Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Infografis DPR Bisa Rekomendasikan Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK dan Pasca-Revisi Tatib DPR – Page 3

    Infografis DPR Bisa Rekomendasikan Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK dan Pasca-Revisi Tatib DPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – DPR kini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang dipilih melalui mekanisme fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Evaluasi bisa dilakukan apabila pejabat tersebut dinilai tidak berkinerja baik, maka selanjutnya DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.

    Adanya kewenangan itu usai Parlemen menyetujui perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR pada Senin 3 Februari 2025 melalui Badan Legislasi atau Baleg. Paripurna DPR pun mengesahkan revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib).

    Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Adapun revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 itu tertuang dalam Pasal 228A tentang Tata Tertib.

    Beberapa pejabat yang bisa dicopot berdasar aturan baru itu antara lain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, Kapolri, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga hakim Mahkamah Agung (MA).

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menegaskan, dengan adanya revisi tersebut, maka legislator memiliki kewenangan mengevaluasi pejabat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Parlemen. Bila pejabat tersebut dinilai tidak berkinerja baik, maka selanjutnya Parlemen dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.

    Lantas, seperti apakah revisi peraturan DPR yang baru saja disetujui dalam paripurna DPR? Pejabat publik mana saja yang bisa direkomendasikan diberhentikan Parlemen? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Terpopuler, gaji ke-13 dan 14 tetap cair hingga isu reshuffle kabinet

    Terpopuler, gaji ke-13 dan 14 tetap cair hingga isu reshuffle kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair hingga Mensesneg dan Sufmi Dasco menjawab isu reshuffle kabinet Prabowo. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠PT Timah pecat pegawai yang viral hina honorer pakai BPJS

    PT Timah Tbk memecat Dwi Citra Weni, pegawai PT Timah yang viral akibat mengunggah video mengejek pekerja honorer karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk berobat.

    Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan berharap, kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai PT Timah untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas

    Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas. Baca selengkapnya di sini

    4. Mensesneg sebut belum ada rencana “reshuffle” kabinet Prabowo

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Dasco dengar ada menteri Prabowo yang kurang seirama

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    Namun dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan

    Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membahas kesiapan stok garam di Indonesia menjelang momentum Ramadhan 1446 Hijriah.

    Menurutnya Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk menyuplai kebutuhan garam sehingga Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan belum bisa memenuhinya dengan stok yang ada di dalam negeri.

    “Ya kita, masih ada untuk kepentingan aneka pangan kan masih butuh. Jadi belum bisa swasembada,” kata Sakti di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

     

    Sakti menyebutkan bahwa berbagai aspek sektor kelautan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Namun persiapan kebutuhan pangan menjelang momentum Ramadhan dan Lebaran 2025 menjadi fokus utama karena Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pangan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Tidak hanya stok garam, rapat itu juga membahas komoditas gula yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian.

    Dalam rapat itu, turut hadir juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Terkait dengan kesiapan pangan menjelang momentum Ramadhan, sebelumnya pada Selasa (4/2) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga telah memastikan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    Mentan Amran, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan Pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.

    “Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, Insya Allah aman. Stok kita banyak, ada dua juta ton di Bulog, ini kita siapkan,” ujarnya.

    Ia optimistis bahwa stok yang tersedia dapat menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadhan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

    “Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadhan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Terbongkarnya Permainan Dana Pensiun Jiwasraya hingga Sulit Balik 100% Terbongkarnya Permainan Dana Pensiun Jiwasraya hingga Sulit Balik 100%

    Terbongkarnya Permainan Dana Pensiun Jiwasraya hingga Sulit Balik 100% Terbongkarnya Permainan Dana Pensiun Jiwasraya hingga Sulit Balik 100%

    Jakarta –

    PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan tidak dapat mengembalikan dana pensiunan karyawannya 100%. Kondisi ambruknya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya terjadi karena ada fraud dalam pengelolaan keuangan.

    Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 31 Desember 2024, ditemukan fraud Rp 257 miliar. Fraud itu terjadi akibat ulah pengelola dan dewan pengawas DPPK Jiwasraya.

    Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya Lutfi Rizal mengatakan, sejak 2003 kondisi DPPK Jiwasraya telah terjadi defisit sampai 2012. Meski sempat positif di pertengahan jalan.

    “Permasalahan yang terjadi di DPPK sebenarnya sejak 2003, sudah terjadi defisit. Kalau kita lihat di tabel, dari 2003 defisit sampai 2012,” kata Lutfi dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (6/2/2025).

    Kemudian secara tiba-tiba, mulai 2013 kondisi keuangan DPPK Jiwasraya membaik. Namun, kondisi itu janggal. Berdasarkan hasil audit BPKP, terjadi arahan untuk menggunakan investasi bermasalah pada 2012.

    “Nah di tanggal 22 Februari 2012, itu ada arahan investasi dari Dewan Pengawas DPPK, dalam hal ini isi arahannya investasi instrumen bermasalah, diperintahkan kita menggunakan investasi instrumen bermasalah. Kedua, penjualan saham pada harga yang diperoleh,” kata Lutfi.

    Menurutnya, arahan itu janggal, apalagi menjual saham dengan harga saat diperoleh sudah tidak sesuai ketentuan. Kala itu juga terdapat penyediaan uang tunai Rp 25 miliar.

    Masih di tahun yang sama, pengelola dan dewan pengawas DPPK Jiwasraya melibatkan Treasure Fund Investama (TFI) untuk mengelola aset DPPK. Setelah ditelusuri, TFI terafiliasi dengan terpidana korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat.

    “TFI ini kalau ditelusuri lebih dalam, itu terafiliasi dengnan Heru Hidayat. Isi perjanjiannya, TFI mengelola portofolio DPPK, dana kelolaannya itu saham Rp 56 miliar tadi 69 emiten, obligasi Rp 900 juta, dan cash Rp 25 miliar,” ungkapnya.

    Ada transaksi tukar saham. Berlanjut ke halaman berikutnya.

    Kemudian, terdapat transaksi tukar saham dengan tiga emiten yakni PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE). Lagi-lagi, emiten itu terafiliasi dengan Heru Hidayat.

    “Ternyata aset yang dilepas 66 emiten sebesar Rp 45 miliar, obligasi Infoasia Rp 962 juta, dan cash Rp 25 miliar. Dari 3 saham ini dari 2012 sampai 2019 dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh induk di Jiwasraya, sama persis. Jika di induk Jiwasraya jual, di bawah jual, induk di atas lepas, di bawah lepas,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil audit BPKP, semua transaksi itu bermasalah, tanpa analisa, terlebih melibatkan transaksi saham yang disuspend hingga tidak tercatat di bursa. Saham yang secara tiba-tiba bertambah juga ada, padahal tidak ada catatan transaksi.

    Dengan transaksi yang bermasalah itu, aset DPPK positif pada 2013-2018. Padahal di baliknya terjadi transaksi bermasalah. Akhirnya temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.

    “Jadi kalau dilihat grafiknya sampai 2018 positif kelihatan asetnya meningkat, sebenarnya itu transaksi yang dilakukan oleh bandar ya, oleh Tjokro, Hartono, dan Heru Hidayat. Jadi memang mirroring sekali dengan di Jiwasraya. Berdasarkan hasil audit BPKP terjadi fraud di pengelolaan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Jiwasraya bukan hanya perusahaan asuransi, tetapi juga terdapat DPPK. Dalam catatan detikcom, Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengatakan Jiwasraya sudah bermasalah sejak 2006. Jiwasraya disebut memoles dan memanipulasi laporan keuangan sejak 2006.

    Dalam kasus itu, tiga petinggi Jiwasraya telah ditangkap dan dijatuhi penjara seumur hidup. Petinggi Jiwasraya di antaranya, mantan Direktura Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

    Terpidana lainnya Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

  • Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU) menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
    pemangkasan anggaran
    .
    Kepada
    Kompas.com
    , Nia (bukan nama sebenarnya) memaparkan bahwa sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan setelah adanya aturan efisiensi
    anggaran
    .
    “Kalau yang tampak sih di tempat saya itu ya kayak biasa sih mungkin beberapa itu sudah diefisiensikan. Tadinya yang (ruangan) terang-terang itu, beberapa lampu dimatikan,” ujarnya saat bercerita kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025) malam.
    Selain lampu kantor yang kini dipadamkan, Nia mengatakan, beberapa tanaman yang sebelumnya mejeng di kantor Kementerian PU juga tak lagi terlihat.
    “Terus tanaman-tanaman itu tuh sudah mulai kayak dirapiin gitu. Enggak kayak dulu misalnya lorong arah ruangan itu ramai dengan tanaman,” ucapnya.
    Nia mengatakan, perubahan itu yang dilihatnya secara kasatmata. Ia pun tidak mengetahui secara pasti apakah ini merupakan dampak pemangkasan anggaran.
    “Ini apa yang saya lihat aja ya. Sepertinya sekarang sudah tidak ada (tanaman). Saya enggak tahu apakah itu berhubungan dengan efisiensi atau enggak,” kata dia.
    Namun, Nia dan rekan ASN lainnya berkelakar bahwa lampu yang padam dan tanaman yang menghilang memang merupakan dampak
    efisiensi anggaran
    sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan, ‘Ini mah efisiensi nih ya’,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun pada 2025.
    Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut. Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun.
    Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
    “(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
    Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
    Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan
    flyover
    atau
    underpass
    dan terowongan sepanjang 94 meter.
    Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun. Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
    Meski anggaran dipangkas, Dody memastikan program pembangunan tetap berjalan meski anggaran kementeriannya untuk 2025 dipangkas 80 persen dari total Rp 110,95 triliun.
    “Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Kementerian PUPR bisa mendukung swasembada pangan. Irigasi dan jalan daerah satu paket, itu yang utama. Program-program ke depan tetap berjalan secara bertahap,” ujar Dody.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Muzani Gerindra Beri Pesan Khusus Begini Ke Menterinya

    Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Muzani Gerindra Beri Pesan Khusus Begini Ke Menterinya

    loading…

    Desakan reshuffle kabinet ditanggapi Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan memberikan pesan khusus kepada para menteri dari partainya. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Desakan reshuffle kabinet ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani dengan memberikan pesan khusus kepada para menteri dari partainya.

    Mereka diminta bisa membantu Presiden Prabowo Subianto dengan ketulusan dan sungguh-sungguh.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu presiden untuk mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” kata Muzani usai hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar fraksinya di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu presiden,” ujarnya melanjutkan.

    Muzani menyampaikan bahwa partai Gerindra akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Prabowo.

    Termasuk mengambil tindakan perombakan kabinetnya dalam rangka pemerintahan bisa berjalan efektif.

    Kendati demikian, keputusan soal kapan dan siapa yang akan masuk dalam daftar reshuffle, itu merupakan hak prerogatif Prabowo.

    Sebab, sebagai kepala negara, Prabowo yang paling paham kinerja para pembantunya dan kapan harus mengangkat atau mencopot menterinya.

    “Karena beliau lah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi kapan, kami terus terang belum tahu,” tutur Ketua MPR RI itu.

    (shf)

  • Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir. 

    Hal inidisampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada,” kata Dody.

    Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. 

    Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody.

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

    Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

    Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun. 

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

    Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. 

    Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subiantoyang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

    Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunaninfrastruktur memang mengalami pemangkasan.

    Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. 

    “Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yangsudah berjalan selama ini,” ujar AHY.

    AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negarayang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalammenentukan urgensi pembangunan.

    “Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebutkebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukanmana yang memiliki urgensi terlebih dahulu,” jelasnya.

    Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. 

    Nantinya, pemerintah bisa memilihmana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

    “Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkankesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunanberbagai projek lainnya,” jelasnya.

    “Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasukjuga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatasdengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2). 

    Dalam ratasitu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. 

    Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajianterhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN. 

    “Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di Bulan Januari, pak presidenjuga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasukjuga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasanlegislatif dan juga yudikatif,” pungkasnya.  (Tribun Network/fer/igm/wly)

  • Miris! Sisa Dana Pensiunan Jiwasraya Rp 354 M Tak Bisa Balik 100%

    Miris! Sisa Dana Pensiunan Jiwasraya Rp 354 M Tak Bisa Balik 100%

    Jakarta –

    PT Asuransi Jiwasraya mengklaim per 31 Desember 2024 sudah membayar Rp 132 miliar kepada pensiunan. Angka tersebut belum ada separuh dari total kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp 486 miliar.

    Dengan kata lain, masih ada sekitar Rp 354 miliar dana pensiun yang belum dibayar. Menurut Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya Lutfi Rizal dana itu merupakan dana tambahan sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena Jiwasraya dalam kondisi terbatas keuangan. Hal ini disampaikan oleh Lutfi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI kemarin.

    “Dari total kewajiban sebesar Rp 486 miliar, Jiwasraya sebagai pendiri telah melakukan pemenuhan sesuai kemampuan perusahaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 132 miliar,” kata Lutfi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Lutfi mengaku apabila tidak ada dana tambahan, dana yang dipegang Jiwasraya akan susut dan habis pada April 2025. Apabila ada penambahan, maka perusahaan bisa bernapas lega dan dapat memperpanjang kemampuan pendanaan.

    Di sisi lain, Lutfi juga mengakui perusahaan tidak mampu mengembalikan dana pensiunan karyawannya 100%. Kondisi tersebut telah disampaikan kepada seluruh pensiunan Jiwasraya dalam beberapa pertemuan.

    “Kita telah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan pensiunan Jiwasraya di tanggal 21 Mei 2022, 7 September 2022, 26 September 2022, 26 Juli 2024, dan 30 September 2024. Dari hasil pertemuan tersebut, kita sampaikan Jiwasraya tidak memiliki kemampuan pemenuhan DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) 100% karena tidak punya asetnya,” terang dia.

    Kondisi Aset Jiwasraya

    Lutfi menerangkan kewajiban Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) akan dilakukan melalui fase likuidasi dengan menggunakan sisa aset yang berasal dari beberapa sumber. Pertama, pencairan aset saham dan aset lainnya.

    “Kita akan selesaikan masa fase likuidasi dengan menggunakan sisa aset, seperti aset saham dan aset lainnya. Jadi tadi yang sahamnya Rp 12 miliar. Bagaimana bisa itu di likuidkan, bagaimana bisa menambah pendanaan lagi,” imbuh Lutfi.

    Kedua, sisa aset dari hasil penjualan dan pencairan aset dalam proses likuidasi di Jiwasraya. Kemudian, potensi aset rampasan dari pelaku fraud di DPPK Jiwasraya, apabila dilakukan proses gugatan hukum atas terjadinya fraud di DPPK Jiwasraya.

    Lutfi menambahkan nilai aset kekayaan DPPK per 31 Desember 2024 sebesar Rp 654,5 miliar, dengan aset neto likuid sebesar Rp 149,1 miliar. Lutfi menjelaskan proses pembayaran uang pensiunan ini akan diselesaikan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar kemampuan pendanaan perusahaan dapat bertahan hingga 2028.

    “Ketahanan dana yang tersedia kalau tetap going concern dengan nilai aset Rp 149,1 miliar, itu maka membayar manfaat pensiunnya bisa bertahan Desember 2028,” jelas Lutfi.

    Adapun jumlah peserta DPPK per 31 Desember 2024 mencapai 2.332 peserta yang terdiri dari 82 peserta pensiunan tunda dan 2.250 pensiunan.

    “Bahwa untuk manfaat pensiunan bulanan yang diberikan seluruh peserta tersebut sampai saat ini tidak ada penundaan sama sekali. Masih kita bayarkan, masih rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” imbuh Lutfi.

    (hns/hns)

  • Respons Komisi X DPR Soal Banyak Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP – Halaman all

    Respons Komisi X DPR Soal Banyak Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi X DPR RI merespons banyaknya siswa yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

    Hal ini dikarenakan sejumlah sekolah dilaporkan mengalami keterlambatan dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati mengungkapkan, hal itu akan menjadi evaluasi dari komisi yang membidangi pendidikan, budaya dan olah raga tersebut.

    “Nah catatan mengenai hal ini tentu kami mengevalusi apa persoalan sekolah tersebut sehingga terlewatkan untuk melakukan pengisian PDSS,” kata My Esti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2026).

    Kekinian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, memberikan kesempatan bagi sekolah tersebut untuk mengajukan pengisian PDSS ulang.

    My Esti mengimbau agar sekolah segera melakukan pengisian PDSS.

    “Jadi 300 (sekolah) itu kira kira mungkin 200an melengkapi kembali. Artinya masih ada ruang waktu itu. Terakhir tinggal seratusan ya mungkin dari 300 ini 100 tidak melakukan PDSS,” ujarnya.

    Lebih lanjut, My Esti melihat bahwa permasalahan tersebut tidak bisa ditujukan akibat keteledoran dari pemerintah pusat. 

    Ia juga mendorong para siswa berprestasi agar diberi jalur lain untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

    “Kemudian bagaimana anak-anak kita yang berprestasi yang sebenarnya mungkin sekolah tersebut punya kuota untuk memasukkan anaknya dengan jalur prestasi ini apakah ada ruang lain yang bisa dibuka,” ujarnya.

    “Intinya jangan putus asa bagi anak-anak masih ada jalur untuk tes untuk bisa meneruskan kuliah,” tandasnya.

    Sebelumnya, ramai di media sosial (medsos) sejumlah siswa dan sekolah meminta perpanjangan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Beberapa siswa dan sekolah juga sempat mengisi chat live YouTube Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang berisi permintaan perpanjangan pengisian PDSS saat Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 ditayangkan secara langsung pada Senin, (4/2/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui terdapat sejumlah sekolah yang gagal mengunggah data pada PDSS.

    Dirinya mengungkapkan kegagalan pendaftaran tersebut terjadi akibat sejumlah faktor.

    “Faktor-faktor yang berkaitan dengan sebagian karena alasan rusak karena cuaca, sebagian rusak karena bencana alam,” ujar Abdul Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Kemendikdasmen, kata Abdul Mu’ti, memberikan kesempatan bagi sekolah tersebut untuk mengajukan pengisian PDSS ulang.

    Abdul Mu’ti mengakui sejumlah permasalahan dalam pengisian PDSS tidak bisa dihindari.

    “Kami sudah memberikan layanan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa mengunggah itu untuk dapat mengunggah dan kami berikan kesempatan, tapi tentu saja kesempatan itu kami berikan untuk sekolah-sekolah yang mengajukan kepada kami. Karena memang unforced error itu tidak bisa dihindari dan kami tidak menutup mata terhadap realitas itu,” kata Abdul Mu’ti.

  • Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas cukup besar imbas adanya efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran di Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, adanya efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU. Rinciannya mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas yang berlaku untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Pembatasan perjalanan dinas (perdinas), baik dalam dan luar negeri. Kelima, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” sebutnya.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga pelaksanaan sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya.

    “Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. Kesepuluh, efisiensi belanja non-operasional, yang mengikuti honor autur kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya,” terang Dody.

    Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian PU. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun.

    “Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” kata Lasarus.

    Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 81 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan milik Prabowo. Ia sempat menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare (ha).

    “Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.

    Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.

    “Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutup Adian.

    (ily/rrd)