Kementrian Lembaga: DPR RI

TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah polemik gas 3 kg yang sulit dijangkau rakyat, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membantah bahwa ketersediaan gas bersubsidi tersebut di pasaran langka. 

Namun, Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai sebaliknya. 

Ia mengatakan Bahlil tak perlu membantah terkait kelangkaan gas 3 kg. 

Bahlil hanya perlu menyelesaikan masalah polemik itu. 

“Faktual memang ada kelangkaan, kan laporan dari on the spot, laporan dari Jawa Barat, di Serang itu kan jelas memang di beberapa daerah itu langka. Jadi, enggak usah dibantah oleh Pak Bahlil, selesaikan aja masalah itu,” ujar Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/2/2025). 

Kelangkaan gas elpiiji 3 kg bersubsidi menimbulkan keresahan sosial. 

Pemerintah, kata Rocky, harus mendudukkan persoalan secara detail. 

“Ini kan jadi semacam peristiwa yang akan numpang di dalam peristiwa itu (kelangkaan gas 3 kg), yaitu ketidakbecusan pemerintah numpang dalam peristiwa itu, kecurigaan pada kongkalikong numpang dalam peristiwa itu, tuduhan bahwa ada penimbunan numpang dalam peristiwa itu. Kan semua itu menimbulkan keresahan sosial,” katanya. 

Rocky mengkhawatirkan kondisi rakyat, terutama kaum emak-emak yang kesulitan memperoleh gas 3 kg. 

Pemandangan antrean rakyat membeli gas 3 kg belakangan ini yang terjadi di banyak daerah menandakan peradaban yang tidak pancasilais. 

“Kalau keresahan sosial itu sudah tiba di ubun-ubun emak-emak, enggak ada urusan lagi dengan penjelasan argumentatif dari pemerintah. Jadi kepastian atau secara psikologis emak-emak atau ibu-ibu ruma tangga sebut saja keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama itu akhirnya kita lihat antre panjang ratusan meter kan bukan peradaban pancasilais,” pungkasnya. 

Persoalan sulitnya beli gas 3 kg

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melakukan penataan distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dengan memutuskan untuk menghapus pengecer, alias warung kelontong, yang tidak bisa lagi menjual elpiji subsidi.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa selama ini tahapan distribusi elpiji subsidi dilakukan dari PT Pertamina (Persero) ke agen, lalu ke pangkalan, dan barulah ke pengecer.

Namun, kebijakan terbaru memutuskan untuk menghentikan distribusi ke pengecer, melainkan pembelian harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke pangkalan resmi Pertamina.

Sayangnya, sebaran pangkalan Pertamina tidak sebanyak pengecer.

Kondisi berkurangnya akses untuk membeli elpiji 3 kg inilah yang membuat masyarakat mengeluh terjadi kelangkaan.

Menurut Bahlil, pada dasarnya pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota atau pengurangan subsidi untuk elpiji 3 kg.

Bahkan, volume impor elpiji juga tetap sama dalam beberapa bulan terakhir.

Hanya saja, diakuinya kebijakan penataan distribusi ini membuat masyarakat harus melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

Ia pun membantah terjadinya kelangkaan elpiji 3 kg. “Barang enggak ada langka, saya jamin.

Saya jamin enggak ada langka, cuma persoalannya dari 100 meter (jarak dengan pengecer), sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya (ke pangkalan),” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Menurut dia, penataan distribusi ini perlu dilakukan, sebab berdasarkan laporan yang diterimanya, justru terjadi permainan harga elpiji subsidi di tingkat pengecer.

Masyarakat yang membeli elpiji 3 kilogram di pengecer dikenai harga yang lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.

“Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengecer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga,” katanya.

Dia juga mengaku menerima laporan bahwa penyaluran elpiji subsidi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Malahan, ada kelompok tertentu yang membeli elpiji 3 kg dalam jumlah tidak wajar untuk memainkan harga.

“Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli elpiji 3 kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ucap Bahlil.

Ia menuturkan bahwa dengan penataan ulang ini, maka akan menertibkan penyaluran elpiji subsidi.

Sebab, harga jual di pangkalan resmi Pertamina sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, serta data pembelian pun bisa tercatat lebih rapi.

Meski memutuskan untuk menghapus pengecer, pemerintah memberi peluang untuk pengecer mendaftar menjadi subpangkalan resmi Pertamina 3 kg agar tetap bisa menjual elpiji subsidi.

Menurut Bahlil, dengan membuat status pengecer menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi Pertamina, maka harga elpiji subsidi di pasaran akan lebih terkontrol.

“Jadi ini tujuannya agar elpiji 3 kg yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu akan lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan baik dan harganya terjangkau,” paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

Ia pun menyebut bahwa pengecer yang dinilai bagus dalam melakukan distribusi elpiji subsidi, memungkinkan untuk segera diberikan izin sementara menjadi subpangkalan tanpa dikenakan biaya seperti yang disyaratkan.

“Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah, kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai subpangkalan. Tanpa biaya. Tak usah ada biaya-biaya,” ucapnya.

Bahlil menyebutkan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah per tabung gas sangat besar.

Namun, ditemukan masalah terkait permainan harga di pengecer. 

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan aturan pembelian elpiji 3 kilogram hanya di pangkalan resmi.

“Kami tidak bermaksud membuat masyarakat kita seolah-olah merasa sulit mendapat elpiji,” kata dia seperti dikutip dari Tribun-video.

Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan bahwa dengan menjadi subpangkalan, pengecer tetap dapat membeli elpiji 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina untuk dijual ke konsumen.

Ia menuturkan bahwa kebijakan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan ini bertujuan menjaga ketersediaan elpiji subsidi bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.

“Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Pertamina mencatat bahwa dari total hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terdaftar dalam sistem MAP, terdapat 375.000 NIK pengecer yang terdaftar.

Menurutnya, dengan skema pengecer mendaftar jadi subpangkalan sehingga bisa membeli elpiji 3 kg dari pangkalan untuk dipasarkan ke konsumen, diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi elpiji tabung melon tersebut.

“Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen elpiji 3 kg,” jelasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya