Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

    Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. 

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.  

    “Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).  

    Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.

    Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.  

    “Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal,” ujar Abdul Kharis.  

    Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.

    “Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” pungkasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025. 

    Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.  

    Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.  

    “Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Titiek Soeharto.  

    Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.  

    “Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini,” ungkapnya.  

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. 

     
    “Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam,” jelasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama bulan Ramadan. 

    Namun, ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah, seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.  

    Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau.

     

    Foto: TITIEK SOEHARTO – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2025). Titiek meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional jelang Ramadan. (ISTIMEWA)

  • Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi massa yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Meskipun sering dikaitkan dengan aksi kekerasan, PP tetap menjadi jaringan kuat yang berisi politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi.

    Japto Soerjosoemarno telah memimpin organisasi ini selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan.

    Tokoh-Tokoh Elite dalam Pemuda Pancasila

    Banyak tokoh nasional yang tergabung dalam Pemuda Pancasila, baik sebagai pengurus maupun anggota kehormatan. Berikut beberapa di antaranya:

    Bambang Soesatyo – Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Zainudin Amali – Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP. Siti Hutami Endang Adiningsih – Putri bungsu Soeharto, Wakil Ketua Umum II bidang Kesejahteraan Sosial. Arsjad Rasyid – Ketua Umum KADIN (2021-2024), Wakil Ketua Umum III bidang Perekonomian dan Industri. Ahmad HI M. Ali – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI 2019-2024, Wakil Ketua Umum IV PP. Tjahjo Kumolo – Mantan Menpan RB, anggota MPO PP. Ryamizard Ryacudu – Mantan Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Kehormatan PP.

    Bahkan, Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila dalam Musyawarah Besar 2019, menandakan kedekatan organisasi ini dengan pemerintah.

    Sejarah Lobi Pemuda Pancasila: Dari Soekarno hingga Jokowi

    Era Soekarno: Kelahiran Pemuda Pancasila dan Konflik dengan PKI

    Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di bawah naungan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Organisasi ini dibentuk untuk melawan pengaruh komunis yang berkembang pesat di era Sukarno.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Pemuda Pancasila turut serta dalam aksi penumpasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Ini menandai awal keterlibatan mereka dalam politik dan keamanan nasional.

    Era Soeharto: Jaringan dengan Militer dan Golkar

    Di bawah Orde Baru, Pemuda Pancasila menjadi bagian dari mesin politik rezim Soeharto. Mereka mendapatkan dukungan dari militer dan Partai Golkar, serta berperan dalam mengamankan kepentingan penguasa.

    Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) menyebut bahwa PP menjalin hubungan patronase dengan negara. Mereka menjadi alat politik Golkar dan diberi akses ke berbagai sektor ekonomi, termasuk bisnis keamanan dan pengawalan.

    Era Reformasi: Transformasi dan Diversifikasi Kekuatan

    Setelah kejatuhan Soeharto, Pemuda Pancasila beradaptasi dengan dinamika politik baru. Mereka tidak lagi hanya berafiliasi dengan Golkar, tetapi juga merangkul berbagai partai seperti PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

    Beberapa kadernya bahkan berhasil masuk ke dalam birokrasi dan dunia bisnis, menjabat sebagai menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah.

    Era Jokowi: Kedekatan dengan Pemerintah dan Institusi Negara

    Pada Pilpres 2019, Pemuda Pancasila secara resmi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dukungan ini diperkuat dengan pengukuhan Jokowi dan Ma’ruf sebagai anggota kehormatan. Japto Soerjosoemarno menegaskan bahwa PP akan terus mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga ideologi Pancasila.

    Dalam era ini, PP semakin berkembang menjadi jaringan politik-ekonomi yang luas, tidak hanya berfokus pada kegiatan ormas tetapi juga ekspansi ke sektor bisnis dan investasi.

    Pemuda Pancasila sebagai Kekuatan Politik Permanen

    Pemuda Pancasila telah mengalami berbagai transformasi sejak didirikan pada 1959. Dari kelompok paramiliter yang berfungsi sebagai alat negara di era Orde Baru, kini PP berkembang menjadi jaringan politik dan ekonomi yang kuat.

    Dengan kepemimpinan Japto Soerjosoemarno yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun, Pemuda Pancasila tetap menjadi kekuatan politik yang mampu bernegosiasi dan beradaptasi dengan setiap rezim yang berkuasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Masalah dan Tanggung Jawab Pemerintah

    Masalah dan Tanggung Jawab Pemerintah

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pada Selasa (4/2), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar para pengecer boleh berjualan kembali LPG 3 kg. Sambil berdagang, kata Dasco, pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI resmi melarang penjualan LPG 3 kg lewat pengecer mulai 1 Februari 2025 lalu. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi gas melon tersebut lebih terkendali, baik dari segi harga maupun sasaran penerimanya.

    Timbulkan antrean panjang hingga korban jiwa

    Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memandang kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg menimbulkan gejolak besar di masyarakat.

    “Bagaimana tidak? Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan harus menghadapi tambahan kesulitan hanya untuk mendapatkan LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok mereka,” imbuh Achmad.

    Tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, lanjut dia, kebijakan tersebut hanya memperpanjang rantai distribusi serta menambah kesulitan bagi masyarakat kelas bawah. Alhasil, Prabowo turun tangan untuk mengatasi masalah ini.

    “Namun, mengapa kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat ini bisa muncul di tengah pemerintahan yang seharusnya berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat? Jawabannya sederhana, ada menteri-menteri di kabinet yang tampaknya tidak memahami visi dan misi presiden,” kata Achmad.

    Menurut Achmad, larangan pengecer menjual LPG 3 kg adalah contoh nyata dari kebijakan yang tak melihat kenyataan di lapangan. Mayoritas masyarakat kecil membeli gas melon itu dari pengecer karena lebih mudah dijangkau.

    “Dengan adanya larangan ini, mereka dipaksa untuk membeli langsung dari pangkalan yang jaraknya tidak selalu dekat. Situasi ini menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan di beberapa daerah, bahkan seorang ibu meninggal dunia karena antrian panjang tersebut,” terang Achmad.

    Tak hanya itu, tambah dia, banyak pengecer yang kehilangan mata pencahariannya akibat kebijakan tersebut.

  • Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Jakarta –

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai insiden kecelakaan beruntun di GT Ciawi harus menjadi perhatian serius. Dia menyoroti kelayakan kendaraan yang masuk dalam tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Dari hasil investigasi sementara itu kan ada truk remnya blong, truk yang membawa galon air ya. Jadi kalau menurut saya memang ini harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya layak jalannya kendaraan itu kan tanggung jawab Kementerian Perhubungan,” kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Politikus PDIP ini menduga ada faktor jembatan timbang truk tidak berfungsi sebelum digunakan. Dia pun mempertanyakan kepastian truk itu tidak over dimension overload (ODOL) atau muatan berlebih.

    “Jadi titik kuncinya itu ada di 3 hal. Pertama, soal ram check dari Kementerian Perhubungan terhadap kelaikan kendaraan di jalan. Ini akibat tidak berfungsinya jembatan timbang ini pasti salah satunya. Kita juga tidak tahu kendaraan ini overloading over dimension nggak, ini belum ada keterangan, kalau dia over dimension overloading kenapa boleh jalan. Bisa jadi juga ya remnya itu blong faktor muatannya melebihi kapasitas, bisa jadi,” ujar Lasarus.

    Dengan begitu, Lasarus menunggu hasil investigasi kecelakaan lalu lintas tersebut. Komisi V DPR, kata dia, pun akan menggelar rapat dengan Kemenhub untuk turut membahas permasalahan ini.

    “Makanya kita tunggu hasil investigasi dari kepolisian secepatnya, kemudian untuk dilakukan perbaikan. Kita akan panggil, besok kita raker dengan kementerian,” kata Lasarus.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggota TNI yang melanggar hukum kena pidana militer dan umum

    Anggota TNI yang melanggar hukum kena pidana militer dan umum

    Suasana Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    Menhan: Anggota TNI yang melanggar hukum kena pidana militer dan umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 08:00 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum pidana militer, dan hukum pidana umum.

    “Jadi, kami tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan,” kata Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum dipastikan akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku di tanah air.

    Sementara itu, dia mengingatkan seluruh anggota TNI bahwa siapa pun yang terlibat dengan hukum dapat dipecat dari kedinasan.

    “Biasanya susah mendapatkan tempat di luar, dan ini menjadi catatan. Hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh; mereka yang desertir, insubordinasi,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengaku sedih dengan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI.

    “Jadi, ini kan juga harus menjadi perhatian. Tentu di mana saja, di lembaga mana saja, tidak mungkin semua orang ini akan baik. Selama ada iblis itu pasti ada saja orang yang rusak,” kata Jazuli.

    Ia melanjutkan, “Akan tetapi, bagaimana caranya sistem pengawasan dan pembinaan TNI ini agar oknum-oknum ini tidak terus berulang melakukan tindak kejahatan karena itu akan mencoreng wibawa institusi.”

    Sumber : Antara

  • Menko Pangan sebut harga beras stabil jelang Ramadhan

    Menko Pangan sebut harga beras stabil jelang Ramadhan

    Beras kita lihat tadi Rp11.000 per kg

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa harga komoditas beras terpantau stabil menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Zulhas di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan harga pangan yang dilakukan di Pasar Klender Jakarta Timur, harga beras yang ditemukan di pasar berkisar antara Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram, menunjukkan harga yang relatif stabil.

    “Beras kita lihat tadi Rp11.000 per kg, Rp12.000 per kg, Rp13.000 per kg,” kata Zulhas.

    Tak hanya beras, Menko Pangan juga mengatakan bahwa harga daging ayam potong juga relatif stabil yang dijual dengan harga Rp50.000 per ekor, dengan berat sekitar 1,8 kilogram per ayam.

    Selain itu, cabai ditemukan dengan harga sekitar Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang dijual dengan harga sekitar Rp40.000 per kilogram, mencerminkan harga eceran yang sesuai.

    Kemudian, harga minyak goreng juga terlihat stabil, namun terdapat lonjakan pada harga minyak curah yang dinilai cukup mahal dan berfungsi sebagai buffer apabila terjadi kelangkaan.

    “Cuma minyak curahnya kok mahal, minyak curah itu sebetulnya untuk buffer, kalau minyak yang apa itu langka ya, ada buffer-nya,” ucap Zulhas.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

    “Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

    Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stock di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

    Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

    Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa saat ini stok beras yang dikelola mencapai 1.947.778 ton dan minyak goreng sebanyak 5.199 kilo liter.

    “Posisi stok dan sebaran komoditas secara umum komoditas beras cadangan pemerintah 1,947 juta ton, kemudian minyak goreng 5.199 kilo liter,” kata Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa.

    Wahyu juga menyampaikan stok pangan lainnya yang saat ini dikuasi Bulog yakni tepung terigu 117 ton, gula pasir 13.612 ton, telur 5 ton, serta jagung PSO 54.995 ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pusat Data Nasional Batam Disetop, Menteri Meutya Ungkap Alasannya

    Pusat Data Nasional Batam Disetop, Menteri Meutya Ungkap Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan salah satu proyek nasional, yaitu Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di Batam. 

    Sekjen Komdigi Ismail mengatakan, PDN Batam dipilih untuk tidak dilanjutkan pada tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Adapun jumlah PHLN mencapai Rp 773 miliar.

    “Sehubungan dengan pembatalan proyek, data center di Batam akan ditiadakan,” ujar Ismail saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Penjelasan Meutya Hafid soal Pusat Data Nasional Batam

    Ditemui usai rapat, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid turut menjelaskan alasan tidak dilanjutkannya pembangunan PDN Batam.

    Dia mengatakan tidak dilanjutkannya proyek ini bukan disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan oleh kementerian, melainkan karena tidak adanya kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.

    “Jadi tidak ada pembatalan proyek PDN Batam karena efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah kontrak yang waktu itu sudah, kontrak yang sangat awal, waktu itu dengan Korea Selatan, tidak dijalankan selama waktu 2 tahun,” jelas Menkomdigi.

    “Jadi dengan demikian, karena tidak berjalan, ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, pemerintah merencanakan untuk membangun tiga PDN di Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Batam , dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Pembangunan pusat data itu sebagai cara pemerintah dalam menggabungkan data center kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sebelumnya terpisah-pisah.

    (fab/fab)

  • Pimpin Sidang Hasto Vs KPK, Hakim: Tak Perlu Pakai Ketegangan Apa Pun Nasional 5 Februari 2025

    Pimpin Sidang Hasto Vs KPK, Hakim: Tak Perlu Pakai Ketegangan Apa Pun Nasional 5 Februari 2025

