Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Saya Jatuh, Kolor Saya Diambil

    Saya Jatuh, Kolor Saya Diambil

    GELORA.CO –  Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni.

    akhirnya bicara soal kejadian memilukan yang menimpa dirinya.

    Rumah mewahnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa dalam peristiwa yang bikin publik tercengang.

    Dalam pengakuannya, Sahroni mengisahkan momen mencekam ketika ia harus menyelamatkan diri dengan cara yang tak pernah terpikir sebelumnya,

    Bersembunyi di atas plafon rumahnya sendiri.

    “Saya Panik, Naik ke Plafon, Terus Jatuh”.

    Kejadian itu terjadi pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025. Massa yang entah datang dari mana tiba-tiba menyerbu rumah pribadi Sahroni. Teriakan, bentakan, dan suara benda pecah memenuhi udara.

    “Saya panik, sempat masuk ke kamar mandi, terus naik ke plafon. Tapi plafonnya enggak kuat, saya jatuh,” tutur Sahroni seperti dikutip dari Suara.com (3/11/2025).

    Ia menyebut, dalam keadaan genting itu, kepercayaannya terhadap orang di sekitarnya benar-benar runtuh.

    “Hari itu saya enggak percaya sama siapa pun,” ujarnya lirih.

    Bukan cuma barang berharga yang hilang, tapi juga benda-benda pribadi yang membuat Sahroni geleng kepala.

    “Kolor aja saya diambil. Foto keluarga pun enggak tersisa,” ungkapnya.

    Kasus ini langsung menyita perhatian publik.

    Bagaimana tidak, sosok seperti Ahmad Sahroni  yang dikenal sukses, humble, dan kerap tampil mewah justru menjadi korban dari amukan massa.

    Kepada media, politisi yang dijuluki “Crazy Rich Tanjung Priok” ini mengaku mengalami trauma berat.

    Ia tak hanya kehilangan harta benda, tapi juga rasa aman di rumah sendiri.

    Sahroni menuturkan, saat kejadian, ada sekitar delapan orang yang terjebak di dalam rumah. Mereka hanya bisa bersembunyi sambil menunggu situasi reda.

    “Saya cuma bisa pasrah. Barang-barang semua diangkut, bahkan yang enggak seberapa nilainya,” katanya.

    Yang paling menyakitkan, lanjut Sahroni, adalah ketika ia melihat foto-foto keluarganya ikut hilang. “Itu bukan soal uang. Foto-foto itu punya nilai emosional,” ucapnya.

    Usai kejadian, Sahroni sempat meluapkan emosinya lewat unggahan di media sosial.

    Ia menyindir keras pihak-pihak yang menyerbu rumahnya tanpa dasar dan tanpa malu.

    “Saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi rumah ini dianggap duit rakyat”.

    “Saya yakin, orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak, pasti nunggu sembako juga,” tulisnya di akun Facebook pribadinya.

    Unggahan itu langsung viral dan menuai reaksi beragam.

    Ada yang membela Sahroni, ada pula yang menilai ucapannya terlalu tajam.

    Namun bagi Sahroni, itu adalah luapan kekecewaan seorang manusia biasa yang rumahnya habis dijarah tanpa ampun.

    “Orang suka bilang, pejabat itu kebal. Sekarang lihat, bahkan saya pun bisa jadi korban,” ujarnya.

    Hingga kini, pihak kepolisian disebut masih menyelidiki kasus tersebut.

    Belum ada keterangan resmi soal berapa kerugian total dan siapa dalang di balik penjarahan itu.

    Namun masyarakat sekitar Tanjung Priok masih membicarakannya.

    Sebagian warga mengaku kaget, sebagian lagi merasa prihatin, meskipun itu merupakan kesalahan dalam berperiliaku.***

  • Buruh Pabrik Ban Michelin Demo, Protes 370 Orang Kena PHK, Jalan Pantura Diblokir, Dasco Datang

    Buruh Pabrik Ban Michelin Demo, Protes 370 Orang Kena PHK, Jalan Pantura Diblokir, Dasco Datang

    GELORA.CO  – Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di PT Multistrada Arah Sarana atau Michelin di Jalan Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (3/11/2025).

    Aksi massa buruh ini dipicu imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) 370 karyawan Michelin.

    Aksi sendiri dimulai sejak pukul 08.00 WIB, dan pantauan Tribun Bekasi hingga pukul 12.30 WIB aksi masih berlangsung.

    Massa buruh juga memblokir jalan pantura Cikarang- Karawang tersebut hingga menyebabkan kemacetan 2 kilomter dari Karawang dan 3 kilometer lebih dari Bekasi.

    Bahkan, kendaraan dari Bekasi menuju ke Karawang tidak bergerak karena jalan ditutup. 

    Untuk dari Karawang arus lalu lintas dialihkan ke jalur Citarik, Cikarang Timur.

    Sopir truk, Asmin (60) mengaku terjebak empat jam. Ia hendak mengantar muatan semen dari Cikarang menuju Karawang.

    “Iya dari jam 9 ini engga bisa jalan,” katanya.

    Ia mengaku awalnya tidak tahu jalan hingga ditutup. Akan tetapi saat hanya beberapa meter di depan pabrik massa buruh langsung menutup akses jalan.

    “Tadi mah masih jalan, tapi pas sudah mau depan pabrik ini ditutup. Engga gerak sama sekali,” katanya.

    Aksi massa buruh ini dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bekasi. 

    Tak hanya dari Bekasi, ada juga dari Karawang, Tanggerang, Depok, maupun berbagai daerah lainnya.

    Hadir pula Presiden SPSI Andi Gani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. 

    Adapun aksi jalur pantura kembali dibuka pada pukul 13.07 WIB, dan kendaraan bisa kembali melintas satu jalur bergantian.

  • APBN Bertujuan Membuat Seluruh Rakyat Kaya, Mari Kita Kaya Bersama!

    APBN Bertujuan Membuat Seluruh Rakyat Kaya, Mari Kita Kaya Bersama!

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan pemerintah, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki tujuan sama, yakni untuk membuat semua masyarakat Indonesia menjadi kaya.

    Hal ini sebagaimana disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11). 

    “Seluruh APBN, seluruh kegiatan pemerintah, DPR, DPD, tujuannya sama untuk membuat masyarakat kita semua jadi kaya. Jadi, saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita,” kata Purbaya. 

    “Kalau kaya sendiri, dia udah kaya. Dia udah kaya. Dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu,” tambahnya. 

    Dia juga menilai bahwa jika tujuannya hanya untuk memperkaya sendiri itu bukanlah tolak ukur keberhasilan pemerintah. Guna mewujudkan tujuan bersama itu, kata Purbaya, pihaknya harus memaksimalkan seluruh keuangan yang dimiliki negara. 

    Selain uang, Purbaya juga menyebut pemerintah harus bisa memanfaatkan kebijakan dan kekuatan ekonomi yang ada untuk memakmurkan masyarakat Indonesia. 

    “Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi, tujuan kita adalah memaksimalkan uang yang kita ada, policy yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita,” jelas Purbaya. 

    Dalam pertemuan perdana dengan DPD RI itu, Purbaya pun blak-blakan bahwa sebenarnya tujuan untuk memakmurkan masyarakat atau menjadi kaya bersama itu sudah ada sejak era Kemerdekaan dahulu. 

    Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai bahwa pemerintah sebelumnya mungkin lupa soal tujuan itu. Sehingga, ia mengaku telah ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai tujuan itu dengan sekaligus turut memperbaiki ekonomi RI. 

    “Mungkin dari sejak kemerdekaan juga kita semua tujuannya itu. Tapi jalannya pada lupa. Kadang-kadang jalannya nggak optimal. Jadi, saya ditugaskan oleh, ditugaskan aja,” ujar Purbaya. 

    “Aku ngaku aja kali ya. Sama Presiden untuk membawa ekonomi kita ke arah yang lebih baik lagi. Karena sebelumnya tanpa kita sadari, kita sempat mengalami keadaan yang amat membahayakan negara kita ya,” pungkasnya. (*)

  • Respons putusan MK, Saleh Daulay: PAN beri ruang perempuan di AKD DPR

    Respons putusan MK, Saleh Daulay: PAN beri ruang perempuan di AKD DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya selalu memberikan ruang bagi perempuan untuk menempati posisi strategis di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    Saleh menyampaikan hal itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengharuskan komposisi anggota maupun pimpinan AKD mengakomodasi keterwakilan perempuan.

    “Di pimpinan fraksi PAN, ketua dan bendahara kami adalah perempuan, [yakni] Putri Zulkifli Hasan dan Widya Pratiwi. Keduanya sangat kompeten. Sejauh ini, seluruh urusan fraksi dikerjakan dengan baik,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Putri Zulkifli Hasan juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang mengurusi bidang energi dan sumber daya mineral. Selain itu, imbuh dia, kader PAN lainnya, Desy Ratnasari, dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

    “Dan banyak anggota perempuan fraksi PAN yang dipercaya menjadi kapoksi (ketua kelompok fraksi) di berbagai komisi,” ujar Saleh Daulay.

    “Sejauh ini, para srikandi PAN tersebut bekerja dengan baik. Mereka selalu memberikan laporan yang sangat baik kepada fraksi secara reguler. Bahkan, dalam beberapa isu tertentu, mereka justru menginisiasi program khusus dalam menunjang komisi dan kerja-kerja pemerintah,” sambung dia.

    Dia mengatakan fraksi PAN setuju dengan putusan MK tersebut. Ia berharap seluruh fraksi di DPR akan melaksanakan putusan yang bersifat final dan mengikat itu, sekaligus berlomba menjaring calon anggota legislatif (aleg) perempuan yang berkualitas.

    “Selain jumlahnya, partai-partai juga harus memikirkan agar para aleg perempuannya bisa menjadi pimpinan di AKD dimulai dari rekrutmen, pelatihan, pembinaan, dan penempatan. Semua proses itu harus benar-benar dilaksanakan secara baik agar kualitas dan hasil kerja DPR semakin bagus dan berorientasi bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Sejalan dengan pertimbangan hukum MK, Saleh mengatakan partai harus memikirkan agar perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di fraksi masing-masing. Hal ini mengingat keputusan penting dan strategis dibicarakan lintas pimpinan fraksi.

    “Kalau perempuan yang memimpin, otomatis seluruh kepentingan dan kebijakan yang diambil akan berorientasi pada gender dan pemberdayaan perempuan. Ini tidak mudah, tetapi harus dilaksanakan. Fraksi PAN dengan senang hati telah memulainya,” ujar dia.

    Di samping itu, dia mengatakan perempuan turut memiliki kepentingan di berbagai komisi. Oleh sebab itu, ia mendorong semua fraksi memperhatikan keterwakilan perempuan di semua komisi, sebagaimana yang diamanatkan MK.

    “Perlu dipertegas bahwa dimana pun dan kapan pun, perempuan harus mendapat tempat yang baik dan terhormat. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Bahkan, sangat banyak perempuan yang secara kualitas di atas laki-laki,” kata Saleh yang juga Ketua Komisi VII DPR RI.

    Sebelumnya, Kamis (30/10), MK mengabulkan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan pakar kepemiluan Titi Anggraini.

    MK memutuskan komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD di DPR RI harus mengakomodasi keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap-tiap fraksi.

    AKD itu meliputi Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus).

    Dalam hal ini, MK memberi pemaknaan baru terhadap Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Joget-joget Anggota Dewan Bikin Kesel Rakyat

    Joget-joget Anggota Dewan Bikin Kesel Rakyat

    GELORA.CO -Ahli Media Sosial (Medsos) Ismail Fahmi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait perkara lima anggota DPR nonaktif buntut aksi unjuk rasa 25–31 Agustus 2025 lalu.

    Dalam kesaksiannya, Ismail menyoroti reaksi publik terhadap video sejumlah anggota DPR yang berjoget di tengah isu kenaikan gaji. 

    Menurutnya, kemarahan masyarakat bukan semata karena nominal kenaikan gaji, melainkan karena tindakan berjoget yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

    “Dalam kasus kemarin yang kita lihat itu masyarakat itu tersentuhnya di mana? Yang saya lihat joget-jogetnya itu bikin kesel banget, bukan soal angka (kenaikan gaji),” ujar Ismail di Ruang Sidang MKD DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 3 November 2025. 

    Ia menyebut, bagi masyarakat, kenaikan gaji anggota DPR, berapapun nominalnya, memiliki makna besar karena kondisi ekonomi rakyat sedang sulit.

    “Mau Rp1 juta kek, Rp3 juta. Rp3 juta buat saya kecil sekali, tapi buat masyarakat itu sudah kenaikan. Pada saat kami sulit Rp3 juta itu gede pak, tapi buat anggota DPR enggak besar, harusnya bisa lebih dari itu buat joget,” kata Ismail.

    Namun demikian, Founder Drone Emprit itu berpandangan bahwa persoalan utama bukan pada angka, tetapi pada emosi publik yang tersulut oleh simbol-simbol seperti joget tersebut.

    “Emosi ini harus diberesin. Pada saat klarifikasi diberesin emosi juga enggak? Apa yang masuk di masyarakat soal angkanya tadi atau joget-joget?” ucapnya.

    Atas dasar itu, menurut Ismail, klarifikasi dari pihak DPR ke publik seharusnya juga mempertimbangkan aspek emosional agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik.

    “Nah ini yang nempel di masyarakat, itu harus diluruskan. Misalnya ‘jogetnya itu bukan karena naik’ tetapi emosi dilawan dengan emosi, dengan faktual,” jelasnya.

