Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Video: BPOM Siapkan Aturan Review Skincare Buat Influencer

    Video: BPOM Siapkan Aturan Review Skincare Buat Influencer

    Jakarta – Influencer yang mereview produk kosmetik seperti skincare menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BPOM RI. BPOM pun menyebut akan membuat aturan terkait review skincare buat influencer.

    (/)

  • Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran Nasional 6 Februari 2025

    Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa anggaran bantuan sosial (
    bansos
    ) tidak akan dikurangi meski kementeriannya mengalami pemotongan anggaran.
    Pemotongan anggaran Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) mencapai Rp 1,32 triliun dari pagu Rp 79,5 triliun pada tahun 2025, menyusul instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal
    efisiensi anggaran
    pendapatan dan belanja negara.
    “Tapi yang jelas bahwa seperti arahan presiden yang tidak akan dipotong adalah
    Bansos
    . Program yang langsung untuk rakyat,” kata Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025) malam.
    Adapun bansos-bansos yang tidak dipotong tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan sejumlah bansos lainnya.
    “Itu tidak akan dikurangi sedikitpun. Bahkan, ada kemungkinan jika memang diperlukan Presiden akan menambah. Terutama yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat,” ujar pria yang karib disapa Gus Ipul ini.
    Dia mengatakan, terkait pemotongan anggaran, pihaknya menyiapkan tiga opsi penghematan untuk diminta pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI malam ini.
    Intinya, menurut Gus Ipul, sejumlah pos yang sudah pasti diefisiensi meliputi pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat, hingga seminar.
    “Ya opsinya satu, ini opsi satu tentu penghematan kita sekian. Kalau opsi dua penghematan kita sekian. Kalau opsi tiga penghematan kita sekian. Sudah ada di situ, mulai dari ATK, penghematan ATK, penghematan perjalanan dinas. Sudah ada semua kan itu untuk FGD, seminar-seminar dan lain-lain,” kata Gus Ipul.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
    Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek    
        Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek    
        Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek

    Jakarta

    Perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tak segan-segan menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk rakyat dan ndablek.

    Pernyataan tegas disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2) malam. Prabowo mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih mengoreksi diri.

    “Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.

    Prabowo menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

    “Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” ujarnya.

    Prabowo telah mewanti-wanti jajarannya di Kabinet Merah Putih. Ketum Partai Geridra itu menegaskan siapa yang masih bandel dan ndablek serta tidak patuh, dirinya tak akan segan untuk menindak.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” katanya.

    Selepas acara Harlah NU, Prabowo kembali menjelaskan maksud pernyataan menyingkirkan anak buah yang ndablek. Ditemui wartawan, Prabowo sempat ditanya mengenai potensi reshuffle usai 100 hari pertamanya bekerja.

    Namun, untuk pertanyaan potensi reshuffle Prabowo tidak menjawab tegas. Mantan Danjen Kopassus itu hanya menegaskan ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai yang rakyat inginkan.

    “Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya.

    Prabowo menegaskan kepentingan pemerintah saat ini hanya untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, dia kembali menekankan pihak yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.

    “Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha…,” tegasnya.

    Dasco Dengar Keluhan Ada Anak Buah Prabowo Kurang Seirama

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara soal pernyataan Prabowo terkait pihak yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh akan disingkirkan. Dasco mendengar adanya keluhan anak buah Prabowo yang tidak seirama.

    Dasco mulanya angkat bicara soal pidato Prabowo di Harlah ke-102 NU, yakni bakal menindak aparat yang menghalangi kebijakan untuk bantu rakyat. Dasco menyebut belum tahu persis siapa yang dimaksud oleh Presiden.

    “Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

    Wakil Ketua DPR itu kemudian mengungkapkan bahwa dia mendengar masih ada pihak yang belum seirama. Dasco menyerahkan hal itu kepada Prabowo sebagai sosok yang memiliki hak prerogatif menentukan kabinet.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (Rusman-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa,” katanya.

    Dasco juga menyikapi pernyataan Prabowo yang tak segan menyingkirkan anak buah jika tak sejalan. Dasco menilai hal itu sebagai hak Prabowo dalam menilai kinerja anak buahnya di 100 hari kepemimpinan.

    “Ya yang saya tahu kan Pak Prabowo sebagai Presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” kata Dasco.

    Dasco menyebut Presiden Prabowo yang merasakan apakah menteri-menterinya sudah bekerja secara maksimal atau belum. Dasco menyerahkan keputusan akhir pada Presiden.

    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ujar Dasco.

    “Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” tambahnya.

    Kata Mensesneg soal Isu Reshuffle

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

    “Reshuffle apa, nggak ada reshuffle,” kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

    Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

    “Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja,” kata Prasetyo.

    Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

    “Biasalah dievaluasi terus itu,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan Nasional 6 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III
    DPR
    RI, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa jamuan dan seremonial yang tidak perlu dihilangkan karena efisiensi atau pemangkasan anggaran.
    Jazilul mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran merupakan keputusan Presiden
    Prabowo
    Subianto untuk memprioritaskan program penting dalam pemerintahan.
    “Justru itu
    concern
    Pak Prabowo untuk memfokuskan pada hal-hal yang prioritas, rapat-rapat yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, jamuan-jamuan tidak perlu, upacara-upacara sermonial yang tidak perlu dihilangkan,” ujar Jazilul saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Jazilul mengatakan, anggaran pasti akan dikembalikan kepada sektor-sektor melalui program yang lebih prioritas.
    Dia meyakini bahwa Prabowo memiliki tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.
    “Itu akan dikembalikan pasti kepada sektor-sektor yang prioritas. Keberpihakan Pak Prabowo pada SDM (Sumber Daya Manusia), menurut saya, selama ini ya sangat luar biasa. Punya
    track record
    kalau itu,” katanya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
    Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif
    efisiensi anggaran
    ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Irjen Krisno Siregar: 4 Taruna Akpol Telah Dikeluarkan Karena Kasus Asusila – Halaman all

    Irjen Krisno Siregar: 4 Taruna Akpol Telah Dikeluarkan Karena Kasus Asusila – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol), Irjen Krisno Siregar, mengatakan sebanyak 4 taruna dikeluarkan karena kasus asusila.

    Jumlah tersebut terhitung sejak April 2024 hingga saat ini.

    “Selama kami menjabat sejak April 2024, sudah 4 orang taruna kami keluarkan karena kasus asusila,” kata Krisno dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Krisno menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penegakan disiplin untuk seluruh taruna.

    “Kami bukan bangga karena kami tidak pernah mau mengeluarkan taruna, karena mereka anak kami. Tetapi terus kami lakukan,” ujarnya.

    Rapat ini secara khusus membahas kasus dugaan pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian di Aceh, Ipda Yohananda Fajri, terhadap kekasihnya, Vanessa Fadillah Arif.

    Krisno menyebut, Ipda Yohananda Fajri sempat melakukan tindakan kekerasan sewaktu menjadi taruna Akpol.

    Menurut Krisno, ketika itu Fajri melakukan tindakan kekerasan terhadap junior di Ruang Sel No.1 dan No.2 SPKT Resimen.

    “Nah untuk kasus ini dia (Fajri) harus turun tingkat dan pangkat,” ucap Krisno.

    Selain itu, kata dia, Fajri juga pernah mendapatkan sanksi ketika menjadi taruna Akpol pada tanggal 10 Mei 2021.

    Fajri disanksi karena menggunakan pakaian sipil saat pembelajaran.

    “Sudah dihukum sidang Wanak, pelanggaran disiplin berat,” ujar Krisno.

    Kasus ini mencuat setelah unggahan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) viral.

    Akun @Randomable mengungkap dugaan bahwa seorang anggota kepolisian yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) memaksa kekasihnya, yang berprofesi sebagai pramugari, untuk melakukan aborsi.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pramugari tersebut mengalami infeksi pada rahim akibat tindakan tersebut.

    Aborsi diduga dilakukan dengan alasan menyelamatkan karier Ipda Yohananda yang saat itu masih berstatus taruna Akpol.

  • Polisi di Aceh yang Diduga Paksa Kekasih Aborsi Pernah Lakukan Kekerasan Saat Taruna – Halaman all

    Polisi di Aceh yang Diduga Paksa Kekasih Aborsi Pernah Lakukan Kekerasan Saat Taruna – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol), Irjen Krisno Siregar, mengatakan Ipda Yohananda Fajri sempat melakukan tindakan kekerasan sewaktu menjadi taruna Akpol.

    Fajri merupakan anggota kepolisian di Aceh yang diduga melakukan pemaksaan aborsi terhadap kekasihnya, Vanessa Fadillah Arif.

    Menurut Krisno, ketika itu Fajri melakukan tindakan kekerasan terhadap junior di Ruang Sel No.1 dan No.2 SPKT Resimen.

    “Nah untuk kasus ini dia (Fajri) harus turun tingkat dan pangkat,” kata Krisno dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Selain itu, kata dia, Fajri juga pernah mendapatkan sanksi ketika menjadi taruna Akpol pada tanggal 10 Mei 2021.

    Fajri disanksi karena menggunakan pakaian sipil saat pembelajaran.

    “Sudah dihukum sidang Wanak, pelanggaran disiplin berat,” ujar Krisno.

    Kasus ini mencuat setelah unggahan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) viral.

    Akun @Randomable mengungkap dugaan bahwa seorang anggota kepolisian yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) memaksa kekasihnya, yang berprofesi sebagai pramugari, untuk melakukan aborsi.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pramugari tersebut mengalami infeksi pada rahim akibat tindakan tersebut.

    Aborsi diduga dilakukan dengan alasan menyelamatkan karier Ipda Yohananda yang saat itu masih berstatus taruna Akpol.

     

  • KPK Sebut Perantara Suap Harun Masiku Ubah Keterangan Uang Rp 400 Juta Jadi bukan dari Hasto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    KPK Sebut Perantara Suap Harun Masiku Ubah Keterangan Uang Rp 400 Juta Jadi bukan dari Hasto Nasional 6 Februari 2025

    KPK Sebut Perantara Suap Harun Masiku Ubah Keterangan Uang Rp 400 Juta Jadi bukan dari Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menyebut, sejumlah tersangka yang terlibat dalam kasus suap eks Kader PDI-P Harun Masiku berdiskusi guna mengubah keterangan kepada penyidik bahwa uang Rp 400 juta bukan bersumber dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    .
    Informasi ini diungkapkan anggota Tim Biro Hukum KPK, Kharisma Puspita Mandala saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan
    Hasto
    di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Kamis (6/2/2025).
    Kharisma mengatakan, diskusi itu dilakukan eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina di lantai dua Gedung Merah Putih KPK setelah mereka terciduk operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Ketiganya merupakan perantara suap Harun Masiku kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
    “Merencanakan mengubah keterangan yang sebelumnya menjelaskan secara detail terkait dengan peran Pemohon dan asal uang Rp 400 juta yang asalnya dari Pemohon (Hasto) kemudian diubah,” kata Kharisma di ruang sidang, Kamis.
    Menurut Kharisma, perbincangan ketiga orang yang saat ini berstatus terpidana itu diketahui oleh Wahyu Setiawan.
    Wahyu merupakan pihak yang menerima suap dari Harun Masiku terkait pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
    “Hal ini diketahui oleh Wahyu Setiawan yang pada saat itu juga mendengarkan diskusi,” ujar Kharisma.
    Keterangan ini juga disampaikan Wahyu ketika kembali diperiksa KPK pada 29 Juli 2024 saat sudah keluar dari tahanan dengan program Pembebasan Bersyarat.
    Kepada penyidik, Wahyu yang diperiksa sebagai saksi menjelaskan diskusi antara Saeful dan Donny di Gedung KPK untuk mengamankan Hasto.
    Percakapan itu Wahyu dengarkan karena dia menghisap rokok bersama dua kader PDI-P tersebut.
    “Obrolan yang saya dengar dan saya ketahui pada saat itu adalah bahwa awalnya Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah memberikan keterangan pada saat penyelidikan KPK jika ada uang yang berasal dari Hasto Kristiyanto,” kata Kharisma membacakan BAP Wahyu.
    “Tetapi, kemudian mereka ubah keterangan tersebut bahwa uang suap diubah bukan dari Hasto Kristiyanto,” ujarnya lagi.
    Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy membantah kliennya mengeluarkan dana untuk membantu Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan.
    Ronny menyebut, berdasarkan putusan pengadilan Wahyu Setiawan, disebutkan uang suap bersumber dari Harun Masiku, bukan Hasto.
    “Di sini (putusan sidang Wahyu) menjelaskan bahwa poin 5 menimbang bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh Saeful Bahri secara bertahap, yakni pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp 400 juta,” kata Ronny.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sahkan Tatib yang Bisa Evaluasi Pejabat, Pakar Hukum: DPR Tak Tahu Aturan!

    Sahkan Tatib yang Bisa Evaluasi Pejabat, Pakar Hukum: DPR Tak Tahu Aturan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang resmi mengesahkan Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

    Dia menilai bahwa ada kelemahan mendasar dalam aturan baru tersebut lantaran memungkinkan DPR mengevaluasi pejabat yang ditetapkan melalui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    “DPR terlihat tidak paham apapun soal peraturan perundang-undangan. Satu, mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya itu bukan tugas DPR, bukan kewenangan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, Feri menilai bahwa DPR sudah ikut campur terlalu jauh apabila hasil fit and proper test tidak layak, maka mereka dapat mengganti pimpinan tersebut.

    “Sudah campur wilayah terlalu jauh di kekuasaan lembaga lain. DPR juga tidak paham perundangan. Sehingga itu tidak sah sebenarnya,” ucapnya.

    Feri mengatakan bahwa melalui peraturan tata tertib, seharusnya tak memiliki pengaruh yang bisa merubah pimpinan lembaga lain. Menurutnya, peraturan tersebut seharusnya lebih banyak mengatur kepada urusan internal DPR.

    Dia pun menilai bahwa aturan menjadi terlihat sangat janggal sehingga motif lebih memperlihatkan upata menekan lembaga tertentu. Salah satunya, kata Feri, adalah Mahkamah Konstitusi.

    “Tentu ini cara permainan politik paling tidak sehat yang pernah dilakukan oleh DPR saat ini. Kebodohan DPR nih perlu ditertawakan berjamaah oleh rakyat,” imbuhnya.

    Feri pun melanjutkan bahwa secara prinsip konstitusional dalam sistem presidensial merupakan kekuasaan yang terpisah. Adapun, dalam koreksinya terdapat check and balances dalam menjalankan hal tersebut.

    “Jadi ini masuk ke tahapan yang sangat konyol dalam bertata negara, kehancurannya nanti akan terdampak. Itu sebabnya sepertinya politisi di DPR tidak betul-betul memahami konteks ketatanegaraan,” pungkas Feri.

  • Anggota DPR harap peningkatan pengawasan soal tukar karung beras SPHP

    Anggota DPR harap peningkatan pengawasan soal tukar karung beras SPHP

    Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv berharap adanya peningkatan pengawasan terhadap pedagang yang diduga melakukan penukaran karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke karung beras premium.

    Rajiv mengaku menerima video amatir dari salah satu pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang berisi diduga aksi pengemasan ulang beras SPHP Bulog ke dalam karung beras premium untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.

    “Saya mendapat video, ini (terjadi) akhir 2024 Desember, beras Bulog ditukar dengan karung premium, tadi sama Kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung kita lapor polisi, iya saya sepakat, tapi fungsi pengawasan Bulog bagaimana?,” kata Rajiv sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Rajiv mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Kompleks Parlemen yang ditayangkan di akun Youtube TV Parlemen.

    Dia mengaku geram setelah menerima video yang menunjukkan kecurangan oknum pedagang beras nakal menukar karung beras Bulog dengan karung beras premium.

    Meskipun sepakat untuk melaporkan ke polisi, namun Rajiv juga menanyakan peran pengawasan Bulog yang seharusnya bisa mencegah kecurangan tersebut.

    Rajiv khawatir, jika pengawasan tidak berjalan dan tidak ada sanksi pada pelaku pedagang beras nakal, maka akan mengganggu program swasembada pangan yang merupakan program utama pemerintah.

    “Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu, nanti ketika panen jangan sampai Bulog nggak bisa menyerap karena perilaku curang oknum pedagang, ujung-ujungnya harga gabah turun, gagal lagi swasembada pangan,” ujar Rajiv.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengklaim bahwa pihaknya rutin melakukan pengawasan yang dilakukan bersama dengan dinas pertanian dan perdagangan.

    “Teknisnya, kami juga melakukan monitoring bekerja sama dengan dinas pertanian setempat, dinas perdagangan setempat,” kata Wahyu.

    Selain itu, kerja sama tersebut juga dilakukan bukan hanya kepada pengawasan, tetapi juga berkaitan penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran.

    “Memang kami juga sepakat dan sependapat jika ada penyimpangan dilaporkan, tapi kami juga bekerja sama dengan dinas pertanian dan dinas perdagangan agar masuk sasaran SPHP,” kata Wahyu.

    Menanggapi hal itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengusulkan apabila ditemukan ada pedagang yang menukar karung beras SPHP ke karung beras premium agar dilaporkan ke pihak berwajib.

    “Untuk permasalahan tukar karung dan lain-lain, bila ada tolong disampaikan, karena ini kita laporkan saja sama-sama ke kepolisian. Jadi bukan ranah Badan Pangan Nasional, tapi bila ada laporan kita bisa sampaikan,” kata Arief.

    Arief juga mengatakan bahwa saat ini penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras 10 kilogram ditunda sementara guna menjaga harga penyerapan gabah di tingkat petani.

    Ia katakan penundaan ini hanya sementara sampai panen raya usai dan ketika Indonesia mengalami masa paceklik, maka program intervensi perberasan akan kembali digelontorkan.

    “Jadi bantuan pangan beras dan SPHP sementara dihold selama panen raya. Berdasarkan rakortas terakhir, kita hold dulu bantuan pangan dan SPHP sampai panennya selesai, cita-cita kita kan supaya harga gabah petani optimal diserap Rp6.500 per kilogram,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

    Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran IKN 2025 diketahui diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kepada awak media pada hari ini, Kamis 6 Februari 2025.

    Diketahui IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah proyek warisan eks Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan Presiden Prabowo. Proyek ibu kota baru itu diklaim mencapai progres fisik 87,9 persen per akhir Desember 2024, dilansir dari laman Antara.

    Anggatan IKN 2025 diblokir Sri Mulyani

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada progres pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini yang bisa diungkapkan ke publik. Hal itu disampaikan saat ditanya mengenai kabar terbaru tentang pembangunan proyek di Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin, pada Kamis 6 Februari 2025.

    Hanggodo menyebut ada Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo dengan nomor 1 tahun 2025 yang menyebabkan anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu sampai bernilai Rp81 triliun. Seluruh anggaran pun saat ini masih diblokir.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody Hanggodo saat berkelakar setelah menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    IKN sudah habis berapa triliun?

    Menteri PU Dody menyebut anggaran untuk membuat Ibu Kota Nusantara sudah menyedot Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Berikut rinciannya:

    Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang anggaran IKN 2025 yang ternyata diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sang menteri menyebut belum ada progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut.**

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News