Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 7 Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya? Nasional

    7 Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya? Nasional

    Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia tertarik memiliki
    kapal induk
    sendiri untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) yang mendukung ketahanan maritim. Sebagai negara kepulauan, 65 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga wajar bermimpi untuk memiliki kapal tersebut.
    Namun, keinginan memiliki kapal induk ini juga dibayangi berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari terutama di kawasan. Meskipun, kapal induk tersebut rencananya hanya akan digunakan untuk kepentingan operasi militer selain perang (OMSP).
    Keinginan memiliki kapal induk sebenarnya bukan barang baru. Namun, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa
    TNI AL
    memerlukan kapal induk untuk mendukung OMSP.
    Kebutuhan kapal induk itu sedang dikaji dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan.
    ”
    Kapal induk
    masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” ujar Ali kepada wartawan di Mabes TNI AL, Kamis (6/2/2025).
    Meski begitu, pembangunan kekuatan pertahanan merupakan ranah Kementerian Pertahanan. TNI AL hanya bertugas untuk mengusulkan kebutuhan pengembangan alutsista yang diperlukan.
    Hanya saja, KSAL pernah bilang bahwa Indonesia memerlukan kapal berukuran besar yang mampu mendukung operasi mengarungi samudera, termasuk bertempur di luar wilayah perairan Indonesia.
    “Dari dulu, Angkatan Laut harus outward-looking karena kita harus bisa bertempur di luar wilayah perairan Indonesia. Sebisa mungkin, jangan sampai menyengsarakan rakyat. Kita tahan musuh itu di garis depan. Jangan sampai masuk ke wilayah kita. Itu cita-cita kita,” kata Ali saat menjawab pertanyaan awak media usai upacara HUT ke-79 TNI AL di Jakarta, 10 September 2024, melansir
    Antara
    .
    Oleh karea itu, ia menegaskan, TNI AL membutuhkan kapal-kapal yang mampu menjadi tempat pendaratan helikopter atau
    Landing Helicopter Dock
    (LHD).
    “Itu juga sudah kami pikirkan dan kemudian perlu kapal induk,” kata Ali.
    KSAL mengaku sudah menyaksikan sejumlah kapal induk kecil yang dibangun Italia dan Turki. 
    Pada Mei 2024, misalnya. KSAL bahkan mengunjungi
    Kapal Induk
    Italia ITS Giuseppe Garibaldi yang sedang melaksanakan latihan sebagai bagian dari Naval Diplomacy.
    Kedatangannya saat itu disambut langsung oleh Deputy Chief of the Italian Navy, Admiral Giuseppe Berutti Bergotto.
    ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk pertama yang dibangun untuk AL Italia yang juga difungsikan untuk mengoperasikan pesawat sayap tetap. Melansir keterangan dari TNI AL, kapal yang mulai dioperasionalkan AL Italia pada tahun 1985 ini, memliki memiliki Panjang 180,2 meter, dengan kecepatan 30 Knot serta daya jangkau hingga 7.000 mil laut (13.000 km).
    Usai kunjungan tersebut, tiga kapal AL Italia melakukan kunjungan balasan pada 14 September 2024. Salah satu yang berkunjung yakni kapal induk ITS Cavour C-550. 
    Kapal induk ini merupakan kapal induk Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) yang dirancang untuk menggabungkan operasi udara pesawat tempur dan helikopter.
    ITS Cavour C-550 membawa sejumlah armada perang, di antaranya adalah jet tempur generasi terbaru F-35B Lightning II, dan pesawat AV-8B Harrier. Keduanya adalah pesawat tempur dengan kemampuan
    vertical take-off landing
    (VTOL).
     
