Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan penambahan anggaran. Pagu anggaran Kementerian UMKM terdampak efisiensi sebesar Rp 283,099 miliar.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

    Pagu awal Kementerian UMKM sebelum efisiensi Rp 463,86 miliar, sedangkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan tinggal Rp 180,76 miliar. Artinya, lebih dari setengahnya anggaran Kementerian UMKM dipotong.

    “Kita meminta bapak (Sekretaris Kementerian UMKM) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM,” kata Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    “Atas dasar kesimpulan rapat ini kan jika ada diskusi dengan Kemenkeu bapak bisa tunjukin, bapak diperintah oleh rakyat (untuk tambahan anggaran), dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII. Mana tahu masih bisa dilakukan, ada tambahan untuk Kementerian UMKM,” sambungnya.

    Dalam sesi pembacaan kesimpulan rapat, Saleh juga meminta Kementerian UMKM melakukan koordinasi internal mengenai rencana pelaksanaan program dan anggaran setelah efisiensi anggaran, serta menyampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI. Terakhir, Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM secara tertulis menyampaikan hasil kesepakatan pembahasan prosedur dan mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan menyiapkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan menyangkut fleksibilitas anggaran.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan fleksibilitas di dalam anggaran 2025 ini,” kata Arif, dalam rapat tersebut.

    Efisiensi anggaran ini menjadi salah satu topik utama dalam Raker bersama Komisi VII kali ini. Arif menekankan, pihaknya siap menjalankan tugas sesuai instruksi yang telah disampaikan.

    Arif menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut berdampak sekitar 60% dari pagu anggaran keseluruhan Kementerian UMKM. Ke depannya, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam hal pemetaan program-program prioritas usai pemberlakuan efisiensi ini.

    “Tentu kita akan melakukan realokasi kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengikat dulu kita amankan. Belanja mengikat harus kita amankan, sisanya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang, karena kan operasional harus jalan. Yang mengikat seperti belanja pegawai, pemeliharaan kantor, supaya tetap bisa berjalan,” kata dia, ditemui usai acara.

    Ia juga mengakui bahwa di sejumlah kementerian, efisiensi ini berdampak pada penghematan besar-besaran penggunaan listrik dan air kantor, bahkan ada yang sampai lampu-lampu di sejumlah lorong dimatikan di siang hari. Menurutnya, dalam kondisi ini bagaimana supaya kementerian bisa pintar-pintar mengatur keuangan.

    “Iya pasti (banyak penghematan), makanya kita harus mengatur sedemikian rupa strateginya, realokasi lah untuk kegiatan-kegiatan yang penting, prioritas. Ya kita coba lah, karena kan ini instruksi presiden,” ujar Arif.

    (shc/ara)

  • KPK Keberatan Kubu Hasto 2 Kali Perbaiki Permohonan Praperadilan Nasional 5 Februari 2025

    KPK Keberatan Kubu Hasto 2 Kali Perbaiki Permohonan Praperadilan Nasional 5 Februari 2025

