Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    GELORA.CO – Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang menggunung sehingga mengundang polemik.

    Puan menegaskann, permasalahan utang Whoosh bakal dibahas oleh Komisi terkait di DPR bersama pemerintah.

    “Nanti itu, hal tersebut (utang Whoosh), kan kita akan bahas di Komisi terkait. Kami lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu (Jokowi) dan ini kan harus dibahas bersama pemerintah,” ungkap Puan di kompleks MPR DPR DPD di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Disinggung tentang KPK yang tengah menyelidiki dugaan perkara korupsi kereta cepat Whoosh, politikus PDIP itu tak ingin kerugian Whoosh sampai berlarut-larut.

    “Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa. Lalu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya.

    “Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan. Ini agar jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” papar Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masalah kereta cepat Whoosh tak lagi diributkan. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab.

    “Tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya (termasuk utang Rp2 triliun per tahun,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025. ***

  • 4 Ahmad Sahroni Ngumpet di Plafon saat Rumah Dijarah, Sempat Jatuh dan Wajah Dilumuri Debu Megapolitan

    4 Ahmad Sahroni Ngumpet di Plafon saat Rumah Dijarah, Sempat Jatuh dan Wajah Dilumuri Debu Megapolitan

    Ahmad Sahroni Ngumpet di Plafon saat Rumah Dijarah, Sempat Jatuh dan Wajah Dilumuri Debu
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik setelah lama menghilang pascaperistiwa penjarahan di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
    Ia menghadiri acara doa bersama di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi dan untuk pertama kalinya menceritakan detik-detik mencekam saat insiden itu terjadi.
    Ketua RW 06 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Sugeng, mengatakan acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, termasuk ketua RT dan RW setempat, para ulama, habaib, serta warga sekitar.
    Dalam kesempatan itu,
    Ahmad Sahroni
    tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menyampaikan sambutan kepada warga.
    Dalam acara tersebut, Sahroni menceritakan bagaimana ia bersembunyi di plafon rumahnya saat
    penjarahan
    terjadi.
    Namun, karena plafon tersebut tidak kuat menahan beban, Sahroni pun terjatuh dan kemudian bersembunyi di kamar mandi.
    Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa sempat ditemui warga yang menjarah rumahnya.
    Namun, warga tersebut tidak menyadari bahwa orang di dalam kamar mandi itu adalah dirinya.
    “Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
    “Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya Ikhlas,” imbuhnya.
    Sahroni menambahkan, pada malam kejadian, dirinya sempat diselamatkan oleh warga sekitar.
    “Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujarnya.
    Usai doa bersama, Sahroni menyampaikan rencananya untuk membangun kembali rumahnya yang rusak akibat dijarah massa.
    “Ya, menyampaikan mau bangun rumah dan cerita ketika rumahnya dijarah,” jelas Sugeng.
    Sejumlah warga yang melakukan penjarahan telah mengembalikan puluhan barang yang sebelumnya dijarah dari kediaman Ahmad Sahroni.
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, mengatakan sebanyak 32 jenis barang telah diserahkan secara sukarela ke kepolisian.
    “Sebanyak 32 item barang-barang milik Ahmad Sahroni yang sempat dijarah warga di kediamannya, kini telah dikembalikan,” kata Onkoseno.
    Barang-barang tersebut difasilitasi pengembaliannya oleh Polres Metro Jakarta Utara kepada pihak keluarga Sahroni yang diwakili Ketua LMK Kebon Bawang, Achmad Winarso.
    “Barang-barang tersebut diserahkan warga ke Polres Metro Jakarta Utara dengan sukarela,” ujar Onkoseno.
    Ia menambahkan, salah satu barang yang dikembalikan adalah satu bundel sertifikat tanah.
    “Kami mengapresiasi sikap kooperatif masyarakat dan berkomitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta membangun sinergi yang baik antara warga dengan pihak kepolisian maupun keluarga korban,” ucap Onkoseno.
    Achmad Winarso menyampaikan apresiasi keluarga Ahmad Sahroni atas itikad baik masyarakat yang mengembalikan barang-barang tersebut.
    “Pihak keluarga tidak akan menempuh jalur hukum bagi warga yang dengan kesadaran menyerahkan barang melalui Polres Metro Jakarta Utara maupun langsung kepada keluarga,” kata Winarso.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dick Cheney, Wapres AS Era George W Bush Meninggal Dunia

    Dick Cheney, Wapres AS Era George W Bush Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) ke-46 Amerika Serikat (AS) Dick Cheney meninggal dunia. Wapres era Presiden George W Bush itu meninggal dunia di usia 84 tahun.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (4/11/2025), kabar meninggalnya Cheney diungkapkan keluarga kepada media AS. Keluarga menyampaikan mantan anggota kongres dan menteri pertahanan itu meninggal karena komplikasi pneumonia serta penyakit jantung dan pembuluh darah.

    “Selama puluhan tahun, Dick Cheney mengabdi kepada negara kita, termasuk sebagai Kepala Staf Gedung Putih, Anggota Kongres Wyoming, Menteri Pertahanan, dan Wakil Presiden Amerika Serikat,” tambahnya.

    Cheney adalah wakil presiden ke-46, menjabat era Presiden George W. Bush selama dua periode antara tahun 2001 dan 2009. Cheney dianggap sebagai salah satu wakil presiden paling berkuasa dalam sejarah AS, seorang tokoh Machiavellian yang memiliki pengaruh besar di balik layar.

    Lahir di Lincoln, Nebraska, pada tanggal 30 Januari 1941, Cheney tumbuh besar di negara bagian Wyoming bagian barat yang jarang penduduknya. Ia kuliah di Universitas Yale tetapi keluar dari sekolah bergengsi di Pantai Timur itu dan akhirnya memperoleh gelar dalam ilmu politik di Universitas Wyoming di kampung halamannya.

    Sebagai pendukung setia Partai Republik, Cheney terjun ke dunia politik pada tahun 1978, memenangkan kursi Wyoming di DPR dan mempertahankannya selama dekade berikutnya.

    Sebagai wakil presiden, Cheney membawa ideologi neo-konservatifnya ke Gedung Putih dan memainkan peran yang lebih besar dalam membuat keputusan kebijakan utama daripada kebanyakan pendahulunya dalam jabatan tersebut.

    Cheney secara luas dipandang sebagai salah satu kekuatan pendorong di balik keputusan untuk menginvasi Irak setelah serangan 11 September 2001 oleh Al-Qaeda di New York dan Washington.

    (whn/azh)

  • Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap

    Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap

    Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hakim yang dulu mengadili perkara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rios Rahmanto, dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap.
    Hal ini diketahui dari pengumuman di laman resmi badilum.mahkamahagung.go.id.
    “Nama
    Rios Rahmanto
    , jabatan lama Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jabatan baru
    Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
    ,” dikutip dari laman tersebut pada Selasa (4/11/2025).
    Informasi mutasi para hakim ini dibenarkan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto.
    Ia menyebutkan bahwa mutasi Rios merupakan kebutuhan organisasi karena mutasi tidak berlaku untuk satu orang saja.
    Dalam daftar tersebut, ada sebanyak 760 hakim yang dimutasi di seluruh Indonesia.
    “Itu kebutuhan organisasi, dan yang bersangkutan kalau jadi wakil ketua berarti promosi,” kata Yanto saat dihubungi, Kamis.
    Sebelum dimutasi, Rios diketahui tengah menjadi ketua majelis hakim untuk beberapa perkara yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Salah satunya adalah kasus dugaan
    korupsi
    jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara dengan terdakwa Iswan Ibrahim dan Danny Praditya.
    Baru-baru ini, Rios juga baru saja memberikan vonis berat kepada eks Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana.
    Pada sidang Kamis (30/10/2025), Rios dan dua hakim anggotanya menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Iwan Henry karena terbukti korupsi penggelembungan anggaran hingga kegiatan fiktif.
    Iwan juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,5 miliar subsider 5 tahun penjara.
    Dua terdakwa lainnya juga tidak lepas dari jeratan hukum.
    Kepala Bidang Pemanfaatan Disbud DKI Jakarta nonaktif, Mohamad Fairza Maulana alias Keta, divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 500 juta dan subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 841,5 juta.
    Sementara itu, Pemilik Event Organizer (EO) GR-Pro, Gatot Arif Rahmadi, divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,2 miliar subsider 3 tahun penjara.
    Rios juga sempat ramai dibicarakan publik ketika ia memimpin persidangan yang melibatkan
    Hasto Kristiyanto
    .
    Persidangan ini bergulir pada Maret-Juli 2025.
    Rios dan para hakim anggotanya menyatakan Hasto bersalah karena telah menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masuki dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI.
    Hasto pun divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
    Namun, menurut Rios dan hakim lainnya, Hasto tidak terbukti melakukan perintangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
    Meski palu sudah diketuk, putusan dari Rios tidak lagi berlaku karena pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan amnesti dan mengampuni Hasto dari tindakannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan dia banyak menerima keluhan dari warga yang selama ini mendambakan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur, kata dia, menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Banyak daerah di pelosok belum terhubung karena akses yang buruk sehingga menghambat pemerataan pembangunan.

    “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan salah satu jalur di Kaltim yakni jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Bahkan menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Namun karena belum tersentuh pembangunan, menurut dia, mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Dia pun mendesak pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap.

    Dia mengaku optimis, infrastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBN Pemprov Kaltim.

    “Insya Allah dalam 3-5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Penurunan Biaya Haji Harus Diiringi Peningkatan Kualitas Layanan

    ​Penurunan Biaya Haji Harus Diiringi Peningkatan Kualitas Layanan

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada 2026 tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan bagi para jemaah.

    Menurut Dini, meskipun keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya haji tahun 2026 menjadi kabar baik bagi calon jemaah, kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas utama.

    “Harapan kami sebagai anggota DPR RI, penurunan biaya haji ini tidak diikuti dengan penurunan kualitas. Kualitas layanan jemaah, terutama dalam hal akomodasi dan konsumsi, tidak boleh berkurang,” ujar Dini di Jakarta, Selasa 4 November 2025.

    Dini menjelaskan, biaya haji tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp2 juta, dari Rp89 juta menjadi Rp87 juta per jemaah. Angka tersebut merupakan rata-rata secara nasional.

    “Penurunan ini tentu sangat membahagiakan bagi para jemaah. Namun, kami menekankan bahwa meskipun biaya berkurang, layanan harus tetap sama bahkan lebih baik,” tegasnya.

    Legislator muda Partai NasDem itu juga mengingatkan pentingnya inovasi dan peningkatan sistem penyelenggaraan ibadah haji, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menugaskan Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perhajian nasional.

    “Kami selalu menekankan agar pelayanan semakin baik, terutama dengan adanya Kementerian Haji. Ini adalah amanah Presiden untuk memperbaiki sistem haji kita, baik dari sisi digitalisasi maupun pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi,” jelasnya.
     

    Lebih lanjut, Dini berharap pembentukan Kementerian Haji dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan teknis dan pelayanan yang selama ini sering dikeluhkan jemaah, sehingga ke depan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan transparan.

    “Dengan adanya Kementerian Haji ini kami berharap masalah-masalah yang dulu pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Jemaah tidak perlu lagi merasa pesimis atau khawatir seperti sebelumnya,” pungkasnya. 

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada 2026 tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan bagi para jemaah.
     
    Menurut Dini, meskipun keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya haji tahun 2026 menjadi kabar baik bagi calon jemaah, kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas utama.
     
    “Harapan kami sebagai anggota DPR RI, penurunan biaya haji ini tidak diikuti dengan penurunan kualitas. Kualitas layanan jemaah, terutama dalam hal akomodasi dan konsumsi, tidak boleh berkurang,” ujar Dini di Jakarta, Selasa 4 November 2025.

    Dini menjelaskan, biaya haji tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp2 juta, dari Rp89 juta menjadi Rp87 juta per jemaah. Angka tersebut merupakan rata-rata secara nasional.
     
    “Penurunan ini tentu sangat membahagiakan bagi para jemaah. Namun, kami menekankan bahwa meskipun biaya berkurang, layanan harus tetap sama bahkan lebih baik,” tegasnya.
     
    Legislator muda Partai NasDem itu juga mengingatkan pentingnya inovasi dan peningkatan sistem penyelenggaraan ibadah haji, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menugaskan Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perhajian nasional.
     
    “Kami selalu menekankan agar pelayanan semakin baik, terutama dengan adanya Kementerian Haji. Ini adalah amanah Presiden untuk memperbaiki sistem haji kita, baik dari sisi digitalisasi maupun pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi,” jelasnya.
     

     
    Lebih lanjut, Dini berharap pembentukan Kementerian Haji dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan teknis dan pelayanan yang selama ini sering dikeluhkan jemaah, sehingga ke depan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan transparan.
     
    “Dengan adanya Kementerian Haji ini kami berharap masalah-masalah yang dulu pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Jemaah tidak perlu lagi merasa pesimis atau khawatir seperti sebelumnya,” pungkasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Satu demi Satu Deretan Jalan Tol Ini Bakal Dijual

    Satu demi Satu Deretan Jalan Tol Ini Bakal Dijual

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan rencana melepas kepemilikan saham di sejumlah ruas jalan tol hingga dua tahun ke depan. Tahun ini, Waskita akan melepas dua ruas tol, yakni Tol Cimanggis-Cibitung (CCT) serta Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat lewat PT Hutama Marga Waskita (HMW).

    Direktur Bisnis Strategi Portofolio dan Human Capital Waskita Karya Rudi Purnomo menyampaikan Waskita juga akan menjual Tol Pemalang-Batang, tapi struktur utangnya sedang disusun ulang (repackage) agar menarik bagi investor.

    “Divestasi tahun ini ada dua CCT sama HMW. Terus tahun depan kita rencanakan yang (tol) Pemalang-Batang. Ini sedang kita repackage untuk debt-nya. Diharapkan bisa recover IRR,” ujarnya saat public expose secara daring, Selasa (4/11/2025).

    Selain tol Pemalang-Batang, tahun depan pihaknya juga akan melepas kepemilikan jalan tol Depok-Antasari. Rudi menerangkan hal ini sudah melalui pembahasan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) serta PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) selaku pemegang saham PT Citra Waspphutowa.

    “Ini juga sudah ada pembicaraan. Ada beberapa investor yang nanti akan masuk. Kita akan take long kita akan dua. Dua yang akan kita gabung sama PP nanti untuk lepas. Itu nilainya hampir sekitar 30% nanti berdua itu,” terangnya.

    Pada 2027, Rudi menyebut akan melepas Pasuruan-Probolinggo atau Jalan Tol Paspro. Ia mengakui dari segi traffic, ruas jalan tol tersebut cukup bagus.

    Namun, pihaknya menunggu makin tinggi nilainya setelah tersambung ke ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Gending-Besuki yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Rudi menyebut pun sudah Jasa Marga tertarik untuk membeli kepemilikan di ruas tol Paspro.

    “Kemarin Jasa Marga juga sudah tertarik karena Probolinggo Timur sama Besuki itu punya Jasa Marga. Kita punya yang Pasuruan Probolinggo. Cukup bagus. Sudah banyak sekali yang mau. Cuma kita tahan sampai 2027,” terangnya.

    “Selanjutnya nanti akan ada ruas yang di Bocimi. Kan kita saat ini 55% SMI Pak. Nanti untuk akan ada rate issue untuk bisa diambil untuk porsi kita yang ada di Bogor, Jawa, Sukabumi,” jelas Rudi.

    Sebelumnya, Waskita Karya akan mendivestasikan seluruh aset tol yang saat ini tersisa 9. Ke depan pihaknya tidak masuk ke bisnis tol sesuai bisnis inti, kecuali ada penugasan.

    “Upaya dan fokus kita ke depan stabilitas keuangan itu menjadi faktor penting, back to core akan kita lakukan, jasa konstruksi kita akan lakukan. Mungkin ke depannya setelah kita divestasi seluruh jalan tol, kita tidak akan masuk ke jalan tol kecuali ada penugasan, itu akan berbeda,” kata Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (5/3/2025).

    (rea/fdl)

  • Investasi di Vietnam Bisa Jalan dalam 2 Tahun, di RI Baru Dapat Izin

    Investasi di Vietnam Bisa Jalan dalam 2 Tahun, di RI Baru Dapat Izin

    Jakarta –

    Layanan perizinan masih menjadi batu sandungan bagi iklim investasi Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bahkan mencatat ada investasi Rp 1.500 triliun yang batal terealisasi karena masalah perizinan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu sempat membandingkan tahapan investasi di Indonesia dengan Vietnam. Menurutnya, investasi di Vietnam dari nol hingga selesai masa konstruksi hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun.

    “Berbicara Vietnam, cycle investasi, mulai dari pelaku usaha itu membuat perusahaan, sampai dia kepada mengeksekusi realisasinya di konstriksi, dia memulai ini, sampai dia selesai konstruksinya, itu cyclenya di sana kurang lebih 1,5-2 tahun,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komite IV DPR RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Kondisi di Vietnam berbeda jauh dengan di Indonesia. Dengan durasi 2 tahun, pengusaha atau investor baru bisa memperoleh izin resmi dari pemerintah. Secara keseluruhan, kata Todotua, siklus investasi di Tanah Air dapat memakan waktu hingga 5 tahun.

    “Cycle investasi di kita ini masih 2 kali lipat, 4-5 tahun. Kenapa? Karena memang proses perizinan kita ini kurang lebih 1,5-2 tahun, kemudian konstruksi pembangunannya juga segitu, kurang lebih. Jadi ini total 4-5 tahun,” tutur Todotua.

    Selain itu, saat ini, ICOR Vietnam berada di kisaran 4, sementara Indonesia masih sekitar 6. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama, sehingga efisiensi investasi menjadi tantangan utama menuju target pertumbuhan 8%.

    Indeks ICOR menggambarkan seberapa efisien sebuah negara mengubah investasi menjadi output ekonomi atau pertumbuhan. Semakin rendah angka ICOR, berarti investasi yang masuk bisa menghasilkan pertumbuhan lebih besar dengan biaya lebih efisien.

    “Angka ICOR, atau indeks kontribusi cost factor terhadap kompetitif atau produksi terhadap investasi, mereka di level 4-an. Kita masih di level 6-an. Artinya memang ini signifikan Indonesia tantangan terbesarnya ini, kalau kita mau menuju kepada angka pertumbuhan 8%,” tutupnya.

    (ily/eds)

  • Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan

    Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan

    Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Banggar DPR Said Abdullah membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran pemerintah daerah tidak habis.
    Said mengeklaim, pemerintah daerah selalu menghabiskan anggaran yang mereka punya.
    “Kalau selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar Said di Gedung
    DPR
    , Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    “Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambungnya.
    Sebaliknya, Said menjelaskan, pemerintah daerah justru minus anggaran. Dengan kondisi minus, kata dia, maka mustahil pemerintah daerah menyimpan anggaran.
    “Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran, masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” imbuh Said.
    Menteri Keuangan (Menkeu)
    Purbaya Yudhi Sadewa
    meminta maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah karena telah memangkas anggaran mereka.
    Namun, Purbaya berpesan kepada mereka untuk bekerja dengan benar. Menurutnya, anggaran yang diberikan dari pusat seharusnya dihabiskan.
    Hal tersebut Purbaya sampaikan saat rapat dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
    “Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya.
    Purbaya menyampaikan, ketika dia safari dari satu kementerian ke kementerian lain pun, dirinya dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.
    Dia pun menegaskan tidak ingin dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.
    Purbaya mengeklaim hanya mendorong mereka memanfaatkan anggaran yang ada.
    “Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, ‘program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’. Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong,” jelasnya.
    “Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu,” sambung Purbaya.
    Tidak hanya di kementerian, Purbaya turut melihat ada dana mengendap di daerah.
    Maka dari itu, Purbaya juga mendorong daerah untuk membelanjakan uang mereka.
    “Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahli nilai Adies Kadir yang dinonaktifkan dari DPR tak langgar etik

    Ahli nilai Adies Kadir yang dinonaktifkan dari DPR tak langgar etik

    Jakarta (ANTARA) – Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia Profesor Satya Arinanto menilai Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dinonaktifkan karena ada polemik dan demo besar-besaran yang menyoroti DPR RI pada Agustus 2025, tidak melanggar etik.

    Menurut dia, pernyataan Adies Kadir yang disoroti publik terkait tunjangan DPR RI hanya bersifat slip of tongue dan tidak mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat maupun pelanggaran etika sebagai anggota dewan.

    “Beliau hanya menjelaskan soal kenaikan tunjangan beras dan transportasi. Keesokan harinya juga sudah diklarifikasi. Justru yang dikritik masyarakat itu sebenarnya soal tunjangan perumahan,” kata Satya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, langkah klarifikasi yang dilakukan Adies sehari setelah pernyataan tersebut merupakan sikap yang perlu dilakukan dan wajar bagi seorang pejabat publik.

    “Itu sudah sewajarnya dilakukan. Artinya, beliau menyadari ada slip of the tongue dan segera memperbaikinya. Hal itu justru menunjukkan tanggung jawab,” katanya.

    Dia juga menilai penonaktifan sejumlah anggota DPR oleh partai politiknya masing-masing yang terjadi secara serentak setelah rapat di Istana, tidak sepenuhnya sejalan dengan prosedur penegakan etik di DPR.

    “Kalau memang melakukan pelanggaran, seharusnya saat itu juga diumumkan. Tapi, penonaktifan itu baru terjadi setelah rapat di Istana. Saya tidak tahu rapatnya apa, tapi terlihat tidak konsisten,” katanya.

    Saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah memproses sidang perkara terkait lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partai politiknya karena menuai sorotan publik.

    Lima anggota DPR RI nonaktif itu, yakni Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Sejauh ini persidangan baru memeriksa sejumlah saksi dan belum memanggil para anggota DPR RI nonaktif tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.