Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • KPK Geledah Rumah Ahmad Ali, Cari Bukti Tambahan

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali, Cari Bukti Tambahan

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti setelah menggeledah rumah mantan anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, pada Selasa, 4 Februari 2025. Barang yang disita antara lain uang, tas, dan jam tangan.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

    Tessa menjelaskan bahwa uang yang disita terdiri dari mata uang rupiah dan asing, meskipun jumlah pastinya masih belum diketahui. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW).

    “Detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan, jadi nanti teman-teman akan kita update lagi,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali

    Pada hari yang sama, penyidik KPK menggeledah rumah Ahmad Ali di kawasan Jakarta Barat. KPK membenarkan bahwa penggeledahan ini masih berkaitan dengan kasus Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar),” kata Tessa dalam keterangannya.

    Meski demikian, Tessa belum mengungkapkan secara rinci barang bukti yang ditemukan. “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” tambahnya.

    Uang Rp476 Miliar Disita di Kasus Rita Widyasari

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menyita uang senilai Rp476 miliar dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batubara yang menjerat Rita Widyasari. Rinciannya, pada Jumat, 10 Januari 2025, KPK menyita Rp350 miliar dari 36 rekening milik Rita dan pihak terkait lainnya.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya),” kata Tessa, Selasa, 14 Januari 2025.

    Selain itu, penyidik menyita 6.284.712,77 Dolar AS (setara Rp102,2 miliar) dari 15 rekening atas nama Rita dan pihak lain. Juga disita 2.005.082,00 Dolar Singapura (setara Rp23,7 miliar) dari satu rekening terkait.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana,” jelas Tessa.

    KPK terus mengembangkan penyidikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain gratifikasi, Rita juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi sebelumnya.

    Pada 2018, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita karena terbukti menerima suap Rp6 miliar dan gratifikasi Rp110 miliar terkait izin dan proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain hukuman penjara, ia juga dikenakan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Warga keluarkan biaya lebih beli elpiji di pangkalan resmi

    Warga keluarkan biaya lebih beli elpiji di pangkalan resmi

    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya. ANTARA

    Legislator: Warga keluarkan biaya lebih beli elpiji di pangkalan resmi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya menyebutkan masyarakat kini harus mengeluarkan biaya lebih, bahkan dobel untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi.

    Asep dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, menilai Pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan baru pemberlakuan distribusi liquified petroleum gas (elpiji) yang hanya sampai pada tingkat pangkalan dan meniadakan penjualan secara eceran.

    Kondisi tersebut, menurut dia, menyulitkan karena masyarakat harus datang langsung ke pangkalan resmi elpiji 3 kg dan antre, mengingat belum banyaknya jumlah pangkalan resmi yang tersedia.

    “Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar,” kata Asep.

    Menurut dia, kondisi demikian menggambarkan sebuah kemunduran karena pemerintah sudah semestinya menyediakan berbagai kebutuhan dasar menjadi sedekat mungkin kepada masyarakat.

    “Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg,” kata wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Negara, lanjut dia, semestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat itu di depan pintunya atau setidaknya mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan bikin susah warga.

    Asep mengatakan bahwa Pemerintah semestinya cukup menindak pihak-pihak yang terindikasi mempermainkan harga elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer. Dengan demikian, tidak perlu membuat kebijakan yang berlebihan dan berdampak pada masyarakat.

    Wakil rakyat ini mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut agar distribusi elpiji 3 kg kembali sampai tingkat pengecer atau warung.

    “Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya,” paparnya.

    Sejak 1 Februari 2025, Pemerintah telah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual elpiji 3 kg. Kebijakan ini diterapkan guna mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih terarah dan sesuai dengan peruntukannya.

    Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih ketat, diharapkan elpiji 3kg dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Untuk mengatasi kelangkaan ini, Pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi. Pembelian di pangkalan resmi tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau ketimbang pengecer.

    Sumber : Antara

  • Danantara Disahkan DPR, Pengelolaan Aset BUMN Kakap Dimulai

    Danantara Disahkan DPR, Pengelolaan Aset BUMN Kakap Dimulai

    Jakarta –

    DPR hari ini, Selasa (4/2/2025) mengesahkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Revisi Undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam rapat paripurna.

    Lembaga ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan nilai ekonomi BUMN guna mempercepat transformasi ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Piter Abdullah Direktur Eksekutif Segara Institute dan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia menilai bahwa Danantara merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan Indonesia.

    “Danantara adalah inovasi dalam pengelolaan aset negara yang tidak hanya akan memastikan aset ini lebih produktif, tetapi juga akan memberikan dampak besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan Danantara, kita bisa melihat investasi negara dikelola lebih strategis dan terukur,” ujar Piter dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Piter juga menekankan bahwa model pengelolaan Danantara selaras dengan praktik terbaik global seperti Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia.