    KPK Keberatan Kubu Hasto 2 Kali Perbaiki Permohonan Praperadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) sempat menyatakan keberatan karena kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P
    Hasto
    ) Kristiyanto memperbaiki dalil dan permohonan praperadilannya dua kali.
    Pernyataan ini disampaikan Tim Biro Hukum KPK usai mendengarkan pembacaan permohonan kuasa hukum Hasto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).
    Pihak KPK merasa keberatan lantaran salinan berkas permohonan perbaikan yang dibacakan di muka sidang, baru diterima usai dibacakan. Sedangkan, mereka sebelumnya baru mendapatkan salinan permohonan hasil perbaikan pertama.
    “Maka kami dalam persidangan ini menyatakan bahwa kami keberatan dengan substansi perbaikan karena ada menambah perbaikan dalil dan permohonan. Itu sikap dari kuasa termohon (KPK),” kata anggota Tim Biro Hukum KPK di ruang sidang, Jakarta, Rabu.
    Tim Biro Hukum KPK menyampaikan, pihaknya harus menyampaikan dalil dan permohonan baru dari pihak Hasto ke pimpinan lembaga antirasuah terlebih dahulu.
    Oleh karena itu, Tim Biro Hukum KPK meminta hakim tunggal PN Jaksel, Djuyamto memberikan kebijaksanaan agar pihaknya mendapatkan waktu yang wajar untuk mempersiapkan tanggapan atau jawaban.
    “Kami memohon waktu agar bisa diberikan kesempatan waktu yang wajar dan patut untuk kami menjawab perubahan-perubahan yang diadakan pemohon,” ujar tim Biro Hukum KPK.
    Setelah ditanggapi oleh pihak kuasa hukum Hasto dan keputusan sikap majelis hakim bahwa sidang tetap dilanjutkan, anggota Tim Biro Hukum KPK lainnya kembali menyampaikan keberatan.
    Dia merasa KPK dizalimi jika sidang tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam keadaan seperti ini.
    “Jadi alasan pemohon untuk tetap lanjut dengan kondisi seperti ini sungguh menzalimi termohon,” ujar anggota Tim Biro Hukum KPK.
    Namun, Hakim Djuyamto tetap pada sikap yang telah diputuskan karena dalil dan permohonan hasil perbaikan kedua Hasto telah dibacakan secara terbuka di persidangan.
    Poin-poin permohonan itu juga telah dicatat Tim Biro Hukum KPK dalam persidangan.
    Hakim Djuyamto juga memberikan waktu bonus dua jam sehingga persidangan yang sedianya dimulai pukul 09.00 WIB pada Kamis (6/2/2025) besok diundur sampai pukul 11.00 WIB.
    “Silakan nanti di jawaban keberatannya dituangkan dalam jawaban tertulis besok, kita enggak ada perdebatan di sini. Silakan tanggapan tentang keberatan dituangkan dalam jawaban,” kata Hakim Djuyamto.
    Mendengar keputusan hakim ini, Tim Biro Hukum KPK memutuskan untuk mengikuti sikap hakim.
    “Baik, kalau memang ini arahan dari Yang Mulia kami ikut. Terimakasih Yang Mulia,” ujar Tim Biro Hukum KPK tersebut.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Marak Influencer Skincare Nakal, DPR Minta BPOM Segera Tertibkan

    Marak Influencer Skincare Nakal, DPR Minta BPOM Segera Tertibkan

    BPOM Siapkan Aturan Baru untuk Influencer Skincare

    Menanggapi fenomena ini, BPOM tengah menyiapkan peraturan untuk menertibkan reviewer produk pangan, obat, dan kosmetik yang dilakukan oleh para influencer kecantikan. Aturan ini nantinya akan melarang influencer kecantikan mengumumkan hasil review produk secara mandiri tanpa merujuk pada hasil penelitian dari BPOM.

    “Nah, hasil review-nya itu influencer, silakan review-nya dikasih ke kami. Setelah kami lihat, tentu kami harus lanjut dengan klarifikasi, klarifikasi data, kami tesnya apa dan sebagainya. Hasil itu kami bertindak, mengambil keputusan,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar usai rapat bersama DPR.

    Menurut Ikrar, para influencer tetap diperbolehkan melakukan review untuk kepentingan pribadi atau komunitasnya, namun hasil tersebut tidak boleh diumumkan ke publik. Ia menegaskan bahwa hanya BPOM yang memiliki wewenang untuk mengumumkan hasil review produk kepada masyarakat.

    BPOM saat ini masih dalam tahap menyiapkan dasar akademik sebagai landasan aturan tersebut. Selanjutnya, BPOM akan melakukan dengar pendapat serta harmonisasi dengan berbagai regulasi yang sudah ada, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Peraturan tentang Kesehatan, Peraturan Presiden terkait kelembagaan BPOM, serta Instruksi Presiden Nomor 3 terkait Kerahasiaan Dagang.

    Komisi IX DPR menegaskan bahwa pengawasan terhadap promosi produk skincare oleh influencer harus diperketat demi melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Selain itu, diharapkan BPOM dapat mempercepat proses penyusunan regulasi agar aturan ini segera dapat diterapkan secara efektif.

  • Daya Beli Masyarakat RI Masih Rendah, Pemerintah Perlu Genjot Sektor Riil

    Daya Beli Masyarakat RI Masih Rendah, Pemerintah Perlu Genjot Sektor Riil

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%. Namun konsumsi rumah tangga RI ini dinilai masih rendah.

    Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih lemah.

    “Kalau kita lihat, mengacu ke laporannya BPS, konsumsi rumah tangga kita belum bisa tembus di atas 5%” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    Tauhid berpendapat untuk bisa menaikkan konsumsi masyarakat ini, pemerintah harus menggenjot sektor-sektor riil. Sebab sektor inilah yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli bisa ikut meningkat.

    “Saya kira ini yang kemudian menjadi poin bagaimana pendekatan lain yang kemudian bisa meningkatkan daya beli. Daya beli ini yang perlu tadi mungkin disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung), sektor riil ini yang seharusnya bisa bekerja,” terangnya.

