Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

    Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

    Jakarta –

    Setelah melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan menggelar lelang di akhir Februari 2025.

    Komdigi menyiapkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang nantinya diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah, juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Kemungkinan targetnya (lelang frekuensi 1,4 GHz) kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

    Wayan menjelaskan yang dapat mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin jaringan tetap block packed switch, bukan operator seluler.

    “Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ucapnya.

    Meski Dirjen Infrastruktur Digital memperkirakan bakal ada tiga pemenangnya, namun secara pastinya itu akan tergantung pada hasil konsultasi publik yang telah dilakukan oleh Komdigi.

    “Kalau melihat dari konsep sekarang, itu kan 80 MHz itu untuk tiga blok wilayah. Nah, kalau kemungkinan pemenang masih tiga. Itu draft awal ya, bisa saja nanti draft ya berubah. Iya, berdasarkan masukan-masukan. Tapi kelihatannya secara teknis, nggak bisa dibagi dua, tapi nanti kita lihat
    perkembangan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

    Berdasarkan isi dari konsultasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang lebar pita 80 MHz itu berada di rentang frekuensi 1427-1518 MHz.

    Penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    Adapun wilayah regional yang dimaksud, mencakup regional 1 yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. Lalu, regional 2 terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Dan regional 3 terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

    Sebagai informasi wilayah berdasarkan zona tersebut, yaitu zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi, zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

    Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

    Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 7 Provinsi Jawa Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimanatan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, dan zona 15 Provinsi Kepulauan Riau.

    (agt/fyk)

  • Dampak Pembatasan Perdagangan Donald Trump, Pos AS Hentikan Layanan Paket dari China – Page 3

    Dampak Pembatasan Perdagangan Donald Trump, Pos AS Hentikan Layanan Paket dari China – Page 3

    Sebuah laporan 2023 dari Komite Khusus DPR AS tentang Partai Komunis China menemukan kalau Temu dan Shein kemungkinan bertanggung jawab atas lebih dari 30 persen dari semua paket yang dikirim ke AS berdasarkan ketentuan itu dan kemungkinan hampir setengah dari semua pengiriman de minimis yang berasal dari China.

    Adapun China Post dan Hong Kong Post merupakan layanan pos yang dioperasikan pemerintah. Belum jelas apakah penangguhan itu berlaku untuk pengiriman paket dari China dan Hong Kong yang dikirim melalui kurir pos swasta.

    Sementara itu, Juru Bicara USPS mengarahkan pada pengumuman awal badan itu, saat dikonfirmasi CNBC.

    Presiden dan CEO Firma Konsultan iMpact, Chris Pereira menuturkan, perusahaan e-commerce lintas batas mengandalkan USPS untuk sekitar 31 persen pengiriman jarak jauh. Ia mengatakan, mereka juga memakai berbagai penyedia pengiriman termasuk DHL, FedEx dan UPS serta operator yang lebih kecil.

    “USPS secara tradisional telah menjadi pilihan yang hembat biaya, terutama bagi penjual kecil di China, dan penangguhan itu dapat menyebabkan peningkatan biaya bagi penjual dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen AS,” kata Pereira.

    Anggota Parlemen berpendapat impor de minimis memberi perusahaan China keuntungan yang tidak adil dengan memungkinkan mereka menghindari tarif. Pejabat juga mengatakan kalau paket de minimis tunduk pada dokumentasi dan pemeriksaan minimal.

    Organisasi perdagangan dan kelompok advokasi telah mendesak Donald Trump untuk mengekang pengiriman de minimis karena mereka menilai hal itu telah memungkinkan obat-obatan terlarang, seperti fentanil masuk ke Amerika Serikat melalui pos.

     

  • Pengamat Curiga DPR Berupaya Kendalikan Mahkamah Konstitusi Melalui Revisi Tata Tertib – Halaman all

    Pengamat Curiga DPR Berupaya Kendalikan Mahkamah Konstitusi Melalui Revisi Tata Tertib – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

    Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).

    Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala.

    Pejabat tersebut antara lain adalah Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).

    Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat adanya kejanggalan atas revisi yang pembahasannya tuntas kurang dari 3 jam dengan hasil kesepakatan seluruh fraksi itu. 

    “Bagi saya ini sangat janggal. Motifnya mungkin dalam menekankan lembaga-lembaga tertentu, terutama Mahkamah Konstitusi,” ujar Feri saat dihubungi, Rabu (5/2/2025).

    “Dan itu cara permainan politik paling tidak sehat yang pernah dilakukan oleh DPR saat ini,” ia menambahkan. 

    Feri menjelaskan, langkah revisi ini menunjukkan ihwal DPR yang tidak mengerti soal peraturan perundang-undangan 

    Pasalnya, mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya bukan tugas dan wewenang DPR. 

    Ia juga menekan, tata tertib DPR, harusnya hanya berpengaruh terkait urusan internal. 

    “DPR kok tidak paham perundang-undangan? peraturan tata tertib kok bisa mengubah undang-undang dasar dan bunyi undang-undang. Jadi aneh sekali, terjadi pelanggaran, sehingga itu tidak sah sebenarnya,” tuturnya. 

     

     

  • Kritik Cara Bahlil Salurkan Subsidi untuk LPG 3 Kg, Prastowo: Warga Jadi Kelinci Percobaan Menteri Tidak Kredibel

    Kritik Cara Bahlil Salurkan Subsidi untuk LPG 3 Kg, Prastowo: Warga Jadi Kelinci Percobaan Menteri Tidak Kredibel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Ekonomi, Prastowo Yustinus mengatakan subsidi tepat sasaran bagus. Tapi ka mengkritik cara pemerintah dalam menyalurkan subsidi elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Subsidi tepat sasaran itu bagus Pak, tapi nggak gini juga caranya,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia menyoroti cara kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pasalnya, kebijakannya lebih dulu dibuat baru dirapatkan.

    “Setelah bikin warga miskin kelimpungan mencari satu tabung elpiji, baru akan dirapatkan,” ujar Prastowo.

    Eks Staf Khusus Menteri Keuangan itu mengatakan, harusnya sosialisasi dilakukan di awal. Lalu diterapkan secara nasional.

    “Memang seharusnya sosialisasi lebih awal, siapkan skema yg baik, uji coba yang layak, baru terapkan secara nasional,” ucap Prastowo.

    Kebijakan yang dilakukan Bahlil, dinilainya seperti menjadikan warga kelinci percobaan.

    “Kasihan warga jadi kelinci percobaan kebijakan Menteri yang tidak kredibel. Semoga Pak @prabowo segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg.

    Kebijakan Bahlil telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga seorang lansia meninggal dunia saat antre LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan.

    Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali para pengecer menjual LPG 3 Kg diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menuliskan keputusan itu di akun pribadi media sosial X @bang_dasco.

  • Program Makan Bergizi Gratis Harus Perhatikan Kualitas dan Berkelanjutan

    Program Makan Bergizi Gratis Harus Perhatikan Kualitas dan Berkelanjutan

    Pontianak, Beritasatu.com – Anggota DPR Komisi IX Alifudin meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperhatikan aspek kualitas dan keberlanjutan.

    Hal ini, disampaikannya saat sosialisasi program ini bersama mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (5/2/2025).

    “Kami menekankan pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Selain itu, mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan,” katanya.

    Anggota DPR Dapil Kalimantan Barat itu menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

    “Kami di Komisi IX DPR mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini, karena selain meringankan beban masyarakat, juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan bangsa,” katanya.

    Lebih lanjut, Alifudin menekankan akan pentingnya kandungan nutrisi pada program Makan Bergizi Gratis yang nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Dia meminta pemerintah dapat memastikan hal tersebut.

    “Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia pun menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan yang ketat, perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk.

    Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

    Sebagai anggota Komisi IX DPR yang mengawasi sektor kesehatan, Alifudin menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

    “Program ini diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi, dan produktif,” ujarnya.

    Alifudin menjelaskan, salah satu fungsi DPR adalah pengawasan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi bersama dengan mitra kerja adalah pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

    Alifudin pun turut memberikan apresiasi kepada BGN yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialiasi program Makan Bergizi Gratis di Kalbar.

    “April nanti, ditargetkan 3 juta anak Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi. Target berikutnya pada Agustus bertambah menjadi 15 juta, dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis,” tandasnya tentang program Makan Bergizi Gratis.

  • Megawati Soekarnoputri Diminta Jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes Oleh Paus Fransiskus – Page 3

    Megawati Soekarnoputri Diminta Jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes Oleh Paus Fransiskus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Global Scholas Occurrentes, José María del Corral, di kantor pusatnya, Vatikan, Selasa (4/2/2025) waktu setempat.

    Dalam kesempatan itu, dia meminta kesediaan Megawati menjadi penasihat di organisasi yang didirikan oleh Paus Fransiskus yang memberi perhatian terhadap pendidikan dan kebudayaan di kalangan anak muda lintas negara dan lintas agama.

    Pertemuan berlangsung hangat dan banyak mengurai sejarah panjang antara Vatikan dan Presiden Pertama RI, Soekarno, yang merupakan ayahanda Megawati. Dia pun menyinggung dialognya saat bertemu Paus di Vatikan akhir 2023 lalu.

    Setelah membahas beberapa hal dan menerima surat dokumen dari Paus yang memintanya untuk membantu Scholas, Megawati memberi sinyal memenuhi permintaan untuk bersama-sama menjalankan harapan tersebut.

    “Saya merasa terhormat diminta membantu Scholas Occurentes,” ujar Megawati dan menyatakan dia siap hadir kembali datang ke Vatikan untuk berdiskusi soal pendidikan dan kemanusiaan.

    “Ini rumah anda, Madame,” balas Jose Maria.

    Megawati sempat menahan tangis saat bercerita tentang peran, Soekarno dan ajaran Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Puteri Soekarno itu menyinggung soal manusia sekarang yang terkesan melupakan hati nurani.

