling berhadapan. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya DPR RI menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama, dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Menerima dan bersilaturahmi dengan Tokoh Ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya, di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta,” tulis akun @sufmi_dasco dikutip pada Kamis, 30 Oktober 2025.

    Turut hadir mendampingi Dasco dalam pertemuan itu, yakni Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

    Pada postingan itu juga dijelaskan jika Dasco dan Abu Bakar Ba’asyir saling bertukar pandangan mengenai isu kebangsaan mulai dari kemaslahatan umat hingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    “Dalam pertemuan banyak hal yang dibicarakan di antaranya terkait kemaslahatan umat serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis akun Dasco. [hen/ian]

  • Silaturahmi ke Syarikat Islam, Mardiono Didukung Hamdan Zoelva untuk Besarkan PPP di Pemilu 2029

    Silaturahmi ke Syarikat Islam, Mardiono Didukung Hamdan Zoelva untuk Besarkan PPP di Pemilu 2029

    Silaturahmi ke Syarikat Islam, Mardiono Didukung Hamdan Zoelva untuk Besarkan PPP di Pemilu 2029
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Prof. Dr. Hamdan Zoelva menegaskan komitmen SI untuk ikut mendorong kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini tengah berjuang kembali lolos parlemen di Pemilu 2029.
    Hal tersebut dikatakan Hamdan Zoelva saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono beserta jajaran pengurus DPP PPP di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) SI, Jakarta Kamis (30/10/2025).
    “PPP adalah partainya umat dan Syarikat Islam merupakan salah satu pendiri partai ini. Tentu kami merasa memiliki tanggung jawab moral dan historis agar PPP tidak hanya bertahan, tapi juga bisa besar kembali seperti masa-masa lalu,” ujar Hamdan Zoelva, usai pertemuan.
    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan sarat makna sejarah, membahas langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali kejayaan PPP sebagai partai Islam.
    Mantan Ketua MK 2013-2015 ini juga menegaskan bahwa posisi Syarikat Islam ini memiliki kedekatan historis dengan PPP dibandingkan partai lain, sehingga memberikan makna khusus.
    “Tentu sebagai induk yang mendirikan PPP merasa penting untuk melihat PPP tumbuh dan besar kembali. Kalaupun sekarang tidak ada kursi di DPR RI, harapan kami di 2029 bisa kembali dengan suara yang lebih besar,” ucap Hamdan.
    Sementara itu, Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus laporan hasil Muktamar PPP yang baru saja selesai digelar pada September lalu.
    “Syarikat Islam adalah salah satu dari empat organisasi pendiri PPP. Karena itu, kami datang untuk bersilaturahmi, melaporkan hasil muktamar, dan meminta pandangan serta bimbingan dari Syarikat Islam,” jelas Mardiono.
    Ia pun menyampaikan harapan agar Hamdan Zoelva dapat memberikan masukan bagi arah kepengurusan baru PPP, bahkan membuka peluang untuk ikut bergabung dalam struktur partai.
    “Alhamdulillah beliau sangat memberikan perhatian terhadap dinamika yang terjadi di PPP. Kami berharap Pak Hamdan Zoelva berkenan memberikan pandangan dan mungkin bergabung bersama kami dalam upaya membesarkan kembali PPP,” ujarnya.
    Pertemuan ini menjadi sinyal kuat adanya upaya konsolidasi dan rekonsolidasi kekuatan Islam politik menjelang Pemilu 2029. Dengan dukungan moral dari organisasi pendiri seperti Syarikat Islam, PPP diharapkan mampu bangkit kembali menjadi salah satu kekuatan utama politik umat di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    Denpasar, Bali (ANTARA) –

    Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) mengoptimalkan sinergi bersama kementerian dan lembaga serta mitra terkait agar harga jasa dan layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, menjadi lebih kompetitif.

    “Kolaborasi secara gotong royong karena ini tidak bisa dilakukan satu pihak tapi berbagai kementerian, lembaga maupun institusi BUMN, Danantara, sektor swasta,” kata Direktur Utama InJourney Maya Watono di sela pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis.