    “Kita bersyukur memang ini ada upaya efisiensi (anggaran K/L), cuma kan alokasi ke sektor riil-nya ini belum disampaikan. Baru kita efisiensi ya. Memang sudah ada buat makan berisi gratis, tapi kalau nilainya hanya segitu, rasanya buat sektor riil belum tumbuh lebih besar,” sambung Tauhid.

    Tauhid mencontohkan pemerintah bisa memberikan bantuan atau tambahan insentif untuk sektor industri dalam negeri yang saat ini masih dalam tekanan. Contohnya industri tekstil dan alas kaki ataupun sektor padat karya lainnya.

    “Misalnya apa, untuk industri atau untuk apa yang kemudian bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru atau pendapatan. Ini yang kemudian mungkin bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru dari yang sudah ada,” terang Tauhid.

    “Memang kemarin sudah ada paket insentif, tapi rasanya masih kurang untuk mendorong daya beli masyarakat tumbuh, terutama di menengah bawah. Apalagi bagi beberapa industri yang sekarang ini layoff. Tekstil kemudian alas kaki dan sebagainya,” jelasnya lagi.

    Belum lagi sejumlah sektor padat karya ini diperkirakan akan semakin tertekan imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada, Meksiko, dan China. Membuat dorongan di sektor riil ini menjadi semakin penting untuk dilakukan.

    “Ini harus dibangkitkan lagi yang kemudian bisa (daya beli) tumbuh begitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya. Mungkin melalui mitra kerjanya, Komisi XI dengan pemerintah bagaimana ini bisa memperkuat pertumbuhan ya,” jelas Tauhid.

    Secara terpisah, sebelumnya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor riil perlu lebih diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi nasional. Terutama jika pemerintah saat ini benar-benar ingin mengejar target Indonesia Emas 2045.

    “Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor riil. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor riil inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045,” ujar CT.

    Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor riil tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi. Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

    (fdl/fdl)

  • KPK dan BPKP Cecar 2 Pejabat Setjen DPR RI soal Kasus Rumah Dinas

    KPK dan BPKP Cecar 2 Pejabat Setjen DPR RI soal Kasus Rumah Dinas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terkait dengan dugaan korupsi proyek rumah jabatan anggota dewan, Selasa (4/2/2025). 

    Pemeriksaan itu dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengklarifikasi ihwal proses pengadaan di lingkungan legislatif itu pada 2020. 

    Dua orang pejabat Setjen DPR yang diperiksa, yakni Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR Sri Wahyu Budhi Lestari serta Kasubbag RJA Kalibata 2019-2021 Ahmat Sapiulloh. 

    “Semua hadir, riksa klarifikasi oleh BPKP dan KPk terkait proses pengadaan sejak perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporannya,” terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah melakukan upaya penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan pihak-pihak terkait dengan kasus tersebut. 

    Pada April 2024, penyidik KPK telah menggeledah sejumlah tempat terasuk ruangan kerja Sekjen DPR Indra Iskandar beserta stafnya. Pada upaya paksa tersebut, penyidik di antaranya menemukan berbagai bukti terkait dalam bentuk dokumen pekerjaan proyek rumah jabatan DPR, serta bukti transaksi keuangan. 

    Indra pun telah diperiksa sebagai saksi pada Mei 2024. Penyidik KPK mendalami keterangannya soal dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum.

    Adapun, Indra menjadi salah satu pihak yang dicegah ke luar negeri. Ada total tujuh orang yang dicegah termasuk Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI Hiphi Hidupati, Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya, serta swasta Edwin Budiman. 

    Untuk diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan terhadap perkara pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR itu. Pengadaan pada tahun anggaran (TA) 2020 itu diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. 

    Kelengkapan rumah jabatan anggota legislatif yang diduga dikorupsi meliputi kelengkapan kamar tidur, ruang tamu dan lain-lain. Namun, KPK belum memerinci lebih lanjut berapa nilai korupsi pada pengadaan tersebut. 

    Di sisi lain, KPK juga telah menetapkan lebih dari dua orang tersangka. Namun, identitasnya belum diungkap.

  • DPR Sarankan Cari Sumber Pembiayaan Baru di Tengah Pemangkasan Anggaran

    DPR Sarankan Cari Sumber Pembiayaan Baru di Tengah Pemangkasan Anggaran

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XI periode 2024-2029 Mohamad Hekal menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan mencari sumber pembiayaan baru di tengah efesiensi anggaran hingga Rp 306 triliun. Salah satunya, melalui Danantara.

    “Yang kita harapkan malah sumber-sumber baru juga akan dikerahkan begitu. Nanti akan kita sama-sama saksikan, seperti yang kemarin Undang-Undang BUMN di ketok palu itu salah satunya nanti tujuannya juga bagaimana mendatangkan sumber-sumber pencahayaan baru supaya bisa mewujudkan kesejahteraan,” kata Hekal dalam Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    Hekal menjelaskan efesiensi anggaran merupakan salah satu cara Prabowo agar anggaran negara berdampak ke masyarakat. Salah satu anggaran yang terkena potong, yakni alokasi anggaran alat tulis kantor sebesar Rp 44 triliun dan perjalanan dinas yang memakan anggaran Rp 40 triliun. Dia menekankan, efesiensi anggaran itu tanpa mengurangi tugas dan fungsi setiap kementerian/lembaga.

    “Memang keluhannya ini selalu kalau nanti kita nggak bisa. Padahal yang diminta itu mengurangi acara seminar yang nggak seberapa banyak yang pengaruhnya kepada KPI. Sebab setiap rupiah yang di-spend ke situ itu nggak seberapa berdampaknya terhadap masyarakat,” tambah Hekal.

    Hekal menjelaskan efisiensi anggaran ini nantinya akan digunakan untuk mengakselerasi program yang lebih produktif, seperti menghidupkan UMKM dan dan makan bergizi gratis. Haikal menyebut untuk makan bergizi gratis ada tambahan sebesar Rp 100 triliun.

    “Makan bergizi itu menjadi salah satu juga pertaruhan kita untuk kita sama-sama jalankan, supaya sukses. Semua mengharapkan Indonesia ini misalnya menjadi pasar pasar yang kuat kalau kita juga bukan pasar yang kuat,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2/2025) setelah lebih dari jumlah legislator yang merupakan pendukung Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr menyetujuinya.

    Dikutip dari Associated Press (AP), Sekjen DPR Filipina Reginald Velasco mengungkapkan ada 215 legislator yang setuju agar putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte itu dimakzulkan.

    Adapun keputusan tersebut terjadi setelah 215 legislator itu menandatangani petisi dalam rapat pleno yang digelar.

    Dengan dukungan lebih dari separuh anggota DPR Filipina tersebut, maka pengaduan pemakzulan terhadap Sara tinggal dikirimkan ke Senat yang memiliki fungsi sebagai pengadilan pemakzulan.

    Terkait pemakzulan, Sara tidak langsung bereaksi terhadap langkah yang dilakukan DPR Filipina tersebut.

    Sebelum disepakati, Sara memang sudah empat kali diadukan agar dimakzulkan oleh beberapa anggota parlemen dan kelompok aktivis sayap kiri terkait berbagai masalah.

    Salah satunya terkait ancaman pembunuhan yang dilontarkan terhadap Bongbong Marcos dan istrinya, serta Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez pada tahun 2024 lalu.

    Sara juga diminta agar dimakzulkan karena tidak beres dalam penggunaan dana intelijen serta dianggap gagal dalam menghadapi agresi Tiongkok di Laut China Selatan.

    Sementara, usulan pemakzulan terbaru terhadap Sara ini terkait adanya pelanggaran konstitusi, dianggap mengkhianati kepercayaan publik, dugaan korupsi, dan kejahatan besar lainnya.

    Di sisi lain, upaya pemakzulan terhadap Sara dirasa akan terhambat karena pemilihan umum paruh waktu bakal digelar pada Mei 2025 mendatang untuk memilih legislator dan anggota Senat baru.

    Sehingga, ada upaya agar terjadinya sesi khusus demi mempercepat Senat segera mengadili Sara.

    Dikutip dari Reuters, masalah hukum Sara telah terungkap setelah mengakarnya perseteruannya dengan Bongbong Marcos dan sekutu sang presiden.

    Dia mengatakan pada 23 November lalu bahwa dirinya telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Marcos, istri, dan Ketua DPR Martin Romualdez.

    Namun, Sara lalu merevisi pernyataannya tersebut dengan menyebut bahwa hal itu bukanlah ancaman terhadap Marcos tetapi kekhawatirannya akan keselamatannya sendiri.

    Selain itu, Sara juga tengah diselidiki oleh DPR Filipina terkait dugaan korupsi sebesar 612,5 juta peso atau setara dengan 10,3 juta dolar AS dana intelijen yang diterima oleh kantor-kantor miliknya sebagai wapres dan menteri pendidikan.

    Sebagai informasi, hubungan antara Marcos Jr dan Sara memang tengah di ujung tanduk dengan membuat kedua kubu berselisih selama berbulan-bulan yang berawal dari ancaman pembunuhan.

    Di sisi lain, Marcos Jr sebelumnya sempat mendesak Kongres Filipina agar tidak melanjutkan pemakzulan terhadap Zara.