    Dengan tata kelola yang kuat dan profesional, Danantara memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Dalam konteks kepemimpinan, Muliaman Hadad ditunjuk sebagai Kepala BPI Danantara. Sosoknya yang memiliki pengalaman panjang di dunia keuangan dan regulasi diyakini akan memastikan pengelolaan Danantara berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme tinggi. Piter menilai Muliaman sebagai figur yang tepat untuk memimpin Danantara di fase awal ini.

    “Pak Muliaman adalah seorang profesional yang memiliki rekam jejak kuat dalam sektor keuangan dan regulasi. Dengan kepemimpinan beliau, saya yakin Danantara akan dikelola secara optimal, transparan, dan mampu membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan,” kata Piter.

    “Kehadiran Danantara dan dengan kombinasi kepemimpinan dan kolaborasi yang kuat, saya yakin lembaga ini akan mampu mengoptimalisasi potensi kebermanfaatan aset negara yang dihasilkan BUMN di tengah kebutuhan untuk mengakselerasi perekonomian negara dan menjadikan Indonesia kebanggaan di kancah global,” sambungnya.

    Secara terpisah, Muliaman Hadad Kepala BPI Danantara, mengomentari pengesahan oleh DPR, sekaligus menyampaikan terima kasih.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini, khususnya bagi DPR RI dan Kementerian-Kementerian lainnya sehingga BPI Danantara dapat terlahir. Kami yakin, kolaborasi seluruh pihak yang terbina saat ini menjadi landasan yang kuat bagi BPI Danantara untuk nantinya bekerja secara efektif dalam memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia,” kata Muliaman.

    (hns/hns)

  • Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg diapresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Fathi bilang, langkah Prabowo sudah tepat untuk menghindari gejolak di masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas ketegasan dan respons cepat Pak Presiden Prabowo dalam menangani isu LPG 3 kg yang sempat membuat masyarakat resah. Keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat kecil,” ujar Fathi.

    Anggota DPR Fraksi Demokrat, Fathi.

    Sebelumnya, larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg membuat masyarakat panik, terutama kalangan pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang bergantung pada gas bersubsidi. Kelangkaan yang terjadi bahkan menyebabkan lonjakan harga di beberapa daerah.

    “Dengan diperbolehkannya pengecer kembali menjual LPG 3 kg, saya berharap distribusi gas bisa kembali normal, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkannya dengan harga yang wajar,” tambah Fathi kepada Pikiran Rakyat, 4 Februari 2025.

    Ia juga mengimbau agar distribusi LPG 3 kg tetap diawasi dengan baik agar subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

    “Kami di DPR, khususnya di Komisi XI, akan terus mengawasi kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap transparan dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Dengan kebijakan baru ini, Fathi berharap perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), bisa kembali stabil tanpa dihantui keresahan akibat keterbatasan akses terhadap LPG bersubsidi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bapanas ajak masyarakat konsumsi B2SA dan setop boros pangan

    Bapanas ajak masyarakat konsumsi B2SA dan setop boros pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak masyarakat meningkatkan kualitas konsumsi pangan ke pola yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta setop boros pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Kami juga ingin mengajak kembali tidak bosan-bosan kepada seluruh pihak untuk mengkonsumsi makanan enak, makanan sehat, makanan B2SA, beragam, bergizi, seimbang,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

    Dia menyampaikan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Namun, juga pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

    Arief mengungkapkan bahwa penting untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dengan porsi 1/3 karbohidrat, 1/3 sayuran, 1/5 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan.

    Kepala Bapanas itu menambahkan bahwa keragaman konsumsi pangan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.

    Menurutnya, selain menjaga ketersediaan pangan, penting juga untuk memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar tidak hanya cukup, tapi juga sehat dan bergizi.

    Bapanas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berhenti dari perilaku boros pangan, terutama menjelang peak season puasa dan lebaran yang rawan pemborosan.

    “Karena ini jelang peak season puasa dan Lebaran ke depan senantiasa menerapkan stop boros pangan dan belanja bijak,” ucap Arief.

    Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengurangi food loss and waste dengan cara membeli sesuai kebutuhan dan memaksimalkan penggunaan bahan pangan yang ada.

    Dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional, stabilisasi harga pangan dan distribusi yang merata juga menjadi fokus penting agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

    Bapanas terus mengingatkan perlunya toleransi dalam berbagi pangan, terutama kepada mereka yang membutuhkan, untuk menciptakan solidaritas sosial dalam mengatasi tantangan pangan.

    Peningkatan kesadaran terhadap konsumsi pangan yang bergizi dan tidak boros diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dalam jangka panjang.

    “Dan mengurangi food loss and waste, stabilisasi harga pangan, dan menumbuhkan tolerensi pada masyarakat yang lebih membutuhkan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Jember: BKPSDM Jangan Hanya Surati BKN Soal Pembatalan Kelulusan 22 Guru Honorer

    DPRD Jember: BKPSDM Jangan Hanya Surati BKN Soal Pembatalan Kelulusan 22 Guru Honorer

    Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat tak hanya bersurat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk menanyakan nasib 22 guru honorer yang batal lulus ujian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

    Para guru tersebut dibatalkan kelulusannya oleh BKN, karena tergeser oleh 22 orang pegawai THK (Tenaga Honorer Kategori) II. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, THK II menjadi prioritas kedua untik diangkat menjadi PPPK.

    Pergeseran terjadi karena Jember hanya mendapat jatah 738 formasi guru PPPK dari pemerintah. Menurut Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, otomatis masuknya 22 orang THK II tersebut menggeser 22 orang guru honorer lain yang sudah lulus ujian PPPK tahap pertama.

    “Kami berkirim surat ke Panselnas (Panitia Seleksi Nasional). Adanya perubahan itu kami laporkan ke Panselnas. Tentang bagaimana keputusan dan sebagainya, itu jadi kewenangan Panselnas,” kata Suko.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Siswono meminta Suko datang ke Jakarta menemui BKN pekan depan. “Kami sebagai wakil masyarakat siap mendampingi Pak Suko. Jangan hanya bersurat, Pak. Kalau surat Anda kirim melalui fax, biar satu truk, kurang diperhatikan,” katanya, dalam rapat dengat pendapat di ruang komisi dengan BKPSDM Jember, Selasa (4/2/2025).

    Komisi A juga siap mendampingi BKPSDM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan pembatalan kelulusan 22 orang guru tersebut. “Ini harus clear masuk dengan segala perjuangan,” kata Siswono.

    Sebenarnya ada solusi mengangkat 22 orang guru honorer itu menjadi PPPK paruh waktu. Namun Siswono menampik solusi itu.

    Siswono menyebut apa yang dialami 22 orang guru yang tergeser itu sangat menyakitkan. “Ini bukan sakit dua kali saja. Sakit sekujur tubuh. Luka di atas luka. Mending dari awal mereka tidak lulus,” kata politisi Gerindra ini.

    Siswono siap menghubungi para legislator DPR RI untuk memperjuangkan 22 orang guru honorer tersebut. “Kalau Anda sendirian kan dilihat sebelah mata. Tapi kalau kami kan tidak ada kepentingan. Seorang politisi tapi dalam rangka membela warga masyarakat, gebrak-gebrak monggo walaupun berhadapan dengan menteri. Tidak peduli saya, ketika menteri kurang ada perhatian maksimal terhadap masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • TNI Bakal Revisi Regu untuk Tempatkan Tamtama atau Bintara Drone Nasional 4 Februari 2025

    TNI Bakal Revisi Regu untuk Tempatkan Tamtama atau Bintara Drone Nasional 4 Februari 2025

    TNI Bakal Revisi Regu untuk Tempatkan Tamtama atau Bintara Drone
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Panglima TNI
    Jenderal
    TNI
    Agus Subiyanto berencana membentuk tamtama atau bintara
    drone
    dalam organisasi TNI. Hal ini disampaikan saat rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).
    Di hadapan jajaran Komisi I, Panglima Agung mulanya menyebut bahwa kini TNI sudah mengembangkan kemampuan pesawat nirawak saat memeriksa wilayah operasi.
    “Seperti yang sekarang di daerah operasi kita sudah menggunakan drone untuk
    surveillance
    ,” kata Panglima TNI, Selasa.
    Dengan keberadaan drone itu, menurut Panglima, pasukan TNI tidak melulu harus berjalan kaki saat melaksanakan operasi.
    Dia menyebut, cukup satu sampai dua kilometer, TNI kemudian menerbangkan drone untuk memeriksa keseluruhan wilayah.
    “Sehingga kalau dulu kita patroli lima kilometer harus berjalan kaki, sekarang satu kilometer, dua kilometer kita bisa naikan drone kita tahu kondisi di wilayah sekitar itu sesuai dengan jangkauan drone tersebut,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
    Meski demikian, Panglima TNI mengatakan, ada konsekuensi yang harus dilakukan jika ingin mengembangkan drone untuk kegiatan operasi wilayah.
    Dia lantas kemudian menyinggung soal pembentukan tamtama atau bintara yang dikhususkan bertugas mengendalikan drone saat operasi.
    “Nah, ini juga kita apabila ada unit drone, itu berarti kita merevisi organisasi regu. Dari mulai regu kita revisi supaya di situ ada tamtama drone atau bintara drone,” kata Panglima TNI.
    Sebagai informasi, TNI memang sudah menggunakan drone sebagai salah satu bagian alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan.
    Berbagai drone yang dimiliki TNI sudah pernah dipamerkan kepada publik.
    Drone
    -drone TNI dihadirkan dalam parade Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Oktober tahun lalu.
    Disebutkan, drone tersebut memiliki teknologi modern dan canggih untuk mendukung tugas pokok TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
    Drone milik TNI antara lain Drone Geospasial yang dilengkapi dengan kamera sensor canggih sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat.
    Kemudian, drone
    surveillance
    . Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor, seperti inframerah, radar, dan penginderaan jauh, untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas di bawahnya, bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapanas pastikan ketersediaan pangan aman jelang Ramadhan

    Bapanas pastikan ketersediaan pangan aman jelang Ramadhan

    Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

    “Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

    Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stock di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

    Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

    Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pupuk Indonesia dan ID FOOD di Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA/Harianto

    Di sisi lain, rata-rata nasional harga gabah di tingkat produsen sudah mencapai Rp6.498 per kilogram (kg). Ini mulai mendekati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong upaya perwujudan swasembada beras.

    “Secara umum harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil, namun ada beberapa komoditas di tingkat produsen yang masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di antaranya jagung pipil kering, bawang merah, dan daging ayam ras,” ucapnya.

    Sedangkan di tingkat konsumen komoditas harga yang di atas HAP atau harga eceran tertinggi di antaranya MinyaKita, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras medium.

    Proyeksi neraca pangan juga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan nasional tahun 2025 berada dalam kondisi yang terkendali. Beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, dan daging sapi memiliki stok yang mencukupi.

    “Stok akhir beras diproyeksikan mencapai 9,97 juta ton, stok jagung 5,1 juta ton, sementara stok daging sapi-kerbau mencapai 42.867 ton,” tuturnya.

    Sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen, pemerintah telah menetapkan HPP untuk gabah dan beras. HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg, sementara harga beras di gudang Perum Bulog sebesar Rp12.000 per kg.

    “Dengan langkah-langkah strategis ini, Bapanas optimis bahwa kebutuhan pangan selama Ramadhan dan seterusnya akan tetap terpenuhi dengan harga yang stabil, memastikan kesejahteraan petani, pedagang, dan masyarakat luas,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah pemerintah yang kembali mengaktifkan pengecer elpiji 3 kilogram untuk berjualan kembali dinilai sebagai keputusan tepat.

    Ketua Umum Relawan Jokowi Prabowo Gibran (ReJO Pro Gibran) HM Darmizal mengatakan keputusan Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal polemik gas elpiji 3 kilogram merupakan respons cepat dari keadaan yang ada.

    “Sejak kemarin polemik larangan pengecer elpiji 3 kilogram dilarang berjualan sudah sangat meresahkan masyarakat. Hari ini terjawab sudah,” kata Darmizal kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Darmizal, langkah yang diambil pemerintah mengaktifkan kembali pengecer elpiji 3 kilogram  untuk berjualan sangat tepat dan sangat membantu masyarakat kecil dalam berbagai aktivitasnya. 

    Gas melon, dikatakan Darmizal, masih menjadi bagian utama dari rantai pasok kehidupan masyarakat luas di Indonesia.

    “Jika langkah tersebut tak diambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita khawatir akan mengganggu perekonomian rakyat yang diyakini berdampak langsung pada jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ke depan,” kata dia.

    Darmizal menyarankan para pembantu Presiden Prabowo harus punya sikap keberpihakan dan sense of crisis untuk merasakan kehidupan keseharian rakyat semesta. 

    Dalam pengambilan keputusan, dia mengatakan tentu saja terlebih dahulu diharuskan berkoordinasi dengan Presiden jika akan mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat strategis seperti kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram ini.

    “Saya curiga, untuk kebijakan ini, tidak ada koordinasi, sehingga begini akibatnya. Presiden yang terkena imbasnya. Alhamdulillah Presiden Prabowo bergerak cepat, tangkas dan bijak dalam menjawab kehendak rakyatnya. Terimakasih Presiden,” ujar Darmizal.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

    “Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

    Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Diketahui, pemerintah sebelumnya melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram per 1 Februari 2025. 

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.

    Buntut kisrut tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan selama 2 jam.

    Setelah dipanggil Presiden Prabowo, Bahlil berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram.

    Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

    “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja,” ujar Bahlil.

    Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan elpiji 3 kilogram tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

    Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram harus baik. 

    Lalu, Bahlil mengaku dirinya juga diminta untuk segera memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram untuk masyarakat.

    Selain itu, akses terhadap penjualan gas tidak boleh jauh dari masyarakat.

    “Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak Presiden, makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan,” katanya.

  • Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.

    Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.

    Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.

    Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.

    Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.

    Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran “gas melon” bukanlah hal yang baru.

    Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.

    Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.

    Halaman berikut: Apa yang menyebabkan larangan dadakan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg?

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025