    Menurut dia, menentukan harga jasa dan layanan di KEK Sanur perlu melibatkan berbagai pihak, karena menyangkut konektivitas mulai dari harga tiket pesawat, darat dan laut, hingga mempertimbangkan aspek lain.

    Dalam pemaparannya, Maya menjelaskan pihaknya memetakan terkait harga jasa dan layanan kesehatan agar lebih kompetitif dengan negara lain misalnya dengan Malaysia, hingga Korea Selatan.

    Tujuannya, lanjut dia, untuk mengalihkan warga negara Indonesia yang selama ini berobat atau mengakses layanan kesehatan tertentu ke luar negeri, menjadi ke Bali yakni di Bali International Hospital (BIH) atau klinik kesehatan lain yang ada di KEK Sanur.

    Ia memperkirakan per tahun ada sekitar dua juta WNI yang terbang ke luar negeri untuk berobat dengan potensi devisa melayang ke luar negeri mencapai sekitar Rp150 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk mendorong investasi di KEK.

    Berdasarkan data Dewan Nasional KEK, pemerintah memberikan beragam fasilitas dan kemudahan di antaranya tax holiday selama 10-20 tahun kepada investor yang melakukan penanaman modal dengan nilai minimal tertentu pada kegiatan utama di KEK dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.

    Kemudian, ada keuntungan khusus untuk impor barang, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan pajak daerah dan atau retribusi daerah 50-100 persen.

    Sebagai gambaran KEK Sanur berada di Denpasar, Bali, dengan luas 41,26 hektare, dengan BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur pada 8 November 2022.

    Sementara itu, Direktur Utama HIN Christine Hutabarat dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian investasi kumulatif hingga triwulan III 2025 di KEK Sanur mencapai Rp4,94 triliun dengan menyerap 4.947 tenaga kerja.

    Adapun realisasi investasi per triwulan III 2025 mencapai Rp714 miliar atau 41,27 persen dari target Rp1,73 triliun dan realisasi tenaga kerja sebanyak 1.780 atau 140 persen dari target 1.270 orang.

    Adapun fasilitas yang sudah beroperasi yakni Bali International Hospital dengan layanan unggulan jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang.

    Kemudian, Bali Beach Hotel, gedung konvensi, taman, serta secara bertahap klinik terapi sel dari Jerman.

    Sedangkan, dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga antipenuaan dini yang berasal dari klinik operasi plastik dari Korea Selatan, Brasil, dan Singapura.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku telah melakukan lobi ke sejumlah pejabat pemerintah dan DPR, terkait kenaikan upah minimum tahun 2026. Ia menyebut telah menyampaikan langsung aspirasi buruh kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Saya sudah melakukan lobi-lobi dengan Mensesneg, Mas Pras dan Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR. Mewakili kawan-kawan KSPI,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Iqbal, KSPI menolak apabila kenaikan upah minimum 2026 ditetapkan di bawah 6,5%. Angka tersebut, kata dia, menjadi dasar permintaan buruh kepada pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    “Kalau sampai turun dari 6,5%, kami menolak. Jadi based on kenaikan upah itu, 6,5% ke atas. Karena kami percaya bapak presiden Prabowo Subianto menginginkan daya beli masyarakat itu naik,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, arah kebijakan ekonomi Prabowo dinilai berpihak pada peningkatan daya beli rakyat. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga program perumahan dinilai bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.

    “Presiden Prabowo menginginkan intinya purchasing power itu naik, orang nggak nganggur. Karena kalau orang nganggur, pasti purchasing power itu turun. Nah sekarang di sektor riil, massa yang punya purchasing power tertinggi, upahnya mau direndahin. Kalau upah rendah, ya kembali lagi. Siapa yang beli barang?” tegasnya.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Ia menambahkan, jika konsumsi turun maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat.

    “Kalau konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, angka kemiskinan naik, angka pengangguran naik,” lanjutnya.

    Lebih jauh, IqbaI menjelaskan bahwa KSPI saat ini meminta kenaikan upah 8,5%, sedikit lebih tinggi dari patokan pemerintah sebelumnya yang berada di angka 6,5 persen. Menurutnya, permintaan tersebut sudah sesuai dengan hasil perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan KSPI 8,5%. Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar, inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemunya 7,77%. Itulah yang saya sampaikan. Lobi-lobi ya, sekarang ini sedang melobi,” ucap dia.

    Ia juga menyinggung pentingnya menjaga rasio upah antara level pekerja, manajer, dan direksi agar tetap seimbang. Iqbal menilai ketimpangan saat ini semakin besar karena pejabat publik pun mendapatkan kenaikan tunjangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan buruh.

    “Teman-teman lihat DPR kemarin reses berapa naikin dia uang reses? Ratusan juta kan? Terus, kita semua berjuang bareng-bareng, kemarin tunjangan rumah DPR sampai Rp50 juta, dia naikin upah kita Rp50 ribu, Rp75 ribu. Kita setuju mereka naikin tinggi, ya kita juga tinggi dong. Apa maksudnya? Rasio upah,” ujar Iqbal.

    Menurutnya, di berbagai negara, rasio upah antara operator, manajer, dan direksi dijaga agar tidak melebar terlalu jauh.

    Iqbal menyebut, usulan kenaikan upah minimum versi serikat buruh dan KSPI telah disampaikan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan kini masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

    “Kepada Mensesneg, kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco, saya menyampaikan itu. Dan beliau belum bisa memutuskan. Harus menyampaikan kepada Presiden duku,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Tetap jadi Anggota DPR dan Tidak Nonaktif

    MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Tetap jadi Anggota DPR dan Tidak Nonaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap merupakan Anggota DPR periode 2024-2029, sehingga statusnya tidak nonaktif.

    Adapun keputusan itu dilakukan guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keterangan terkait keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati.

    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam dilansir dari Antara, Kamis (30/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah MKD DPR RI melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD. Selain itu, dia mengatakan MKD DPR RI juga memutuskan hal itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

    Menurut dia, MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.

    Sebelumnya pada Rabu (10/9), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Kemudian Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI pun menonaktifkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu setelah menyatakan mengundurkan diri.

     

     

  • Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tidak hanya membangun di Bali.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Denpasar, Kamis, mengatakan semestinya dilakukan pemerataan sehingga “kue pariwisata” tidak hanya dinikmati Bali.

    “InJourney ini punya tugas sangat penting dalam konteks aksesibilitas dan konektivitas, misal wisatawan mancanegara mau datang ke Gili Trawangan pasti selalu lewat Bali kemudian naik boat dan padatnya ya ke Bali,” kata dia.

    Oleh karena itu, menurut dia semestinya InJourney membangun akses ke daerah tujuan wisata potensial lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan penerbangan langsung ke Bali.

    DPR RI juga meyakini penumpukan wisatawan ke Bali yang menyebabkan tingginya biaya penerbangan domestik.

    “Ini agar devisa menyebar, pemerataan, kemudian ke Danau Toba yang katanya Bandara Silangit internasional tapi konektivitas ke Bali saja tidak ada, konektivitas sesama destinasi harusnya diatur bahkan konektivitas ke negara-negara lain, harus diatur InJourney maka wisman bisa difasilitasi dari sisi aksesibilitas dan konektivitas,” ujar Lamhot Sinaga.

    Lebih jauh, Komisi VII DPR RI kompak menyatakan bahwa InJourney tak boleh cukup berbangga dengan segala kesuksesannya di Bali, sebab Bali memang banyak dikunjungi wisatawan sehingga tak aneh jika okupansi hotel di bawah PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selalu penuh.

    Berbeda hal jika InJourney Hospitality berani membangun di Kaldera Toba yang sejak lama didorong pembangunannya oleh pemerintah, namun tak satupun berhasil menarik swasta berinvestasi.

    “Maka saya beri tantangan Direktur InJourney Hospitality besok ketika berhubungan dengan Danantara usulkan ini (pembangunan di Kaldera Toba) karena ini bisa jadi pemantik masuknya investasi swasta,” kata Lamhot Sinaga.

