Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Viral Konten Kreator Resbob Hina Suku Sunda dan Viking, Jejak Ayahnya Pernah Terlibat Korupsi Mencuat

    Viral Konten Kreator Resbob Hina Suku Sunda dan Viking, Jejak Ayahnya Pernah Terlibat Korupsi Mencuat

    GELORA.CO – Sosok Adimas Firdaus, atau yang lebih dikenal dengan nama Resbob, kembali menjadi bahan perbincangan panas di media sosial setelah videonya menghina suku Sunda dan suporter Persib Bandung, Viking, tersebar luas.

    Ucapan kasarnya itu langsung membuat publik geram, terutama masyarakat Jawa Barat yang merasa dihina secara terang-terangan.

    Dalam potongan video berdurasi singkat yang kini beredar luas di berbagai platform media sosial, Resbob tampak sedang menyetir mobil sambil berbincang dengan temannya.

    Ketika ditanya soal pendapatnya terhadap suku Sunda dan Viking, tanpa pikir panjang ia menjawab dengan kata-kata kasar.

    “Semua orang Sunda anj, Viking anj,” ucapnya santai.

    Temannya yang merekam video pun menimpali, “Kata-kata hari ini, Bob!”

    Tak berhenti sampai di situ, Resbob bahkan melanjutkan, “Viking-Bonek sama aja, tapi yang anj cuma Viking.”

    Ungkapan tersebut sontak memicu kemarahan warganet. Banyak netizen yang menuntut Resbob untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sunda dan fans Persib Bandung.

    Video tersebut juga viral di Instagram dan TikTok, dengan ribuan komentar yang berisi kecaman terhadap sang konten kreator.

    Resbob sendiri dikenal sebagai kakak dari YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo, yang juga aktif di dunia digital.

    Ia mengelola kanal YouTube bernama Rgbgob, di mana dirinya sering tampil dengan gaya bicara ceplas-ceplos dan konten yang bernada provokatif.

    Sebelumnya, nama Resbob sempat ramai di pemberitaan setelah dilaporkan oleh anggota DPR Andre Rosiade, karena menyebarkan isu perselingkuhan yang menyeret nama Azizah Salsha, mantan istri Pratama Arhan.

    Namun kini, kontroversi Resbob bukan hanya soal ucapannya terhadap suku Sunda.

    Warganet justru menguliti lebih dalam soal asal usul keluarganya, dan menemukan fakta mengejutkan tentang kasus korupsi yang melibatkan sang ayah.

    “Gausa sok iye, minimal kalau bokap lu koruptor ya tau diri lah. Mana demen bikin masalah, tapi ujungnya nyokap lu yang nangis minta maaf. Lunya nyumput di ketek nyokap lu. Udah durhaka, banci lagi,” tulis salah satu pengguna X dengan nama @ophhel

    Isu ini kian panas ketika Bigmo, adik Resbob, pernah mengonfirmasi kebenaran kasus sang ayah dalam sebuah konten kolaborasi bersama komika Pandji Pragiwaksono.

    Dalam perbincangan itu, Bigmo mengakui bahwa ayahnya pernah tersandung kasus hukum.

    Dari hasil penelusuran tvOnenews, ayah Resbob dan Bigmo bernama Drs. Mohammad Nashihan, diketahui pernah menjadi terdakwa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

    Kasus tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan dana asuransi kesehatan (Askes) dan jaminan hari tua (JHT) bagi ribuan ASN dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

    Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg, disebutkan bahwa Mohammad Nashihan selaku pengacara PT Bumi Asih Jaya (BAJ) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang secara bersama-sama.

    Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp600 juta kepada Mohammad Nashihan.

    Kasus itu merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp55 miliar, menjadikannya salah satu kasus besar di wilayah Kepulauan Riau pada tahun tersebut.

    Kini, dengan viralnya kembali nama Resbob akibat ucapannya yang menyinggung suku Sunda, publik menyoroti perilaku keluarga tersebut secara keseluruhan. 

  • Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    JAKARTA – Hampir seribu orang meninggal dunia dalam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tapi pemerintah bergeming, dengan tidak menetapkan bencana nasional.

    Pemerintah disebut tidak memiliki sense of humanity karena tak juga mengeluarkan status bencana nasional atas peristiwa memilukan di sejumlah wilayah di Sumatera.

    Bahkan ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dang longsor di tiga provinsi tersebut menjadi 969 orang sampai Rabu (10/12). Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 902 ribu orang.

    Melihat banyaknya jumlah korban dan kondisi wilayah terdampak, masyarakat mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Usulan ini juga disampaikan hampir semua fraksi di DPR, termasuk oleh anggota Fraksi Gerindra, melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

    “Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” kata Sugiat.

    Warga membersihkan rumah dari tumpukan material banjir bandang di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Namun hingga kini pemerintah bergeming. Alih-alih menjadi darurat nasional, pemerintah hanya menyebut banjir Sumatera dan Aceh sebagai prioritas nasional.

    Bukan Musibah Alamiah

    Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana mengatakan, banjir di wilayah Sumatera tidak bisa dilihat sebagai musibah alamiah.

    Rina berujar, banjir ini terjadi akibat dari serangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah, menyingkirkan suara akademisi, dan menutup mata terhadap peringatan berbagai organisasi lingkungan.

    Kebijakan yang diambil tanpa basis pengetahuan, lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga. Relasi kuasa itu menegaskan bahwa pusat melihat daerah sebagai wilayah eksploitasi, bukan sebagai ruang hidup yang wajib dilindungi.

    “Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata dia.

    Rina menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana sebagai darurat nasional. Padahal, kata dia, pemerintah mestinya tahu betul jika kas daerah menepis setelah pemangkasan dana transfer daerah.

    “Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar Rp491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” tegasnya.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam bencana ini adalah kemunculan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya air banjir.

    Kayu-kayu tersebut, disebut-sebut dari hasil penebangan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang maupun sawit. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri mengatakan bencana di Aceh adalah hasil dari kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun di Sumatera. FWI mencatat, hutan Aceh menyusut sekitar 177 ribu hektare selama tujuh tahun terakhir, termasuk 16 ribu ha hilang pada 2024.

    Dikaitkan dengan Presiden

    Menanggapi desakan publik agar pemerintah menelusuri dugaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menindak empat perusahaan yang ia sebut berkontribusi meningkatkan tekanan ekologis di sejumlah hulu sungai di Sumatera Utara.

    Tiga dari empat perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy. Satu perusahaan lainnya tidak disebut Hanif. Ia juga menegaskan pihaknya belum menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika empat perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Namun Koordinator Jaringan Antitambang (Jatam) Melky Nahar menuturkan empat perusahaan yang sedang diaudit itu hanya sedikit dari korporasi di hutan-hutan Sumatera.

    Salah satu perusahaan yang kini menjadi perbincangan adalah PT Tusam Hutani Lestani yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. korporasi dengan konsesi lahan hingga 97 ribu hektare itu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Merujuk sejumlah sumber, nama Prabowo memang tidak muncul sebagai pemilik, namun orang dekatnya terlihat jelas memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestani adalah Edhy Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menduduki jabatan tersebut sejak Agustus 2024.

    Sebelum Edhy, jabatan itu diduduki Prasetyo Hadi, yang saat ini menjabat Menteri Sektretaris Negara. Edhy Prabowo adalah eks Wakil Ketua Umum Gerindra, sedangkan Prasetyo Hadi kini mengisi posisi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gerindra.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencicipi makanan yang dimasak di dapur umum posko pengungsian bencana alam Desa Belee Panah, Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). (ANTARA/Irwansyah Putra/tom)

    Isu kepemilikan Prabowo terhadap PT Tusam Hutani Lestani sudah pernah mencuat pada 2019, tepatnya saat debat kedua Pilpres. Waktu itu, petahana Joko Widodo (Jokowi) menyindir ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, dengan rincian 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

    Prabowo tidak membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dimaksud merupakan hak guna usaha (HGU), yang menurutnya tetap menjadi milik negara. Prabowo juga mengaku lebih baik mengelola lahan tersebut daripada pihak asing, karena ia menganggap dirinya sebagai nasionalis dan patriot.