    Selain dua pesawat tempur di atas, Cavour C-550 juga mengangkut helikopter tempur/SAR Agusta Westland AW-101.
    Sebagai informasi, Cavour C-550 memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ITS Giuseppe Garibaldi.
    Sementara itu, Kemenhan mengakui sedang mengkaji pengadaan kapal induk bersama TNI AL.
    Secara spesifik, Kemenhan menyebutkan jenis kapal induk yang dikaji adalah landing helicopter dock (LHD).
    “Kapal induk jenis
    Landing Helicopter Dock
    (LHD) merupakan salah satu opsi yang dikaji dalam pengembangan kekuatan TNI AL guna meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan operasi gabungan,” kata Kepala Biro Info Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
    Adapun kapal induk LHD merupakan kapal serbu amfibi serbaguna yang mampu beroperasi sebagai pembawa helikopter dan pesawat tempur berkemampuan VTOL.
    Kapal ini juga memiliki dek sumur untuk mendukung kapal pendarat.
    Selain Cavour C-550, LHD Dixmude L-9015 juga termasuk ke dalam jenis kapal induk LHD.
    LHD Dixmude memiliki dimensi panjang 199 meter dan lebar 32 meter.
    Kapal berbobot 21.500 ton ini tercatat memiliki kecepatan maksimal 25 knots dan mampu menempuh perjalanan 11.000 mil laut.
    Kapal yang mulai dioperasikan pada 2012 ini memiliki geladak seluas 885 meter persegi.
    Hanggarnya sanggup mengakomodasi 650 personel bersenjata lengkap.
    Hanggar kapal juga bisa mengangkut 16 helikopter kelas berat seperti NH90 Caiman atau Tiger.
    LHD Dixmude juga bisa difungsikan sebagai kapal rumah sakit karena memiliki fasilitas rumah sakit seluas 1.200 meter persegi dengan kapasitas 69 bed.
    Pengamat militer Khairul Fahmi sepakat bahwa bila Indonesia ingin memiliki kapal induk, maka kapal induk ringan berjenis LHD dapat menjadi opsinya. 
    Sebab, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli atau membuat kapal induk berkapasitas besar seperti milik Amerika Serikat, Perancis hingga Inggirs.
    Terlebih, doktrin militer yang dianut Indonesia berbeda dengan ketiga negara di atas yang menganut doktrin ofensis. Indonesia justru lebih mengedepankan konsep anti-access/area denial (A2/AD) yang berfokus pada pertahanan wilayah dengan sistem pertahanan berlapis.
    “Saya kira kapal induk ringan minimal, ya, atau kapal serbu amfibi dengan kemampuan pesawat lepas landas pendek, lebih realistis untuk diwujudkan. Jadi, bukan kapal induk yang besar,” kata Khairul saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/2/2025).
    Ia tidak memungkiri, keberadaan kapal induk sangat penting untuk pengamanan jalur perdagangan internasional, operasi kemanusiaan, dan respons cepat terhadap bencana.
    Begitu pun tantangan keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), konflik di Laut China Selatan (LCS), serta ancaman bencana alam.
    Keuntungan memiliki kapal induk juga karena kapal jenis ini bisa dipakai untuk berbagai fungsi.
    Semisal disulap sebagai kapal rumah sakit terapung, pusat komando darurat, hingga pangkalan udara ketika muncul kondisi-kondisi darurat.
    “Karena bisa menjangkau wilayah-wilayah yang relatif terpencil, sehingga ketika misalnya Covid-19 kemarin, satu pulau sulit diakses oleh layanan kesehatan yang baik, kapal induk bisa difungsikan juga,” tutur Khairul.
    Kendati demikian, Khairul mengingatkan bahwa pengadaan juga harus memikirkan soal bagaimana pemeliharaan kapal ke depannya.
    Ia mengatakan bahwa biaya pemeliharaan kapal ini bernilai fantastis.
    “Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pertimbangan, pertama soal biaya yang sangat mahal. Ini terkait investasi jangka panjang, butuh anggaran besar. Bukan hanya untuk pembeliannya, tapi juga untuk pemeliharaan, infrastruktur pendukung, serta SDM terlatih,” kata Khairul.
    Hal lain yang tak bisa dihindari adalah potensi meningkatnya ketegangan di kawasan. Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan pendekatan diplomatik bila ingin memiliki kapal induk.
    Senada, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan, TNI memang memerlukan kapal induk, tetapi biaya membangun atau membeli kapal induk sungguh mahal.
    TB Hasanuddin mengatakan, TNI mesti mempertimbangkan beragam hal, termasuk pemeliharaan dan integrasi dengan alutsista lain, saat membangun kapal induk.
    “Memang di wilayah barat kita butuh (kapal induk), tetapi mahal. Jadi harus ada pertimbangan masalah pemeliharaan, integrasi dengan pesawat-pesawat, dan sebagainya,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kualitas Pengacara Indonesia Terdegradasi, Revisi UU Advokat Mendesak Dibahas

    Kualitas Pengacara Indonesia Terdegradasi, Revisi UU Advokat Mendesak Dibahas

    loading…

    Anggota Baleg DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu mengingat kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.

    “Saat ini, kita melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi memadai, bahkan banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,” ujar Abraham, Minggu (9/2/2025).

