Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dasco terima asosiasi kades yang minta desa terlibat program MBG

    Dasco terima asosiasi kades yang minta desa terlibat program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang menyampaikan aspirasi agar pemerintahan desa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia mengatakan bahwa para kepala desa menyebut program MBG bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terkoordinasi, dan perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.

    “Bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi. Nah, itu juga kami akan juga sampaikan,” kata Dasco usai audiensi di kompleks parlemen, Jakarta Selasa.

    Menurut dia, para kepala desa tersebut juga menyatakan dukungan terhadap program-program dan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun mendukung terhadap program MBG, dan program Koperasi Desa Merah Putih.

    “Oleh karena mereka mendukung, maka anggota Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan dapat menyukseskan program-program tersebut,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan para kepala desa juga menyampaikan permasalahan-permasalahan soal pengadaan tanah desa untuk membangun gerai koperasi guna menjalankan program Presiden.

    Menurut dia, pemerintah pun sudah memiliki beberapa solusi terkait permasalahan itu.

    Nantinya, kata dia, pemerintah pun akan menyampaikan opsi-opsi solusi untuk pengadaan lahan desa.

    “Nah, sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah, untuk membangun gerai tersebut sudah ada solusi,” kata dia.

    Adapun audiensi itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Bersama Dasco, mereka mendengarkan aspirasi dari satu per satu perwakilan kepala desa yang tergabung dalam AKSI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Bakal Bahas Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    DPR Bakal Bahas Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    DPR Bakal Bahas Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan membahas rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
    Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025).
    DPR, kata Puan, melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait akan akan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat.
    “Antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi; penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande; penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur,” ujar Puan dalam pidatonya.
    “Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama; percepatan akses internet ke pelosok desa; pencapaian target swasembada pangan dan energi; pengadaan BBM dan SPBU swasta; pengaturan konten online pada platform digital; percepatan rencana penghapusan
    tunggakan iuran BPJS
    Kesejatan,” sambungnya.
    DPR
    pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 akan menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah.
    Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja di DPR harus benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah.
    “DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI,” tegas Puan.
    Tak lupa, Puan mengingatkan para anggota dewan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi memperjuangkan kepentingan rakyat.
    “Kepada anggota dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, menjalankan kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
    Dok. BPJS Kesehatan Program JKN dari BPJS Kesehatan bukan hanya perlindungan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, tapi juga investasi jangka panjang bagi dunia usaha. Kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerjanya meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan keberlanjutan bisnis
    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menekankan pentingnya verifikasi ketat dan transparasi dalam pelaksanaan pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Pasalnya, pemutihan tunggakan iuran
    BPJS Kesehatan
    ini harus benar-benar ditujukan untuk menanggung beban bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu.
    “Pemutihan boleh dilakukan untuk yang memang tidak mampu, tetapi data peserta yang mendapat keringanan harus diverifikasi dengan baik dan terbuka. Pemerintah harus memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan atau fraud dalam proses penghapusan tunggakan,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan.
    “Prinsip keadilan sosial harus dijaga. Peserta yang benar-benar tidak mampu tentu harus dibantu, tetapi pemerintah juga perlu memastikan agar kebijakan ini tidak menurunkan semangat kepatuhan peserta lain,” ujar Netty.
    Di samping itu, ia menyoroti tunggakan senilai lebih dari Rp 10 triliun yang berasal dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
    Hal tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem pembayaran, terutama bagi kelompok pekerja sektor informal yang tidak memiliki pemotongan otomatis iuran.
    Tegasnya, kebijakan pemutihan
    tunggakan iuran BPJS Kesehatan
    tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab.
    Kebijakan tersebut harus dipandang sebagai langkah kemanusiaan yang diikuti dengan pembenahan sistemik dari penyelenggara JKN.
    “BPJS Kesehatan adalah instrumen penting bagi perlindungan sosial nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus menjamin keberlanjutan program, menjunjung keadilan, dan bebas dari praktik kecurangan,” ujar Netty.
    Sebagai informasi, pemerintah berancang-ancang memutihkan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nominalnya mencapai lebih dari Rp 10 triliun.
    Tujuannya, agar rakyat miskin yang tidak mampu melunasi tunggakan jaminan kesehatan tetap bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

    Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

    “Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

    Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

    Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

    “Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

    Berikut persoalan yang akan dibahas DPR  melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

    1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

    2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

    3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

    4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

    5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

    6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

    7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

    8. Pengaturan konten online pada platform digital;

    9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

    10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

    11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

    12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

    13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

    14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

    15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

    16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

  • Ketua DPR Puan Sindir Pejabat yang Persulit Pelayanan Publik

    Ketua DPR Puan Sindir Pejabat yang Persulit Pelayanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa budaya kerja pejabat cukup sering mempersulit pelayanan publik. Menurutnya, perilaku ini menghambat perkembangan bangsa Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    “DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik, terutama pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur: ‘kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan.

    Puan mendesak agar budaya kerja tersebut tidak lagi terjadi karena mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus dipenuhi tanpa adanya hambatan.

    Terutama, katanya, para legislator yang wajib menjalankan peran legislasi guna menghasilkan kebijakan pro-rakyat. Puan menyampaikan kebijakan negara hasil dari kesepakatan bersama pemerintah berperan dalam mengatur kehidupan bangsa.

    “Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara uang mendengar, bukan mengabaikan,” ujarnya.

    Melalui upaya tersebut, dia optimis fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat dijalankan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Adapun masa sidang ini berlangsung mulai 4 November 2025 – 4 Desember 2025.

    Di akhir pidatonya, Puan menjelaskan bahwa DPR akan membahas berbagai persoalan bersama pemerintah mulai dari penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, evaluasi MBG, pengadaan BBM untuk pihak swasta, hingga program 3 juta rumah.

  • Puan soal Usulan Gelar Pahlawan ke Soeharto: Cermati Rekam Jejaknya

    Puan soal Usulan Gelar Pahlawan ke Soeharto: Cermati Rekam Jejaknya

    Jakarta –

    Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan ke Presiden ke-2 RI Soeharto. Puan meminta untuk mencermati rekam jejak setiap pihak dari masa lalu hingga sekarang.

    “Ya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Puan ingin adanya pertimbangan waktu pemberian gelar pahlawan. Ia meminta setiap usulan yang masuk dikaji dengan cermat.

    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat,” ungkapnya.

    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden,” kata Pras kepada wartawan di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

    Pras menyebutkan ada banyak tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan tersebut, salah satunya Presiden ke-2 Soeharto. Keputusan berada di tangan Presiden.

    (dwr/gbr)

  • Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

    Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah.

    Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat.

    “Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said ketika diwawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).

    Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, posisi badan usaha milik negara (BUMN) saat ini sudah tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan.

    Dengan demikian, secara prinsip korporasi, Danantara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab finansial yang terkait dengan proyek KCIC.

    “Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelas Said.

    “Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.

    Meski demikian, Said menyebut keputusan akhir terkait apakah utang KCIC akan dibebankan kepada APBN atau tidak, bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” kata Said.

    Menanggapi pertanyaan terkait kemampuan fiskal Indonesia jika harus menanggung utang tambahan, Said menyatakan bahwa kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan sehat.

    Namun ia menekankan, penggunaan cadangan anggaran negara harus tetap diarahkan untuk memperkuat sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” jelasnya.

  • Perjalanan Karir Abdul Wahid: Dari Cleaning Service dan Kuli Bangunan jadi Gubernur Riau

    Perjalanan Karir Abdul Wahid: Dari Cleaning Service dan Kuli Bangunan jadi Gubernur Riau

    Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.

    Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.

    Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.

    Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.

    Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.

    Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.

    Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.

  • Intip Garasi Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK

    Intip Garasi Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK

    Jakarta –

    Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau pada Senin, 3 November 2025. Abdul Wahid diketahui punya harta kekayaan senilai Rp 4,8 miliar dan beberapa mobil.

    Dalam OTT ini, KPK menciduk 10 orang. Selain Abdul Wahid, sembilan orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Dari operasi senyap tersebut, KPK turut menyita uang. OTT ini berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR.

    “Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi, nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

    Dilansir dari laman e-LHKPN KPK, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Abdul Wahid punya harta kekayaan senilai Rp 4,8 miliar. Data tersebut ia sampaikan ke KPK pada 31 Maret 2024, saat menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Abdul Wahid mempunyai aset 12 bidang tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 4.905.000.000. Abdul Wahid tercatat punya kas dan setara kas sebanyak Rp 621.046.622, serta utang sebesar Rp 1.500.000.000.

    Dia juga mencantumkan kepemilikan kendaraan senilai Rp 780.000.000. Terdiri dari Mobil Toyota Fortuner Jeep Tahun 2016 hasil sendiri, Rp 400.000.000 dan Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2017 hasil sendiri, Rp 380.000.000.

    “Total harta kekayaan Rp 4.806.046.622,” demikian dilansir dari laman e-LHKPN KPK, Selasa (4/11).

    Terdapat peningkatan sejumlah Rp 750.000.000 dari laporan tahun sebelumnya. Pada 14 April 2023, Abdul Wahid melaporkan harta kekayaan ke KPK senilai Rp 4.056.046.622.

    Setelah terjaring OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid rencananya akan diboyong KPK ke Jakarta hari ini.

    “Jadi rencana tim akan membawa (Abdul Wahid dkk) ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (hari ini),” kata Budi.

    (lua/din)

  • Profil Abdul Wahid: dari Cleaning Service, Gubernur Riau, Terciduk OTT KPK

    Profil Abdul Wahid: dari Cleaning Service, Gubernur Riau, Terciduk OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan oleh penyidik KPK. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan saat OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

    “Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025). 

    Lantas, siapa sebenarnya Abdul Wahid?

    Profil Gubernur Riau Abdul Wahid 

    Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karier politik dari bawah dan sangat  jauh dari kemewahan.

    Melansir riau.go.id dan dipersip.go.id, Abdul Wahid lahir di dusun Anak Peria Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980. Dia anak ketiga dari enam bersaudara.

    Dia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sri Simbar pada tahun 1994. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTs Sei Simbar dan lulus pada tahun 1997.

    Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dia menjalani pendidikan di MA Tembulahan, Ibukota Kabupaten, Tembilahan. Belum sampai tuntas mengayam di MA itu, dia pindah bersama kakak sepupunya ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di daerah Lasi Tuo Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

    Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga.

    Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari.

    “Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu,” katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.

    Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itulah karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan.

    Terjun ke Politik 

    Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.

    Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.

    Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.

    Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.

    Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.

    Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.

    Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.

  • Sahroni: Orang-orang yang Teriak di Rumah Saya Boro-boro Bayar Pajak, Pasti Nunggu Sembako Juga

    Sahroni: Orang-orang yang Teriak di Rumah Saya Boro-boro Bayar Pajak, Pasti Nunggu Sembako Juga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik. Dia curhat soal dirinya yang dibenci orang-orang.

    Sahroni mengaku heran dengan sikap orang-orang. Padahal, dia bilang dirinya tidak korupsi.

    “Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi,” kata Sahroni dikutip Selasa (3/11/2025).

    Bendahara Umum Partai Nasdem itu juga mengungkit penjarahan yang menyasar rumahnya saat demonstrasi Agustus 2025. Menurutnya, rumah tersebut dibangun bukan dari hasil pajak rakyat.

    “Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak. Pasti nunggu sembako juga, sayang bapak ibu, konteks politik di dalam ruang publik ini di frame orang yang nggak ngerti kondisinya,” ujarnya.

    Lebih jauh ia turut menyoroti berbagai tulisan kotor yang mencoret-coret rumahnya. Ia merasa miris atas sikap masyarakat yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab tersebut.

    “Ini kalau nggak ditutup sama terpal omongannya ya Allah ya Tuhan,” cetusnya.

    Sahroni juga menyesalkan bahwa foto keluarganya ikut dijarah masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa foto keluarga yang tidak bernilai ikut diambil.

    “Kebayang bapak ibu, foto keluarga pun dicuri, pertanyaannya buat apa coba, oke lah barang lain ambil silakan, buat apa foto keluarga diambil, buat apa gitu. Buat kenangan? Iya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)