    Jose Maria menjelaskan Paus Fransiskus mendirikan Universitas Makna (the Universidad del Sentido) atau University of Meaning, sebuah universitas otonom baru yang berkantor pusat di Vatikan dan dikelola Scholas Occurrentes, belum lama ini.

    Dia menawarkan memberikan 100 beasiswa bagi pelajar dari Indonesia yang ingin bergabung dengan universitas tersebut.

    Megawati didampingi putranya Mohamad Rizki Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie dan dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Sementara itu, Jose Maria didampingi Fr. Marcin Schmidt.

    Di akhir pertemuan, Jose Maria menghadiahi sebuah topi putih dengan logo Scholas kepada Megawati dan Fr. Marcin Schmidt menyerahkan plakat kepada Megawati. Sementara Puan menyerahkan miniatur batik kepada Jose Maria, diakhiri foto bersama dengan Megawati, Puan dan Pratama.

     

  • Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

    Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

    Jakarta –

    Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

    “Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

    “Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan,” sebutnya.

    Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

    “Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan,” jelasnya.

    Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.

    “Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara,” sebutnya.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hakim Diminta Batalkan Status Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK Nasional 5 Februari 2025

    Hakim Diminta Batalkan Status Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK Nasional 5 Februari 2025

    Hakim Diminta Batalkan Status Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membatalkan
    status tersangka
    kliennya yang ditetapkan
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    KPK menduga Hasto terlibat dalam kasus suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan.
    Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu (5/2/2025), kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengemukakan sejumlah dalil dan meminta hakim menyatakan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan KPK, yaitu Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tidak sah.
    “Tidak sah dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal,” ujar Maqdir, saat membacakan petitumnya.
    Maqdir juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Hasto berdasarkan kedua sprindik tersebut.
    Selain itu, ia meminta agar larangan bepergian ke luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Hasto dicabut.
    “Larangan bepergian ke luar negeri atas nama pemohon Hasto Kristiyanto dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3×24 jam sejak putusan ini dibacakan,” tambahnya.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.
    Menghadapi praperadilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto.
    Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim. Ibarat kata, ini adalah pembuktian secara formal yang sudah kami siapkan,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta Selasa (14/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Islah Bahrawi Peringati Prabowo: Sejarah Mencatat, Pemerintah Sekuat Apapun Selalu Kewalahan Hadapi Perlawanan Rakyat

    Islah Bahrawi Peringati Prabowo: Sejarah Mencatat, Pemerintah Sekuat Apapun Selalu Kewalahan Hadapi Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi memperingatkan Presiden Prabowo Subianto. Agar tak percaya dengan semua kebijakan menterinya.

    “Hati-hati pak @prabowo, jangan percaya begitu saja dengan kebijakan menteri, terutama menyangkut kebutuhan rakyat yang paling mendasar,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengungkit, sejumlah pemerintahan kewalahan menghadapi rakyat. Terutama ketika menyangkut urusan perut.

    “Sejarah mencatat, pemerintahan sekuat apapun selalu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat ketika urusan perut dihambat oleh berbelitnya birokrasi,” terang Islah.

    Hal tersebut, menanggapi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Terkait elpiji 3 kilogaram (Kg).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg.

    Kebijakan Bahlil telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga seorang lansia meninggal dunia saat antre LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan.

    Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali para pengecer menjual LPG 3 Kg diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menuliskan keputusan itu di akun pribadi media sosial X @bang_dasco.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.” tulisnya.
    (Arya/Fajar)

  • TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber

    TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Menhan: TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber.

    “Kalau ada matra siber, nanti ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Siber. Akan tetapi, di antara para kepala staf dan Panglima itu ada Satuan Siber,” kata Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

    Ia lantas menjelaskan bahwa Satuan Siber di TNI saat ini memiliki kesamaan dengan Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan.

    “Dan sekarang sedang dikembangkan oleh Panglima bahwa Satuan Siber itu mengambil dari tenaga-tenaga profesional, bukan mereka yang sudah aktif sebagai prajurit. Nah ini yang kami bedakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Menhan menginginkan agar Satuan Siber di TNI memiliki teknologi yang tinggi, tetapi sumber daya manusianya hanya sedikit.

    “Ini yang kami ingin. Sebetulnya Satuan Siber itu yang dibutuhkan teknologi, bukan padat karya, bukan perlu orang yang banyak,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa Satuan Siber di institusinya telah berjalan.

    “Saya sudah membentuk Satuan Siber yang di mana saya rekrut dari hacker-hacker (peretas-peretas, red.), dan masyarakat yang memiliki kemampuan siber, dan sudah mulai beroperasi,” ujar Panglima.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanyakan progres matra siber kepada Menhan dan Panglima TNI dalam rapat tersebut.

    “Mohon penjelasan untuk berikutnya, pada pertemuan berikutnya barangkali, ini titipan. Sudah sampai di mana perencanaan angkatan matra keempat, Angkatan Siber?” tanya Rizal.

    Sumber : Antara