    “Lebih parah lagi, ada orang yang bukan advokat tetapi membuka firma hukum (law firm) dan menawarkan jasa hukum secara terbuka di media sosial, padahal sesuai prinsip officium nobile, advokat tidak diperbolehkan menawarkan diri atau melakukan promosi jasa hukum.”

    Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah bisa pindah organisasi dan tetap berpraktik. “Ini mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas,” tambahnya.

    Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.

    “Jika kita membiarkan kondisi ini terus berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita bisa mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,” tegas Abraham.

    Abraham Sridjaja menekankan Baleg DPR harus memberikan atensi penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.

    (cip)

  • Kelakar Bahlil soal Gas Saat Mik Berdengung di Rakernas Golkar

    Kelakar Bahlil soal Gas Saat Mik Berdengung di Rakernas Golkar

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat melempar candaan soal gas LPG dalam Rakernas Golkar. Hal itu terjadi saat mik tiba-tiba berdengung saat dia berpidato.

    Momen itu terjadi saat Bahlil sedang menjelaskan hasil Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Rakernas itu dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Lalu, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi seperti dengung gangguan saat Bahlil bicara. Jajaran yang hadir pun mendadak kaget.

    Beberapa di antara mereka ada yang penasaran dengan berdiri dan melihat langsung ke arah Bahlil. Menanggapi peristiwa tak terduga itu, Bahlil melontarkan candaan soal gas LPG 3 kg.

    “Jangan-jangan belum ada yang dapat gas mungkin ya,” kata Bahlil disambut tawa kader yang hadir.

    “Ini jangan-jangan belum selesai, jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Coba dicek biasanya kalau panitianya kayak begini, ini pasti aktivis KNI,” lanjutnya sambil tertawa.

    Bahlil Minta Maaf soal LPG

    Bahlil Lahadalia (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

    Menteri ESDM itu mengatakan sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual elpiji 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya tersebut belum tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub-pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil.

    Ia menuturkan kebijakannya tersebut diambil dengan tujuan baik. Bahlil mengaku tak ingin ada markup dalam penjualan elpiji 3 kg.

    Sebab, kata Bahlil, pemerintah sudah menyubsidi elpiji 3 kg Rp 36 ribu per tabungnya. Dengan begitu, harga jual elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp 19 ribu.

    Namun Bahlil menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp 25-30 ribu.

    “Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita concern, Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat, saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Bahlil dan jajarannya tidak mau tinggal diam melihat masalah tersebut. Dia mengakui kebijakan yang sempat diambil tersebut tidak populer di masyarakat.

    Namun Bahlil mengklaim siap mempertaruhkan reputasi dan nyawanya demi masyarakat dan negara.

    “Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya, tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan, maka jangankan popularitas, nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa dan negara,” ucapnya.

    Di sisi lain, Bahlil menyoroti adanya masalah elpiji 3 kg yang dioplos ke tabung gas elpiji 12 kg. Dia menuturkan masalah ini juga memunculkan potensi kebocoran harga.

    “Itu dioplos minta ampun. Gas 3 kg diambil, dioplos ke tabung 12 kg, kemudian dijual ke industri, itu rata-rata 5-10 persen bocornya. Elpiji itu coba cek benar nggak 3 kg, ada yang cuma 2,5 kg, ada yang cuma 2,4 kg. Jadi ada tiga potensi kebocoran elpiji,” pungkasnya.

    Sentil Ketua Komisi XII DPR saat Pidato

    Balil Lahadalia (Foto: Brigitta Belia/detikcom)

    Dalam pidatonya itu, Bahlil sempat menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan LPG 3 kg. Ia pun mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buahnya di Golkar.

    Adapun Bambang Patijaya merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

    “Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini: hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” kata Bahlil.

    Bahlil tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut. Namun dia mengatakan momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang nakhoda untuk menguji anak buah kapal.

    “Justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal, siapa yang bersama-sama saya. Saya ingin mengetahuinya saja. Justru di momentum seperti ini, ini juga dalam strata itu ada instrumen menguji, mana ABK dan penumpang kapal yang taat pada tujuan kapal dan mana yang memang lihat kapal miring meloncat atau mendorong-dorong kapal agar segera terbalik,” jelasnya.

    Bahlil mengaku nakhoda satu ini sudah sering bermain di ombak-ombak. Sehingga Bahlil tak masalah dengan hal sedang dihadapi.

