Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kemen UMKM: Himbara respons positif rencana UMKM dapat modal buat MBG

    Kemen UMKM: Himbara respons positif rencana UMKM dapat modal buat MBG

    Progresnya sangat baik, jadi akan dimungkinkan nantinya ada pembayaran di depan untuk kebutuhan dapur MBG.

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Riza Adha Damanik menyampaikan rapat bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Badan Gizi Nasional soal modal untuk UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.

    “Progresnya sangat baik, jadi akan dimungkinkan nantinya ada pembayaran di depan untuk kebutuhan dapur MBG,” ujar Riza dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu.

    Skema pembiayaan di depan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan UMKM untuk mendukung implementasi MBG.

    Riza menjelaskan bahwa selama ini praktik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak dibayarkan begitu saja dan menggunakan sistem pembayaran reimburse.

    Dalam sehari, kata Riza, biaya belanja dapur dapat menghabiskan dana sekitar Rp30 juta dengan asumsi kebutuhan sebanyak 3 ribu porsi, dan per porsinya seharga Rp10 ribu.

    “Kalau tujuh hari, itu ada Rp210 juta. Harus ada uang Rp210 juta yang dialokasikan oleh UMKM,” kata Riza.

    Menyadari beban UMKM yang berat untuk menanggung pembiayaan tersebut tanpa modal awal, maka pemerintah merumuskan skema pembiayaan di depan. Pembiayaan tersebutlah yang akan menjadi modal bagi para pelaku UMKM untuk belanja dapur.

    “Itulah kemarin dibicarakan dengan bank-bank Himbara, supaya ada mekanisme yang sama, metode yang sama, dalam kerangka kita mendukung makan bergizi gratis ini. Supaya ekosistemnya juga bisa dinikmati dengan mudah oleh UMKM kita yang terlibat,” ujar Riza.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan akan menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk MBG.

    Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis Nasional 5 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis Nasional 5 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan
    Budi Gunadi Sadikin
    meminta pejabat eselon I
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes) untuk tidak menggunakan kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas.
    Hal ini bakal diterapkan untuk merespons pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,63 triliun dari total pagu Rp 105,76 triliun.
    “Eselon I sudah terbangnya jangan pakai
    business class
    deh, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan. Kalau perlu menteri juga naiknya Citilink, jadi enggak ada
    business class
    -nya,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
    Budi mengaku tak masalah untuk menggunakan maskapai pesawat berbiaya murah seperti Citilink demi menghemat biaya.
    “Kalau menteri di ekonomi kan enggak enak yang di
    business class
    , ya kita pakai Citilink aja biar murah. Enggak apa-apa juga,” ujar dia.
    Budi menuturkan, langkah itu bisa dilakukan karena jumlah pemotongan anggaran tahun ini lebih dalam.
    “Sebagai pemotongan yang cukup dalam, kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas, di mana motongnya. Malah kita pikir-pikir mungkin menterinya juga deh diiniin kalau terbangnya pendek-pendek ngapain juga (
    business class
    ). Tapi kalau terbangnya jauh ya pegel juga,” ucap Budi.
    Selain perjalanan dinas, Kemenkes juga sudah mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pertemuan, upacara-upacara, dan hari-hari perayaan hingga 50 persen.
    Di sisi lain, Budi bakal membahas pemotongan anggaran senilai Rp 19 triliun itu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan masyarakat karena efisiensi anggaran.
    “Pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat. Cuma nanti kita lihat mana yang benar-benar kita bisa hemat, apa yang benar-benar mengganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok kita enggak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu masyarakat itu kepotong,” kata Budi.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
    Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tersangka Korupsi Dana CSR Masih Belum Jelas, KPK ke Mana?

    Tersangka Korupsi Dana CSR Masih Belum Jelas, KPK ke Mana?

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Penyidikan kasus ini dilakukan sejak Agustus 2024, namun hingga kini belum ada satu pun nama yang dijadikan tersangka.

    “ICW menilai proses hukum yang tengah berlangsung sudah terlalu berlarut-larut tanpa adanya penetapan satupun nama tersangka,” kata Peneliti ICW, Yassar Aulia dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

    Yassar menyebut proses hukum yang berlangsung terlalu berlarut-larut, meskipun KPK sudah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurutnya, peningkatan status perkara pasti didasari setidaknya temuan minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (UU) KPK.

    “Dengan demikian, semestinya perbuatan pidana serta konstruksi perkaranya sudah cukup terang untuk kemudian diidentifikasi pula siapa tersangka dari kasus ini,” ujarnya.

    Yassar menuturkan, KPK sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan melakukan penggeledahan, tentunya sudah banyak petunjuk yang didapat oleh penyidik.

    Menurutnya, lambannya penetapan tersangka memperburuk persepsi publik terhadap kinerja KPK di tengah dugaan politisasi dalam penanganan perkara.

    “Harus disadari bahwa saat ini persepsi publik terhadap kinerja KPK tengah berada pada titik terendahnya,” ujar Yassar.

    Lebih lanjut Yassar mengatakan, pernyataan anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Nasdem Satori yang menyebut dana CSR BI mengalir ke seluruh anggota DPR periode 2019-2024, semakin menambah kecurigaan masyarakat terhadap independensi KPK dalam menangani kasus ini.

    Menurut Yassar, jika KPK tidak segera menetapkan tersangka, masyarakat bakal semakin yakin bahwa setelah revisi UU KPK 2019, lembaga antirasuah telah kehilangan independensi saat mengusut kasus yang diduga melibatkan aktor-aktor berlatar belakang politisi.

    “Sehingga penting rasanya bagi KPK untuk paling minimal segera membuat terang siapa tersangka dari kasus ini,” ucap Yassar.

    ICW juga mendesak KPK segera memverifikasi dugaan keterlibatan politisi dalam kasus penyalahgunaan dana CSR BI yang seharusnya diberikan ke yayasan penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Salah satu caranya melalui pengungkapan identitas-identitas individu yang merupakan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner dari yayasan-yayasan penerima dana.

    “KPK dapat merujuk skema yang telah disediakan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” kata Yassar.

    KPK Dalami Motif BI Kucurkan Dana CSR

    Gedung KPK.

    KPK mulai bergerak mengungkap motif BI mengucurkan dana CSR ke Komisi XI DPR RI. Sebelumnya, legislator dari Fraksi Partai Nasdem Satori menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR RI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    “Benar kami juga mendalami dugaan rasuah lain dalam pengusutan kasus tersebut (dugaan tindak pidana korupsi pemberian CSR BI dan OJK),” kata Tessa kepada wartawan Senin, 27 Januari 2025.

    Akan tetapi, Tessa belum mau bicara banyak soal pendalaman motif BI memberikan dana CSRuntuk Komisi XI DPR RI lantaran perkara tersebut tengah diusut di tingkat penyidikan. Yang pasti, pengungkapan motif BI dibarengi dengan pengusutan dugaan penyalahgunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi dengan modus menggunakan yayasan.

    “Ya sedang didalami (motif BI memberikan dana CSR ke Komisi XI DPR),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi.

    KPK menyatakan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diduga mengalir dan ditampung oleh yayasan yang kemudian uangnya dinikmati pihak-pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah dana CSR BI ditampung oleh yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

    Diketahui Satori adalah anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Asep menegaskan, pihaknya sedang mendalami sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan dua legislator tersebut. Akan tetapi, dia belum menyebut nama-nama yayasan yang diduga menjadi tempat penampungan dana CSR BI.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Asep menjelaskan, proses pendalaman penting untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima dana CSR. Menurutnya, afiliasi juga tidak selalu berbentuk kepemilikan yayasan tetapi bisa hanya lewat pemberian rekomendasi atas yayasan penerima dana CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, sudah ke yayasan C saja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” tutur Asep.

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya menambahkan.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Satori sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Segala Perkembangan tentang Bom Polrestabes Medan hingga Siang Ini

    Segala Perkembangan tentang Bom Polrestabes Medan hingga Siang Ini

    MEDAN – Bom bunuh diri meledak di Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah segala perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait peristiwa yang terjadi  pada pukul 08.45 WIB.

    Para personel kepolisian baru saja menyelesaikan apel pagi ketika sebuah ledakan terjadi tepat di depan kantor bagian operasi Polrestabes Medan. Enam orang menderita luka akibat ledakan. Satu korban adalah pekerja harian lepas, seorang lagi warga sipil. Sisanya, polisi.

    Para korban kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan. Sementara, terduga pelaku pengeboman meninggal dunia. Ledakan menghancurkan sebagian tubuh terduga pelaku.

    “Diduga pelaku berjalan di halaman apel tersebut. Jeda beberapa saat di depan kantor bagian operasi Polrestabes Medan, pelaku meledakkan diri,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal ditemui wartawan di Sentul, Rabu, 13 November.

    Saat berita ditulis, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain olah TKP, investigasi juga dilakukan untuk mengetahui jenis bom yang meledak. Selain itu, tim gabungan kepolisian juga akan menelusuri keberadaan jaringan teroris di belakang pelaku.

    “Saat ini Densus 88 Antiteror dengan tim Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara sedang bekerja untuk melakukan proses selanjutnya. Apakah jaringan ini masuk dalam jaringan apa dan lain-lain, tunggu saja,” kata Iqbal.

    “Kita belum tahu rangkaian dari ledakan tersebut, apakah high explosive atau lainnya. Saat ini tim sedang bekerja. Inafis, Laboratorium Forensik, semua gabungan sedang bekerja untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara,” tambah Iqbal.

    Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut ada celah dalam penjagaan di Polrestabes Medan. Celah itu dimanfaatkan pelaku yang mengenakan atribut ojek daring saat menjalankan aksi bunuh dirinya.

    Celah yang dimaksud Dedi adalah kegiatan pembuatan SKCK. “Yang kebetulan pada saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan buat SKCK. Yang bersama-sama masuk. Momen-momen seperti itu dimanfaatkan pelaku untuk menyusup,” kata Dedi.

    Ojek daring dan penjagaan sesuai protap

    Terkait celah yang dimanfaatkan pelaku, Polda Kalimantan Barat menolak Polrestabes Medan lengah. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, penjagaan di Polrestabes Medan sudah sesuai prosedur tetap (protap).

    “Pengamanan sesuai protap tersebut tidak hanya pascainsiden bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan, Sumatera Utara,,” kata Donny Charles di Pontianak, dikutip dari Antara.

    Protap pengamanan yang dimaksud Donny Charles adalah pemeriksaan terhadap tamu. Protap itu berlaku tak hanya di Mapolrestabes Medan, tapi juga di Mapolda Kalimantan Barat. Namun, masuknya ojek online diakui Donny Charles sebagai kejadian pertama.

    “Jadi selama ini pola pengamanan tersebut sudah kami lakukan demi keamanan. Dan khusus driver ojek online, tidak ada yang sampai masuk ke markas dan hanya sebatas sampai di penjagaan saja,” kata Donny Charles.

    Pelaku bom bunuh diri Polrestabes Medan (Istimewa)

    Gojek langsung merespons kabar terduga pelaku yang konon menggunakan atribut perusahaan mereka. Gojek berjanji mendukung sepenuhnya proses investigasi kepolisian. Seperti semua orang, Gojek sepakat, perang melawan terorisme adalah perang bersama. 

    “Kami telah menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak berwajib, serta siap untuk memberikan seluruh bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk proses investigasi,” ungkap Vice President Corporate Communications Gojek Indonesia Kristy Nelwan dalam rilis yang kami terima.

    “Gojek menentang keras segala tindakan anarkis dan akan memberikan dukungan penuh upaya pihak berwajib dalam menjaga keamanan masyarakat,” Nelwan, dalam rilis yang sama.

    Negara merespons

    Istana Negara merespons serangan bom dengan instruksi terkait penanganan –baik pencegahan dan penanggulangan– terorisme lewat partisipasi aktif masyarakat. Istana Negara juga mendesak otoritas keamanan segera menangkap seluruh pihak yang terlibat.

    “Pemerintah tidak membiarkan aksi teror mampu mengganggu keamanan, ketenangan dan produktivitas sosial ekonomi masyarakat. Siapapun individu yang menjadi rakyat Indonesia akan mendapatkan perlindungan keamanan sebaik mungkin dari negara,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam rilis pers.

    “Presiden memerintahkan penanganan, baik pencegahan dan penanggulangan, kejahatan terorisme dengan mengaktifkan kerjasama aktif seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat. Kerjasama aktif tersebut akan mengalahkan terorisme demi Indonesia Maju,” tambahnya.

    Sementara itu, DPR menyatakan prihatin. Sama seperti eksekutif, DPR juga mendorong seluruh masyarakat terlibat dalam upaya melawan teorisme. DPR juga mendesak otoritas segera mengungkap tuntas kasus ini, termasuk mencari motif dan mengungkap jaringan.

    “Kita serahkan kepada ranah hukum untuk diusut tuntas lalu dilakukan antisipasi dan mitigasi kedepannya seperti apa. Apakah ini terorganisir atau dilakukan individu,” kata Puan ditulis Antara.

    Penangkapan H-1

    Sebuah fakta menarik terungkap belakangan. Polisi menyatakan, mereka menangkap seorang terduga teroris berinisial WJ alias Patria alias Dwi satu hari sebelum ledakan, tepatnya Selasa, 12 November. WJ ditangkap di wilayah Bekasi di Jawa Barat.

    Sosok terduga teroris itu disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, pria itu merupakan angkatan pertama dalam pelatihan perang dalam kelompok terorisme tersebut.

    WJ juga diketahui memiliki kemampuan merakit bom. Ia pernah mengikuti perang di Suriah bersama Doktor Azahari tujuh tahun silam. “Pada tahun 2012 (WJ) mengikuti perang di Suriah bersama Azahari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FSA atau Free Syria Army,” kata Dedi.

    Kemudian, WJ juga disebut pernah melakukan perjalan ke beberapa negara. Mulai dari Filipine, UEA, Sri Lanka dan Hongkong.Dalam penangkapan, beberapa barang butki berupa beberapa anak panah, alat-alat elektronik dan alat komunikasi disita.

    “Alat komunikasi ini masih didalami apakah akan digunkan juga untuk rangkaian untuk merakit bom masih kita dalami juga,” terang Dedi.

  • Mendag Budi Pastikan Target Ekspor Indonesia Tetap Meski Ada Pemangkasan Anggaran – Page 3

    Mendag Budi Pastikan Target Ekspor Indonesia Tetap Meski Ada Pemangkasan Anggaran – Page 3

    Dalam kebijakan tersebut, ditetapkan 16 pos belanja yang akan dilakukan efisiensi anggaran sebagai berikut: 

    -Alat tulis kantor (ATK) 90 persen

    -Kegiatan seremonial 56,9 persen; 

    -Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen

    -Kajian dan analisis 51,5 persen

    -Diklat dan bimtek 29 persen

    -Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen

    -Percetakan dan suvenir 75,9 persen

    -Sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen

    -Lisensi aplikasi 21,6 persen

    -Jasa konsultan 45,7 persen

    -Bantuan pemerintah 16,7 persen

    -Pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen

    -Perjalanan dinas 53,9 persen

    -Peralatan dan mesin 28 persen

    -Infrastruktur 34,3 persen

    -Belanja lainnya 59,1 persen

    Bagaimana Mekanismenya? 

    Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional.

    Menkeu pun meminta menteri/pemimpin lembaga untuk memprioritaskan efisiensi terhadap anggaran di luar yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping (kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025), penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025 

    Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

     

  • Pimpinan Komisi XI DPR Puji Kinerja 100 Hari Prabowo: Start Langsung Lari

    Pimpinan Komisi XI DPR Puji Kinerja 100 Hari Prabowo: Start Langsung Lari

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal memuji program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo langsung ngegas di 100 hari pertama kepemimpinannya.

    Hekal turut menampilkan slide yang berisi daftar program-program Prabowo yang sudah jalan di awal kepemimpinan Prabowo. Pertama, ada kebijakan menaikkan gaji guru ASN dan tunjangan hakim.

    “Kemudian menaikkan Upah Minumum Provinsi (UMP). (Selanjutnya) Langsung melaksanakan program makan bergizi gratis, bahkan malah sebelum adanya APBN sudah dilakukan oleh dana-dana sendiri maupun pihak swasta,” ujar Hekal di acara diskusi Outlook Ekonomi DPR: Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar di The St Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

    Kemudian, kebijakan yang cukup menghebohkan di akhir tahun, yakni soal pajak pertambahan nilai (PPN). Prabowo memutuskan tidak menaikkan PPN dan kenaikannya hanya berlaku untuk barang mewah.

    “Tapi itu juga kita lihat, akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo pada akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat,” jelas Hekal.

    Selanjutnya program-program yang sudah jalan yakni pembangunan 3 juta rumah, refocusing anggaran dalam bentuk instruksi presiden (inpres) penghematan belanja kementerian/lembaga, hingga kepastian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Kemudian penghapusan utang kredit UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, tadi juga disinggung soal pengesahan RUU BUMN. Kemudian penguatan BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai pusat single data,” imbuh Hekal.

    Dan terakhir terkait paket kebijakan ekonomi dengan memperpanjang penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri selama 1 tahun.

    “Nah ini semua kira-kira dilakukan dalam 100 hari pertama. Jadi kalau menurut saya beliau start terus langsung lari gitu kan,” jelasnya.

    (isa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR Ungkap Belanja Barang Impor Pemerintah Pernah Tembus Rp 600 T

    DPR Ungkap Belanja Barang Impor Pemerintah Pernah Tembus Rp 600 T

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XI periode 2024-2029 Mohamad Hekal menyampaikan belanja barang impor pemerintah Rp 600 triliun, termasuk alat tulis kantor (ATK). Hal tersebut disampaikan oleh Hekal saat bicara efesiensi anggaran.

    Hekal mengatakan pemerintah ingin memperkuat belanja dalam negeri. Sebab, sebesar Rp 500-600 triliun digunakan untuk belanja barang-barang impor.

    “Kita ingin memperkuat belanja sebagaimana diamanahkan Pesiden sebelumnya dan sekarang, belanja pemerintah dalam negeri. Karena dulu sekitar Rp 500-600 triliun belanja barang-barang impor, termasuk ATK dan lain-lain ini,” kata Hekal dalam Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    Hekal menilai anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk menggerakkan program-program yang bersifat produktif, misalnya menghidupkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Hekal, apabila anggaran tersebut dialokasikan untuk UMKM, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan begitu, pemerintah tidak bergantung pada program-program yang dibatalkan karena efesiensi anggaran.

    “Ini kan bisa menggerakkan atau menghidupkan UMKM. Kita berharap dengan adanya ini, kita menggerakkan UMKM. Ini banyak sekali peluang yang mereka bisa bekerja,” imbuh Hekal.

    Hekal menerangkan efisiensi anggaran ini nantinya akan digunakan untuk mengakselerasi program yang lebih produktif, seperti menghidupkan UMKM dan dan makan bergizi gratis. Hekal menyebut untuk makan bergizi gratis ada tambahan sebesar Rp 100 triliun.

    “Makan bergizi itu menjadi salah satu juga pertaruhan kita untuk kita sama-sama jalankan, supaya sukses. Semua mengharapkan Indonesia ini misalnya menjadi pasar pasar yang kuat kalau kita juga bukan pasar yang kuat,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • CT Soroti APBN Tak Ada Perubahan, Wanti-wanti Dunia Usaha Bisa Gamang

    CT Soroti APBN Tak Ada Perubahan, Wanti-wanti Dunia Usaha Bisa Gamang

    Jakarta –

    Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut pria yang akrab disapa CT ini APBN 2025 masih sangat erat kaitannya dengan pemerintahan Jokowi, karena dibahas era pemerintahan Jokowi, sementara kondisi di awal pemerintahan Prabowo ini ada sejumlah perubahan. Contohnya penambahan Kementerian, Asta Cita dan sebagainya.

    “Tapi kali ini tidak dilakukan APBN Perubahan. Nah, kalau tidak dilakukan, ini menjadi hal yang dilematis. Diskresi kementerian keuangan menjadi sangat besar. Nah, apalagi sekarang keluar Inpres 1 tahun 2025 ini membuat pasar ini menjadi gamang terhadap sinyal yang diberikan,” ujar CT di acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Padahal, menurut CT APBN ini berperan sebagai sinyal bagi pasar untuk melihat pemerintahan ini membawa negara ke arah yang menjanjikan atau malah merugikan pasar.

    “Sinyal ini berpengaruh sangat signifikan kepada, ya tadi, konsumsi domestik dan investasi. Karena kalau pasar tidak yakin, mereka akan setop spending. Ya, kalau investor tidak yakin, dia berhenti berinvestasi,” katanya.

    Oleh karena itu dengan APBN 2025 yang ada dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 ia meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan anggaran kepada pasar.

    “Saya berharap juga pemerintah dan DPR lebih aktif untuk memberikan sosialisasi tentang perubahan-perubahan ini. Karena kalau tidak pasar bingung itu, mau dibawa ke mana kita. Tadi saya katakan, APBN itu kecil untuk driving pertumbuhan, tapi dia memberikan sinyal,” tutur CT.

    (hns/hns)

  • HPJI sarankan Tol Sicincin-Bukittinggi pertimbangkan aspek efisiensi

    HPJI sarankan Tol Sicincin-Bukittinggi pertimbangkan aspek efisiensi

    Koridornya itu kan Sicincin-Bukittinggi, dan cari ongkos konstruksinya yang paling murah, biaya perawatan murah dan jarak yang paling pendek.

    Padang (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian menyarankan agar pembangunan trase Tol Sicincin-Bukittinggi yang merupakan bagian dari Tol Padang-Pekanbaru mempertimbangkan efisiensi anggaran maupun jarak tempuh.

    “Koridornya itu kan Sicincin-Bukittinggi, dan cari ongkos konstruksinya yang paling murah, biaya perawatan murah dan jarak yang paling pendek,” kata Hedy Rahadian, di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Hedy menanggapi rencana Hutama Karya Infrastruktur yang akan mengkaji kemungkinan pengalihan trase Tol Sicincin-Bukittinggi. HPJI menyarankan agar pengembang tetap memerhatikan ongkos konstruksi, biaya operasional perawatan hingga jarak yang akan ditempuh pengguna jalan.

    Menurut dia, apabila nantinya Hutama Karya menemukan opsi yang lebih tepat dan efisien baik secara anggaran maupun jarak tempuh, maka perubahan trase tidak akan menjadi persoalan besar.

    Saat ini Hutama Karya masih melakukan kajian apakah Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi tetap pada rencana awal atau dialihkan via Kabupaten Tanah Datar. Pertimbangan perubahan itu salah satunya terkait lahan, biaya hingga masukan dari masyarakat yang lahannya terdampak akibat pembangunan proyek strategis nasional tersebut.

    Namun, Hutama Karya juga belum bisa memastikan apakah rencana perubahan trase tersebut lebih efisien secara biaya maupun jarak tempuh, karena masih dalam tahap pengkajian tim di lapangan.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian BUMN, Andre Rosiade mengatakan kelanjutan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp60 triliun.

    Anggaran tersebut nantinya akan diusulkan Hutama Karya sebagai pihak pengembang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN menggunakan penyertaan modal negara (PMN) 2026.

    “Kalau usulan PMN itu disetujui barulah di akhir 2026 Hutama Karya akan melanjutkan pembangunan trase Sicincin-Bukittinggi,” kata dia.

    Anggaran Rp60 triliun tersebut nantinya terbagi atas dua pengerjaan utama, yakni Rp20 triliun untuk pembangunan terowongan yang akan dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), dan sisanya untuk pengerjaan jalan tol.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan penambahan anggaran. Pagu anggaran Kementerian UMKM terdampak efisiensi sebesar Rp 283,099 miliar.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

    Pagu awal Kementerian UMKM sebelum efisiensi Rp 463,86 miliar, sedangkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan tinggal Rp 180,76 miliar. Artinya, lebih dari setengahnya anggaran Kementerian UMKM dipotong.

    “Kita meminta bapak (Sekretaris Kementerian UMKM) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM,” kata Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    “Atas dasar kesimpulan rapat ini kan jika ada diskusi dengan Kemenkeu bapak bisa tunjukin, bapak diperintah oleh rakyat (untuk tambahan anggaran), dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII. Mana tahu masih bisa dilakukan, ada tambahan untuk Kementerian UMKM,” sambungnya.

    Dalam sesi pembacaan kesimpulan rapat, Saleh juga meminta Kementerian UMKM melakukan koordinasi internal mengenai rencana pelaksanaan program dan anggaran setelah efisiensi anggaran, serta menyampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI. Terakhir, Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM secara tertulis menyampaikan hasil kesepakatan pembahasan prosedur dan mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan menyiapkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan menyangkut fleksibilitas anggaran.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan fleksibilitas di dalam anggaran 2025 ini,” kata Arif, dalam rapat tersebut.

    Efisiensi anggaran ini menjadi salah satu topik utama dalam Raker bersama Komisi VII kali ini. Arif menekankan, pihaknya siap menjalankan tugas sesuai instruksi yang telah disampaikan.

    Arif menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut berdampak sekitar 60% dari pagu anggaran keseluruhan Kementerian UMKM. Ke depannya, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam hal pemetaan program-program prioritas usai pemberlakuan efisiensi ini.

    “Tentu kita akan melakukan realokasi kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengikat dulu kita amankan. Belanja mengikat harus kita amankan, sisanya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang, karena kan operasional harus jalan. Yang mengikat seperti belanja pegawai, pemeliharaan kantor, supaya tetap bisa berjalan,” kata dia, ditemui usai acara.

    Ia juga mengakui bahwa di sejumlah kementerian, efisiensi ini berdampak pada penghematan besar-besaran penggunaan listrik dan air kantor, bahkan ada yang sampai lampu-lampu di sejumlah lorong dimatikan di siang hari. Menurutnya, dalam kondisi ini bagaimana supaya kementerian bisa pintar-pintar mengatur keuangan.

    “Iya pasti (banyak penghematan), makanya kita harus mengatur sedemikian rupa strateginya, realokasi lah untuk kegiatan-kegiatan yang penting, prioritas. Ya kita coba lah, karena kan ini instruksi presiden,” ujar Arif.

    (shc/ara)