    Ia mencontohkan, klarifikasi bisa disampaikan dengan menjelaskan konteks kejadian, misalnya bahwa ada anggota yang bernyanyi atau bersuka cita karena hal lain, bukan karena kenaikan gaji.

    “Jadi, ketika klarifikasi kita siapkan juga klarifikasi yang menyentuh emosi. Jadi instead of emosinya itu gara-gara naik gaji, kita balik emosinya karena menghargai, pasti masyarakat ada yang mendukung nanti,” demikian Ismail.

    Sejumlah saksi-ahli yang dihadirkan dalam sidang MKD DPR di antaranya Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini; Koordinator Orkestra Letkol Suwarko; Ahli Media Sosial Ismail Fahmi; Ahli Kriminologi Prof Dr Adrianus Eliasta; Ahli Hukum Satya Adianto; Ahli Sosiologi Trubus Rahadiansyah; Ahli Analisis Perilaku Gustia Ayudewi; dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar

  • Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut berorasi saat ada aksi demonstrasi buruh di depan pabrik ban Michelin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, untuk meminta perusahaan mempekerjakan kembali sejumlah karyawan yang diisukan bakal dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia berorasi setelah bersama jajaran DPR dan perwakilan buruh menemui manajemen perusahaan PT Multistrada Arah Sarana sebagai pengelola pabrik ban Michelin. Menurut dia, sudah ada sejumlah hal yang disepakati dengan perusahaan.

    “Kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali,” kata Dasco di depan ratusan buruh.

    Ucapan Dasco itu pun langsung mendapatkan tepuk tangan apresiasi dari para buruh yang memadati Jalan Pantura tersebut.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta perusahaan untuk menyetop segala proses PHK kepada karyawannya. Apabila ada proses PHK, dia meminta perusahaan harus mengacu pada perjanjian kerja sama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku.

    “Dan apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Dia pun meminta kepada perusahaan agar menuntaskan permasalahan tersebut paling lambat hingga Jumat mendatang. Untuk itu, dia meminta kepada kelompok buruh yang demonstrasi itu tetap menjaga suasana kondusif dan kembali bekerja.

    “Kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku,” katanya.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh. Diduga hal itu disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin

    Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana yang memproduksi ban merek Michelin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, karena adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Dasco tiba di lokasi bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, hingga anggota Komisi IV DPR Rajiv. Kunjungan itu pun dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK.

    “Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” kata Dasco.

    Saat mendatangi pabrik, kelompok buruh sedang menggelar demonstrasi terkait isu PHK tersebut. Kemudian massa aksi pun memberikan jalan kepada rombongan kendaraan Dasco untuk masuk ke area pabrik.

    Setelah masuk, Dasco beserta jajaran DPR dan perwakilan buruh langsung berjalan menuju kantor manajemen dan bertemu dengan perwakilan perusahaan.

    Mereka menggelar pertemuan sekitar 10 menit bersama pihak perusahaan yang diwakili Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.

    “Manajemen pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi,” katanya.

    Dari pertemuan itu, Dasco meminta perusahaan tersebut menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh.

    Diduga hal itu karena menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tangis Haru Ansari Serahkan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas di Pamekasan

    Tangis Haru Ansari Serahkan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari menangis haru saat membagikan beragam bantuan berupa kursi roda, kaki palsu hingga alat bantu dengar bagi puluhan penyandang disabilitas di kabupaten Pamekasan, Senin (3/11/2025).

    Program bantuan bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bentuk kepedulian dari DPR RI bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dibagikan secara langsung oleh Ansari kepada penerima manfaat di Rumah Aspirasi di Kelurahan Lawangan Dhaja, Kecamatan Pademawu, Pamekasan,

    “Mohon maaf, kami sangat terharu melihat semangat bapak melangkah dengan alat bantu, mungkin kita yang sempurna secara fisik ini kurang bersyukur,” kata Ansari, usai memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas di Pamekasan.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengaku tidak kuasa menahan tangis dan sangat terharu melihat penyandang disabilitas yang menggunakan tongkat dan alat bantu untuk berjalan. “Sebagai wakil rakyat sekaligus aspirator bantuan dari Kemensos, kami menyerahkan secara langsung bantuan kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

    “Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk nyata kepedulian dari komitmen, kami hadir di tengah masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan, khususnya bagi para penyandang disabilitas,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan.

    Selain itu pihaknya menegaskan jika pembangunan sejati menitikberatkan pada pembangunan yang menyentuh hati dan kemanusiaan, serta bukan sekedar infrastruktur dan ekonomi semata. “Semoga bantuan ini bisa memberi manfaat bagi para penerima, serta menambah semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” harapnya.

    Lebih lanjut disampaikan jika bansos tersebut juga dilengkapi dengan beragam paket bantuan, seperti kasur, bantal, sembako hingga perlengkapan kebersihan mandi dan lainnya. “Bantuan ini kita bagikan sesuai dengan usulan penerima,” tegasnya.

    “Program bansos ini tidak hanya kami lakukan saat ini, sebab pada Maret 2025 lalu, kami juga sempat menyalurkan ratusan paket bantuan kepada masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas di Madura,” pungkas wakil rakyat perempuan kelahiran Pamekasan. [pin/but]

  • Dasco Pimpin DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Cikarang Gegara Kabar PHK Massal

    Dasco Pimpin DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Cikarang Gegara Kabar PHK Massal

    Jakarta

    Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Sidak DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.

    Pimpinan DPR RI tiba di lokasi pukul 12.30 WIB. Selain Dasco dan Saan, hadir pula di lokasi anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.

    Terlihat di lokasi massa aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tengah berkumpul di depan pabrik ban Michelin. Terdengar mereka menyampaikan terima kasih kepada Dasco.

    “Terima kasih Bapak Dasco, terima kasih Bapak Dasco,” nyanyian massa di lokasi.

    Pimpinan DPR RI diterima oleh HRD Perusahaan Michelin. Dasco meminta proses PHK di pabrik ban Michelin dihentikan dahulu.

    Said mengatakan kabar PHK ini didapatnya dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi para buruh di pabrik itu. Kali ini, setidaknya terdapat ratusan buruh ter-PHK.

    “Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” kata Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10), dikutip dari detikFinance.

    Lebih lanjut, Said mengatakan penyebab utama PHK massal ini karena penurunan permintaan ban domestik maupun global. Sehingga mau tak mau pabrik ban Michelin itu mengurangi tenaga kerja.

    “Penyebabnya adalah daya beli yang menurun sehingga permintaan terhadap mobil kan turun, motor turun, sehingga ban juga turun. Itu juga terjadi di global, Michelin kan ini pabrik ban global kan,” terangnya.

    “Sehingga akibat permintaan yang menurun dari ban-ban Michelin, terjadi pengurangan produksi dan dikurangi karyawannya, PHK, sambung Said.

    (dwr/gbr)

  • Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang rencana menjadikan India sebagai role model dalam peningkatan mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam dan dilakukan secara transparan agar sesuai konteks kebutuhan gizi di Indonesia.

    “Kita tentu boleh belajar dari negara lain, tetapi keputusan kebijakan harus berbasis bukti dan sesuai konteks Indonesia,” ujar Arzeti di Jakarta.

    Menurut Arzeti, berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) 2025, India menempati peringkat 102 dari 123 negara dan masih berada pada kategori “serius”. Kondisi itu, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi BGN sebelum menjadikan India sebagai acuan.

    “Kalau indikator kelaparan dan gizi India masih rendah, apa alasan menjadikannya model untuk MBG? Ini perlu dijelaskan terbuka,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Arzeti juga mempertanyakan siapa pihak yang memberi rekomendasi kepada BGN terkait pemilihan India sebagai rujukan program makan bergizi. “BGN harus menjelaskan siapa yang memberi masukan, apa dasar kajiannya, dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Jangan sampai kebijakan publik diambil tanpa transparansi,” tambahnya.

    Sebagai alternatif, Arzeti menyarankan BGN untuk belajar dari negara-negara dengan manajemen gizi terbaik di dunia berdasarkan laporan World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition. Ia mencontohkan Finlandia yang sukses menurunkan obesitas dan kekurangan gizi melalui integrasi data sekolah, layanan kesehatan, dan program makan gratis berbasis lokal.

    Selain itu, Jepang dinilai berhasil menerapkan pendidikan gizi (shokuiku) dan makan siang sekolah bergizi seimbang yang mendukung kesehatan anak. Norwegia memiliki sistem pangan berkelanjutan dengan pengawasan gizi nasional yang kuat, sementara Belanda dikenal dengan kebijakan publik gizi berbasis nabati yang terintegrasi. Korea Selatan juga disebut sebagai pemimpin di Asia dalam indeks ketahanan gizi berkat manajemen pangan lokal dan regulasi ketat terhadap makanan olahan.

    “Negara-negara itu sudah terbukti menjaga ketahanan pangan dan gizi warganya dengan sistem yang efisien dan transparan,” jelas Arzeti.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya menjadikan India sebagai model dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kunjungan ke India dilakukan untuk melihat langsung implementasi dan menerima bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia.

    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” kata Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) lalu. [hen/beq]