    Dari catatan dewan, saat ini sejumlah hotel berbintang lima yang berencana masuk ke sana tak berani, sehingga diyakini jika InJourney lebih dulu mengawali, investasi oleh swasta dapat terealisasi.

    “Sama halnya dengan InJourney Airport, pengembangan Bandara Silangit karena itu gerbang wisata Danau Toba, saya minta InJourney komunikasi dengan Danantara, ya syukur-syukur ada penerbangan langsung dari Bali ke Danau Toba,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD Setuju Lanjutkan Perkara 5 Anggota DPR Nonaktif, dari Sahroni hingga Uya Kuya

    MKD Setuju Lanjutkan Perkara 5 Anggota DPR Nonaktif, dari Sahroni hingga Uya Kuya

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan perkara lima anggota DPR RI nonaktif disetujui untuk ditindaklanjuti karena telah memenuhi ketentuan tata beracara MKD.

    Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan lima anggota DPR RI nonaktif yang berperkara itu, yakni Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya.

    “Menyetujui penanganan lanjutan terhadap beberapa Anggota DPR RI berstatus nonaktif,” kata Dek Gam dilansir dari Antara, Kamis (30/10/2025).

    Dia menyampaikan keputusan itu diambil dalam rapat Internal pada Rabu (29/10) yang berlangsung tertutup dan dihadiri empat dari lima unsur pimpinan, delapan anggota MKD, serta Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD.

    Rapat itu membahas perkembangan perkara pengaduan yang masuk ke MKD DPR RI tersebut serta surat-surat resmi dari pihak terkait yang memerlukan tindak lanjut.

    Dia pun memastikan MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu adalah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya (ketiganya anggota).

  • BPH Migas pastikan stok BBM di Papua aman saat Natal dan Tahun Baru

    BPH Migas pastikan stok BBM di Papua aman saat Natal dan Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua dalam kondisi aman saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pasokan BBM di wilayah Papua dan Maluku berada dalam kondisi aman.

    “Kami sudah melakukan evaluasi di waktu yang berjalan dan kami mendapatkan laporan dari PT Pertamina Patra Niaga Region Papua Maluku bahwa kita siap untuk mendukung penyediaan dan pendistribusian BBM sampai dengan selesainya kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar dia saat kunjungan kerja reses Komisi XII DPR di Jayapura, Papua, Selasa (28/10).

    Menurut Basuki Trikora Putra, yang akrab disapa Tiko, bersama Komisi XII DPR dan badan usaha penugasan, BPH Migas berkomitmen menjaga kelancaran distribusi BBM agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang.

    Lebih lanjut ia mengatakan operasional posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) juga akan berjalan secara penuh selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Tiko pun menekankan walaupun pembentukan posko merupakan agenda rutin, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh disepelekan.

    “Konsistensi dan tanggung jawab merupakan kunci suksesnya menjalankan agenda tahunan ini,” ujar dia.

    Ketua Tim Kunjungan Kerja, yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menegaskan pentingnya mitigasi pasokan energi untuk wilayah timur Indonesia.

    “Kunjungan ini mengkhususkan untuk memitigasi saudara-saudara kita yang berada di Papua dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, khususnya ketersediaan BBM, gas, dan listrik,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky mengatakan telah memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan baik, termasuk penerapan digitalisasi melalui QR code.

    Kegiatan itu juga dihadiri Anggota Komisi XII DPR yakni Jamaludin Malik, Ramson Siagian, Iyeth Bustami, Jalal Abdul Nasir, Totok Daryanto, dan Nurwayah, serta Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief.

    Kunjungan lapangan

    Pada Rabu (29/10), BPH Migas melaksanakan kegiatan pengawasan langsung ke sejumlah lokasi di Jayapura, di antaranya Integrated Terminal (IT) Jayapura, SPBU di Kotaraja, dan SPBU nelayan (SPBUN) di Hamadi.

    Berdasarkan hasil pemantauan, Eman menerangkan kesiapan pasokan BBM di Papua dalam kondisi lancar.