    Kemudian pada Pilpres 2024, giliran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengukitnya kembali. Anies menyinggung keberadaan 340 ribu hektare lahan punya Prabowo dalam debat capres, yang kembali direspons dengan pernyataan patriotisme.

    Secara keseluruhan, Jatam menyebut Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut  menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu. Namun Melky pesimistis penegakan hukum yang dijanjikan Menteri Lingkungan Hidup bakal berjalan sesuai harapan publik. 

    “Tidak akan leluasa melakukan penegakan hukum kalau presiden sendiri terlibat dalam konflik kepentingan yang sama,” tegas Melky.

  • 4 Dekade Industri Migas RI: Perlu Kebijakan Harga BBM Rasional

    4 Dekade Industri Migas RI: Perlu Kebijakan Harga BBM Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekjen OPEC Soebroto menilai sudah waktunya pemerintah membuat kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rasional—dengan menyerahkannya kepada pasar bebas.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Soe­broto kepada pers seusai menyampaikan pidato ilmiah pada acara Wisuda III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) di Jakarta pada Sabtu, 21 Oktober 1995.

    Berita tentang usulan kebijakan harga BBM agar diserahkan kepada mekanisme pasar tersebut menjadi headline halaman muka Harian Bisnis Indonesia pada edisi Senin, 23 Oktober 1995.

    Soebroto mengatakan bahwa kebijakan harga yang rasional dapat mengurangi ketimpangan antara konsumsi dan produksi energi, meskipun hal itu tidak akan dapat menghindarkan Indonesia sebagai pengimpor energi dalam 15—20 tahun mendatang.

    “Kebutuhan energi meningkat pesat akibat pertumbuhan ekonomi selama PJP II sebesar 7% per tahun,” ujarnya.

    Indonesia, menurut dia, tidak lagi dapat mempertahankan kebijakan export oriented bagi investasi asing yang berminat memasarkan minyak olahannya di pasar dalam negeri.

    “Hal ini mengingat cadangan minyak kita makin menipis,” kata Soebroto menanggapi keengganan perusahaan perminyakan Kuwait untuk menanamkan modal di Indonesia dalam bidang pengilangan minyak.

    Kuwait Petroleum Corp. (BUMN Kuwait) pada saat itu mengadakan serangkaian perjalanan ke beberapa negara di Asia untuk menjajaki pembukaan kilang minyak baru dan memperluas jaringan perdagangan minyak negeri tersebut.

    Managing Director Kuwait Petroleum Corp. (KPC) Hani Hussain mengatakan bahwa KPC sama sekali tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah masih cenderung memberlakukan kebijakan export oriented daripada membuka pasar dalam negeri.

    Hal itu bertentangan dengan strategi yang akan dikembangkan KPC yang berencana mendatangkan minyak mentah dari Kuwait untuk diolah di beberapa negara Asia dan menjualnya untuk pasar domestik.

    Tajuddin Noer Said, Anggota Komisi APBN DPR mengatakan usulan Soebroto agar pemerintah menghapus kebijakan export oriented di bidang pengilangan cukup tepat.

    Dia berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan nasional di bidang perminyakan.

  • Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    GELORA.CO – Inilah sosok Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang membantah kabar 80 ton bantuan untuk korban banjir di daerahnya hilang. 

    Bantahan Tagore Abubar diungkapkan menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). 

    Sebelumnya, Mualem mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. 

    Menurut Mualem, seyogyanya penyaluran logistik ke wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah sudah berjalan maksimal. Namun, prosesnya tergantung di lapangan (daerah) apakah tepat sasaran atau tidak.

