Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    GELORA.CO – SOSOK Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dalam karier militernya pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus periode 2026-2011. Dia sempat mendapat penentangan saat memutuskan mualaf masuk agama Islam.

    Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus lahir pada 27 Juli 1957 di Manado, Sulawesi Utara. Dia diketahui berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Lodewijk kemudian memutuskan menjadi mualaf.

    Dirangkum dari berbagai sumber, kisah awal mula Lodewijk masuk Islam pernah diungkapkannya saat Peresmian Rumah Pemenangan Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI H Lodewijk Freidrich Paulus di Jalan KH Mas Mansyur, Bandar Lampung pada Januari 2019 silam.

    Lodewijk yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar menjawab beragam pertanyaan, termasuk soal perpindahan agama menjadi seorang muslim. Dari situ, diketahui bahwa keputusannya masuk Islam muncul saat dirinya berpangkat mayor.

    “Saya menjadi mualaf (masuk Islam) ketika (berpangkat) Mayor,” ucap Lodewijk, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Dorongan Lodewijk untuk memeluk Islam bermula dari kedekatannya dengan seorang gadis muslim yang saat itu ditaksirnya. Ia adalah Meria Agustina yang kini telah menjadi pendamping hidup di sisi Lodewijk.

    Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan saat Peristiwa Malari

    Sebelum resmi menikah, hubungannya dengan Meria terbilang cukup rumit karena perbedaan agama. Namun, Lodewijk kemudian memberanikan diri untuk menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya.

    Saat keinginan Lodewijk itu disampaikan, tak sedikit dari mereka yang terang-terangan menolak. Bahkan, ada yang menyebutnya akan masuk neraka jika memeluk Islam.

    “Saya (kalau memeluk Islam) dikatakan akan masuk neraka,” kata Lodewijk.

    Selain itu, ada juga yang memperingatkan bahwa karier militernya bisa terhambat jika benar-benar masuk Islam. Hal ini lantaran atasannya saat itu adalah non-Muslim.

    Beragam ancaman dan tantangan itu tak menyurutkan niat Lodewijk untuk menjadi seorang Muslim. Pada akhirnya, ia mantap masuk Islam sekitar dua tahun sebelum menikah.

    Berbanding terbalik dengan ancaman yang dulu pernah dihadapi, Lodewijk setelah menjadi Muslim mengaku bersyukur karena memperoleh banyak nikmat dan kemudahan, termasuk soal kariernya di militer.

    Ia mencontohkan, dari beberapa rekan seangkatannya di militer jebolan Akmil 1981, Lodewijk di antaranya yang paling awal meraih pangkat Kolonel.

    Tak hanya itu, karier militer Lodewijk juga terbilang cemerlang seiring waktu. Kiprahnya sebagai tentara terus menanjak dengan berbagai kepercayaan menduduki posisi strategis.

    Beberapa di antaranya seperti Dansat-81 Kopassus (2001-2003), Danjen Kopassus (2009-2011) hingga Pangdam I/Bukit Barisan (2011-2013). Kemudian, ia menjadi Komandan Kodiklat AD (2013-2015), jabatan yang mengantarkannya meraih pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

    Pensiun dari militer, Lodewijk memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2016. Ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I pada Pemilu 2019.

    Pada 30 September 2021, Lodewijk dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Sejak Oktober 2024 lalu, ia juga dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

    Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung. 

    “Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini,” kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

    “Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

    Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025 melalui API.

     

  • Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati

    Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati

    Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Hukum mengungkapkan setidaknya ada 500 orang narapidana di Indonesia yang menunggu eksekusi hukuman mati.
    Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra mengatakan para napi tersebut masih menunggu eksekusi pidana mati lantaran belum adanya aturan kejelasan waktu pelaksanaan hukuman mati.
    “Bisa dibayangkan orang terpidana mati yang tidak ada waktu kapan (eksekusinya) ya, ini penantian yang luar biasa dan menjadi suatu masalah besar,” ucap Dhahana dalam Webinar Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Jakarta, Jumat (31/10/2025), melansir
    Antara
    .
    Maka dari itu, kata dia, pemerintah saat ini sedang memproses RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang dalam waktu dekat akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.
    Dalam RUU tersebut, Dhahana menyampaikan, diatur bahwa pelaksanaan pidana mati tidak lebih dari 30 hari sejak penetapan pelaksanaan putusan.
    Adapun eksekusi akan akan dilaksanakan di tempat tertutup dan terbatas, serta diutamakan di daerah tempat terpidana mati menjalani pembinaan.
    Saat pelaksanaan putusan hukuman mati, pemberitahuan disampaikan kepada terpidana mati dan keluarga, presiden, advokat, Mahkamah Agung, menteri luar negeri, menteri hukum, menteri imigrasi dan pemasyarakatan, kepolisian, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Pemberitahuan itu disertai informasi upaya hukum, hasil pemeriksaan dan penilaian terpidana mati, dan keputusan penolakan permohonan grasi.
    Ia menuturkan presiden dapat memberikan pertimbangan pelaksanaan pidana mati dan harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    “Apabila dalam 90 hari sejak keputusan pelaksanaan pidana mati diterima oleh presiden telah lewat dan presiden tidak menetapkan keputusan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, usulan perubahan pidana mati dianggap dikabulkan secara hukum,” jelasnya.
    Dengan demikian, tambah Dhahana, RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati akan memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan hukuman mati.
    Meski begitu, Dhahana menekankan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, pidana mati ke depannya akan menjadi upaya terakhir dalam pemberian hukuman oleh pengadilan.
    Dalam KUHP Nasional, diatur bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok yang diberikan kepada narapidana, melainkan pidana alternatif yang disepadankan dengan hukuman penjara seumur hidup maupun 20 tahun.
    “Inilah politik hukum, sejatinya pidana mati itu kita terapkan asas
    ultimum remedium
    . Bahkan ada kecenderungan tidak dilaksanakan,” imbuh Dhahana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bendahara MKGR Jadi Kandidat Sekum Golkar Jember

    Bendahara MKGR Jadi Kandidat Sekum Golkar Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ahmad Sugiono, orang kepercayaan anggota DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi, menjadi kandidat sekretaris umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Nama Sugiono dimunculkan Ketua Pimpinan Kecamatan Golkar Arjasa Asnawi dan Ketua Pimpinan Kecamatan Golkar Kencong Eko Prasetyo. “Dia cocok jadi orang nomor dua di Golkar Jember, mendampingi Haji Karimullah Dahrujiadi,” kata Asnawi, Jumat (31/10/2025).

    Sugiono bukan orang baru di Golkar. Dia sudah berproses sebagai kader selama 15 tahun, dan saat ini menduduki jabatan Bendahara Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jember.

    Asnawi dan Eko semakin yakin dengan kemampuan Sugiono. Apalagi dia didukung Purnamasidi, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jember-Lumajang selama tiga periode. “Dia juga masih muda dan energik,” kata Eko.

    Pengajuan nama Sugiono ini, menurut Eko, disampaikan terbuka dalam sesi pandangan umum saat Musda. “Kami berharap aspirasi PK-PK ditindaklanjuti lewat rapat formatur untuk menyusun kepengurusan Golkar Jember,” katanya. [wir]

  • Geger Penemuan 2 Kerangka Manusia di Bekas Gedung Terbakar Demo Gaji DPR di Kwitang

    Geger Penemuan 2 Kerangka Manusia di Bekas Gedung Terbakar Demo Gaji DPR di Kwitang

    Bisnis.com, JAKARTA — Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen.

    Saat tim mengecek kantor tersebut, lanjut dia, ditemukan dua kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali.

    “Kami terima laporan pada Kamis (30/10) dari tim teknis gedung yang tengah mengecek konstruksi dalam rangka renovasi karena kondisi gedung sudah terbakar habis,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dilansir dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    Dari laporan petugas kantor tersebut, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk dilakukan olah TKP.

    Susatyo menambahkan kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut, kini sudah berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut, termasuk pengambilan sample DNA.

    “Kami saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar yang sudah tidak dikenali,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil olah TKP, kata dia, ditemukan dua kerangka manusia yang tertimbun plafon yang terbakar.

    “Kami masih menunggu hasil dari tim kedokteran forensik RS Polri. Perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Susatyo.

  • MK Kabulkan soal Keterwakilan Perempuan di DPR, Ini Angkanya dalam 5 Periode Terakhir

    MK Kabulkan soal Keterwakilan Perempuan di DPR, Ini Angkanya dalam 5 Periode Terakhir

    MK Kabulkan soal Keterwakilan Perempuan di DPR, Ini Angkanya dalam 5 Periode Terakhir
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    Dalam Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, MK menyatakan agar setiap alat kelengkapan dewan (AKD) mulai dari komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hingga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus memiliki keterwakilan perempuan.
    “Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    Terkait Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Lembaga Legislatif, MK meminta agar setiap komisi di DPR harus punya keterwakilan perempuan yang merata.
    Kemudian dalam amar terakhir, Suhartoyo memberikan penegasan agar setiap pimpinan AKD, baik komisi, MKD, Bamus, Baleg, Banggar, Pansus, BURT, maupun BKSAP, harus memuat 30 persen keterwakilan perempuan.
    “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen),” kata Suhartoyo.
    Lantas, berapa keterwakilan perempuan di DPR dalam lima periode terakhir? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan menindaklanjuti putusan MK yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam setiap AKD dengan cara berkoordinasi dengan semua fraksi parpol di parlemen.
    “Keputusan MK ini akan kami tindak lanjuti, termasuk berdiskusi dengan tiap perwakilan fraksi. Terutama teknis pelaksanaan keputusan MK tersebut di tingkatan komisi,” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (31/10/2025).
    Ia berharap pemenuhan keterwakilan perempuan dapat meningkatkan pada peningkatan kinerja. Puan meyakini akan ada hasil-hasil luar biasa dari para legislator perempuan ketika diberi kesempatan.
    “Tentunya harapan kita bersama bahwa ini nantinya dapat berujung pada peningkatan kinerja DPR yang manfaatnya dapat makin dirasakan oleh rakyat,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-61, Golkar Surabaya Bagikan 1.500 Paket Sembako dan Resmikan Rumah Aspirasi

    HUT ke-61, Golkar Surabaya Bagikan 1.500 Paket Sembako dan Resmikan Rumah Aspirasi

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Kota Surabaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar dengan menggelar kegiatan sosial bertajuk “Golkar Hadir untuk Rakyat”. Acara dipusatkan di kantor DPD Golkar Surabaya dengan membagikan 1.500 paket sembako kepada masyarakat, termasuk komunitas ojek online dan warga sekitar, Jumat (31/10/2025).

    Selain pembagian sembako, Golkar Surabaya juga meresmikan Rumah Aspirasi Golkar, sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan, hingga kebutuhan terkait layanan publik. Rumah Aspirasi ini menjadi kanal komunikasi antara kader Golkar dengan warga di tingkat akar rumput.

    “Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama sahabat ojek online dan warga sekitar,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Akmarawita Kadir.

    Ia menambahkan bahwa Rumah Aspirasi akan menerima setiap aspirasi masyarakat, baik melalui kunjungan langsung maupun hotline khusus yang telah disiapkan. Semua laporan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kebutuhan.

    “Siapa pun boleh datang. Kalau warga ingin menyampaikan aspirasi, kritik, atau kebutuhan, bisa langsung ke Rumah Aspirasi. Ada juga hotline yang bisa dihubungi,” jelasnya.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan bahwa peringatan HUT Golkar tahun ini mengusung pendekatan kerakyatan. “Ketua Umum kami berpesan, ulang tahun Golkar harus dirayakan dengan aksi nyata, bukan hanya seremoni,” ujarnya.

    Pembagian sembako dilakukan serentak oleh struktur Golkar di seluruh Indonesia. Untuk komunitas ojek online, Golkar Surabaya juga memberikan bantuan tambahan berupa uang bensin.

    Selain itu, Adies memperkenalkan Yellow Clinic, klinik kesehatan gratis milik Golkar yang berlokasi di Perumahan Kris Kencana dan buka dua kali dalam sepekan. “Di Yellow Clinic, pemeriksaan dan obat-obatannya gratis. Ini bentuk bakti Golkar untuk warga Surabaya,” tutup Adies. [asg/kun]

  • Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

    Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Periode 2025-2028 secara resmi dilantik di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

    Pelantikan tersebut dipimpin langsung DPD KNPI Provinsi Jawa Timur, dihadiri sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan di Pamekasan, termasuk juga hadir anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, serta beberapa undangan lainnya.

    “Kedepan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan, kami komitmen memberikan edukasi, pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” kata Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori.

    Pihaknya menilai jika selama ini banyak pemuda di Pamekasan, memiliki beragam potensi yang sangat perlu untuk digali dan dikembangkan, khususnya seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi alias IT.

    “Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” ungkapnya.

    Selama ini peran pemuda sangat dibutuhkan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    “Kedepan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Haidar Ansori terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028, dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-9 KNPI Pamekasan, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025).

    Dalam Musda yang mengusung tema ‘Pemuda Harapan Bangsa’ tersebut, dihadiri Sekjen DPD KNPI Jatim, Aminuddin, perwakilan Forkopimda Pamekasan, dan lainnya. Haidar Ansori yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Pamekasan, dipercaya sebagai suksesor Ali Hosnan untuk masa empat tahun kedepan. [pin/kun]

  • Perang AS-China Berakhir, Nasib TikTok Segera Diumumkan

    Perang AS-China Berakhir, Nasib TikTok Segera Diumumkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai melunak, pasca pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan, pada Kamis (30/10) kemarin.

    Trump mengatakan masalah terkait logam tanah jarang (LTJ) telah disepakati, begitu pula dengan penurunan tarif impor China yang turun 10%.

    Selain itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan China telah menyepakati transfer aplikasi video pendek TikTok, dari ByteDance kepada entitas di AS.

    Bessent berharap kesepakatan itu akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, namun tidak memperinci isi kesepakatan antara dua negara ekonomi terbesar dunia.

    Adapun kesepakatan terkait TikTok, kata Bessent, telah disepakati dalam pertemuan negosiator AS dan China di Kuala Lumpur. Jadi, diskusi ini sudah lebih dulu menemui titik terang sebelum pertemuan Trump dan Xi Jinping di Busan.

    “Di Kuala Lumpur, kami memfinalisasi kesepakatan TikTok, dalam hal mendapat persetujuan dari China. Saya harap kami akan lanjut dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, dan akhirnya bisa mencapai resolusi untuk masalah ini,” kata Bessent dalam program ‘Mornings with Maria’ di Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Jumat (31/10/2025).

    Kementerian Perdagangan China mengatakan pihaknya akan menangani masalah terkait TikTok dengan AS dengan ‘semestinya’. TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di China, tidak segera berkomentar.

    Nasib aplikasi yang digunakan oleh 170 juta warga AS ini masih belum pasti selama lebih dari 18 bulan setelah Kongres AS mengesahkan undang-undang pada tahun 2024 yang memerintahkan pemilik TikTok di China untuk menjual aset aplikasi tersebut di AS pada Januari 2025.

    Trump menandatangani perintah eksekutif pada 25 September 2025 yang menyatakan bahwa rencana untuk menjual operasi TikTok di AS kepada konsorsium investor AS dan global memenuhi persyaratan keamanan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang tahun 2024 dan memberi mereka waktu 120 hari untuk menyelesaikan transaksi. Ia juga menunda penegakan hukum tersebut hingga 20 Januari 2026.

    Perintah eksekutif Trump menyatakan bahwa algoritma tersebut akan dilatih ulang dan dipantau oleh mitra keamanan perusahaan AS. Selain itu pengoperasian algoritma tersebut akan berada di bawah kendali perusahaan patungan yang baru.

    Perjanjian mengenai operasi TikTok di AS mencakup penunjukan salah satu dari tujuh anggota dewan direksi entitas baru oleh ByteDance, dengan warga AS memegang enam kursi lainnya.

    ByteDance akan memiliki kurang dari 20% saham TikTok AS untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang memerintahkan penutupan perusahaan tersebut pada Januari 2025 jika ByteDance tidak menjual asetnya di AS.

    Anggota DPR AS John Moolenaar, ketua Partai Republik di Komite Khusus DPR untuk China, mengatakan bulan ini bahwa perjanjian lisensi untuk penggunaan algoritma TikTok, sebagai bagian dari kesepakatan ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek tersebut di AS, akan menimbulkan “kekhawatiran serius.”

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]