    “Saat ini, tim Pertamina Patra Niaga area Papua Maluku telah menyiapkan untuk kesiagaan Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Alhamdulillah, semua sudah siap,” ujar dia.

    Ia juga mendorong percepatan penerapan digitalisasi surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi bagi nelayan.

    Secara umum, Eman menilai penyaluran BBM di wilayah Papua dan Maluku berjalan tanpa hambatan.

    “Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh rekan-rekan di IT Jayapura dan Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku ini, dapat berlangsung dengan baik, sehingga masyarakat juga mendapatkan BBM dengan mudah,” katanya, mengharapkan.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Haji 2026, Kemenhaj Didorong Evaluasi Penyelenggaraan pada 2025

    Haji 2026, Kemenhaj Didorong Evaluasi Penyelenggaraan pada 2025

    Haji 2026, Kemenhaj Didorong Evaluasi Penyelenggaraan pada 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadikan penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji 2026.
    Pasalnya, ibadah haji 2026 menjadi kali pertama Kemenhaj menjadi penyelenggara. Sebelumnya, mereka berstatus Badan Penyelenggara (BP) Haji yang mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
    “Kita berharap pengalaman BP Haji tahun lalu dalam mendampingi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama dapat benar-benar dimaksimalkan. Pengalaman yang baik dari Kementerian Agama agar dilanjutkan, sedangkan yang kurang baik harus dipastikan tidak terulang kembali di era penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar HNW dalam rapat kerja dengan Kemenhaj, Rabu (29/10/2025).
    “Dengan demikian, jemaah haji Indonesia semakin aman dan nyaman, memperoleh kemabruran,” sambungnya.
    HNW yang membacakan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan, kualitas penyelenggaraan haji tetap harus ditingkatkan.
    Meskipun ada penurunan biaya haji dibandingkan tahun sebelumnya, jemaah haji asal Indonesia tetap harus mendapatkan pelayanan maksimal.
    “Sekalipun biaya haji bisa diturunkan, pelayanan haji dan penyelenggaraan haji sejak di Indonesia, di Arab Saudi, hingga kembali lagi ke Indonesia, tidak boleh turun, bahkan harus semakin baik dan meningkat,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
    Kendati demikian, ia tetap memberikan catatan soal pembahasan biaya haji tahun-tahun berikutnya yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.
    Tujuannya agar pembahasan biaya haji pada masa mendatang sesuai dengan harapan para calon jemaah dan Prabowo.
    “Untuk tahun depan, pembahasan soal biaya haji ini harus kita mulai lebih awal, sehingga hal-hal yang sudah sejak lama menjadi evaluasi terkait potensi penurunan biaya haji bisa diimplementasikan dan mengurangi beban biaya calon jemaah tanpa membebani keuangan haji yang dikelola oleh BPKH,” ujar HNW.
    “Dengan demikian, biaya yang ditanggung jemaah bisa lebih efisien dan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo,” sambungnya.
    Sebagai informasi, rapat antara Komisi VIII dengan Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan BPIH 2026 sebesar Rp 87.409.365,45. Sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung oleh calon jemaah sebesar Rp 54.193.806,58.
    Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari total kuota sebanyak 221.000 itu, kuota haji reguler mendapatkan jatah sebanyak 203.320.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco terima kunjungan Abu Bakar Ba’asyir bahas isu kebangsaan

    Dasco terima kunjungan Abu Bakar Ba’asyir bahas isu kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir bersama beberapa tokoh lainnya membahas seputar isu kebangsaan yang berkembang, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Momen silaturahmi itu diunggah Dasco dalam akun Instagram resminya. Dalam unggahan itu, Dasco dan Abu Bakar duduk saling berhadapan sambil berbincang.

    “Menerima dan bersilaturahmi dengan Tokoh Ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya, di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta,” tulis akun @sufmi_dasco.

    Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa isu kebangsaan yang dibahas mulai dari soal kemaslahatan umat hingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    Dia mengatakan pertemuan itu juga menjadi bagian dari upaya DPR RI menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama, dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Dalam pertemuan itu, turut hadir juga sejumlah Anggota DPR RI yakni Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.