    “Saya dengar berita, berita burung, ada 80 ton (bantuan) hilang entah ke mana. Kita turunkan semua di Bener Meriah, banyak donatur-donatur yang menyumbangkan, tetapi ya seperti itu, tidak tepat kepada sasaran,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2025) malam.

    Mualem minta kepada pihak yang ada di Bener Meriah dan semua relawan yang ada di sana agar menyalurkan bantuan tepat sasaran.

    “Kita juga mohon kepada Bapak Tagore, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako,” ujarnya.

    Namun demikian, Mualem menyebut, dirinya akan memeriksa kembali soal kebenaran di balik kabar kehilangan tersebut.

    “Saya tidak tahu, kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Nanti bersama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi apakah betul atau tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Tagore Abubakar mengaku tidak mengerti dengan kata tidak adil yang disampaikan Mualem. 

    Ia menegaskan dirinya memperlakukan masyarakat Bener Meriah setara dalam menyalurkan bantuan.

    “Saya tidak mengerti maksud ‘tidak adil’. Semua sama, masyarakat Bener Meriah, bahkan masyarakat di Karang Ampar Aceh Tengah juga saya bantu, pengungsi dari Aceh Tengah yang ada di Bener Meriah juga kita bantu, apalagi masyarakat Bener Meriah. Jadi sudah adil, apa yang tidak adil? Salah ngomong dia (Mualem) kali,” kata Tagore, dihubungi melalui telepon Whatsapp, Kamis (11/12/2025).

    Tagore mengaku sedang dalam perjalanan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi ke kampung terpencil di daerah tersebut.

    Mengenai kabar bantuan hilang, Tagore membantahnya.

    “Dikatakan ada bantuan, seperti dari beliau (Mualem), dari Bu Gubernur, waktu kita cek gak ada kita terima. Hilang atau tidak kita tidak tahu, kita telusuri dulu,” sebut Tagore.

    Ia mengungkapkan, penelusuran bantuan yang tiba di daerah itu masih terus dilakukan, untuk memastikan keberadaan logistik bagi korban bencana yang masuk melalui Bandara Rembele.

    “Karena dari Menteri Transmigrasi juga, ada 20 ton beras, tetapi belum kita terima. Apakah di Bulog, atau di mana, belum kita terima, masih diselidiki. Kita belum sempat selidiki, kita masih terus ke lapangan untuk menyalurkan logistik,” ucap Tagore.

    Sosok Tagore Abubakar

    Tagore Abubakar merupakan politisi kelahiran Takengon, Aceh Tengah pada 20 April 1954.

    Tagore Abubakar sebelumnya sudah bergelut lama di bidang politik.

    Tagore Abubakar memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Takengon.

    Lalu Tagore Abubakar melanjutkan sekolah menengah di SMP 1 Takengon dan SMA 1 Takengon.

    Kemudian Tagore Abubakar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara lulus pada 1972.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Tagore Abubakar sempat menjadi Kepala UPP PJM Seulimum Aceh Besar pada 1975.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat sebagai kepala UPP ITR Blangkejeren pada 1986.

    Tagore Abubakar juga pernah menjabat sebagai koordinator OPSUS Gelora Pertanian BANPRES, Blangkejeren.

    Kemudian dirinya kembali ke Aceh Tengah dan menjabat sebagai Kasi Usaha Tani di Dinas Perkebunan Cabang V Aceh Tengah pada 1988.

    Lalu sebagai Sekretaris Korpri Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1988.

    Jabatan terakhir sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai Kepala Cabang V Dinas Perkebunan Takengon pada 1993.

    Bertahun-tahun Tagore Abubakar juga sempat menjabat sebagai Kepala Cabang Perkebunan hingga 1999.

    Kemudian sejak saat itu Tagore Abubakar memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

    Karier politiknya pun cukup mentereng, buktinya pada 1999-2004 dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Aceh Tengah.

    Lalu pada 2004-2007 Tagore Abubakar menjabat sebagai Ketua DPRD Bener Meriah.

    Kemudian pada 2007, Tagore Abubakar melebarkan sayap dengan menjadi Bupati Bener Meriah hingga 2012.

