Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dunia Hari Ini: Reaksi PBB dan Dunia Soal Rencana Trump Terkait Gaza

    Dunia Hari Ini: Reaksi PBB dan Dunia Soal Rencana Trump Terkait Gaza

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Laporan utama yang kami hadirkan dari Gaza.

    Peringatan PBB tentang Gaza

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan agar tidak ada upaya pembersihan etnis di Gaza, menanggapi usulan Presiden Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

    Presiden Trump juga mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih kawasam tersebut.

    “Kita tidak boleh memperburuk masalah ketika mencari solusi,” ujar Antonio.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis.”

    Pemakzulan wakil presiden Filipina

    Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh anggota parlemen setelah pemungutan suara di DPR.

    Ini membuka jalan bagi persidangan Senat yang dapat membuatnya dicopot dari jabatannya.

    Pemungutan suara digelar kemarin menyusul tuduhan kalau Duterte menyalahgunakan jutaan dolar dana publik, selain juga tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos.

    Dalam rapat pleno majelis rendah Kongres, Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengatakan sedikitnya 215 anggota parlemen menandatangani petisi untuk memakzulkan Duterte.

    Raja dan Ratu Swedia mengunjungi lokasi penembakan

    Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia meletakkan bunga di kampus sekolah yang menjadi lokasi penembakan massal terburuk di negaranya.

    Sebanyak 11 orang tewas ketika seorang pria bersenjata menembak di Kampus Risbergska, di Orebro, Swedia bagian tengah, pada hari Selasa.

    Enam orang lainnya terluka akibat penembakan, dengan lima di antaranya masih dalam kondisi kritis.

    Polisi tidak menemukan bukti kalau tersangka, seorang pengangguran berusia 35 tahun, memiliki “motif ideologis”.

    “Saya pikir seluruh Swedia ikut merasakan peristiwa traumatis ini,” ujar sang raja.

    DeepSeek dilarang di perangkat Pemerintah Australia

    Pemerintah China mengecam Australia karena melarang aplikasi chatbot kecerdasan buatan China DeepSeek pada perangkat pemerintah.

    Pemerintah Australia memilih untuk melarang aplikasi untuk menghindari risiko keamanan nasional.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengatakan tindakan tersebut digambarkan sebagai “politisasi masalah ekonomi, perdagangan, dan teknologi”, yang ditentang Beijing.

    China juga membantah keras kalau aplikasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data.

    “Pemerintah China tidak pernah mengharuskan perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyimpan data secara ilegal,” bunyi pernyataan tersebut,

  • Golkar Desak Polisi Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg

    Golkar Desak Polisi Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menimbun gas elpiji 3 kilogram (kg).

    Soedeson mengaku menerima laporan bahwa ada individu yang membeli hingga 20 tabung elpiji 3 kg. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga resmi, yakni Rp 18.000 per tabung.

    “Ada yang kemudian menemukan satu orang dia bisa beli sampai 20 tabung. Sehingga itu menyebabkan kelangkaan. Itu harga yang resmi itu Rp 18.000 bisa naik berlipat,” ujar Soedeson kepada wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2025).

    Selain penimbunan, Soedeson juga menyoroti praktik pemindahan isi tabung elpiji 3 kg ke tabung yang lebih besar. Gas yang seharusnya disubsidi untuk masyarakat kecil itu kemudian dijual secara komersial tanpa subsidi.

    “Ada yang membeli beberapa tabung terus ditransmisikan ke tabung yang lebih besar untuk dijual secara komersial tanpa subsidi. Itu kan merugikan masyarakat dan merugikan negara,” tandas Soedeson.

    Soedeson meminta kepolisian turun tangan untuk mengawasi distribusi elpiji 3 kg dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan.

    “Oleh karena itu, perlu ada suatu penertiban gitu loh. Pihak aparat kepolisian bisa turun untuk menjaga atau mengawasi dan kalau ada yang bermain-main dengan menimbun atau membeli dengan jumlah yang banyak, supaya ditertibkan gitu,” tegasnya.

    Soedeson menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg bertujuan untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Dia berharap ke depan aparat kepolisian dapat lebih aktif mengawal distribusi elpiji 3 kg agar tidak disalahgunakan.

    “Tujuan dari kebijakan menteri ESDM itu kan tujuannya baik. Artinya kalau di pangkalan itu kan supaya mengontrol dan memastikan bahwa elpiji subsidi ini kemudian jatuh kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya, yaitu masyarakat kecil,” pungkas dia.
     

  • Sosok Firdaus Oiwobo Pengacara Razman Nasution yang Naik ke Meja saat Sidang, Punya Banyak Profesi

    Sosok Firdaus Oiwobo Pengacara Razman Nasution yang Naik ke Meja saat Sidang, Punya Banyak Profesi

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Tim pengacara Razman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo naik ke atas meja saat sidang pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Kamis (6/2/2025).

    Peristiwa tersebut bermula saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka Razman Arif Nasution menjadi rusuh.

    Kala itu majelis hakim memutuskan persidangan dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor berjalan tertutup untuk umum, dikarenakan terdapat unsur asusila. 

    Hakim merujuk pada Pasal 153 ayat 35 KUHP.

    Lalu Razman Nasution sebagai tersangka merasa tak terima.

    Sambil berdiri dari kursinya, Razman Nasution menyampaikan protesnya kepada hakim ketua.

    Menurut Razman Nasution, keterangan yang akan disampaikan Hotman Paris sudah tersebar di publik.

    Dengan nada marah, hakim ketua tidak menerima protes Razman Nasution.

    Melihat Razman Nasution yang masih tak bisa kooperatif, hakim merasa sangat marah, ia akhirnya memilih menyetop sidang.

    Hakim ketua langsung berjalan keluar dari ruang sidang. 

    Saat sidang disetop, Razman Nasution mendatangi Hotman Paris yang diam duduk di kursi saksi. 

    Hampir terjadi adu jotos di antara mereka.

    Pihak Hotman Paris langsung melerai perseteruan tersebut. Mereka menjauhkan Razman Nasution dari Hotman Paris.

    RAZMAN MENGAMUK SAAT SIDANG – Razman Nasution mengamuk saat sidang pencemaran nama baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025). (Grid.id/Ulfa Lutfia)

    Berbeda dengan Razman Nasution yang mengamuk, Hotman Paris terlihat lebih tenang.

    Suasana ruang sidang semakin tak terkendali. 

    Tim pengacara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris saling berbebat.

    Bahkan Firdaus Oiwobo sampai naik ke atas meja sidang, mengungkapkan rasa tak terimanya. 

    Adu mulut antara pihak Razman Nasution dan Hotman Paris semakin memanas.

    Lalu siapakah sebenarnya Firdaus Oiwobo?

    Firdaus sendiri memiliki nama lengkap Muhammad Firdaus Oiwobo.

    Dari Linkedin-nya, pria asal Tangerang, Banten ini menjadi Pengacara di LAW FIRM M FIRDAUS OIWOBO SH & PARTNERS sejak 2018 di wilayah Jabodetabek.

    Firdaus Oiwobo juga merupakan Owner Label Musik Guide Black Pro dan Vokalis Band Vertical Blue.

    Dia juga Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI).

    Dari catatan Tribunnews.com, ia juga tercatat sebagai Ketua Ormas Relawan Militan Prabowo. Ia mendukung Prabowo pada Pilpres 2019.

    Ia juga pernah menjadi pengacara debt collector dalam kasus TikTokers, Clara Shinta.

    Dikutip dari Bangkapos.com, Firdaus Oiwobo ternyata seorang caleg DPR RI dari PPP Dapil 1 Nusa Tenggara Barat Pulau Sumbawa.

    Pria kelahiran 7 Juli 1976 itu lulusan Universitas Islam Syekh Yusuf Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan, serta Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.

