Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dasco soroti pengaruh medsos saat respons ledakan di SMAN 72

    Dasco soroti pengaruh medsos saat respons ledakan di SMAN 72

    “Antara lain mungkin tadi karena pengaruh yang dilihat di media-media sosial,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pengaruh media sosial terhadap adanya siswa yang diduga memicu terjadinya ledakan di SMAN 72 Jakarta, hingga mengakibatkan puluhan siswa menjadi korban.

    Dia pun meminta kepada sekolah-sekolah untuk mengimbau kepada para siswanya untuk berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial.

    “Antara lain mungkin tadi karena pengaruh yang dilihat di media-media sosial,” kata Dasco usai meninjau para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, Jumat petang.

    Dari peninjauan tersebut, dia mendapatkan informasi bahwa pelaku merupakan anak usia 17 tahun. Namun, dia mengatakan bahwa informasi yang lebih lengkap akan disampaikan oleh pihak kepolisian.

    “Soal ini biar nanti pihak yang berwenang atau pihak kepolisian yang menyampaikan ke rekan media,” kata Wakil Ketua DPR RI yang membidangi urusan Politik dan Keamanan itu.

    Sebelumnya, salah satu siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta Sela menyebutkan bom rakitan atau bom molotov yang ditemukan di masjid sekolah diduga dibawa oleh siswa yang kerap di “bully” atau dirundung oleh siswa lain.

    “Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri. Tadi saya lihat ada tiga jenis bom dan hanya dua yang meledak,” kata Sela di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, ledakan terjadi saat khutbah Jumat selesai dan akan dilanjutkan dengan Iqomah. Saat itu, ada ledakan besar terjadi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco soroti pengaruh medsos saat respons ledakan di SMAN 72

    Tengok korban di RS, Dasco sampaikan prihatin atas ledakan SMAN 72

    Untuk lebih lengkapnya, hal-hal penyebabnya, pihak yang berwenang yang akan menjelaskan nanti

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan prihatin yang mendalam atas tragedi ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, saat menengok para korban di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih, Jakarta, Jumat petang.

    “Kami sampaikan keprihatinan yang mendalam, atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini,” kata Dasco setelah menengok para korban.

    Dasco mengunjungi RS tersebut bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

    Dia mengaku telah melihat kondisi para korban ledakan tersebut. Menurut dia, ada korban yang mengalami luka ringan, bahkan ada yang sedang menjalani operasi.

    Dia pun berharap agar para korban yang mengalami luka-luka hingga perlu dioperasi itu bisa selamat dan kembali pulih.

    Di sisi lain, dia mengatakan pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap tragedi tersebut.

    “Untuk lebih lengkapnya, hal-hal penyebabnya, pihak yang berwenang yang akan menjelaskan nanti,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan tiga orang luka berat dan 17 orang luka ringan akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat siang.

    “Alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Semua ada 20 korban dan saat ini sedang menjalani perawatan,” katanya setelah meninjau SMA 72 Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan kejadian ini terjadi sekitar pukul 12.15 WIB di masjid atau mushalla yang ada di sekolah tersebut.

    “Ada dua kali ledakan, satu di belakang dan satu dekat pintu masjid atau mushalla,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Golkar terima audiensi KAMMI bahas pemilu dan ketahanan energi

    Fraksi Golkar terima audiensi KAMMI bahas pemilu dan ketahanan energi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11) untuk membahas sejumlah isu strategis.

    Adapun, isu yang dibahas mulai dari ideologi partai politik, sistem pemilu hingga kebijakan energi nasional.

    Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat mengapresiasi atas keterbukaan Partai Golkar terhadap generasi muda dan aktivis.

    Menurutnya, tidak banyak partai politik yang memberi ruang bagi kader muda untuk tumbuh, seraya menyoroti pentingnya mengembalikan orientasi partai pada ideologi dan pendidikan politik.

    Menanggapi hal tersebut, Sarmuji menegaskan Partai Golkar konsisten memperkuat kapasitas kader melalui lembaga pendidikan politik.

    “Golkar memiliki Golkar Institute dan akan segera mendirikan Golkar Academy. Ini lembaga untuk meningkatkan kapasitas pejabat publik agar tidak hanya piawai menggalang suara tetapi juga memiliki kemampuan teknokratis,” kata Sarmuji.

    KAMMI mengharapkan agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang memerintahkan pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah pada 2029 dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Kebijakan itu untuk memberikan kepastian hukum dan waktu persiapan bagi partai maupun masyarakat.

    KAMMI juga mendukung langkah Partai Golkar dalam pembahasan RUU Pilkada, RUU Pemilu, dan RUU Partai Politik yang dinilai saling berkaitan. Selain itu, KAMMI mendorong penerapan sistem pemilu campuran karena sistem pemilu yang berlaku sekarang lebih banyak mudaratnya.

    Mengenai sistem pemilu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyebut setiap sistem memiliki sisi positif dan negatif. Sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini, menurutnya, merupakan koreksi dari sistem proporsional tertutup yang dahulu membuat caleg nomor satu hampir pasti terpilih tanpa perlu turun ke rakyat.

    “Seburuk-buruknya sistem sekarang, caleg atau anggota DPR dipaksa untuk turun ke lapangan. Tapi ya setiap solusi pasti disertai problem baru, Today’s problem comes from yesterday’s solution, masalah hari ini adalah hasil solusi masa lalu. Tugas kita meminimalkan problem barunya,” ujarnya.

    Sarmuji juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden yang masih sering menjadi perdebatan publik.

    “Kita harus patuh pada putusan MK tetapi MK juga memandang perlu ada rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden. Misalnya, hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem presidensial,” katanya.

    Ia melanjutkan “Ini untuk mencegah terjadinya calon tunggal atau sedikit calon sehingga tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang kita anut. Karena kalau terlalu banyak calon, tidak baik juga bagi sistem ketatanegaraan kita.”

    Audiensi tersebut juga membahas soal ketahanan energi nasional, termasuk kebijakan kebijakan bahan bakar dengan etanol yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. KAMMI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai isu energi merupakan pilar strategis kedaulatan bangsa.

    “Siapa yang punya kedaulatan energi, dia akan menjadi negara besar. Kebijakan etanol ini energi bersih, energi terbarukan, dan bisa menghidupkan pertanian, petani singkong, petani tebu, dan sebagainya,” kata Sarmuji.

    Namun, ia mengakui setiap kebijakan baik kerap menghadapi resistensi, seperti penolakan sebagian kalangan terhadap etanol, padahal manfaatnya jelas.

    “Bukan hanya energi bersih yang dihasilkan tetapi juga memakmurkan petani karena permintaan singkong, tebu dan bahan etanol lainnya meningkat,” tutur Sarmuji.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Moderasi Beragama, Hj Ansari: Kemampuan Hidup Berdampingan dengan Perbedaan

    Moderasi Beragama, Hj Ansari: Kemampuan Hidup Berdampingan dengan Perbedaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari menilai moderasi beragama bukan sekedar berbicara tentang keseimbangan dalam beragama, tetapi kemampuan hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan jadi diri keislaman.

    Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Literasi Keagamaan Moderat Berbasis Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Lingkungan PTKI yang digelar Fakultas Tarbiyah UIN Madura sebagai pelaksana dari Direktorat Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama, sekaligus menjadikan sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang keseimbangan dalam beragama, tetapi juga tentang kemampuan kita hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan jati diri keislaman,” kata Hj Ansari.

    Terlebih dalam kegiatan tersebut juga mengangkat beberapa sub tema yang diisi narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi, seperti materi ‘Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama untuk Persatuan Nasional’, ‘Strategi Dialog Lintas Iman di Tingkat Komunitas’ hingga ‘Pengembangan Kurikulum Berbasis Moderasi Beragama di PTKI’.

    “Seperti materi fiqh kebhinekaan menjadi landasan penting dalam membaca realitas sosial keagamaan Indonesia yang plural. Terlebih nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin juga harus diterjemahkan dalam konteks kehidupan modern yang penuh dinamika,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

    Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya membangun ruang dialog lintas iman di tingkat komunitas sebagai strategi nyata untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami. “Dialog seperti ini tidak hanya terjadi di forum akademik, tetapi perlu dihidupkan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan sehari-hari,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, juga sangat penting untuk kita refleksikan bersama dengan selalu komitmen menjadi agen moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Melalui forum ini kami berharap kesadaran kolektif bisa tumbuh, sebab keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap toleran, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus seorang ibu berinisial SE (30) tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 7 tahun dengan cara menyetrika pada bagian tangan dan kaki di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menjadi atensi publik, termasuk anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari.

    Kasus penganiayaan yang terjadi pada 18 Oktober 2025, akhirnya terbongkar setelah ayah kandung korban berinisial SI melapor ke polisi, di mana kasus yang menimpa anak laki-laki berusia 7 tahun tersebut ditangani serius oleh Unit PPA Polresta Pangkalpinang.

    Dari kasus tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong perlunya penyelesaian secara tepat dengan mengedepankan hukum restoratif. “Tentu kami sangat sedih mendengar kasus yang terjadi di Pangkal Pinang, terlebih pelaku merupakan orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat,” kata Hj Ansari di Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Namun faktanya justru seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru bisa melakukan kekerasan dengan cara seperti itu, dan tentunya kami sangat prihatin karena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, trennya terus meningkat,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi opsi terbaik karena tidak melepaskan aspek hukum dan pada saat yang sama, sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. “Ibu kandung sebagai pelaku tetap harus mendapat hukuman karena melakukan kekerasan, namun proses memulihkan korban dan membangun kembali hubungan keluarga agar lebih aman juga penting,” imbuhnya.

    “Namun kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berdiri sendiri, artinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti ekonomi, sosial, budaya hingga relasi suami istri. Karena itu, regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tepat,” tegasnya.

    Politisi perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, juga menilai pendekatan keadilan restoratif sebagai opsi konkrit. “Dengan restoratif, ibu mengakui akan kesalahan yang diperbuat, serta bertanggung jawab dan ada kesediaan memperbaikinya demi masa depan anak. Sehingga perlu mediasi dengan melibatkan psikolog dan proses hukum tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak atau best interest of the child,” jelasnya.

    “Secara umum kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi tanpa diawali niat jahat dari pelaku, tapi terkadang dipicu akumulasi stres, trauma, sosial dan konflik peran. Sehingga pemahaman akan undang-undang yang memberikan perlindungan juga harus dipahamkan secara lebih mengakar kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Pihkanya juga menyatakan jika kasus tersebut dapat menjadi alarm pemahaman orang tua di Indonesia terhadap jaminan perlindungan anak masih belum kuat. “Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA perlu meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan membuat langkah pencegahan secara lebih strategis,” pungkasnya. [pin/kun]

  • KPU mengintensifkan kajian susun usulan konsep Pemilu pascaputusan MK

    KPU mengintensifkan kajian susun usulan konsep Pemilu pascaputusan MK

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya mengintensifkan kajian guna menyusun usulan soal konsep penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

    Afifuddin seusai pelaksanaan Seminar Nasional tentang Pemilu di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan usulan yang dibuat oleh pihaknya nantinya disampaikan ketika DPR RI dan pemerintah mulai menggulirkan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilu.

    “Kami sekarang sifatnya melakukan kajian diskusi terkait beberapa rencana opsi usulan. Karena apapun desain pemilu kita yang terdampak langsung diantaranya adalah penyelenggara,” kata Afifuddin.

    KPU RI saat ini masih terus menunggu dimulainya pelaksanaan revisi Undang-Undang tentang Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah.

    Meski demikian, dia memandang bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan daerah sebagai semangat memperbaiki proses tahapan dari pelaksanaan pasta demokrasi di Indonesia.

    “Kalau KPU sebenarnya pada saat pemilu adalah pelaksana dari undang-undang,” ucapnya.

    Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu ini terus berupaya menggencarkan pemanfaatan teknologi informasi karena dipandang lebih bisa menghemat biaya pelaksanaan pemilu ketimbang menggunakan cara konvensional.

    Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr Aan Eko Widiarto menyampaikan seminar nasional ini menjadi wadah bagi civitas academica menyumbangkan gagasan pelaksanaan pemilu setelah terbitnya putusan MK.

    Dia menyebut ketepatan dari pelaksanaan pemilu yang berjalan terpisah bergantung pada poin di dalam regulasi kepemiluan.

    “Jangan sampai undang-undangnya menciptakan ketidakpastian. Kami mendorong agar materi yang sudah diuji oleh MK dibungkus dengan baik di dalam undang-undang,” katanya.

    Ia menilai bahwa pemisahan ini berpotensi menjadi langkah perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu.

    “Selama ini ketika memilihnya lima (jenis pemilihan) bisa blank, karena asal memilih. Kalau dipisah nasional dan lokal pertimbangannya lebih matang,” tutur dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanti Tindak Lanjut dari Putusan MKD Terhadap Sahroni hingga Uya Kuya…

    Menanti Tindak Lanjut dari Putusan MKD Terhadap Sahroni hingga Uya Kuya…

    Menanti Tindak Lanjut dari Putusan MKD Terhadap Sahroni hingga Uya Kuya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani memastikan bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terhadap lima anggota DPR nonaktif.
    Kelima anggota
    DPR
    RI nonaktif tersebut adalah Adies Kadir,
    Nafa Urbach
    , Eko Hendro Purnomo alias
    Eko Patrio
    , Surya Utama alias Uya Kuya, dan
    Ahmad Sahroni
    .
    “Ya kita hormati yang menjadi keputusan
    MKD
    , dan akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
    Namun, menurut Puan, Pimpinan DPR RI akan terlebih dahulu mengkaji putusan MKD tersebut.
    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, semua putusan MKD tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.
    “Jadi pimpinan MKD sudah berkirim surat ke pimpinan DPR, Untuk semua keputusan yang diambil oleh MKD itu, untuk disampaikan di rapat paripurna. Artinya kan ini akan melalui dulu Rapim dan Bamus nanti,” ujar Cucun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
    Dengan demikian, menurut Cucun, Adies Kadir dan Uya baru aktif menjadi anggota DPR lagi jika putusan MKD sudah diumumkan dalam rapat paripurna.
    Pasalnya, MKD memutuskan Adies dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik DPR, serta dipulihkan nama baik dan statusnya sebagai anggota DPR RI.
    Akan tetapi, Cucun mengaku, dia belum mengetahui kapan rapat paripurna terdekat dilaksanakan.
    “Ya nanti diumumkan dulu di paripurna,” katanya.
    MKD dalam putusannya menyatakan Teradu 1, yakni Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik.
    “Dengan ini MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut: menyatakan teradu satu, Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun.
    Meskipun demikian, MKD mengingatkan Adies Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi saat sesi wawancara dengan awak media.
    “Meminta teradu satu, Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga perilaku untuk ke depannya. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Adang.
    Dengan keputusan tersebut, maka MKD menyatakan bahwa Wakil Ketua DPR RI itu aktif kembali atau bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat kembali.
    Berbeda dengan Adies Kadir, politikus Partai Nasdem, Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik sehingga dijatuhi sanksi berupa penonaktifan sebagai anggota DPR RI selama tiga bulan.
    “Menyatakan teradu dua, Nafa Urbach, nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem,” kata Adang.
    Kemudian, selama dinonaktifkan, MKD memutuskan Nafa Urbach tidak mendapatkan hak keuangan sebagai anggota dewan.
    Selain itu, MKD juga meminta Nafa Urbach berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya.
    Pasalnya, pernyataan Nafa Urbach yang memberikan respons atas pemberian tunjangan rumah untuk anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan, dinilai tidak sesuai etika dan bisa memicu reaksi publik yang luas.
    Meskipun, dalam pertimbangan MKD, tidak ditemukan niat buruk dalam pernyataan Nafa Urbach.
    “Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat Teradu 2, Nafa Urbach, untuk menghina atau melecehkan siapa pun. Respons publik yang marah kepada Teradu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong soal anggota DPR RI yang berjoget karena kenaikan gaji,” ujar Imron Amin.
    Sementara itu, Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI.
    Oleh karenanya, MKD memutuskan untuk memulihkan nama baik dan kedudukan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI.
    “Menyatakan Teradu 3, Surya Utama, tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu tiga, Surya Utama, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Adang.
    Dalam pertimbangan yang dibacakan Wakil Ketua MKD Imran Amin, majelis berpandangan bahwa aksi Uya Kuya berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI tidak memiliki niat merendahkan lembaga negara ataupun pihak mana pun.
    Sebaliknya, Wakil Ketua MKD, Imron Amin menyebut bahwa kemarahan publik kepada aksi joget Uya Kuya lantaran adanya berita bohong.
    “Mahkamah berpendapat tidak ada niat Teradu 3 Surya Utama untuk menghina atau melecehkan siapa pun. Kemarahan pada Teradu 3 terjadi karena adanya berita bohong bahwa teradu tiga Surya Utama berjoget karena kenaikan gaji,” kata Imron.
    Berbeda dengan Uya Kuya, rekan satu partainya yang juga berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinyatakan melanggar kode etik DPR.
    Oleh karenanya, MKD menjatuhkan hukuman terhadap Eko Patrio berupa penonaktifan sebagai Anggota DPR RI selama empat bulan.
    “Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menghukum teradu 4 Nonaktif selama empat bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional,” kata Adang Daradjatun.
    Kemudian, terhadap Eko Patrio juga diputuskan tidak mendapatkan hak keuangan selama dinonaktifkan sebagai anggota dewan.
    Dalam pertimbangannya, MKD menilai bahwa tidak ada niat dari Eko Patrio untuk menghina atau melecehkan siapa pun terkait aksinya berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI tanggal 15 Agustus 2025.
    Selain itu, MKD menyebut, aksi joget yang dilakukan Eko Patrio bukan untuk merespons adanya kenaikan gaji anggota DPR RI.
    Sebab, menurut MKD, berdasarkan rekaman dari Sidang Tahunan MPR tersebut, tidak ada pengumuman kenaikan gaji atau tunjangan DPR.
    Namun, majelis MKD berpandangan bahwa reaksi parodi yang disampaikan Eko Patrio setelah viral aksi jogednya kurang tepat karena bersifat defensif.
    Oleh karena itu, terhadap Eko Patrio diperintahkan juga untuk berhati-hati dalam memberikan pendapat di muka umum.
    Sanksi etik paling berat diberikan kepada politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.
    “Menghukum Teradu 5 Ahmad Sahroni nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan sebagaimana keputusan DPP Nasdem,” ujar Adang Daradjatun.
    Sama seperti Nafa Urbach dan Eko Patrio, Sahroni juga tidak mendapatkan hak keuangan anggota DPR RI selama nonaktif.
    Dalam pertimbangannya, MKD menilai, Sahroni memilih kalimat yang tidak pantas dan bijaksana saat menanggapi wacana pembubaran DPR RI.
    Menurut MKD, seharusnya Sahroni memberikan tanggapan dengan pemilihan kata-kata yang lebih bijaksana
    “Teradu 5 Ahmad Sahroni harusnya menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana,” ujar Imron Amin.
    Diketahui, Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni diadukan ke MKD terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran etik kelimanya masing-masing tercatat lewat perkara Nomor 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 49/PP/IX/2025.
    Adies Kadir diadukan atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat.
    Nafa Urbach dilaporkan karena hedon dan tamak terkait pernyataannya merespons kenaikan tunjangan DPR RI.
    Kemudian, Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Patrio diadukan ke MKD DPR karena dianggap merendahkan DPR lantaran berjoget di Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025.
    Sedangkan Ahmad Sahroni dilaporkan karena menggunakan diksi tidak pantas di hadapan publik, yakni penggunaan kata “tolol”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Jerman Selidiki Swastika Dilukis dengan Darah Manusia

    Polisi Jerman Selidiki Swastika Dilukis dengan Darah Manusia

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Jumat, 7 November 2025 kami awali dengan laporan dari Jerman.

    Penampakan lambang swastika di Jerman

    Polisi Jerman mengatakan sedang menyelidiki penampakan swastika yang dilukis dengan darah manusia dan ditorehkan pada puluhan mobil, beberapa kotak surat, dan fasad bangunan di pusat kota Hanau.

    Juru bicara kepolisian, Thomas Leipold, mengatakan petugas diberitahu pada Rabu malam ketika seorang pria melaporkan melihat logo swastika yang ditorehkan dengan cairan kemerahan pada kap mobil yang diparkir.

    Petugas kemudian menemukan hampir 50 mobil telah dirusak dengan cara serupa.

    Sebuah tes khusus dengan cepat mengungkapkan bahwa zat tersebut adalah darah manusia.

    Pemasangan lambang Nazi, termasuk swastika, adalah ilegal di Jerman.

    Topan menghantam Vietnam

    Topan Kalmaegi menghantam Vietnam dengan angin kencang dan hujan deras saat mencapai daratan setelah menewaskan sedikitnya 114 orang dan puluhan orang hilang di Filipina.

    Badai yang luar biasa kuat di wilayah tersebut pada bulan November, Kalmaegi membawa angin berkecepatan sekitar 183 kilometer per jam, dengan hembusan mencapai 220 km/jam di Laut Cina Selatan saat mendekati Vietnam.

    Badan prakiraan cuaca memperingatkan Kalmaegi dapat menurunkan lebih dari 600 milimeter hujan tambahan di beberapa daerah, yang meningkatkan kekhawatiran akan tanah longsor yang mematikan dan banjir bandang.

    Pihak berwenang mengatakan lebih dari 537.000 orang dievakuasi, banyak di antaranya dengan perahu, karena banjir naik dan tanah longsor mengancam.

    Operasi pencarian tiga nelayan yang kapalnya tersapu ombak kuat di Provinsi Quang Ngai, Vietnam, dihentikan sementara karena cuaca yang memburuk, demikian dilaporkan media pemerintah.

    Nancy Pelosi berhenti mencalonkan diri

    Nancy Pelosi mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri kembali ke Kongres AS pada tahun 2026.

    Ini mengakhiri karier empat dekade yang menjadikannya ikon Demokrat progresif sekaligus tokoh yang dicemooh oleh kaum kanan.

    Anggota kongres berusia 85 tahun ini pertama kali terpilih pada tahun 1987 dan kemudian menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR AS yang berpengaruh.

    Ia membuat pengumuman tersebut pada hari Kamis (06/11), waktu setempat, dua hari setelah pemilihan umum di seluruh AS yang secara umum dimenangkan oleh Partai Demokrat.

    “Saya tidak akan mencalonkan diri kembali ke Kongres. Dengan hati yang bersyukur, saya menantikan tahun terakhir pengabdian saya,” kata Pelosi dalam sebuah video yang diunggah di X.

    Penampakan api sesaat pesawat di bandara Brisbane mendarat

    Layanan darurat memadamkan api yang muncul beberapa saat setelah sebuah pesawat mendarat di Bandara Brisbane.

    Klip yang diunggah di media sosial menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di pesawat Boeing 737, yang terbang dari Darwin dan mendarat tepat sebelum pukul 19.00 Kamis kemarin.

    Empat truk pemadam kebakaran penerbangan bekerja keras untuk memadamkan api, sebelum 180 penumpang dan awak pesawat Virgin Australia VA454 turun seperti biasa.

    Tidak ada korban luka akibat kebakaran tersebut.

  • Tinjau SPPG YKB Polres Karanganyar, Kapolri Tekankan Zero Accident

    Tinjau SPPG YKB Polres Karanganyar, Kapolri Tekankan Zero Accident

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) meninjau SPPG atau dapur MBG di Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polres Karanganyar, Jateng. Jenderal Sigit menegaskan SPPG Polri menekankan zero accident.

    “Ibu Titiek juga berkenan untuk mengecek langsung SPPG Polri di Karanganyar mulai dari saat barang tiba, kemudian proses pemisahan penyimpanan, sampai juga terkait pada saat masak, kemudian juga pada saat akan didistribusikan,” ujar Jenderal Sigit di SPPG YKB Polres Karanganyar, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri dan rombongan juga melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan food security. Termasuk melihat pengelolaan IPAL terkait sampah hasil MBG yang tak dimakan.

    “Termasuk pembersihan dan juga sterilisasi sehingga harapan kita terkait SPPG Polri ini betul-betul bisa zero accident dan ini menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden yang harus kita jaga,” jelasnya.

    SPPG ini dibangun dengan pengawasan langsung Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto. MBG ini akan diserahkan ke 4 ribu siswa pada 16 sekolah mencakup jenjang dari PAUD hingga SMA dia wilayah Karanganyar.

    Foto: Kapolri-Ketua Komisi IV DPR Tinjau SPPG YKB Polres Karanganyar. (Dok. Polri)

    Pembuatan makanan dilakukan proses pemilihan dan pembelian bahan mentah yang diawasi oleh Pengurus Bhayangkari Karanganyar. Penerimaan bahan mentah selalu dicek ulang kuantitas dan kualitasnya agar sesuai kriteria.

    Kebersihan tempat makan dan proses pengolahan bahan makanan juga diawasi oleh Tenaga Ahli Gizi. Termasuk proses loading dan pengantaran makanan diawasi ketat oleh pengawas SPPG.

    (idn/hri)

  • Trump Klaim Umat Kristen di Nigeria Dianiaya, Benarkah?

    Trump Klaim Umat Kristen di Nigeria Dianiaya, Benarkah?

    Jakarta –

    Presiden AS, Donald Trump, mengancam akan melakukan sesuatu terhadap Nigeria jika pemerintah negara tersebut “terus membiarkan pembunuhan umat Kristen”.

    Ancaman Trump bukanlah sesuatu yang tiba-tiba.

    Selama berbulan-bulan, para aktivis dan politisi di Washington menuduh kelompok milisi Islam secara sistematis menargetkan umat Kristen di Nigeria.

    Namun, BBC menemukan beberapa data yang dipakai untuk mendukung tudingan itu sulit diverifikasi.

    Pada September lalu, pembawa acara televisi dan komedian terkenal Bill Maher ikut mengompori dengan menyebut terjadi “genosida” di Nigeria.

    Mengacu pada kelompok Boko Haram, dia berkata, “mereka telah membunuh lebih dari 100.000 orang sejak 2009 dan membakar 18.000 gereja”.

    Pemerintah Nigeria telah membantah klaim-klaim itu dengan menyebutnya sebagai “penyalahgunaan representasi realitas yang parah”.

    Pemerintah Nigeria tidak menyangkal ada kekerasan mematikan di negara tersebut. Tapi, para pejabat Nigeria mengatakan “teroris menyerang semua orang yang menolak ideologi mereka, baik Muslim, Kristen, maupun mereka yang tidak beragama”.

    Analis keamanan Nigeria, Christian Ani, mengungkapkan umat Kristen memang telah diserang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan teror. Namun, menurutnya, klaim bahwa umat Kristen sengaja menjadi sasaran tidak bisa dibenarkan.

    Lagipula, Nigeria menghadapi berbagai ancaman keamanan, bukan hanya kelompok jihadis. Ancaman ini, sambungnya, memiliki penyebab berbeda sehingga tidak boleh disamakan.

    Negara berpenduduk 220 juta jiwa ini dihuni penganut Islam dan Kristen. Mayoritas Muslim berada di wilayah utara, tempat sebagian besar serangan terjadi.

    Apa kata politisi AS?

    Senator Texas, Ted Cruz, telah berkampanye tentang topik ini selama beberapa waktu, dan menyoroti angka-angka yang serupa dikatakan Bill Maher pada 7 Oktober.

    Ia menulis di X bahwa “sejak 2009, lebih dari 50.000 orang Kristen di Nigeria telah dibantai, dan lebih dari 18.000 gereja serta 2.000 sekolah Kristen dihancurkan”.

    Dalam surat elektronik kepada BBC, pihaknya menegaskan bahwa, tidak seperti Maher, senator tersebut tidak menyebutnya sebagai “genosida” melainkan “penganiayaan”.

    Namun, Cruz menuduh pejabat Nigeria “mengabaikan dan bahkan memfasilitasi pembunuhan massal orang Kristen oleh jihadis Islamis”.

    Trump, yang sependapat dengan pernyataan itu, menyebut Nigeria sebagai “negara yang tercela”. Dia mengatakan bahwa pemerintahan setempat “terus membiarkan pembunuhan orang Kristen”.

    Baca juga:

    Pemerintah Nigeria membantah klaim itu, dan berkata bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk mengatasi para jihadis. Beberapa pejabat juga menyambut apabila ada bantuan AS dalam memerangi para pemberontak, asalkan tidak dilakukan secara sepihak.

    Pihak berwenang jelas telah berjuang keras untuk membendung kelompok-kelompok jihadis dan jaringan kriminal yang brutal hampir setiap minggu selalu ada berita tentang serangan atau penculikan baru.

    Boko Haramyang dikenal karena penculikan gadis-gadis Chibok lebih dari satu dekade lalutelah aktif sejak 2009. Tetapi aktivitasnya terkonsentrasi di wilayah timur laut, yang mayoritas penduduknya Muslim.

    Kelompok-kelompok jihadis lain juga muncul, termasuk Negara Islam Provinsi Afrika Barat, namun mereka juga beroperasi di wilayah timur laut.

    Angka kematian warga Kristen yang dikutip oleh beberapa pihak di AS memang mengkhawatirkan, tapi sulit untuk menilai keakuratannya.

    Dari mana angka-angka itu berasal?

    Banyak dari mereka yang terbunuh dan diculik oleh Boko Haram adalah Muslim. (AFP via Getty Images)

    Dalam sebuah siniar pada September lalu, Cruz secara langsung merujuk pada laporan pada 2023 oleh International Society for Civil and Rule Law (Intersociety) sebuah organisasi non-pemerintah yang memantau dan melacak pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Nigeria.

    Kantor Cruz juga mengirimkan sejumlah tautan ke artikel daring tentang masalah ini kepada BBC yang sebagian besar merujuk kembali ke InterSociety.

    Adapun Bill Maher tidak menanggapi permintaan BBC untuk menyebutkan sumber angka-angkanya. Namun, mengingat beberapa kesamaan dengan yang digunakan oleh Cruz, tampaknya dia mengacu pada InterSociety.

    Untuk data yang bisa membentuk kebijakan AS terhadap Nigeria, laporan InterSociety tidak transparan.

    Baca juga:

    Dalam laporannya yang diterbitkan pada Agustus lalu, yang merupakan gabungan dari penelitian sebelumnya dan angka-angka terbaru pada 2025, InterSociety menyebut kelompok-kelompok jihadis di Nigeria telah membunuh lebih dari 100.000 orang Kristen dalam 16 tahun terakhir, sejak 2009.

    Laporan tersebut juga mencatat bahwa 60.000 “Muslim moderat” tewas selama periode tersebut.

    InterSociety tidak membagikan daftar sumber yang terperinci, sehingga sulit untuk memverifikasi jumlah total kematian yang dilaporkan.

    Menanggapi kritik itu, organisasi tersebut mengatakan “hampir mustahil untuk mereproduksi semua laporan kami dan referensinya yang berasal dari tahun 2010. Metode mudah kami adalah mengambil statistik ringkasan mereka dan menambahkannya ke temuan terbaru kami untuk menyusun laporan baru kami.”

    Namun, sumber data yang dikutip oleh InterSociety dalam laporannya tidak mencerminkan angka-angka yang dipublikasikan.

    Bagaimana dengan mereka yang terbunuh pada 2025?

    Melihat angka kematian tahun ini saja, InterSociety menyimpulkan bahwa antara Januari dan Agustus, lebih dari 7.000 orang Kristen tewas dibunuh.

    Angka ini juga telah banyak dibagikan di media sosial, termasuk oleh anggota kongres dari Partai Republik, Riley M. Moore, yang telah menjadi tokoh terkemuka dalam isu ini di DPR.

    InterSociety menyertakan daftar 70 laporan media sebagai beberapa sumber temuannya tentang serangan terhadap umat Kristen pada 2025. Tetapi, sekitar setengah dari kasus pembunuhan itu, berita aslinya tidak menyebutkan identitas agama para korban.

    Sebagai contoh, InterSociety mengutip laporan Al Jazeera tentang serangan di timur laut Nigeria, yang menyatakan bahwa menurut Al Jazeera, “tidak kurang dari 40 petani yang sebagian besar beragama Kristen diculik oleh Boko Haram di Damboa, bagian dari Negara Bagian Borno”.

    Baca juga:

    Namun, laporan Al Jazeera tidak menyebutkan para korban “sebagian besar beragama Kristen”, sebagaimana dikutip oleh InterSociety.

    InterSociety memberi tahu BBC mereka sedang melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi latar belakang para korban, tanpa menjelaskan bagaimana caranya. InterSociety menyebut mereka punya pengetahuan tentang penduduk setempat serta menggunakan “laporan media Kristen”.

    Akan tetapi, jumlah kematian yang dirujuk dalam laporan-laporan yang dikutip oleh InterSociety tidak menyimpulkan ada sebanyak 7.000 orang Kristen dibunuh.

    BBC menjumlahkan angka kematian dari 70 laporan dan menemukan 3.000 kematian. Beberapa serangan juga tampaknya dilaporkan lebih dari sekali.

    Ketika ditanya mengenai perbedaan angka tersebut, InterSociety mengatakan mereka juga memperkirakan jumlah orang yang diyakini telah meninggal dalam penahanan dan menyertakan penuturan saksi mata yang tidak bisa dipublikasikan.

    Siapa dalang pembunuhan ini?

    Media di Nigeria penuh dengan ancaman Trump. (Reuters)

    Daftar pelaku pembunuhan mencakup kelompok milisi Islam seperti Boko Haram hingga para penggembala Fulani.

    Suku Fulani adalah kelompok etnis mayoritas Muslim yang tinggal di Afrika Barat. Secara turun temurun mereka mencari nafkah dengan beternak sapi dan domba.

    Pencantuman para penggembala Fulani, yang digambarkan InterSociety sebagai “jihadis” dalam laporannya, merupakan sumber kontroversi di Nigeria mengenai cara pengategorian aksi pembunuhan ini.

    Meskipun para penggembala cenderung beragama Islam, banyak peneliti di bidang ini menolak menyebut rentetan pembunuhan sebagai konflik agama.

    Para peneliti mengatakan konflik yang terjadi seringkali berkaitan dengan akses tanah dan air.

    Baca juga:

    Para penggembala Fulani telah berkonflik dengan komunitas Muslim dan Kristen di seluruh Nigeria.

    Analis keamanan, Christian Ani, berpendapat bahwa “mengatakan bahwa mereka adalah jihadis adalah pernyataan yang berlebihan. Konflik ini tidak ada hubungannya dengan itu [agama]. Konflik ini lebih berkaitan dengan unsur-unsur kriminal dan kejahatan.”

    Confidence McHarry, analis senior keamanan di konsultan Afrika SBM Intelligence, mengatakan bentrokan tersebut sering kali disebabkan oleh ketegangan etnis dan persaingan memperebutkan sumber daya.

    “Mungkin saja bernuansa etnis, mereka ingin merebut tanah, mereka ingin memperluas wilayah dan semakin sering mereka menyerang tempat ibadah, semakin banyak yang memandangnya seperti itu [konflik agama].”

    InterSociety juga menyebutkan apa yang dikenal di Nigeria sebagai bandit. Mereka mengatakan bahwa para bandit sebagian besar adalah etnis Fulani di barat laut Nigeria, yang terlibat dalam penculikan dan memiliki rekam jejak membunuh orang Kristen maupun Muslim.

    Siapa yang berkampanye tentang konflik ini?

    Kekhawatiran soal ancaman yang dihadapi umat Kristen Nigeria telah lama dibahas oleh para politisi di AS dan kelompok-kelompok Kristen internasional.

    Pada tahun-tahun sebelumnya, topik ini telah diangkat di AS oleh Masyarakat Adat Biafra (Ipob) sebuah kelompok yang dilarang di Nigeria dan berjuang mendirikan negara baru di wilayah tenggara Nigeria yang mayoritas populasinya beragama Kristen.

    InterSociety dituduh oleh militer Nigeria terkait dengan Ipob, namun LSM tersebut membantah adanya hubungan tersebut.

    Kelompok separatis Biafra lainnya juga mengklaim telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan narasi “genosida Kristen” di Kongres AS.

    Pemerintah Republik Biafra dalam Pengasingan, BRGIE, menggambarkannya sebagai “upaya yang sangat terencana”, dengan mengatakan mereka telah menyewa firma-firma lobi dan bertemu dengan para pejabat AS, termasuk Cruz.

    Senator Cruz menolak berkomentar.

    (ita/ita)