Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Target Presiden, 2028 Pindah ke IKN

    Target Presiden, 2028 Pindah ke IKN

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target pemindahan ibu kota ke IKN masih tetap 2028. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Menteri Keuangan. Menurut Bahlil, target Prabowo memindahkan ibu kota ke IKN belum berubah yakni pada 2028 mendatang.

    “Menyangkut dengan IKN, IKN ini setahu kami sampai sekarang tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

    Dia menuturkan, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.

    “Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” katanya.

    “Jadi kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Nggak juga. Nah, ya gitu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

    Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

  • Kasus Pagar Laut Tangerang, Penegakan Hukum Harus Berbasis Data dan Fakta – Halaman all

    Kasus Pagar Laut Tangerang, Penegakan Hukum Harus Berbasis Data dan Fakta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Hukum dan Politik, Pieter C Zulkifli, menyatakan penegakan hukum terhadap kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, harus berdasarkan data dan fakta.

    Ia mengatakan penanganan kasus ini dapat menjadi cerminan bagaimana hukum bisa dijalankan tidak sesuai ketentuan jika tidak berbasis pada data dan fakta yang kuat.

    “Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan tentang legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan yang seharusnya ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas, bukan sekadar opini maupun tekanan politik.

    Jika hukum dipermainkan atas kepentingan tertentu, kata dia, maka bukan hanya keadilan yang terancam, tetapi juga stabilitas investasi dan kepastian hukum.

    Diberitakan, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di wilayah berdirinya pagar laut di Tangerang. 

    Saat ini, penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah berupaya meminta sejumlah dokumen kepada Kepala Desa Kohod, Arsin. 

    Dokumen yang diminta adalah Buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Sprinlidik bernomor PRIN-01/F.2/Fd.1/01/2025.

    Diketahui dokumen yang diminta adalah Buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang.

    Pieter Zulkifli mengingatkan pihak Kejagung tidak tergesa-gesa menyimpulkan adanya tindak korupsi dalam kasus ini tanpa melakukan penyelidikan mendalam.

    Jika dugaan ini tidak berdasar, konsekuensinya bukan hanya mencederai kredibilitas institusi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

    “Masyarakat pun mempertanyakan, bagaimana mungkin wilayah perairan bisa memiliki sertifikat tanah? Apakah ada pelanggaran regulasi atau justru pemerintah sendiri yang tidak konsisten dalam menafsirkan hukum? Pertanyaan ini harus dijawab dengan pendekatan hukum yang jelas, bukan sekadar opini dan asumsi belaka,” kata dia.

    Pieter juga menyoroti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penanganan sertifikasi di wilayah pagar laut Tangerang. 

    “Sikap represif tanpa mempertimbangkan berbagai aspek lainnya justru berpotensi merugikan kepentingan negara. Logika hukum yang digunakan haruslah berbasis regulasi yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kepentingan politik atau tekanan publik sesaat,” katanya.

    Dia menerangkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan tetapi juga mencakup wilayah perairan atau perbatasan pesisir.

    Proses pengajuan hak ini bahkan harus melalui Kementerian Kelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

    Selain itu, dalam Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah, disebutkan bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

    Dengan demikian, kata dia, secara yuridis tanah di bawah air memang dapat disertifikatkan. Sehingga, proses hukum dalam kasus pagar laut harus mengikuti kerangka regulasi tersebut.

    Untuk itu, ia menekankan agar kejaksaan bekerja secara profesional dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. 

    Selain Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri juga tengah menelusuri masalah munculnya pagar laut di Tangerang, dari sisi keabsahan terbitnya sertifikat HGB dan SHM.

    Dan saat ini, Dittipidum Bareskrim Polri telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik yang menyangkut terbitnya sertifikat HGB dan SHM tersebut sehingga proses hukum kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

     

  • Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman Nasional 8 Februari 2025

    Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman Nasional 8 Februari 2025

    Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim, stok elpiji 3 kilogram sudah distribusikan ke berbagai wilayah dan tidak lagi terbatas dijual di pangkalan. 
    Bahlil mengatakan, pangkalan sudah mengirimkan gas 3 kg ke subpangkalan atau pengecer. 
    “Saya dapat memastikan bahwa elpiji itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengecer atau subpangkalan. Semuanya sudah masuk,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu bilang, pemerintah tidak bisa memastikan stok elpiji 12 kilogram.
    “Kalau elpiji 12 kilogram itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga elpiji 3 kilogram,” kata Bahlil.
    “Dan hari ini sudah selesai, dari kemarin kok. Sudah aman,” klaim dia.
    Sebelumnya pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
    Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titi Anggraini Sebut Revisi Tata Tertib DPR Bisa Ganggu Sistem Ketatanegaraan – Halaman all

    Titi Anggraini Sebut Revisi Tata Tertib DPR Bisa Ganggu Sistem Ketatanegaraan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Titi Anggraini merespons mengenai revisi perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang disahkan beberapa waktu lalu.

    Diketahui, melalui aturan yang baru disahkan tersebut, DPR kini bisa mengevaluasi pejabat yang ditetapkan dalam rapat paripurna.

    Beberapa pejabat yang ditetapkan melalui paripurna DPR diantaranya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Panglima TNI hingga Kapolri.

    Titi mengatakan, pada prinsipnya keberlakuan aturan tersebut hanya untuk internal DPR RI.

    Kemudian, menurutnya, secara substansi materi muatan aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun desain konstitusi.

    “Kalau kita semua bersepakat, tata tertib bisa diabaikan karena keberlakuannya bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi,” kata Titi, kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

    Meski demikian, walaupun diabaikan, hal tersebut akan tetap menjadi persoalan apabila aturan itu terus dipraktekkan DPR.

    “Lalu, pihak-pihak yang terdampak tidak melakukan apa-apa karena berada dalam tekanan atau pengaruh relasi kuasa. Itu yang akan merusak sistem ketatanegaraan kita,” jelasnya.

    Lebih lanjut, menurutnya, harus ada intervensi yang lebih konkret berupa pembatalan aturan tersebut.

    “Karena kalau tidak dibatalkan, dia (aturan a quo) akan dipaksakan dan bukan hanya dipaksakan berlaku, tapi pihak-pihak yang terdampak dibuat untuk tidak punya pilihan,” tuturnya.

    Titi kemudian mengatakan, upaya hukum seperti pengujian aturan a quo dapat menjadi salah satu opsi untuk membatalkan peraturan DPR tentang tata tertib itu.

    Di sisi lain, kata Titi, seharusnya Presiden Prabowo Subianto yang memimpin koalisi besar tidak membiarkan partai-partai yang menjadi anggota koalisinya melanjutkan tata tertib tersebut.

    Prabowo, menurut Titi, sebagai pemimpin koalisi yang beranggotakan mayoritas partai di parlemen dinilai bisa mengintervensi kebijakan.

    “Jadi agar ini tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan Prabowo, mestinya Prabowo mengingatkan partai politik anggota koalisi untuk tidak membuat kebijakan yang inkonstitusional,” kata Titi.

  • PPATK telah koordinasi dengan APH soal uang judol jadi aset kripto

    PPATK telah koordinasi dengan APH soal uang judol jadi aset kripto

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/am.

    PPATK telah koordinasi dengan APH soal uang judol jadi aset kripto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) mengenai perputaran uang judi daring atau online (judol) menjadi aset kripto.

    “Sudah kami kirim ke APH,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa uang hasil judi daring sebesar Rp28,48 triliun telah dialihkan menjadi aset kripto selama 2024. Adapun total perputaran dana judi online berdasarkan data PPATK, kata dia, mencapai Rp359,8 triliun. Kemudian, kata Ivan, sebanyak Rp14,73 triliun dialihkan menjadi valuta asing, dan diduga dipakai untuk kebutuhan operasional judi daring.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung turut menyoroti aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Nana Mulyana, mengungkapkan terdapat aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun.

    “Para pelaku semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara kita dengan menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler untuk menghilangkan jejak transaksi, cross-chain bridging untuk memindahkan aset antar-blockchain tanpa terdeteksi,” kata Asep dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (3/2).

    Sumber : Antara

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

    Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja untuk rakyat.

    Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

    Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, Sabtu.

    Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

    Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

    “Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti,” jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Kata Istana

    Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar.”

    “Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya. 

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

    “Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Cak Imin Belum Dengar Soal Reshuffle Kabinet : ‘Pak Prabowo Pro Rakyat Kecil’

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Deni, Chaerul Umam, WartakotaLive.com)

  • Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , menegaskan,
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.
    “Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara.
    Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara.
    “Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.
     
    “Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
    Isu
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025).
    Isu
    reshuffle
    sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat.
    Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya
    reshuffle kabinet
    .
    Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri.
    Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respon Jokowi Soal Anggaran Megaproyek IKN “Karyanya” Ditinjau Ulang Oleh Pemerintah Prabowo

    Respon Jokowi Soal Anggaran Megaproyek IKN “Karyanya” Ditinjau Ulang Oleh Pemerintah Prabowo

    GELORA.CO  — Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi merespon dengan santai ketika ditanya soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu yang ditinjau ulang oleh pemerintah.

    Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Menanggapi hal itu, Jokowi hanya mengatakan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke pemerintah saja, bukan ke dirinya.

    Karena menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

    “Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” tutur Jokowi dikutip dari Tribunnews, Sabtu (8/2/2025).

    Jokowi mengaku selama ini ia tak begitu mengikuti langsung perkembangan IKN.

    Dan jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ia hanya menanyakan masalah pribadi.

    “Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

    Seperti dilansir dari Kompas TV Sabtu (8/2/2025) IKN kembali menjadi perbincangan publik usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

    Namun belakangan ia meralat perkataannya.

    Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

    “Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden (Prabowo) mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya.

    Dody mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

    Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

    “Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

    Disisi lain Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan dan sebesar Rp 48 Triliun untuk IKN.

    Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi.

    Hasan menegaskan, Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan.”

    “Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp 48 T komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan.

    Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN

  • Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana dan Otorita Pastikan Pembangunan Tetap Jalan – Halaman all

    Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana dan Otorita Pastikan Pembangunan Tetap Jalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir.

    Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody, Kamis. 

    Bahkan, ia berkelakar, anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

    Pernyataan tersebut menuai banyak respons dari sejumlah pihak. 

    Publik juga bertanya-tanya mengenai kelanjutan pembangunan IKN.

    Namun, Istana dan Otorita IKN telah memastikan pembangunan akan terus berlanjut dengan dana yang sudah dianggarkan. 

    Kata Istana 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, tak menampik ada anggaran IKN yang diblokir. 

    Namun, ia menegaskan pemblokiran itu bukan berarti anggarannya tidak ada. 

    “Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN,” ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Ia mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang digelontorkan tidak kecil, sehingga dipastikan progresnya akan terus berjalan. 

    “Masih jalan kan. Itu kan Rp48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil.”

    “Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan. Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU,” ujar Hasan. 

    Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN. 

    “Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur.”

    “Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” tegas Hasan. 

    Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.

    Otorita: IKN Tetap Berjalan 

    Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. 

    Danis bahkan mengatakan saat ini IKN sudah memasuki Tahap II periode 2025-2029. 

    Dana senilai Rp48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

    “Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” jelas Danis, Jumat, dikutip dari Kompas.com. 

    Danis tak menampik, dana untuk IKN yang diblokir atau belum dicairkan oleh Kemenku adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU. 

    Adapun kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN Tahap II sesuai dengan arahan Presiden Subianto, yaitu terdiri dari APBN Rp48,8 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp60,93 triliun.

    Kemudian investasi swasta yang menurut data per Februari 2025 sudah masuk sekitar Rp6,49 triliun.

    (Tribunnews.com/Milani/Igman Ibrahim, Kompas.com) 

  • Kata Megawati Soekarnoputri, Paus Fransiskus Mengapresiasi Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila – Halaman all

    Kata Megawati Soekarnoputri, Paus Fransiskus Mengapresiasi Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan spirit gotong royong. 

    Adapun, isu terkait pemanasan global (global warming) menjadi satu di antara topik pembicaraan ketika keduanya bertemu.

    Hal itu disampaikan Megawati usai menemui Paus di kediaman Casa Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore waktu setempat.

    Megawati bersama Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi putra tertuanya, Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dan Gubernur Sulawes Utara Olly Dondokambe diterima Paus di kediamannya dan pertemuan berlangsung tertutup.

    Megawati mengatakan dirinya memenuhi undangan dari Paus Fransiskus untuk menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children’s Rights. Di momen tersebut keduanya juga bertemu.

    “Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan,” kata Megawati.

    Megawati menyebut, Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan nilai gotong royong. 

    Putri Proklamator Bung Karno ini pun mengungkit pidatonya di World Leaders Summit on Children’s Rights, yang juga dihadiri Paus, soal Pancasila. 

    “Lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke Summit, dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional,” ujar Megawati.

    “Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat-sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan” sambungnya. 

    Megawati mengatakan, Paus Fransiskus setuju dengan topik perikemanusiaan yang diungkitnya. 

    Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menyebut ada perubahan di dunia yang saat ini sangat mengkhawatirkan.

    “Beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan perikemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi berjalan perang” papar Megawati.

    “Dan juga beliau yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak peduli dengan global warming ini ,” lanjutnya.

    Megawati juga mengungkapkan saran yang disampaikannya kepada Paus. Dia mengungkapkan keheranannya akan ketidakpedulian terhadap isu global warming.

    “Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua dua dan beliau hanya bilang, ‘Saya setuju sekali’ karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah kutub, kutub utara dan kutub selatan yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu,” tandas Megawati.

     

    Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus menerima Megawati Soekarnoputri dan delegasi di kediaman Paus di Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat.

    Paus Fransiskus didampingi Presiden Global Scholas Occurrentes, José María del Corral dan Fr. Marcin Schmidt.

    Menurut Basarah, mengutip pernyataan Sekretaris Sri Paus, Fr. Marcin untuk pertama kalinya Sri Paus mau menerima tamu luar negerinya di kediaman pribadi. 

    “Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri karena penghormatannya terhadap Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga putri Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno,” kata Basarah.

    Megawati mengawali pembicaraan dengan menanyakan kesehatan Paus sambil mengucapkan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang Megawati dalam World Leaders Summit onf Children Rights di Vatikan beberapa hari lalu.

    “Ibu Megawati juga menyampaikan salam dari bangsa Indonesia khususnya umat Katholik di Indonesia yang begitu mengagumi Paus. Mereka sangat ingin dapat bertemu secara langsung bertemu dengan Paus,” kata Basarah mengutip Megawati.

    MEGAWATI BERTEMU PAUS- Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Megawati menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria yang dipigura dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm kepada Paus Fransiskus. (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun) (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun)

    Paus mengucapkan terima kasih atas keramahan bangsa Indonesia yang sambil mengatakan rakyat Indonesia adalah “beautiful people” 

    Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang dirinya menjadi Ketua Dewan Penasihat Shcolas Occurentes se Asia. 

    Megawati jelaskan bahwa visi kemanusiaan Scholas memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 

    Namun demikian Megawati menegaskan masih menunggu penjelasan detil dari Presiden Scholas Jose Maria mengenai kiprah Scholas Occurentes di dunia dan manfaatnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

    Paus menjelaskan bahwa misi kemanusiaan Scholas adalah untuk pendidikan anak-anak sedunia agar mereka dapat menjadi generasi masa depan yang selalu mencintai persaudaraan antarumat manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa dan warna kulit.