    Pimpin Sidang Hasto Vs KPK, Hakim: Tak Perlu Pakai Ketegangan Apa Pun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Hakim
    Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (
    PN Jaksel
    ) Djuyamto meminta sidang praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto
    Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu dilaksanakan dengan menegangkan.
    Pesan ini Hakim Djuyamto sampaikan kepada pengacara Hasto dan Tim Biro Hukum KPK setelah membuka sidang di ruang sidang utama PN Jaksel, Rabu (5/2/2025).
    “Enggak perlu pakai ketegangan apa pun,” kata Hakim Djuyamto di ruang sidang, Rabu.
    Hakim Djuyamto mengatakan, ruang sidang di pengadilan ini disediakan untuk mewadahi perdebatan hukum kedua pihak.
    Ia berharap persidangan pengacara Hasto melawan Tim Biro Hukum KPK bisa berlangsung asyik.
    “Jadi ruang sidang ini memang disediakan untuk perdebatan hukum biar sama-sama mengajukan dalil pembuktian masing-masing,” ujar Hakim Djuyamto.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.
    Menghadapi praperadilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto.
    “Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim. Ibarat kata, ini adalah pembuktian secara formal yang sudah kami siapkan,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta Selasa (14/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Nilai Anggaran PU Dipangkas Rp81 Triliun Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru

    PKB Nilai Anggaran PU Dipangkas Rp81 Triliun Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah tengah melakukan pemangkasan anggaran besaran di Kementerian / Lembaga dengan memberlakukan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD.

    Salah satunya anggaran Kementerian Pekerjan Umum (PU) dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 menjadi Rp29 triliun atau dipangkas sekitar Rp 81 teriliun.

    Anggota Komisi V Syafiuddin Asmoro menilai pemotongan anggaran tersebut akan berpotensi menciptakan pengangguran di berbagai daerah. Dia beralasan, salah satu program Kementerian PU yang bisa terdampak pemangkasan anggaran adalah program padat karya. Program itu bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Program ini melibatkan masyarakat, terutama yang miskin dan marginal, dalam kegiatan produktif. Padat karya menyerap banyak tenaga kerja,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI ini.

    Dia memaparkan, ada sejumlah program padat karya yang selama ini dilaksanakan Kementerian PU. Yaitu, proyek pembangunan jalan, irigasi pertanian, sanitasi, bedah rumah, dan program lainnya.

    Legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu mengatakan, program padat karya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain bangunan fisiknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, program itu juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Selama ini program padat karya bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa-desa,” beber mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.

    Masyarakat bisa terlibat dalam program padat karya dengan menjadi pekerja proyek. Mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

    Tidak hanya itu, kata Syafiuddin, program padat karya juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Sebab, anggaran padat karya itu dibelanjakan di daerah. Yaitu, melalui pembelian material di toko-toko bangunan.

    “Sehingga toko-toko bahan bangunan bisa ramai dan mendapatkan manfaat dari program itu,” terang Syafiuddin.

    Dia menambahkan bahwa pemotongan anggaran itu juga berdampak pada infrastruktur besar. Tentu proyek infrastruktur besar juga akan berkurang dan akan mengurangi angka pekerja di setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    “Dampaknya pada ekonomi masyarakat dan lapangan pekerjaan. Peluang mendapat pekerjaan akan sulit dan itu berpotensi menciptakan pengangguran,” beber alumnus Universitas Trunojoyo Madura itu.

  • Hasto Kristiyanto berharap sidang praperadilan berlangsung cepat

    Hasto Kristiyanto berharap sidang praperadilan berlangsung cepat

    Jakarta (ANTARA) – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy berharap sidang praperadilan penetapan status tersangka kliennya berlangsung secara cepat (fast trial).

    “Tentunya kita dalam hal ini ingin bahwa proses pengadilan yang ‘fast trial’, asas ‘fast trial’, yaitu cepat, sederhana dan murah tentunya ini bisa tercapai,” kata Ronny sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.

    Ronny berharap pihaknya bisa menguji apa yang sudah terjadi dan juga mendapatkan kepastian hukum.

    Dia juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim hukumnya juga menghadiri gugatan praperadilan penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. Agenda hari ini adalah pembacaan permohonan peradilan.

    Pihaknya menyatakan telah siap dengan bukti dan saksi untuk agenda tersebut. Dia menyatakan keputusan sidang inkrah atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Dalam keputusan Pengadilan yang sudah inkrah, yang sudah tetap itu tidak ada satu pun bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Pihaknya melihat bahwa bukti yang ada sangat prematur dan lebih banyak aspek non hukumnya daripada aspek yuridis.

    PN Jakarta Selatan (Jaksel) telah mengagendakan sidang gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) pada Rabu pagi pukul 10.00 WIB.

    Sidang praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto awalnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/1), namun ditunda karena KPK tidak hadir.

    KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada tanggal 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

    Permohonan tersebut telah diregister dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal, yaitu Djuyamto.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025