    Selepas jabatan tersebut, Tagore Abubakar melangkah ke tingkat nasional dengan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Aceh periode 2014-2019.

    Sempat beberapa tahun vakum dari dunia politik, Tagore Abubakar kembali terpilih menjadi bupati Bener Meriah periode 2025-2030.

    Riwayat Organisasi

    Wakil Ketua GMNI Aceh Tengah (1975–1983)

    Wakil Ketua HKTI Aceh Tengah (1980–1983)

    Ketua KGAAT Aceh Tengah (1982–1983)

    Wakil Ketua DPD II KNPI (1989–1992)

    Ketua PPM (1993–1998)

    Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1993–1998)

    Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1998–2013)

    Ketua Perkemi Bener Meriah (2006–2011)

    Pembina Himabiah (2004–2008)

    Ketua KONI (periode tidak disebutkan)

    Ketua Dewan Adat Gayo (sampai sekarang)

    Diapresiasi Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.

    Presiden Prabowo sampai menelpon dua bupati itu saat rapat terbatas (ratas) dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo kepada BUpati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah.

    Meski sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Ancaman Sanksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Umroh saat Bencana, Prabowo: Copot, Desersi Itu

    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan akan menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.

    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.

    Sikap Prabowo ini berbeda ketika menyinggung sosok bupati yang justru meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. 

    Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS. 

    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. 

    Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.  

    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.

    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.

    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.

    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.

    Diberitakan sebelumnya, Mirwan memilih melaksanakan ibadah umroh, saat wilayahnya masih terendam banjir dan longsor.

    Hal ini diketahui dari foto-foto yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya itu pun viral di media sosial. 

    Dari foto-foto itu terlihat Mirwan MS umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan. 

    Disebutkan Mirwan M.S berangkat umrah pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

  • Tidur Saat Rapat, Bicara Kejujuran, Di-OTT KPK

    Tidur Saat Rapat, Bicara Kejujuran, Di-OTT KPK

    Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya kena OTT KPK terkait dengan proyek-proyek pengadaan di wilayahnya. Ardito diamankan KPK bersama empat orang lainnya, termasuk pihak swasta.

    Sebelum kena OTT, Ardito ternyata sempat viral karena tidur saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Legislatif Nasional (Balegnas) di Gedung DPR RI, Jumat (4/7). Terbaru, dia juga bicara kejujuran di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/11).

  • Hj Ansari Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pelajar Asal Aceh-Sumatera

    Hj Ansari Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pelajar Asal Aceh-Sumatera

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari meminta pemerintah agar memperhatikan nasib pelajar yang berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera, baik kalangan siswa, mahasiswa dan santri terdampak bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

    Sejauh ini pemerintah sudah tindakan pemilihan pasca bencana, termasuk memberikan bantuan bagi masyarakat setempat. Namun bagi para pelajar dari wilayah terdampak khususnya mereka yang menimba ilmu di berbagai wilayah di tanah air, juga harus menjadi perhatian serius sebagai bagian dari warga terdampak bencana.

    “Saat ini pemerintah harus menunjukkan rasa cinta kepada rakyat, dan harus selalu memikirkan seluruh aspek dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Termasuk nasib para pelajar yang tidak tahu kondisi keluarga saat bencana terjadi,” kata Hj Ansari, Kamis (11/12/2025).

    Hal tersebut sangat penting dipikirkan sebagai bagian dari tindakan pemilihan pasca bencana, khusunya bagi para pelajar asal Aceh dan Sumatera, yang sedang menimba ilmu di berbagai daerah di Indonesia. “Jadi saat ini kita tidak hanya menuntut rakyat untuk mencintai negerinya, tetapi bagaimana negeri ini menunjukan cintanya kepada rakyat,” ungkapnya.

    “Terlebih saat ini banyak anak-anak dari Aceh maupun Sumatera, yang sedang menuntut ilmu di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tentunya juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” sambung legislator perempuan dari Dapil Jatim XI Madura.

    Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal itu disampaikan seiring dengan hasil kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Aceh, dalam beberapa hari kedepan, terhitung sejak Rabu hingga Minggu (10-14/12/2025). “Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar hadir disitu (memikirkan nasib para pelajar asal Aceh dan Sumatera),” jelasnya.

    “Karena anak-anak yang ada di pondok (pesantren) atau di tanah rantau tentunya juga menunggu kiriman dari orang tua yang berdada di Aceh atau Sumatera, dan kita tidak tahu apakah orang tua mereka masih ada atau tidak,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

    Oleh karena itu, legislator perempuan kelahiran Pamekasan Madura, sangat berharap agar pemerintah benar-benar memikirkan nasib para pelajar. “Hal ini tentunya sangat penting untuk dipikirkan, selain bantuan logistik maupun atau tindakan pemulihan pasca bencana,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Tak Relevan dan Tak Perlu

    Tak Relevan dan Tak Perlu

    JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen tidak relevan apabila dimasukan dalam undang-undang. Pasalnya, usulan ini hanya kepentingan elite partai. 

    Andreas menilai, gagasan Bahlil tersebut tidak memiliki landasan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. Sebab menurutnya, koalisi permanen adalah kerja sama politik yang dibentuk oleh dua atau lebih partai untuk jangka waktu yang panjang, tidak hanya untuk satu pemilu atau satu isu tertentu.

    “Usulan ini lebih untuk kepentingan individual elite dan partainya untuk aman dalam posisi di kabinet pemerintahan,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 11 Desember. 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menjelaskan, koalisi adalah konsep yang dikenal dalam sistem parlementer, di mana partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama sebelum membentuk pemerintahan mayoritas. 

    “Untuk sampai pada pembentukan koalisi, partai-partai bernegosiasi untuk membangun platform pemerintahan bersama,” jelas Andreas. 

    Sebaliknya, kata Andreas, dalam sistem presidensial, platform pemerintahan ditetapkan oleh presiden terpilih. “Partai pendukung presiden kalau mau ikut bekerja sama tergantung presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk memutuskan bekerja sama dengan siapa dan dengan partai mana,” katanya. 

    Karena kewenangan pembentukan kerja sama berada pada presiden, Andreas menegaskan, wacana koalisi permanen tidak seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Enggak relevan mengatur soal koalisi permanen dalam UU, karena itu hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan justru menghormati hak prerogatif presiden dan sudah memutuskan sebagai partai penyeimbang,” tegas Legislator PDIP dari Dapil NTT itu. 

    Seperti diketahui, usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan pemerintah butuh penguatan stabilitas.

    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat, 5 Desember. 

    Bahlil menegaskan bahwa ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini keluar-masuk. Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid.

    “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” kata Bahlil.

  • Jangan Biarkan Anak-anak Sumatera Kehilangan Hak Pendidikan

    Jangan Biarkan Anak-anak Sumatera Kehilangan Hak Pendidikan

    Ia juga menekankan, rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.

    “Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementrian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan,” katanya.

    Komisi X menilai ada delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan negara terkait pendidikan di ketiga provinsi yang terkena banjir dan longsor tersebut.

    Berikut 8 langkah yang harus segera dilakukan pemerintah, pertama, memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai, agar ritme belajar anak tidak hilang.

    Kedua, mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana dan berbasis peta risiko.

    Ketiga, menyediakan layanan psikososial secara sistematis bagi siswa dan guru. Keempat, memastikan perlengkapan belajar dasar tersedia, termasuk alat tulis, buku, seragam, dan gawai.

    Kelima, memberikan relaksasi aturan pendidikan, menyederhanakan administrasi, menunda proses penilaian seperti ujian, serta mempercepat bantuan operasional dan rehabilitasi.

    Keenam, memberikan bantuan seperti pembebasan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar wilayah bencana namun keluarganya terdampak.

    Ketujuh, memberikan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak. Kedelapan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas. (Pram/fajar)

  • Seruan Beli Hutan Warganet Cermin Ketidakpercayaan Rakyat

    Seruan Beli Hutan Warganet Cermin Ketidakpercayaan Rakyat

    GELORA.CO -Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara meninggalkan luka mendalam. Lebih dari 900 orang dinyatakan meninggal dan sekitar 300 masih belum ditemukan. 

    Kerugian ekologis, infrastruktur, dan harta benda diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, sementara biaya evakuasi dan rekonstruksi bisa mencapai ratusan triliun. Bencana ini dianggap sebagai akibat dari rusaknya ekosistem hutan dan lingkungan di kawasan terdampak sehingga memicu bencana ekologis skala besar.

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, menilai kerusakan hutan sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. 

    “Lahan hutan sudah seperti lapangan sepak bola yang bisa dipermaikan oleh siapa saja. Faktanya, hutan kita berubah dari pelindung manusia menjadi monster dan ancaman bencana yang mematikan manusia,” ujarnya lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

    Ia lantas menyoroti seruan “beli hutan” yang digaungkan Warganet di media sosial merupakan bentuk sindiran keras sekaligus gambaran ketidakpercayaan rakyat terhadap pengelolaan hutan oleh para pemangku kepentingan, baik sektor kehutanan maupun lingkungan hidup.

    Riyono menjelaskan bahwa pembelian atau penguasaan kawasan hutan sebenarnya diatur melalui sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban serta tata cara pembayaran penerimaan negara di bidang kehutanan, hingga Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang pedoman penilaian dan penetapan harga jual kawasan hutan. 

    Pembelian hutan memerlukan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), penetapan harga oleh Menteri LHK, kewajiban pembayaran tunai dalam rupiah, penggunaan sesuai peruntukan, serta kesediaan mengikuti pengawasan pemerintah.

    Dokumen yang dibutuhkan juga tidak sedikit, mencakup surat permohonan IPKH, identitas pembeli, rencana penggunaan hutan, dokumen lingkungan, serta dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. 

    Proses pembeliannya pun berlapis, mulai dari pengajuan permohonan, penilaian kawasan oleh tim ahli, penetapan harga, pembayaran, hingga penerbitan IPKH.

    “Aksi beli hutan oleh para netizen sebenarnya adalah warning kepada para pejabat terkait untuk menjaga hutan dengan sungguh-sungguh. Ini sindiran soal rasa keputusasaan rakyat akibat kerusakan parah di Aceh dan Sumatera,” tegasnya

  • Bobby Nasution Dinilai Kurang Kesadaran karena Pangkas Anggaran Bencana

    Bobby Nasution Dinilai Kurang Kesadaran karena Pangkas Anggaran Bencana

    GELORA.CO -Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution. Komisi II menilai bahwa Gubernur Bobby Nasution menunjukkan kurangnya political will dan kesadaran terhadap pentingnya antisipasi bencana.

    Penilaian tersebut didasarkan pada rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut, akibat pemangkasan secara drastis. 

    “Kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, [Gubernur Sumut] kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kataAnggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025.

    Pemangkasan anggaran ini dinilai berdampak langsung pada ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, termasuk banjir bandang yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Sumut.

    Semula, pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Fatoni, anggaran BTT dialokasikan cukup besar, mencapai Rp843,1 miliar. Namun, dalam Perubahan APBD 2025, alokasi ini dipotong habis-habisan, menyisakan hanya Rp98,3 miliar. Ini berarti terjadi penurunan hingga 88%, atau setara dengan pengurangan sebesar Rp744,7 miliar.

    Tren pemangkasan ini berlanjut pada penyusunan APBD 2026, di mana anggaran BTT semakin dikurangi, hanya mengalokasikan Rp70 miliar. 

    Perbedaan yang mencolok antara anggaran awal (Rp843,1 miliar) dan anggaran tahun 2026 (Rp70 miliar) menjadi pertanyaan besar terkait kesadaran pemprov  terhadap kesiapsiagaan bencana.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah, apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tegasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya.