Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,”

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pembangunan kantor DPC PDIP di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wujud nyata dari visi geopolitik Bung Karno yang menempatkan wilayah terluar Indonesia sebagai halaman depan Nusantara.

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP di Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia.

    Hasto mengatakan di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, dan Utara sudah PDIP sudah meletakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini dicanangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan.

    Hasto menjelaskan, dengan berdirinya kantor di Rote Ndao, PDIP menuntaskan pembangunan infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia mulai dari Sabang di Barat, Merauke di Timur, Miangas di Utara, dan kini Rote Ndao di Selatan.

    Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan “halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang harus dijaga sebagai benteng pertahanan bangsa.

    Menurut Hasto, kantor partai di wilayah strategis ini akan memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat kesadaran geopolitik dan rumah rakyat dan penggemblengan kader.

    Serta pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan negara tetangga seperti Australia.

    “Kantor ini bukan sekadar simbol fisik, tetapi ruang ideologis untuk menggembleng rakyat dan menguatkan kesadaran geopolitik sesuai ajaran Bung Karno,” ujarnya.

    Ketua DPC PDIP Rote Ndao, Delis Leo Mooy, menyampaikan komitmennya menjadikan markas baru ini sebagai rumah perjuangan rakyat.

    “Peletakan batu pertama kantor partai ini akan kami jadikan rumah rakyat, tempat menampung aspirasi dan memperjuangkannya. Ini adalah spirit kemenangan rakyat di Rote Ndao,” ujar Delis.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menilai kehadiran PDIP sebagai kekuatan positif dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi Pemerintah Daerah. Ini membuka peluang untuk membangun konsolidasi strategis demi kemajuan Rote Ndao,” kata Paulus.

    Peletakan batu pertama ditandai dengan deklarasi dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Rote Ndao, menandai kian kokohnya konsolidasi partai berlambang banteng moncong putih itu di seluruh penjuru Nusantara.

    Acara peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP NTT, Emelia Julia Nomleni, bersama jajaran pengurus, serta sejumlah petinggi DPP PDIP seperti Andreas Hugo Pareira (Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi), Sri Rahayu (Ketua Bidang Jaminan Sosial), dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Bidang Eksternal). Turut hadir anggota Fraksi PDIP DPR RI, Steven Andranacus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor UP beri masukan DPR terkait RUU KUHAP

    Rektor UP beri masukan DPR terkait RUU KUHAP

    Kegiatan ini sebagai wujud dari komitmen tri darma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat melalui kontribusi pemikiran akademik dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya rancangan KUHAP

    Depok (ANTARA) – Rektor Universitas Pancasila (UP) Adnan Hamid menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI untuk memberikan masukan terkait RUU KUHAP.

    “Partisipasi Universitas Pancasila dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen institusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas regulasi nasional,” kata Adnan Hamid di Jakarta, Kamis.

    Rektor UP menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II Paripurna, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Melalui kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, ia mengharapkan Rancangan Undang-Undang KUHAP dapat disusun lebih komprehensif, humanis, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai Pancasila.

    “Kegiatan ini sebagai wujud dari komitmen tri darma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat melalui kontribusi pemikiran akademik dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya rancangan KUHAP,” ujarnya.

    Untuk itu, dengan semangat kolaborasi, ia berharap akan menghasilkan RUU KUHAP yang komprehensif, implementatif dan menjadi bagian dalam supremasi hukum di Indonesia.

    Agenda rapat dengar pendapat tersebut membahas dan menerima masukan dari para pakar dan akademisi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Kehadiran Universitas Pancasila dalam forum ini menjadi bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Pancasila didampingi oleh Prof. Agus Surono selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus Ketua Tim Perancangan Masukan KUHAP dan Dr. Ella Silvia selaku Direktur Hukum dan Kesekretariatan dari Universitas Pancasila.

    Tim ini secara aktif memberikan pandangan akademik serta rekomendasi substantif guna memperkuat dasar hukum dan efektivitas pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan akan bertindak tegas kepada bank dan lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang mempersulit pengusaha mikro.
    Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, pihaknya terus memantau kepatuhan lembaga penyalur
    KUR
    agar tidak lagi meminta agunan untuk kredit di bawah Rp 100 Juta.
    Sebab, persoalan ini sempat menjadi sorotan dalam pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan DPR beberapa waktu lalu.
    “Kemarin Pak Menteri Keuangan jelas mengingatkan akan menindak (lembaga penyalur KUR) bahkan beliau dengan nada, hati-hati aja kalian, kalau kalian masih melakukan itu,” katanya.
    “Kalau tidak juga ada perubahan terhadap yang melakukan itu (persyaratan agunan), kami pun di Kementerian UMKM akan mengevaluasi apakah dia diturunkan atau dicabut kuota KUR-nya,” kata dia usai mengikuti rapat koordinasi
    penyaluran KUR 2025
    di Kantor Bank Indonesia, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (6/11/2025).
    Helvi mengatakan, ada beberapa alasan kenapa lembaga keuangan cendrung hati-hati memberikan kredit dengan plafon tinggi. Salah satu di antaranya, masih ada calon debitur yang mengunakan dokumen fiktif saat mengajukan kredit.
    Selian itu, pihak perbankan juga masih hati-hati memberikan kredit kepada pelaku UMKM yang baru merintis usahanya.
    “Karena itu kan bank itu juga hati-hati, masa usaha baru dan ada lagi yang penyalahgunaan dokumen di bawah itu. Jadi banyak faktor. Ada juga dari banknya sendiri, terlalu kaku dan terlalu berhati-hati,” kata dia.
    Ia meminta pihak perbankan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengakses KUR agar bisa mengembangkan usahanya.
    “Kami minta kalau memang usahanya ada dan dia kuat, itu skala usahanya kan bisa dihitung, kemudian riwayatnya kan bisa dihitung, bisa saja diyakinkan nasabah itu, misalnya yang minta itu 50 (UMKM), ya sudah kapasitasnya baru sekitar 7-5 secara bertahap. Tapi harga matinya adalah Rp 100 juta ke bawah, itu tidak boleh dipaksakan agunan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Ekraf Latih Pegiat Kreatif Semarang Tingkatkan Daya Saing Lewat Promosi Digital

    Kementerian Ekraf Latih Pegiat Kreatif Semarang Tingkatkan Daya Saing Lewat Promosi Digital

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf / Badan Ekraf) melalui Direktorat Film, Animasi, dan Video menyelenggarakan Pelatihan Produksi Video Promosi untuk Produk Kreatif Berkualitas dengan Sumber Daya Terbatas di ruang pertemuan MG Setos Hotel, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi yang efektif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

    Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf / Kepala Badan Ekraf), Teuku Riefky Harsya menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas pelaku ekraf di daerah.

    “Kekuatan ekonomi kreatif Indonesia ada pada ide, inovasi, dan kemampuan adaptasi. Melalui pelatihan seperti ini, para pelaku ekraf dapat menampilkan produk mereka secara menarik meskipun dengan sumber daya terbatas, sekaligus memperluas jangkauan promosi hingga pasar nasional dan global. Inilah semangat the new engine of growth yang terus kita dorong,” ujar Teuku Riefky.

    Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian, Ekraf Doni Setiawan menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kemampuan promosi digital pegiat ekraf di berbagai daerah.

    “Konten kreatif kini menjadi jembatan utama antara produk dan pasar. Melalui pendekatan praktis, kami ingin membantu pelaku ekraf memahami cara membangun citra merek dan menceritakan nilai produk mereka lewat visual yang menarik. Dengan begitu, potensi lokal bisa tampil lebih profesional dan kompetitif di kancah nasional maupun internasional,” ujar Doni.

    Dukungan pemerintah pusat tersebut disambut positif oleh pemangku kepentingan di daerah. Anggota Komisi VII DPR RI, Jamal Mirdad mengapresiasi langkah Kementerian Ekraf yang secara nyata memperkuat kapasitas promosi digital pelaku ekraf daerah. Menurutnya, di era digital saat ini, kualitas produk yang baik harus diimbangi dengan kemampuan komunikasi visual dan promosi yang menarik agar memiliki daya saing di pasar.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indriyasari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan SDM kreatif. Ia menyebutkan bahwa promosi digital menjadi kebutuhan strategis bagi UMKM dan pelaku ekraf agar produk lokal dapat dikenal lebih luas dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

  • BURT DPR: Parlemen Remaja hadirkan generasi muda melek politik

    BURT DPR: Parlemen Remaja hadirkan generasi muda melek politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) Desy Ratnasari menilai program Parlemen Remaja 2025 sebagai langkah inovatif dalam mengenalkan kehidupan politik dan parlemen kepada generasi muda.

    Menurutnya, kegiatan ini mampu menumbuhkan antusiasme, pemikiran kritis, serta semangat berpartisipasi politik di kalangan pelajar.

    “Menurut saya ini adalah program yang baik, inovatif, bisa melibatkan anak-anak untuk tahu bagaimana keadaan di parlemen, dan memberikan pengetahuan kepada mereka melalui metode yang sesuai dengan gaya mereka,” kata Desy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Desy mengaku terkesan dengan semangat para peserta yang menurutnya memiliki pemikiran kritis dan rasa ingin tahu tinggi. Ia berharap program ini dapat menjadi wadah lahirnya generasi penerus politikus Indonesia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Semoga ini menjadi cikal bakal para penerus politikus kita yang ada, yang hadir hari ini. Mereka lebih baik dari yang ada hari ini, lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, dan membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan. Itu betul awal daripada bibit-bibit baik untuk generasi masih Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Desy juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi generasi muda. Ia menilai anak muda kini sudah akrab dengan media sosial sehingga perlu dibekali kebiasaan dan pemahaman yang bijak dalam penggunaannya.

    “Hanya tinggal kita sebagai orang tua atau stakeholder yang membangun legasi yang bisa memberikan payung hukum kepada mereka sehingga mereka bijak dalam bermedia sosial dan juga dilindungi dari penyalahgunaan AI,” tegasnya.

    Ia juga mendorong DPR agar memperkuat regulasi pemanfaatan AI di ruang digital. Ia menegaskan, kebijakan tersebut penting agar anak muda tak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga memahami batas etika dan hukum di dalamnya.

    Anggota Komisi Informasi DPR RI ini menilai Parlemen Remaja dapat menjadi wadah aman dan edukatif bagi remaja dalam mengenal dunia politik. Ia mengatakan, selama ini banyak generasi muda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang politik, namun masih diliputi rasa khawatir untuk benar-benar terlibat secara aktif.

    “Parlemen remaja ini menurut saya adalah wadah untuk bisa mengedukasi mereka, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka, sehingga mereka tahu jalan mana yang harus mereka tapaki dalam konteks bermedia sosial dan berkecimpung di dalam dunia politik, pengetahuan politik praktis dan awal sebagai pemula,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

    Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

    Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

    Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

    Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

    Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

    Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

    “Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

    Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik buat Genjot Produksi

    Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik buat Genjot Produksi

    Karawang –

    Pemerintah mendorong agar PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi pabrik pupuk yang sudah tua. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau lebih efisien biaya produksinya.

    PT Pupuk Indonesia mengatakan terdapat tujuh proyek yang akan digarap hingga 2029, salah satunya revitalisasi pabrik pupuk tua. Efisiensi yang dilakukan yakni dalam menekan rasio konsumsi energi ke arah standar atau rata-rata dunia.

    “Jadi, kalau efisiensi itu memang bagaimana kita menekan rasio konsumsi energi. Jadi, rasio konsumsi energi ini kan punya standar secara dunia ya. Nah, ini kita mau memastikan bahwa rasio konsumsi energi di Pupuk Indonesia Group itu bisa mendekati dari rata-rata di dunia di kisaran 24 MMBTU (Million British Thermal Units) per ton,” kata Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira, ditemui di Kios Pupuk Cahaya Tani, Dusun Tamelang, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

    Produksi Meningkat

    Terdapat tujuh proyek yang akan dikerjakan Pupuk Indonesia mulai dari revitalisasi pupuk dan hilirisasi. Dengan cara itu, kapasitas produksi diyakini akan meningkat, namun tetap efisien.

    Saat ini sedang berjalan revamping atau pembaruan pabrik tertua PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan proyek revitalisasi Pabrik Pusri IIIB untuk menggantikan Pusri III dan IV yang sudah tidak efisien dalam penggunaan energi. Proyek Pusri IIIB ini dimulai pada Desember 2023 dan ditargetkan selesai dalam waktu 40 bulan, dengan estimasi beroperasi penuh pada tahun 2027.

    “Nah, nantinya dengan adanya dua proyek untuk revitalisasi tersebut, kami memastikan bahwa kapasitas untuk produksi itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk hilirisasi, kemarin kita juga baru saja melaksanakan ground breaking pabrik soda ash Pupuk Kaltim. Itu salah satu bentuk komitmen kami untuk hilirisasi di dalam negeri,” pungkasnya.

    Pupuk Siapkan Rp 116 T Revitalisasi Pabrik

    Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan akan menyiapkan dana sebesar Rp 116 triliun untuk revitalisasi serta membangun pabrik pupuk di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal ini disampaikan oleh menyampaikan revitalisasi seluruh industri pupuk ini perlu dilakukan karena banyak pabrik-pabrik yang sudah tua. Dengan begitu, kegiatan operasional pabrik dapat lebih efisien dan hemat.

    “Rp 116 triliun itu adalah untuk merevitalisasi seluruh industri pupuk, itu lah yang dibutuhkan karena banyak pabrik yang tua-tua. Kenapa perlu direvitalisasi? Karena supaya lebih efisien, gasnya lebih irit, emisinya lebih berkurang. Tentunya kalau kita melakukan revitalisasi itu lebih efisien, biaya subsidi kan juga tentu akan berguna,” kata Rahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Rahmad menyebut sejumlah pabrik pupuk yang telah berusia senja, seperti PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang beroperasi sejak 1959. Kemudian PT Petrokimia Gresik pada 1972, PT Pupuk Kujang pada 1975, PT Pupuk Kalimantan Timur yang berdiri sejak 1977, serta PT Pupuk Iskandar Muda sejak 1982.

    Dia menilai pendirian pabrik-pabrik pupuk pada era tersebut membuat Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 1984. Untuk itu, pihaknya juga akan membangun pabrik pupuk baru di Fakfak, Papua Barat, selain menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang sudah ada.

    (ada/ara)

  • Massa Buruh Bawa Boneka Gurita-Tari Jaipong di DPR, Tuntut Kenaikan Upah

    Massa Buruh Bawa Boneka Gurita-Tari Jaipong di DPR, Tuntut Kenaikan Upah

    Jakarta –

    Massa buruh yang menggelar demonstrasi membawa boneka gurita berukuran besar ke depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Boneka itu sebagai simbol protes massa buruh yang masih melihat korupsi di pemerintahan.

    “Simbol gurita ini adalah perkaitan dengan yang pertama elit politik dan pemerintah kita ini masih terjadi korupsi di mana-mana bukan semakin berkurang atau semakin kecil, tapi sistem korupsi ini semakin masif terjadi,” ujar Ketua Umum KASBI Sunarno kepada wartawan di lokasi aksi, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, korupsi di pemerintahan layaknya tentakel gurita yang banyak dan menjangkau banyak pihak. Dia melihat korupsi juga terjadi hingga di perusahaan milik negara.

    “Bukan hanya di pemerintahan di DPR bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan negara,” jelasnya.

    Aksi demonstrasi juga diwarnai dengan penampilan tari jaipong. Di tengah massa beratribut merah dan terik matahari, sekelompok penari tampil di atas panggung sederhana terpal oranye.

    Tarian enerjik dan ekspresif mereka diiringi alunan musik sunda. Aksi ini mengundang banyak perhatian massa buruh yang sejak sebelumnya terus berorasi.

    “Kita juga mendesak kepada DPR dan juga pemerintah dalam penetapan kenaikan upah buruh tahun 2026 setidaknya sebesar 15 persen. Ini berkaitan dengan survei kebutuhan hidup layak secara real yang dialami kawan-kawan buruh,” jelas Ketua Umum KASBI Sunarno.

    Dia menjelaskan, mayoritas kaum buruh saat ini adalah generasi sandwich. Gaji yang diterima juga untuk menanggung orang tua dan keluarganya.

    “Biaya atau beban dari kawan-kawan buruh itu tidak mencukupi dengan upah yang sebulan sekarang ini antara Rp 2 juta sampai Rp 5 juta,” ucapnya.

    (dek/dek)

  • DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna

    DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna

    Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan Adies Kadir dan Uya Kuya bakal aktif kembali menjadi Anggota DPR RI setelah putusan MKD DPR RI soal kasus kode etik disampaikan/diumumkan di rapat paripurna selanjutnya.

    “Ya (aktif kembali), nanti diumumkan dulu di paripurna,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Menurut dia, semua putusan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.

    Adapun rapat paripurna itu akan digelar setelah adanya rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Permusyawaratan (Bamus), namun dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna selanjutnya.

    “Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu,” kata dia.

    Sebelumnya (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI. Kedudukannya di DPR RI pun akan dipulihkan, termasuk Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    Sementara itu, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama 6 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Nafa Urbach selama 3 bulan.

    MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tiga nama anggota DPR RI nonaktif yang santer dengan kontroversinya beberapa waktu lalu lolos dari sanksi pemecatan.

    Mereka adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Hendro Purnomo dinyatakan bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

    Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sebelumnya menyidangkan aduan untuk lima anggota nonaktif termasuk Uya Kuya dan Adies Kadir.

    Uya dan Adies dinyatakan tidak bersalah atas kasus pelanggaran kode etik tersebut. Keduanya langsung aktif kembali sebagai anggota DPR RI. Sementara tiga lainnya tetap dinonaktifkan.

    Nafa urbach non-aktif selama 3 bulan, Eko Hendro Purnomo non-aktif selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni dihukum non-aktif selama 6 bulan. Berarti kelimanya lolos dari sanksi pemecatan.

    Keputusan ini langsung ditanggapi oleh aktivis Neni Nur Hayati dalam unggahnnya di Threads. Dia menyebut kejadian ini sebagai drama politik Indonesia.

    Menurutnya politik saat ini memiliki banyak tipu daya muslihat. Dia menuding para elite saat melakukan kesalahan tetap dilindungi.

    Berbeda dengan para aktivis yang bersuara lantang menuntut keadilan. Bukannya suaranya didengar, menurut Neni justru dibungkam bahkan dikriminalisasi.

    “Drama politik di Indonesia. Penuh tipu muslihat. Kalau para elite yang melakukan kesalahan memang bebal, sementara para aktivis yang ikut demo dan menuntut keadilan malah dikriminalisasi dan dibungkam,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Neni melihat ini sebagai salah satu cara yang menciderai demokrasi. Lebih dari itu dia merusak dan perlahan mematikan.