    Dia menganggap hal tersebut justru mengalihkan tanggung jawab dari DPR.

    Sekretaris eksekutif Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pada Senin (3/2) bahwa kantor kepresidenan Filipina “tidak akan ikut campur” dalam proses pemakzulan Sara.

    Seorang pejabat humas pada Senat Filipina mengatakan kepada AFP bahwa Senat memperkirakan mosi pemakzulan itu akan tiba di kantor mereka pada Rabu (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

    Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

    Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

    Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

    “Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing,” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    “Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah,” sambungnya.

    Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

    “Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan,” ucapnya.

    “Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial,” tambah Tauhid lagi.

    (fdl/fdl)

  • Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

    Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

    Jakarta –

    Di akhir Februari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz yang setelah melalui tahapan konsultasi publik aturannya. Melalui spektrum tersebut, Komdigi akan dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA).

    Layanan BWA ini sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, yang itu ditandai dengan keberadaan First Media, Internux dengan produk Bolt, Indosat Mega Media (IM2), Berca, hingga Jasnita.

    “Ini akan kemungkinan menghidupkan BWA karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Indonesia tengah dihadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband (FBB), di mana dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga (Komdigi, 2024) dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia (BPS, 2019) dengan kecepatan download rata-rata 32,10 Mbps (Ookla, Oktober 2024).

    Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO) terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama.

    Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.

    Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

    Lebih lanjut, Wayan menegaskan operator internet yang bisa mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini hanya kepada mereka sudah mengantongi izin jaringan tetap block packed switched, bukan operator seluler.

    “Khusus untuk jaringan tetap block packed switched, bukan seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” ucapnya.

    Setelah melalui tahapan konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang berakhir pada 2 Februari 2025, Komdigi akan menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz itu pada pekan ketiga Februari 2025.

    “Yang mendapatkan akses 1,4 GHz kan yang dicari adalah untuk internet. Jadi, kita akan dorong orang yang dapat itu untuk membawa fiber optik, nah baru dia naikkan aksesnya gitu. Bukan kita berikan pada orang yang sudah dapat koneksi terus dia nggak membangun,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Lebak –

    Pengecer di Kabupaten Lebak, Banten, mengaku bingung mengurus berkas untuk menjadi sub pangkalan. Aturan ini harus mereka penuhi jika ingin menjual gas LPG 3 Kg atau gas melon.

    “Belum jualan lagi, diminta mengurus surat-surat dulu. Sementara kita bingung ngurusnya gimana,” kata pemilik warung bernama Suryanti ditemui di Rangkasbitung, Rabu (5/2/2025).

    Suryanti belum bisa menjual gas melon karena belum terdaftar sebagai sub pangkalan. Dia masih mencari tahu cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon.

    “Sudah tahu kalau bisa jualan lagi tapi tadi, kita diminta buat surat. Suami masih cari-cari informasi,” tuturnya.

    Pemilik warung lain di Jalan Siliwangi, Rangkasbitung, bernama Ocah juga sudah mengetahui aturan baru ini. Namun, dia belum mendapat detail cara penjualannya.

    “Baru tahu di media saja, katanya bakal jadi sub pangkalan, tapi belum tahu mekanisme jualnya seperti apa,” ujar Ocah.

    Ocah saat ini masih belum menjual gas melon di warung. Selain karena sedang mengurus berkas, dia juga menunggu stok gas di pangkalan.

    “Masih nunggu, belum ada pemberitahuan kapan ada gas nya lagi,” tuturnya.

    Sementara itu, pangkalan resmi Abdul Jamal di Leuwi Kaum, Muti mengaku belum menjual gas melon ke pengecer. Hal ini karena belum ada pengecer yang tercatat sebagai sub pangkalan.

    “Belum, saya belum jual ke pengecer karena mereka belum jadi sub pangkalan,” kata Muti.

    Muti mengaku sudah banyak pengecer yang menanyakan cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon. Salah satu syaratnya ialah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

    “Saya baru bisa jawab (ke pengecer) harus ada NIB, baru itu yang saya tahu, detailnya bagaimana saya juga masih cari informasi,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Kementerian ESDM sempat memutuskan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kilogram (kg) mulai Sabtu 1 Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat 31 Januari 2025.

    Namun, implementasi di lapangan membuat masyarakat resah dan malah kesulitan mendapatkan gas 3 kg tersebut. Antrean masyarakat di berbagai pangkalan mengular.

    Baru sekitar tiga hari kebijakan itu berlaku, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Prabowo pun memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.

    “Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (4/2).

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu