Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pemerintah Batasi Belanja Alat Berat Imbas Efisiensi, Begini Respons PAABI

    Pemerintah Batasi Belanja Alat Berat Imbas Efisiensi, Begini Respons PAABI

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) buka suara mengenai nasib industri alat berat usai pemerintah mengumumkan bakal menahan belanja infrastruktur akibat adanya efisiensi anggaran.

    Ketua Umum PAABI Yushi Sandidarma menyebut keputusan itu dinilai belum membawa dampak negatif yang signifikan pada pasar penjualan alat berat.

    Pasalnya, hingga periode Januari PAABI mencatat kinerja penjualan alat berat masih tumbuh positif dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    “Sejauh ini belum berpengaruh pada bisnis alat berat, kita coba analisa kembali di semester kedua. Dan bisa kita lihat di penjualan alat berat masih baik di bulan Januari,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Namun demikian, Yushi belum dapat merinci berapa persen pastinya kenaikan penjualan pada bulan Januari. Yang jelas, dia menegaskan penjualan alat berat diproyeksi akan tetap stabil sepanjang tahun ini.

    Bahkan, PAABI sendiri membidik penjualan alat berat sepanjang 2025 dapat tumbuh hingga 5% di dukung oleh rencana pemerintah yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

    “Sesuai analisa kami saat ini di angka 5% [target penjualan sepanjang 2025]. Dengan harapan proyek food estate bisa berjalan baik ya,” ujarnya.

    Di samping itu, Yushi juga memastikan penjualan alat berat pada sektor swasta juga masih tinggi yang ditopang pembelian oleh industri tambang. 

    “Pemakaian alat berat juga ada di beberapa sektor salah satunya tambang dan lain-lain. Serta sesuai arahan Pak Prabowo bahwa proyek infrastruktur akan diserahkan ke swasta, jadi menurut kami belum ada masalah yang timbul,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka-bukaan bakal membatalkan pembelian alat berat imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.   

    Dody menyebut, tak hanya membatalkan belanja konstruksi saja, Dody juga menegaskan bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas.

    “Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025, kami telah lakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang tak prioritas,” kata Dody dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

    Salah satu contohnya, tambah Dody, Kementerian PU bakal membatalkan kegiatan fisik single year contract dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. 

    Selain itu, Dody juga mengaku hendak membatalkan rencana pembelian alat berat baru yang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. 

    “Kedua, pembatalan pembelian alat berat, kami hanya optimalisasi alat berat yang ada,” ujarnya.

  • Anggaran PU Dipangkas Jumbo Rp 81 T, Proyek Tol Digarap Cuma 13 Km

    Anggaran PU Dipangkas Jumbo Rp 81 T, Proyek Tol Digarap Cuma 13 Km

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kena pemangkasan Rp 81,38 triliun, tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Alhasil, pemangkasan tersebut membuat pembangunan tol tahun ini hanya sepanjang 13 kilometer (km). Hal ini berdasarkan materi paparan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (6/2/2025)

    “Antara lain menyelesaikan Tol Serang-Panimbang di Banten, dan tambahan untuk Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat,” kata Dody, di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, kebanyakan proyek tol menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) alias yang dibiayai swasta. Proyek KPBU ini dipastikan akan tetap berlanjut.

    “Kalau tol yang KPBU-KPBU ya mesti tetep akan jalan,” ujar Diana, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    “Kan dananya bukan dari APBN, dari swasta, dari investor. Tentu itu akan tetap jalan. Kalau nggak jalan kan dia nanti jaga akan salah dan rugi. Kan sudah ada perjanjiannya begitu,” sambungnya.

    Hal ini termasuk juga dengan proyek-proyek seperti Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Begitu pula dengan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali, keduanya merupakan KPBU.

    “Kedua ruas tol tersebut akan dilelangkan ulang karena pengakhiran PPJT sebelumnya. Saat ini dalam tahap review penahapan pengusahaan untuk meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi. Berarti harus ada dikaji lagi, dianalisis,” kata dia.

    Kemudian juga ada Jalan Tol Puncak yang merupakan inisiasi Badan Usaha jalan Tol (BUJT) sehingga masuk ke dalam skema KPBU. Namun demikian, Diana belum bisa memastikan kelanjutan proyek Jalan Tol Becakayu Seksi 2B.

    “Kalau dengan APBN (2025) tidak mungkin. Kan saya bilang, kalau dengan KPBU lanjut, kalau dengan APBN nggak dulu, dipending, dikaji lagi,” ujarnya.

    Lihat juga Video: Menteri AHY Pastikan Kawal Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk yang Mangkrak

    (shc/hns)

  • Saksi pernah dititipkan tas dari Harun Masiku diduga berisi Rp400 juta

    Saksi pernah dititipkan tas dari Harun Masiku diduga berisi Rp400 juta

    Jakarta (ANTARA) – Staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi yang dihadirkan sebagai saksi persidangan pernah dititipkan tas dari Harun Masiku yang diduga berisikan uang Rp400 juta.

    “Tadi saudara saksi sudah menjelaskan terkait dengan keberadaan uang Rp400 juta ya, yang ditanyakan oleh kuasa pemohon dan saudara terangkan itu berasal dari siapa?,” tanya Koordinator tim biro hukum KPK, Iskandar Marwanto dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

    “Harun Masiku, tapi saya gak tahu itu uang, saya dititipannya itu barang,” jawab Kusnadi.

    Menurut Kusnadi, Harun Masiku hanya menitipkan tas padanya untuk diberikan pada sopir Saeful Bahri dan advokat Donny Tri Istiqomah. Dia pun tak tahu isi dari tas yang dititipkan padanya itu.

    Tas tersebut dititipkan Harun Masiku padanya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

    Saat itu Harun hendak bertemu Donny, namun Donny belum ada di DPP tersebut, sehingga dititipkan padanya.

    Kusnadi menyatakan baru pertama kalinya menerima titipan dari Harun Masiku untuk diserahkan pada Donny dan Saeful.

    Pada sidang sebelumnya, KPK menyebutkan Kusnadi menyerahkan tas ransel berwarna hitam yang berisi amplop warna cokelat berisikan uang Rp400 juta berasal dari Hasto Kristiyanto.

    Kemudian, tas itu diserahkan Harun Masiku pada Kusnadi untuk diserahkan ke Donny Tri Istiqomah.

    Setelah itu, Donny Tri Istiqomah menghubungi Saeful Bahri dengan menyatakan uang untuk mengurus PAW DPR Harun Masiku sudah ada di tangannya.

    Pada Jumat ini, tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto menghadirkan delapan saksi dan ahli dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Saksi yakni mantan terpidana kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) dari Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

    Kemudian, empat saksi ahli yakni tiga ahli hukum pidana yakni Chairul Huda, Jamin Ginting, dan Mahrus Ali.

    Lalu, satu ahli hukum tata negara yakni mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Tiba-tiba Dicegat Siswi SMA yang Adukan Pemotongan PIP Bandung 7 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Tiba-tiba Dicegat Siswi SMA yang Adukan Pemotongan PIP Bandung 7 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Tiba-tiba Dicegat Siswi SMA yang Adukan Pemotongan PIP
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    mengadakan kunjungan ke SMA Negeri 7
    Cirebon
    , Jumat (7/2/2025). Usai kunjungan, Dedi tiba-tiba dicegat dua siswi sekolah tersebut.
    Dua siswi itu kemudian melaporkan pemotongan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP).
    “PIP kita diambil, dipotong. PIP sumbangan dari partai,” kata salah seorang siswi yang dilansir dari video
    Tribun Jabar
    dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    ke Dedi Mulyadi, Jumat.
    Dedi meluruskan pernyataan siswi tersebut bahwa PIP bukan sumbangan dari partai. Tetapi sumbangan pendidikan dari pemerintah.
    “Biasanya diurus oleh para anggota DPR RI yang punya dapil,” jelas Dedi.
    Anggota dewan biasanya mempunyai kegiatan melalui program PIP tersebut.
    “Masalahnya apa program PIP?” tanya Dedi.
    Siswi tersebut menjelaskan, ia mendapat bantuan Rp 1,8 juta per tahun. Namun dipotong Rp 250.000.
    “Jadi dapat jatah dari pemerintah nih, melalui anggota DPR, dapat jatah satu tahun Rp 1,8 juta kemudian dipotong Rp 250.000?” tanya Dedi lagi lantas diiyakan siswi tersebut.
    Dedi kemudian menanyakan cara pemotongan bantuan itu seperti apa? Menurut siswi tersebut, buku tabungan, ATM dan PIN ada di pihak sekolah.
    Bahkan nomor PIN disamakan tiap siswa. “PIN kan tak boleh orang lain tahu,” kata Dedi yang makin penasaran.
    Siswi tersebut menyampaikan sekolah mengetahui nomor PIN untuk penarikan bantuan PIP. Jika nomor PIN berbeda, maka siswa harus menginformasikan kepada sekolah.
    “PIN harusnya rahasia,” jelas Dedi.
    Siswi tersebut mengatakan, uang bantuan diambilkan oleh pihak sekolah.
    Keluhan lain yang disampaikan dua siswi tersebut yakni adanya sumbangan masjid. Meski bersifat infak, namun jumlah sumbangan telah dipatok yakni Rp 150.000.
    Karena buru-buru ada tugas lain, Dedi meminta nomor WA siswi tersebut.
    “Nanti kami WA,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi VI DPR: Ekosistem Wholesale Berdampak Signifikan Terhadap Roda Perekonomian – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR: Ekosistem Wholesale Berdampak Signifikan Terhadap Roda Perekonomian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendukung langkah Bank Mandiri dalam menciptakan ekosistem wholesale guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Menurutnya, langkah tersebut merupakan bukti bahwa Bank pelat merah tersebut memiliki keinginan yang tulus untuk membantu menopang perekonomian bangsa dan negara.

    “Harus diapresiasi karena dengan menciptakan ekosistem wholesale akan berdampak signifikan terhadap roda perekonomian bangsa. Tentu ini sebuah langkah yang perlu didukung semua pihak termasuk DPR RI,” kata Politikus PDIP itu, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan catatannya, Darmadi mengungkapkan, ekosistem wholesale turut menopang pertumbuhan kredit Mandiri ke arah yang positif.

    “Hingga akhir tahun 2024 realisasi kredit Bank Mandiri tumbuh atau naik 19,5 persen secara year on year (yoy) atau mencapai angka Rp1.670,55 triliun. Tentu ini merupakan sebuah capaian atau prestasi yang luar biasa di tengah berbagai macam tantangan ekonomi saat ini,” ujar Anggota Baleg DPR RI itu.

    Selain itu, Darmadi juga menilai, langkah Bank Mandiri yang menciptakan sistem layanan nasabah berbasis inovasi digital layak direspons positif.

    “Inovasi sistem pelayanan memang diperlukan di tengah dinamisasi zaman yang serba digital saat ini,” ujarnya.

    Terakhir, Darmadi juga mendukung penuh komitmen Mandiri terkait prinsip keberlanjutan yang bisa dikatakan cukup berhasil.

    “Melalui instrumen itu kita lihat mereka cukup berhasil. Buktinya, peningkatan portofolio berkelanjutan Bank Mandiri berhasil mencapai angka Rp 293 triliun atau tumbuh 11% yoy. Semoga ke depan apa yang sudah dicapai Bank Mandiri untuk lebih dimaksimalkan lagi agar berefek positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya,” katanya.

  • Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Bukan DPR, Mabes Tegaskan Kapolri Hanya Bisa Dicopot Presiden!

    Bukan DPR, Mabes Tegaskan Kapolri Hanya Bisa Dicopot Presiden!

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menegaskan bahwa pengangkatan atau pemberhentian Kapolri hanya bisa dilakukan oleh presiden.

    Pernyataan itu merespons soal isu terkait Peraturan DPR No.1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) dianggap bisa memecat pejabat negara, seperti Kapolri, Panglima TNI hingga KPK.

    “Pada Pasal 8 dan pasal 11 UU Nomor 2 tahun 2002 yaitu bahwasanya Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh bapak Presiden,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Bareskrim Polri, Jumat (7/2/2025).

    Trunoyudo menambahkan, bahwa lembaga hukum Polri yang berada langsung di bawah presiden juga telah diamanatkan untuk menyelenggarakan fungsi Kamtibmas hingga penegakan hukum.

    “Bahwasannya Polri secara kelembagaan di bawah presiden dan tentunya dalam pasal 5 untuk menyelenggarakan fungsi, harkamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakkan hukum,,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, DPR telah menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No.1/2020 tentang Tata Tertib pada (4/2/2025).

    Dalam RUU itu diselipkan disisipkannya Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

    Pasal 228A ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.”

  • Kasus Korupsi Dana CSR BI, KPK Panggil 4 Saksi dari OJK hingga Tenaga Ahli DPR

    Kasus Korupsi Dana CSR BI, KPK Panggil 4 Saksi dari OJK hingga Tenaga Ahli DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan empat saksi terkait kasus dugaan penyimpangan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) pada Jumat (7/2/2025).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

    Keempat saksi yang dipanggil memiliki latar belakang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tenaga ahli di DPR. Mereka adalah Analis Junior Hubungan Kelembagaan OJK Dhira Krisna Jayanegara (DKJ), Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK Ferial Ahmad Alhoreibi (FAA), Anggota Badan Supervisi OJK Mohammad Jufrin (MJ), Tenaga Ahli Anggota DPR Heri Gunawan, Helen Manik (HLM).

    KPK belum mengungkap detail materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Namun, hasilnya akan disampaikan setelah agenda pemeriksaan rampung.

    Sebelumnya, KPK menyebut kasus korupsi dana CSR BI diduga mengalir ke Komisi XI DPR mencapai angka triliunan rupiah. Penyelidikan terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana tersebut.

    “Jumlah pastinya triliunan, nanti akan kami sampaikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, pada Rabu (22/1/2025).

    KPK juga menyoroti pernyataan anggota Komisi XI DPR Satori (S) yang mengeklaim seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR tersebut, yang kemudian ditampung dalam yayasan. “Berdasarkan keterangan saudara S, seluruh anggota Komisi XI menerima CSR. Itu yang sedang kami dalami,” ungkap Asep.

    KPK tengah menyelidiki dugaan dana CSR BI digunakan tidak sesuai peruntukannya. “Yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan. Kami telah menemukan data bahwa CSR yang diberikan kepada penyelenggara negara melalui yayasan tidak sesuai peruntukkannya,” kata Asep.

    Namun, ia juga menegaskan jika dana CSR digunakan sesuai aturan, maka tidak akan dianggap sebagai penyimpangan. “Kalau penerima menggunakan CSR sesuai amanahnya, misalnya untuk pembangunan sekolah, maka itu tidak menyimpang. Namun, data yang kami peroleh menunjukkan adanya penyimpangan,” pungkasnya terkait kasus korupsi dana CSR BI.

  • Kementerian Agama Siapkan Tiga Maskapai untuk Penerbangan Haji – Halaman all

    Kementerian Agama Siapkan Tiga Maskapai untuk Penerbangan Haji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Musim haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah akan berlangsung mulai Mei hingga Juni mendatang. Kementerian Agama mulai mempersiapkan akomodasi untuk keberangkatan jamaah haji Tanah Air.

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengatakan untuk keberangkatan haji tahun ini Kementerian Agama akan menggunakan tiga maskapai penerbangan.

    “Insya Allah kita memberangkatkan jamaah dengan tiga maskapai dan salah satunya Garuda,” tutur Hilman usai pembukaan pameran Garuda Indonesia Umrah Fair di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Keputusan menggunakan tiga maskapai untuk tahun 2025 sudah ditentukan bersama melalui diskusi dengan Komisi 8 DPR RI.

    “Kita sudah bertemu, berdiskusi dengan beberapa maskapai sejak awal pengadaan sampai kemudian diskusi biaya yang diputuskan oleh Komisi 8, juga negosiasi harga dan Insya Allah kita memberangkatkan jamaah dengan tiga maskapai dan salah satunya Garuda,” ucap Hilman.

    Garuda Indonesia sendiri diperkirakan akan melayani sekitar 100.000 jamaah haji untuk keberangkatan dan kepulangan di tahun ini.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi, menerangkan secara teknis persiapan sudah dilakukan perusahaannya.

    “Secara teknis, Garuda siap untuk kesediaan pesawat, kesiapan teknis dan lain-lain. Insya Allah kita bisa jalankan dengan baik dan lancar haji tahun ini,” ucap Ade.

    Garuda Indonesia akan menyiapkan 14 armada di tahun ini. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu. Pada 2024, Indonesia memberangkatkan 241.000 jamaah haji ke tanah suci.

    Seluruh jamaah tersebut terbang dengan dilayani oleh Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, yang terbagi ke dalam 500 kloter yang tersebar di 13 bandara Indonesia.

  • Pemerintah Tetap Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Pemerintah Tetap Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    GELORA.CO -Laporan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. 

    Kepada awak media, Hasan menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan pembangunan IKN tidak akan menghalangi komitmen pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota baru tersebut.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan di Kantor PCO, Jumat, 7 Februari 2025. 

    Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan, mengingat anggaran juga sudah disiapkan. 

    “Anggaran Rp48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan,” ujarnya sambil memaparkan target pembangunan IKN di antaranya kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, dan gedung legislatif.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025.

    Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.