Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Agustiani Tio Dicekal ke Luar Negeri Padahal Mau Berobat Kanker, Guntur Romli: KPK Tidak Berperikemanusiaan

    Agustiani Tio Dicekal ke Luar Negeri Padahal Mau Berobat Kanker, Guntur Romli: KPK Tidak Berperikemanusiaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Agustiani Tio dicekal ke luar negeri. Tindakan itu dinilai tidak berperikemanusiaan.

    Itu diungkapkan kader PDIP, Muhammad Guntur Romli. Ia mengatakan Agustiani padahal sudah menjalani hukuman sebelumnya.

    “KPK tidak berperikemanusiaan, Agustiani Tio sudah menjalani hukuman, sudah bebas murni,” kata Guntur Romli dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Agustiani, kata Gun Romli dicekal selama enam bulan. Padahal ia akan ke luar negeri untuk berobat.

    “Tiba-tiba dikecal kembali ke LN slama 6 bulan, padahal tanggal 17 Feb ini harus ke Tiongkok untuk berobat lanjutan karena kanker, rahim dia sudah diangkat,” ujarnya.

    Tidak hanya Agustiani, suaminya pun demikian. Turut dicekal keluar negeri.

    “Suaminya yang tidak terlibat tidak pernah diperiksa KPK juga ikut dicekal,” ucapnya.

    Hal tersebut, dilaporkan Agustiani ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin 3 Februari 2025.

    “Perlakuan tidak manusiawi KPK ini dilaporkan oleh Agustiani Tio ke @KomnasHAM & hari ini, dia ikut bersaksi di Praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” terangnya.

    Diketahui, Agustiani Tio pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pada 6 dan 8 Januari 2025.

    Sebelun diperiksa, Agustiani membeberkan hal mengejutkan.

    “Pada saat ada surat (panggilan Desember 2024) kemudian saya tunda minta 6 Januari (2025), ada hal yang aneh, ada orang minta ketemu dengan saya. Karena saya nggak mau ketemu di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilang nya dari teman saya, dapat nomor saya,” kata Agustiani Tio saat memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
     
    Ia mengungkapkan, dirinya diminta oleh pihak yang tidak dikenalnya untuk memberikan keterangan yang jujur saat diperiksa KPK. Bahkan, dia juga ditawari perbaikan ekonominya saat itu.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
    Golkar
    , Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
    Gerindra
    baik-baik saja dan tidak ada masalah.
    Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
    reshuffle
    yang dilemparkan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    “Enggak (dengar
    reshuffle
    ). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
    Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
    Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
    Bahlil
    Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
    Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
    Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
    Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
    Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
    Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
    “Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
    bahlil
    tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
    reshuffle
    . Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
    reshuffle
    itu adalah peringatan bagi para menteri.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: DPR Sebut Banyak Badan Usaha Tak Mampu Kelola Tambang

    Video: DPR Sebut Banyak Badan Usaha Tak Mampu Kelola Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengungkapkan alasan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) diperluas. Menurutnya ribuan IUP yang ditutup karena badan usaha swasta atau negeri dinilai tidak mampu menjalankan izin pertambangan. Karenanya, pemanfaatan yang berdasarkan pemberdayaan akan maksimal untuk menuju hilirisasi.

    Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RIresmi menyepakati perubahan keempat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Dalam revisi UU tersebut, ada empat poin baru yang diusulkan, diantaranya terkait pemberian IUP untuk ormas, perguruan tinggi hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (07/02/2025).

  • Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg Megapolitan 7 Februari 2025

    Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg Megapolitan 7 Februari 2025

    Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beberapa pengecer gas 3 kilogram (kg) di Jakarta mengaku belum didatangi oleh pihak Pertamina untuk mengubah status usaha mereka menjadi subpangkalan.
    Sya’bani (31), pemilik toko kelontong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengaku hanya sempat didatangi oleh pihak kelurahan.
    Akan tetapi, tidak ada pembahasan mengenai perubahan status pengecer menjadi subpangkalan yang dibicarakan.
    “Kemarin dari kelurahan, tapi nanya-nanya aja, enggak nanya nomor usaha,” kata Sya’bani saat ditemui di lapaknya, Jumat (7/2/2025).
    Sementara itu, Hus (60), pedagang kelontong lainnya di Kebayoran Baru, mengaku tidak pernah didatangi oleh Pertamina setelah terjadi kelangkaan
    gas 3 kg
    .
    Sebelumnya, dia kerap kali didatangi oleh pihak Pertamina untuk memastikan harga jual gas 3 kg di lapaknya.
    “Waktu dulu saya masih ngecer Rp 20.000, sering (Pertamina) ke sini, ngontrol. Dia bilang, ‘Pak ini dijual jangan lebih dari Rp 22.000 ya’ dari Pertamina gitu,” kata Hus.
    Akan tetapi, semenjak gas 3 kg menjadi langka, Hus tidak pernah lagi didatangi oleh Pertamina.
    Padahal, dia berharap untuk dapat menjelaskan permasalahan yang dialaminya ke Pertamina.
    “Enggak sempet (didatangi Pertamina), kalau didatangi kan enak,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.
    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPR RI bertemu Dubes Rusia bahas pendidikan hingga pangan

    Pimpinan DPR RI bertemu Dubes Rusia bahas pendidikan hingga pangan

    ANTARA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2). Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerjasama bilateral kedua negara, mulai dari bidang pendidikan, ketahanan pangan, hingga kerja sama antar parlemen. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

  • DPR Minta PT Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

    DPR Minta PT Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

    Jakarta (beritajatim.com) – DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Selain itu, DPR juga meminta menyalurkannya pupuk subisi dilakulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami mengharapkan PT Pupuk Indonesia menjalankan distribusi pupuk bersubsidi dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.

    Menurutnya, ketersediaan pupuk yang mencukupi serta distribusi yang efektif akan sangat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian swasembada pangan nasional serta memberikan kepastian bagi petani dalam memperoleh pupuk yang mereka butuhkan.

    Abdul Kharis pun mendorong. transparansi dalam pendistribusian pupuk, termasuk dalam sistem alokasi dan monitoring yang lebih akurat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikawal dengan baik agar petani tidak mengalami kendala dalam memperoleh pupuk.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, politikus PJS itu menegaskan komitmen untuk mengawasi dan mengawal kebijakan terkait distribusi pupuk bersubsidi guna mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan.

    “Kami akan terus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berpihak kepada petani, karena sektor pertanian yang kuat merupakan pilar utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tegas Abdul Kharis.

    Dia pun mengingatkan, peran strategis PT Pupuk Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan memastikan kelancaran sistem distribusi, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan pengawasan agar pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan.

    “Kami berharap ada mekanisme kontrol yang lebih ketat agar pupuk bersubsidi tidak diselewengkan dan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah dan pihak terkait sangat penting dalam memastikan ketahanan pangan yang kuat,” katanya. (hen/ted)

  • Ratusan Siswa Gagal Ikut SNBP, Dasco Minta Komisi X Segera Panggil Kemendikti Saintek

    Ratusan Siswa Gagal Ikut SNBP, Dasco Minta Komisi X Segera Panggil Kemendikti Saintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal ratusan siswa yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat sekolah tak menginput data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Dasco mengaku pihaknya telah mendengar kabar tersebut dari media dan masyarakat, bahkan kini juga DPR disebutkan sudah memonitor polemik itu. Katanya, polemik ini akan segera ditindaklanjuti oleh komisi teknis terkait di DPR yaitu Komisi X DPR.

    “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan, Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan kejadian ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi terkait permasalahan yang menyebabkan sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan pengisian PDSS.

    Dia juga menyoroti perlunya solusi bagi siswa berprestasi yang sebenarnya berhak mendaftar melalui jalur SNBP, tetapi terhambat akibat kesalahan administrasi sekolah.

    Adapun, pada Jumat (7/2) pihaknya mengaku akan bertemu dengan Menteri Dikti Saintek dan Mendikdasmen untuk berdiskusi mengenai hal tersebut

    “Intinya jangan putus asa bagi anak-anak masih ada jalur untuk tes untuk bisa meneruskan kuliah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui bentuk evaluasi dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sosok menteri yang kurang seirama di Kabinet Merah Putih (KMP), apakah hanya berupa teguran atau pencopotan (reshuffle).

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, ‘kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dasco mengemukakan hal itu menyusul informasi terkait dengan sejumlah menteri yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau saya bilang kemarin ‘kan saya dengarnya begitu,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi kami tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya.

    Meski demikian, dia enggan menanggapi apakah evaluasi berupa reshuffle akan dikenakan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung.

    “Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini. Akan tetapi, tentu sebenarnya hal-hal seperti ini kami serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (6/2), Dasco mengaku mendengar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran lantaran perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (tatib) dianggap bisa memecat pejabat negara.

    Pasalnya, Dasco menerangkan revisi tatib ini dimaksudkan untuk melengkapi hal yang sudah tertuang dalam tatib sebelumnya dalam rangka mendorong fungsi pengawasan DPR supaya lebih berjalan.

    “Revisi tatib itu hanya berlaku di internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR dan yang saya bingung ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mecat si A, si B pimpinan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Ketua Harian Gerindra ini merincikan dalam revisi tatib itu tak tertulis diksi pejabat negara dan bahkan sebenarnya revisi ini masih menyambung dari pasal sebelumnya tetang calon yang sudah melewati fit and proper test.

    “Kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya itu yang membuat kemudian masyarakat konotasinya kan menjadi berbeda,” ucapnya.

    Lebih tegas, Dasco menuturkan revisi tatib ini adalah usul dari internal bahwa selama ini setelah dilakukan fit and proper test, tidak ada tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR terhadap calon pejabat negara itu.

    “Nah, tatib ini kemudian mendorong supaya fungsi pengawasan lebih ditingkatkan. Ditingkatkan, bukan kemudian langsung mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian, nggak begitu,” tegasnya.

    Maka demikian, dia menekankan bahwa output dari pengawasan DPR itu nantinya hanya berupa saran kepada pemerintah dan pada akhirnya merekalah yang akan mengambil tindak lanjutnya.

    “Jadi kita mungkin sekadar nanti hasilnya menyarankan kepada pemerintah, menyarankan kepada institusi yang orangnya dilakukan evaluasi, untuk kemudian diambil langkah yang dianggap perlu menurut mereka,” pungkasnya.

  • Monitor Polemik SNBP 2025, Pimpinan DPR Minta Komisi X Panggil Mendikdasmen dan Mendikti Saintek Pekan Depan

    Monitor Polemik SNBP 2025, Pimpinan DPR Minta Komisi X Panggil Mendikdasmen dan Mendikti Saintek Pekan Depan

    JAKARTA – Pimpinan DPR RI merespons soal polemik ratusan sekolah yang gagal mendaftarkan siswanya mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 karena tak melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga batas waktu yang ditentukan.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihak memonitor kebijakan SNBP tersebut. Dia mengaku, pihaknya telah mendengar keluhan masyarakat terkait permasalahan tersebut.

    “Kami sudah mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Desember.

    Sehingga, kata Dasco, pimpinan DPR meminta Komisi X DPR untuk memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menangan (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pekan depan. Pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai pendaftaran SNBP.

    “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” kata Dasco.

    Seperti diketahui, banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPM) lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Situasi ini dipicu karena data para siswa berprestasi tersebut tak terdaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) karena kelalaian sekolah.

    Beberapa sekolah yang lalai memfinalisasi PDSS di antaranya adalah SMAN 1 Mempawah Kalimantan Barat, SMKN 2 Solo Jawa Tengah, dan SMAN 17 Makassar Sulawesi Selatan. Bahkan para siswa di sekolah tersebut sampai menggelar aksi protes terhadap guru-guru yang lalai menginput data mereka ke PDSS.

    Video-video saat demonstrasi murid di sekolahnya viral di media sosial. Terlihat ada anak-anak yang menangis karena terancam tidak bisa berkuliah lewat jalur SNBP sebagai salah satu cara menggapai mimpi mereka.

    Sebagian siswa membentangkan spanduk bertuliskan kekecewaan kepada guru mereka seperti ‘Guru lalai, kami terbengkalai’, ‘Oknum Perenggut Mimpi’, dan sebagainya.