    Dikutip dari Grid.id, Firdaus Oiwobo pernah melaporkan istri Andre Taulany ke polisi karena diduga telah menghina Prabowo Subianto, capres nomor 2.

    Dia juga pernah melaporkan KPU dan Jokowi atas dugaan manipulasi data saat pemilihan presiden tahun 2019.

    Kontroversi terbarunya, ia meminta untuk Gala Sky, anak kandung mending Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel melakukan tes DNA hingga menyebut Pesulap Merah aslinya dukun.

    Selain itu, Firdaus Oiwobo juga sempat mengancam akan mensomasi Anji, eks Drive.

    Pasalnya, Firdaus Oiwobo merasa direndahkan oleh Anji lewat komentarnya di media sosial.

    Anji memberi komentar terkait kasus gugatan ke Andre Taulany sebesar Rp35 miliar.

    Namun, kasus itu telah gugur atas keputusan dari Ndank Surahman setelah memutuskan tidak menggunakan lagi jasa Firdaus Oiwobo.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Efek Pagar laut & Penyerobotan Lahan Sawit, Aturan Baru Ini Disiapkan

    Efek Pagar laut & Penyerobotan Lahan Sawit, Aturan Baru Ini Disiapkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menindak tegas pengusaha sawit yang menyerobot lahan negara, dan beroperasi tanpa sertifikat hak guna usaha (SHGU) maupun sertifikat hak milik (SHM). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan secara internal, pihaknya berencana menggodok aturan baru tentang Undang-Undang Administrasi Pertanahan.

    “Kalau memang belum cukup (landasan hukumnya), kami akan membuat inisiasi untuk membuat Undang-undang baru. Kami memang akan menggodok di dalam internal kami tentang Undang-Undang Administrasi Pertanahan,” ucap Rifqinizamy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (6/2/2025).

    Dalam RDP yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pemerintah berkomitmen membongkar penyerobotan lahan sawit yang dilakukan pengusaha di lahan milik negara. Banyak lahan sawit yang beroperasi melebihi HGU yang dimilikinya, sehingga merugikan negara.

    “Misal, yang bersangkutan mempunyai HGU itu katakanlah 8 ribu hektare. Setelah kita ukur ulang, rata-rata itu ada yang (menguasai) 10 ribu hektare, ada yang 11 ribu hektare, ada juga yang 9 ribu hektare setelah kita ukur ulang. Jadi, mereka memang punya cadangan resep seperti itulah,” kata Nusron.

    Temuan ini berdasarkan pada penelusuran Kementerian ATR/BPN dengan delapan sampel perusahaan di 12 provinsi. Nusron juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dengan penyelewengan ini dan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pelanggaran tersebut.

    “Ini kita tindak bagaimana pajaknya, bagaimana kemudian dia harus dendanya, apakah ini diambil alih negara, apakah mereka cukup didenda, kemudian dia dikasih hak untuk ngajuin HGU baru atau bagaimana,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Nusron menyebut ada sebanyak 194 perusahaan pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dengan luas lahan 1.081.022 hektarare (ha) yang belum mengajukan hak atas tanah (HAT) per Januari 2025.

    Dia mengatakan, penanganan terhadap 194 perusahaan ini akan ditangani langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung. Menurut Nusron 194 perusahaan tersebut terlihat tidak memiliki niat baik untuk mengurus hak tanahnya. Ia menduga, perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan merambah hutan hak adat.

    (rah/rah)

  • Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Dimakzulkan

    Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Dimakzulkan

    Kondisi politik Filipina sedang memanas seiring dengan pemakzulan Sara Duterte sebagai Wakil Presiden pada 5 Februari 2025. Keputusan tersebut sontak menghebohkan politik dalam negeri.

    Pemakzulan Sara Duterte pun menjadi sorotan dunia. Dikabarkan keputusan yang menghebohkan tersebut diambil setelah voting yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina di parlemen. Simak profil Sara Duterte yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    Siapa Sara Duterte?

    Pemilik nama lengkap Sara Zimmerman Duterte lahir pada 31 Mei 1978 di Davao City. Ia adalah putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte dengan mantan istrinya, Elizabeth Zimmerman.

    Meskipun lahir di keluarga dengan latar belakang politik kuat, Sara awalnya memiliki impian menjadi seorang dokter. Namun, ia gagal di tahun pertama sekolah kedokteran.

    Ia kemudian mengambil langkah strategis dengan memilih jurusan Terapi Pernapasan di San Pedro College, Davao City. Selain itu, Sara melanjutkan studinya di bidang hukum San Sebastian College-Recoletos di Manila.

    Pendidikan hukumnya terbukti menjadi fondasi penting bagi karier politiknya. Setelah lulus dari ujian pengacara di tahun 2005, Sara sempat bekerja di Mahkamah Agung Filipina.

    Awal perjalanan karier politik Sara Duterte

    Berada di bawah bayang-bayang politik orangtuanya, profil Sara Duterte mencerminkan kompleksitas dan dinamika politik Filipina akan pengaruh dinasti keluarga.

    Dalam membangun karier politiknya, Sara berhasil membangun identitas unik antara ketegasan dan pendekatan sistematis.

    Di tahun 2007 ia berhasil menjabat sebagai Wakil Walikota Davao City termuda. Sebagai pendatang baru, Sara memperlihatkan kemampuan kepemimpinan tranformasionalnya di antara para anggota Dewan Kota. 

    Selama menjabat sebagai wakil walikota, Davao City berkembang menjadi tujuan wisata dan investasi.

    Pada tahun 2010, Sara sukses mencatatkan namanya sebagai walikota perempuan termuda di Davao City. Dalam kurun waktu singkat, Davao City berhasil meraih pencapaian luar biasa.

    Ia pun berhasil menjabat untuk kedua kalinya sebagai walikota Davao City pada periode 2016-2022.

    Dinamika politik Sara Duterte sebagai Wakil Presiden Filipina

    Menjelang pemilu 2022, nama Sara muncul ke permukaan sebagai kandidat presiden dari berbagai survei. Namun, ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ferdinand Marcos Jr.

    Mereka berdua pun sukses memenangkan pemilihan dengan kemenangan telak. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Sara juga dipercaya sebagai Menteri Pendidikan.

    Di bawah kepemimpinannya, Departemen Pendidikan meluncurkan Agenda MATATAG guna merevisi kurikulum pendidikan dasar.

    Sayangnya, ia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan pada Juni 2024. Pengunduran diri tersebut diketahui dari penolakan kenaikan gaji guru dan isu penggunaan dana intelijen yang mencurigakan.

    Profil Sara Duterte sebagai wakil presiden ternyata tidak berjalan mulus. Hubungan Sara dan Presiden Marcos Jr memburuk karena perbedaan pendapat dalam berbagai isu strategis.

    DPR Filipina memakzulkan Sara Duterte dari jabatannya

    Perjalanan politik Sara Duterte semakin menjadi sorotan sejak dirinya telah dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2).

    Meskipun rinciannya belum diungkapnya, voting pemakzulan menyusul berbagai pengaduan yang menuduh Sara melakukan kejahatan, mulai dari penyalahgunaan dana publik hingga ancaman pembunuhan Marcos.

    “Setelah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota DPR atau total 215 (dari 306 anggota), usulan tersebut disetujui,” ungkap Martin Romualdez, Ketua DPR di hadapan para anggota parlemen, dikutip dari Aljazeera Kamis (6/2).

    Diketahui, pejabat pemerintah bisa dimakzulkan karena pelanggaran konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, korupsi, pengkhianatan pada kepercayaan publik, atau kejahatan tinggi lainnya.

    Keputusan final atas pemakzulan Sara Duterte kini berada di tangan 24 senator. Pemakzulan bisa terjadi apabila dua pertiga anggota senat memberikan suara atas pencopotan jabatan Wakil Presiden Sara Duterte.

    Meskipun belum ada tanggal persidangannya, pemakzulan Sara masih dalam proses. Dengan begitu, Sara menjadi pejabat pemerintah keempat di Filipina yang dimakzulkan .

    Demikian profil Sara Duterte dan perjalanan kariernya yang luar biasa. Namun, pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte menjadikan kondisi politik di FIlipina memanas dan bersitegang.

  • Komisi VII DPR RI: Aturan impor bahan baku kapal perlu dikaji ulang

    Komisi VII DPR RI: Aturan impor bahan baku kapal perlu dikaji ulang

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan impor bahan baku kapal. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada Kamis (6/2), menyebut beberapa bahan baku kapal yang tidak bisa diimpor menjadi kendala bagi industri kapal. (Winda Tri Agustina/Arif Prada/Rijalul Vikry)

  • Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Unjuk rasa ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun (HUT) ke-26 FSPMI.

    Pantauan di lokasi, sekitar pukul 14.45 WIB, ribuan butuh yang menaiki bus, mobil pribadi dan sepeda motor tiba di depan Kedubes Malaysia.

    Massa aksi ini pun mengibarkan bendera FSPMI dan Partai Buruh. Massa juga menyerukan tuntutan yang ingin mereka sampaikan. 

    Di antaranya, terkait kasus penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Kepolisian di Malaysia beberapa waktu lalu.

    Dalam tuntutannya, massa mendesak untuk pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Dimana, salah satunya harus meninggal dunia akibat peristiwa itu.

    “Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia,” seru massa aksi.

    Massa juga menyerukan Ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia dan menuntut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding beserta Wamen Christina Aryani untuk mundur dari jabatannya.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI,” sambungnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk segera bertindak menangani kasus penembakan tersebut.

    Dia pun menyinggung Menteri Karding yang sibuk konferensi pers dan tampil di media, daripada bertindak dan melakukan sesuatu demi melindungi dan mengusut kasus penembakan tersebut.

    “Kami beri waktu 3×24 jam untuk Menteri P2MI bertindak dan menjemput buruh migran yang masih dirawat untuk diberikan perlindungan dan mengusut kasus ini dengan pemerintah Malaysia,” kata Said Iqbal.

    Said pun memberikan ultimatum, jika hal itu tidak segera dilakukan, pihaknya bersama massa buruh akan menduduki Kedubes Malaysia dan Kantor P2MI setiap hari.

    Sementara, ratusan personil kepolisian terlihat telah berjaga di depan kedubes Malaysia. 

    Dua mobil taktis water canon milik Brimob juga terlihat terparkir di halaman depan Kedubes Malaysia. Mobil pembawa kawat berduri juga disiagakan di depan kantor Kedubes.

    Pagar penghalang juga terlihat terpasang di pintu masuk Kedubes Malaysia.

    Arus lalu lintas di depan Kedubes Malaysia terpantau padat, yang dari arah Mampang menuju Menteng.

    Sebelumnya diberitakan, desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat.

    Insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari tersebut mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Namun pernyataan itu dibantah dua korban yang berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. 

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Aksi Serentak

    Sebelum menggelar aksi di depan Kedubes Malaysia, massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

    Sejumlah tuntuan turut disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Diagendakan, massa juga akan mendatang kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

  • Ingin Organisasi Bersih, Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Ingin Organisasi Bersih, Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara komprehensif terhadap aset-aset hingga hibah, periode lalu. 

    Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi mengatakan hal tersebut penting agar Dekopin periode 2024-2029 menjalankan roda organisasi lebih transparan ke depannya.

    “Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut,” ujar Bambang seusai bertemu dengan pimpinan BPK di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Bambang menuturkan Dekopin yang dipimpinnya saat ini, telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Karena itu, ke depan, dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan. 

    “Karena kita ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono,” tandas Wakil Ketua Komisi XII DPR ini.

    Bambang menerangkan, alasan meminta BPK melakukan audit internal, karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah. 

    “Sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” kata dia. 

    Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi. 

    “Kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam dekopin,” jelas Bambang. 

    Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono mengungkapkan kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya, dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Termasuk, kata dia, meminta BPK melakukan audit aset-aset Dekopin. 

    “Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Koperasi,” pungkas Budi.

  • Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden Nasional 6 Februari 2025

    Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden Nasional 6 Februari 2025

    Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Doli pun yakin tidak ada perbedaan sikap antara Prabowo dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    terkait kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kg.
    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” ujar dia.
    Doli mengatakan, kebijakan Bahlil yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebenarnya memiliki niat baik demi mengatur tata niaga soal gas elpiji subsidi.
    Namun, ia menilai wajar apabila kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
    “Kalau saya menilainya ya, pengaturan tata niaga itu kan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang. Ya diibaratkan orang kalau orang sakit, kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu,” kata Doli.
    “Suntik itu kan sakit, kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjangnya akan jadi sehat. Nah, saya lihatnya gitu saja,”  ujar dia.
    Oleh karena itu, Doli kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun menteri, di zaman siapapun, yang mengambil kebijakan tanpa arahan presiden.
    “Saya tegaskan, tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, Presiden-nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari Presiden,” kata Doli.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.
    Kebijakan yang dibuat Bahlil itu menuai protes keras karena menyulitkan warga untuk mendapatkan gas berubsidi.
    Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
    Setelah menjadi sorotan, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil tersebut.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun menyebutkan bahwa tidak mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg.
    Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk memerintahkan agar pengecer boleh kembali berjualan elpiji subsidi.
    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII minta kaji ulang peraturan impor bahan baku industri kapal

    Komisi VII minta kaji ulang peraturan impor bahan baku industri kapal

    Banyuasin (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan impor bahan baku produksi untuk industri kapal yang menjadi kendala selama ini.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat kunjungan kerja ke perusahaan penggalangan kapal PT Mariana Bahagia, di Palembang, Kamis, mengatakan tujuan kunjungan kerja itu untuk memperkuat basis perindustrian di Indonesia. Namun, industri kapal itu kurang mendapat perhatian.

    Salah satu industri kapal yang cukup besar di Sumatera adalah perusahaan penggalangan kapal PT Mariana Bahagia. Mereka sudah mempunyai pengalaman cukup lama pada industri kapal.

    Komisi VII DPR RI bersama dengan PT Mariana Bahagia telah memperbincangkan banyak aspek, mulai dari bagaimana sistem dan mekanisme produksi kapal, sistem ketenagakerjaan, penjualan produksi, dan juga kendala selama operasional.

    Hal yang menjadi kendala itu salah satunya pengimporan bahan baku. Sebab, ada beberapa bahan baku yang tidak bisa diimpor, sehingga mempengaruhi mutu dan kualitas dari produksi dan reparasi kapal.

    “Ada beberapa bahan baku yang tidak bisa langsung diimpor karena ada peraturan dari Kementerian Perindustrian. Bahan baku yang tidak bisa diimpor itu membuat kendala teknis dalam meningkatkan mutu dan kualitas hasil produksi dan reparasi kapal. Sehingga, kami dorong agar Kementerian Perindustrian untuk menyeriusi hal tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, ada kendala dalam menjual produksi mereka ke dalam negeri itu membutuhkan perizinan dari Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Sebab, PT Mariana Bahagia itu merupakan kawasan berikat yang diberikan kemudahan untuk ekspor, namun penjualan dalam negeri membutuhkan perizinan khusus.

    “Hal ini juga kami sampaikan ke pihak terkait untuk segera diselesaikan,” ujarnya.

    Saleh berharap industri kapal di Indonesia dapat lebih diperbanyak, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

    “Dengan adanya lapangan pekerjaan baru perekonomian masyarakat jadi lebih baik. Dengan demikian, daya beli masyarakat lebih baik dan ini membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025