Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan: Setengah Penduduk Indonesia Perempuan, Saatnya Parlemen Lebih Inklusif

    Puan: Setengah Penduduk Indonesia Perempuan, Saatnya Parlemen Lebih Inklusif

    Puan menyebut putusan tersebut sebagai langkah maju dalam memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia. Menurutnya, keputusan MK sejalan dengan prinsip keadilan dan semangat afirmasi gender yang selama ini menjadi perhatian dunia.

    “Memang faktanya bahwa setengah dari penduduk bangsa Indonesia adalah kaum perempuan,” tutur Puan yang juga perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI itu.

    Ia menilai kebijakan afirmatif di parlemen merupakan upaya untuk memastikan keterwakilan yang lebih adil serta membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis di lembaga legislatif.

    Lebih lanjut, Puan memaparkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni sekitar 21,9 persen atau 127 dari total 580 anggota DPR.

    “Kemajuan ini patut diapresiasi, walau masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia,” ujarnya.

    Meski begitu, Puan menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat parlemen berpuas diri. Keputusan MK, menurutnya, harus menjadi momentum memperkuat representasi perempuan, bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga pada posisi strategis di setiap AKD.

     

  • Komisi VII soroti masalah perizinan melalui sistem OSS di Bali

    Komisi VII soroti masalah perizinan melalui sistem OSS di Bali

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menyoroti perizinan elektronik melalui online single submission (OSS) di Bali, saat kunjungan reses di Kantor TVRI, Denpasar, Jumat (31/10). Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty akan membahas masalah ini bersama Kementerian dan Lembaga terkait di Jakarta. (Rita Laura/Ni Putu Putri Muliantari, Rita Laura/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah buat peta jalan penataan tambang rakyat

    Anggota DPR minta pemerintah buat peta jalan penataan tambang rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka meminta pemerintah menyusun roadmap atau peta jalan implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah untuk menjamin kepastian usaha, perlindungan sosial, manfaat ekonomi yang lebih merata, dan kelestarian lingkungan di wilayah pertambangan.

    Ia menilai bahwa penetapan WPR tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian legalitas, tetapi harus diikuti dengan penataan menyeluruh terhadap tata kelola penambangan rakyat sehingga nilai tambah sumber daya mineral dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang.

    “Negara perlu memastikan adanya pembinaan teknis, kelembagaan pengelola kolektif, dan pengawasan lingkungan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat bekerja dengan aman, memperoleh manfaat ekonomi yang layak, serta tetap menjaga keberlanjutan ekosistem,” kata Beniyanto di Jakarta, Jumat.

    Dia mencontohkan bahwa ada kawasan Poboya di Kota Palu, di mana penambangan rakyat telah menjadi sumber ekonomi utama masyarakat selama bertahun-tahun. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas dan pola pendampingan yang konsisten, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, ketidakpastian pendapatan, serta risiko kerusakan lingkungan.

    Menurut dia, Poboya menunjukkan perlunya negara hadir bukan hanya melalui penertiban, tetapi melalui penataan yang terukur dan mendukung kesejahteraan warga secara langsung.

    Dia menegaskan bahwa roadmap yang disusun pemerintah harus memuat kerangka pembentukan badan usaha atau koperasi pengelola sebagai wadah legal untuk mengatur produksi dan tata niaga mineral, sehingga nilai ekonominya tidak jatuh ke tengkulak atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Roadmap tersebut juga perlu memasukkan mekanisme pengendalian penggunaan bahan kimia yang lebih aman, penetapan zonasi operasi yang memperhatikan aspek geologi dan ekologi, serta pendampingan lapangan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

    Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, WPR dapat menjadi instrumen keadilan yang bukan hanya memberikan legalitas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertambangan betul-betul kembali kepada masyarakat setempat dalam bentuk pendapatan yang lebih stabil, lapangan kerja lokal, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

    “Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat dapat bekerja dengan tenang, menerima manfaat ekonomi yang layak, negara tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan tata kelola minerba berlangsung tertib serta transparan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR: Proses pengobatan kanker butuh dukungan masyarakat

    Pimpinan MPR: Proses pengobatan kanker butuh dukungan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dukungan masyarakat dan gerakan kemanusiaan sangat penting dalam upaya membangun dukungan masyarakat pada proses pengobatan kanker.

    “Dalam menjalani proses pengobatan kanker yang panjang, para penderita dan keluarganya tidak boleh lengah dan lelah,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya pada acara Talkshow Project 24: 24Hrs Boxing Padding Marathon yang digelar dalam rangka penggalangan dana untuk penderita kanker anak yang diselenggarakan bersama Benih Baik dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) di Jakarta, Jumat.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, yang juga penyintas kanker payudara itu mengapresiasi program 24Hrs Boxing Padding Marathon yang dilakukan Patrick Winata ini.

    Karena itu, langkah mendukung pengobatan kanker saat ini merupakan keharusan dan harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai cara.

    Meski akses pengobatan kanker saat ini sudah lebih baik, proses pengobatan kanker yang panjang membutuhkan sarana pendukung lainnya, seperti rumah singgah.

    Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, keberadaan rumah singgah sangat penting bagi pasien kanker dalam menjalani pengobatan.

    Selain bisa sebagai tempat belajar bagi para penderita kanker dalam memahami prosedur pengobatan, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, rumah singgah juga mampu mendorong kepedulian dalam meningkatkan kualitas pengobatan kanker di tengah masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    GELORA.CO – SOSOK Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dalam karier militernya pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus periode 2026-2011. Dia sempat mendapat penentangan saat memutuskan mualaf masuk agama Islam.

    Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus lahir pada 27 Juli 1957 di Manado, Sulawesi Utara. Dia diketahui berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Lodewijk kemudian memutuskan menjadi mualaf.

    Dirangkum dari berbagai sumber, kisah awal mula Lodewijk masuk Islam pernah diungkapkannya saat Peresmian Rumah Pemenangan Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI H Lodewijk Freidrich Paulus di Jalan KH Mas Mansyur, Bandar Lampung pada Januari 2019 silam.

    Lodewijk yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar menjawab beragam pertanyaan, termasuk soal perpindahan agama menjadi seorang muslim. Dari situ, diketahui bahwa keputusannya masuk Islam muncul saat dirinya berpangkat mayor.

    “Saya menjadi mualaf (masuk Islam) ketika (berpangkat) Mayor,” ucap Lodewijk, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Dorongan Lodewijk untuk memeluk Islam bermula dari kedekatannya dengan seorang gadis muslim yang saat itu ditaksirnya. Ia adalah Meria Agustina yang kini telah menjadi pendamping hidup di sisi Lodewijk.

    Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan saat Peristiwa Malari

    Sebelum resmi menikah, hubungannya dengan Meria terbilang cukup rumit karena perbedaan agama. Namun, Lodewijk kemudian memberanikan diri untuk menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya.

    Saat keinginan Lodewijk itu disampaikan, tak sedikit dari mereka yang terang-terangan menolak. Bahkan, ada yang menyebutnya akan masuk neraka jika memeluk Islam.

    “Saya (kalau memeluk Islam) dikatakan akan masuk neraka,” kata Lodewijk.

    Selain itu, ada juga yang memperingatkan bahwa karier militernya bisa terhambat jika benar-benar masuk Islam. Hal ini lantaran atasannya saat itu adalah non-Muslim.

    Beragam ancaman dan tantangan itu tak menyurutkan niat Lodewijk untuk menjadi seorang Muslim. Pada akhirnya, ia mantap masuk Islam sekitar dua tahun sebelum menikah.

    Berbanding terbalik dengan ancaman yang dulu pernah dihadapi, Lodewijk setelah menjadi Muslim mengaku bersyukur karena memperoleh banyak nikmat dan kemudahan, termasuk soal kariernya di militer.

    Ia mencontohkan, dari beberapa rekan seangkatannya di militer jebolan Akmil 1981, Lodewijk di antaranya yang paling awal meraih pangkat Kolonel.

    Tak hanya itu, karier militer Lodewijk juga terbilang cemerlang seiring waktu. Kiprahnya sebagai tentara terus menanjak dengan berbagai kepercayaan menduduki posisi strategis.

    Beberapa di antaranya seperti Dansat-81 Kopassus (2001-2003), Danjen Kopassus (2009-2011) hingga Pangdam I/Bukit Barisan (2011-2013). Kemudian, ia menjadi Komandan Kodiklat AD (2013-2015), jabatan yang mengantarkannya meraih pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

    Pensiun dari militer, Lodewijk memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2016. Ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I pada Pemilu 2019.

    Pada 30 September 2021, Lodewijk dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Sejak Oktober 2024 lalu, ia juga dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

    Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung. 

    “Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini,” kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

    “Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

    Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025 melalui API.

     

  • Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati

    Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati

    Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Hukum mengungkapkan setidaknya ada 500 orang narapidana di Indonesia yang menunggu eksekusi hukuman mati.
    Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra mengatakan para napi tersebut masih menunggu eksekusi pidana mati lantaran belum adanya aturan kejelasan waktu pelaksanaan hukuman mati.
    “Bisa dibayangkan orang terpidana mati yang tidak ada waktu kapan (eksekusinya) ya, ini penantian yang luar biasa dan menjadi suatu masalah besar,” ucap Dhahana dalam Webinar Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Jakarta, Jumat (31/10/2025), melansir
    Antara
    .
    Maka dari itu, kata dia, pemerintah saat ini sedang memproses RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang dalam waktu dekat akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.
    Dalam RUU tersebut, Dhahana menyampaikan, diatur bahwa pelaksanaan pidana mati tidak lebih dari 30 hari sejak penetapan pelaksanaan putusan.
    Adapun eksekusi akan akan dilaksanakan di tempat tertutup dan terbatas, serta diutamakan di daerah tempat terpidana mati menjalani pembinaan.
    Saat pelaksanaan putusan hukuman mati, pemberitahuan disampaikan kepada terpidana mati dan keluarga, presiden, advokat, Mahkamah Agung, menteri luar negeri, menteri hukum, menteri imigrasi dan pemasyarakatan, kepolisian, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Pemberitahuan itu disertai informasi upaya hukum, hasil pemeriksaan dan penilaian terpidana mati, dan keputusan penolakan permohonan grasi.
    Ia menuturkan presiden dapat memberikan pertimbangan pelaksanaan pidana mati dan harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    “Apabila dalam 90 hari sejak keputusan pelaksanaan pidana mati diterima oleh presiden telah lewat dan presiden tidak menetapkan keputusan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, usulan perubahan pidana mati dianggap dikabulkan secara hukum,” jelasnya.
    Dengan demikian, tambah Dhahana, RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati akan memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan hukuman mati.
    Meski begitu, Dhahana menekankan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, pidana mati ke depannya akan menjadi upaya terakhir dalam pemberian hukuman oleh pengadilan.
    Dalam KUHP Nasional, diatur bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok yang diberikan kepada narapidana, melainkan pidana alternatif yang disepadankan dengan hukuman penjara seumur hidup maupun 20 tahun.
    “Inilah politik hukum, sejatinya pidana mati itu kita terapkan asas
    ultimum remedium
    . Bahkan ada kecenderungan tidak dilaksanakan,” imbuh Dhahana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bendahara MKGR Jadi Kandidat Sekum Golkar Jember

    Bendahara MKGR Jadi Kandidat Sekum Golkar Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ahmad Sugiono, orang kepercayaan anggota DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi, menjadi kandidat sekretaris umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Nama Sugiono dimunculkan Ketua Pimpinan Kecamatan Golkar Arjasa Asnawi dan Ketua Pimpinan Kecamatan Golkar Kencong Eko Prasetyo. “Dia cocok jadi orang nomor dua di Golkar Jember, mendampingi Haji Karimullah Dahrujiadi,” kata Asnawi, Jumat (31/10/2025).

    Sugiono bukan orang baru di Golkar. Dia sudah berproses sebagai kader selama 15 tahun, dan saat ini menduduki jabatan Bendahara Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jember.

    Asnawi dan Eko semakin yakin dengan kemampuan Sugiono. Apalagi dia didukung Purnamasidi, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jember-Lumajang selama tiga periode. “Dia juga masih muda dan energik,” kata Eko.

    Pengajuan nama Sugiono ini, menurut Eko, disampaikan terbuka dalam sesi pandangan umum saat Musda. “Kami berharap aspirasi PK-PK ditindaklanjuti lewat rapat formatur untuk menyusun kepengurusan Golkar Jember,” katanya. [wir]

  • Geger Penemuan 2 Kerangka Manusia di Bekas Gedung Terbakar Demo Gaji DPR di Kwitang

    Geger Penemuan 2 Kerangka Manusia di Bekas Gedung Terbakar Demo Gaji DPR di Kwitang

    Bisnis.com, JAKARTA — Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen.

    Saat tim mengecek kantor tersebut, lanjut dia, ditemukan dua kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali.

    “Kami terima laporan pada Kamis (30/10) dari tim teknis gedung yang tengah mengecek konstruksi dalam rangka renovasi karena kondisi gedung sudah terbakar habis,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dilansir dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    Dari laporan petugas kantor tersebut, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk dilakukan olah TKP.

    Susatyo menambahkan kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut, kini sudah berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut, termasuk pengambilan sample DNA.

    “Kami saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar yang sudah tidak dikenali,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil olah TKP, kata dia, ditemukan dua kerangka manusia yang tertimbun plafon yang terbakar.

    “Kami masih menunggu hasil dari tim kedokteran forensik RS Polri. Perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Susatyo.