    “Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah no problem. Nggak ada masalah, saya pikir,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Megawati Beri Lukisan Bunda Maria, Paus Fransiskus Puji Rakyat Indonesia sebagai Beautiful People – Halaman all

    Megawati Beri Lukisan Bunda Maria, Paus Fransiskus Puji Rakyat Indonesia sebagai Beautiful People – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, VATIKAN – Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria kepada Paus Fransiskus dalam pertemuan hangat di Casa Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025). 

    Lukisan berukuran besar dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm ini menggambarkan Bunda Maria mengenakan kerudung mantilla putih dan kebaya merah. 

    Lukisan ini juga jadi simbol yang menggabungkan nilai spiritual dan budaya Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang turut mendampingi Megawati dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa meskipun kondisi Paus sedang kurang sehat, tetap menyempatkan diri bertemu Megawati. 

    “Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri karena penghormatannya terhadap Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga putri Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno,” kata Basarah.

    Dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus itu Megawati terlihat hadir bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga putrinya, dan putranya Mohamad Rizki Pratama, serta Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. 

    Pada pertemuan itu Megawati menyampaikan salam dari masyarakat Indonesia, terutama umat Katolik yang sangat mengagumi Paus Fransiskus. 

    “Ibu Megawati juga menyampaikan salam dari bangsa Indonesia khususnya umat Katolik di Indonesia yang begitu mengagumi Paus. Mereka sangat ingin bertemu secara langsung dengan Paus,” kata Basarah mengutip Megawati.

    Dalam suasana akrab itu, Paus Fransiskus menerima lukisan Bunda Maria tersebut dengan penuh apresiasi. 

    Bahkan, dalam foto yang dibagikan Basarah, terlihat Megawati menggenggam tangan Paus, dan mereka berfoto bersama di samping lukisan tersebut.

    Menariknya, pertemuan ini menjadi momen bersejarah karena menurut pernyataan Romo Marcin yang dikutip Basarah, untuk pertama kalinya Paus Fransiskus menerima tamu luar negeri di kediaman pribadinya.

    Selain lukisan dari Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan cinderamata berupa baju wayang yang terbuat dari batik tradisional Indonesia. 

    Paus pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas keramahan yang ditunjukkan rombongan Indonesia. 

    “Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati dan Mbak Puan Maharani,” kata Basarah, menyampaikan kembali ucapan Paus. 

    Bahkan, dalam momen itu, Paus juga memuji rakyat Indonesia sebagai “beautiful people”.

    Pada pertemuan itu, Megawati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Paus yang telah mengundangnya menjadi Ketua Dewan Penasihat Scholas Occurentes se Asia. 

    Megawati menjelaskan bahwa visi kemanusiaan Scholas memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 

    Namun demikian Megawati menegaskan masih menunggu penjelasan detail dari Presiden Scholas Jose Maria mengenai kiprah Scholas Occurentes di dunia dan manfaatnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

    Paus menjelaskan bahwa misi kemanusiaan Scholas adalah untuk pendidikan anak-anak sedunia agar mereka dapat menjadi generasi masa depan yang selalu mencintai persaudaraan antarumat manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa dan warna kulit. (tribun network/yud/dod)

  • Kampus Kelola Tambang, Guru Besar UGM Sebut Ada Potensi Moral Hazard

    Kampus Kelola Tambang, Guru Besar UGM Sebut Ada Potensi Moral Hazard

    Liputan6.com, Yogyakarta – Revisi UU Minerba membuat peluang perguruan tinggi berpeluang mengelola tambang semakin besar, namun Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Gabriel Lele, menyatakan sebaiknya kampus tidak membuka ruang untuk mendapat izin usaha pertambangan. Walaupun perguruan tinggi itu memiliki jurusan pertambangan dan berpotensi besar mendapat ladang sebagai lokasi laboratorium lapangan untuk mempraktekan keilmuan dan teknologi terkini namun kampus mengelola tambang tidaklah pas. “Pemberian izin tambang ini sebagai bentuk korporatisasi atau lebih tepatnya bentuk korporatisme baru di lingkungan kampus,” ujarnya, Sabtu (1/2/2025).

    Gabriel mengatakan bentuk korporatisme ini adalah strategi negara dalam menutupkan kelompok-kelompok di luar negara termasuk masyarakat sipil seperti kampus, dengan memberikan privilege namun dengan syarat kemudian suara-suara kritis itu tidak boleh disampaikan. “Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus,” katanya.

    Kampus mengelola tambang bagi Gabriel, kampus yang selama ini selalu diminta masukan terkait perumusan kebijakan atau revisi undang-undang, dengan adanya pemberian izin tambang ini maka justru memberikan dampak negatif lebih besar. Bahkan ia melihat adanya potensi korupsi atau paling tidak moral hazard jika kampus diberi hak mengelola tambang.

    Sebab, menurutnya saat kampus terjun ke dalam pengelolaan tambang maka logika yang digunakan tidak hanya semata-mata logika akademik, tetapi sebaliknya kampus harus menggunakan logika bisnis untuk hitung-hitungan untung dan rugi. “Lagi-lagi logika bisnis yang dipakai,” terangnya.

    Gabriel Lele mengatakan terlepas dari pro-kontra mengenai kampus mengelola tambang, kampus perlu berembuk untuk satu suara menyampaikan masukan kepada pemerintah dan DPR. “Kalau ikut misalnya, ya menerima tawaran itu, apa saja yang harus diperhatikan. Kalau tidak ikut, kemudian apa plus minusnya. Jadi yang disebut dengan identifikasi dan manajemen risiko itu harus dilakukan karena itu prinsip dasar dalam setiap kebijakan. Sebab tidak ada satupun kebijakan yang bebas risiko,” ujarnya.

  • Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
    reshuffle kabinet
    yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
    Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
    “Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
    Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
    Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
    Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
    “Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
    Menteri Perumahan: Harus siap dong
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
    Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
    “Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
    Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle. 
    Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
    Mensesneg: Hah reshuffle apa?
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
    “Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
    “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.
     
    Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
    Golkar yakin selamat dari reshuffle
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
    “Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
    “Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
    Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
    Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
    Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
    “100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
    Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
    Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
    “Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
    Gerindra dukung Prabowo reshuffle
    Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
    “Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
    Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
    Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
    “Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.
     
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
    reshuffle
    kabinet.
    Menurutnya,
    reshuffle
    menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
    “Yang paling tahu soal
    reshuffle
    itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
    Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
    reshuffle
    , maka mereka hanya menerka-nerka saja.
    Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
    reshuffle
    -nya.
    “Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
    Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
    Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
    Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
    ”
    Warning
    itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025).
    Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
    Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
    “Bahlil misalnya, bila di-
    reshuffle
    saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
    reshuffle
    , bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
    “Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
    Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pramono Anung yang akan mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar seperti era gubernur sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang meminta kader Gerindra untuk tidak mengkhianati rakyat, hingga pembentukan dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto meski anggaran dipangkas Rp 3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar Sirait menyampaikan, program tiga juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    Maruarar menyebut selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober-5 Februari 2025, pihaknya telah merealisasikan KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 93.484 unit rumah.  

    2. Kementerian PU Tegaskan Pemblokiran Anggaran IKN 2025 Bukan karena Efisiensi
    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menanggapi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang terkena kebijakan efisiensi, dengan total pengurangan anggaran mencapai Rp 81,38 triliun sehingga menyisakan Rp 29,57 triliun untuk tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menjelaskan, pemblokiran anggaran IKN merupakan mekanisme rutin pada awal tahun dan bukan bagian dari efisiensi anggaran. Ia juga memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional Kementerian PU.

    3. Pramono Anung Bakal Kembalikan KJP Layaknya Era Gubernur Terdahulu
    Selain berita terkait efisiensi anggaran, isu politik lainnya yakni terkait gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, berencana mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus seperti yang diterapkan pada era gubernur sebelumnya. Ia menilai kebijakan tersebut penting bagi masyarakat Jakarta, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Diketahui, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada 2013 oleh Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan. Program ini merupakan bantuan sosial pendidikan yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta untuk meringankan biaya sekolah dan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

    KJP Plus pada era Anies Baswedan memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya, terutama dalam dana operasional yang bisa dicairkan dan manfaat tambahan yang diberikan kepada penerima.

    4. Presiden Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Tidak Mengkhianati Rakyat
    Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad  Muzani menyampaikan pesan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk para kader tidak mengkhianati rakyat. Pasalnya kemenangan Prabowo sebagai presiden merupakan pilihan rakyat.

    Atas hal tersebut, Muzani menyinggung kalau beberapa kali dalam pidatonya Presiden Prabowo selalu mengutarakan keinginan untuk bisa memberantas kemiskinan. Presiden Prabowo memiliki keinginan agar Indonesia bisa menjadi negara yang makmur rakyatnya, dengan memanfaatkan kekayaan alam.

    5. Dewan Pengawas BPI Danantara Ditetapkan Presiden Prabowo
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kabar yang menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara. Dasco menyampaikan, hingga kini DPR masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai aset BUMN ke depan. BPI Danantara sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam mengoptimalkan investasi BUMN.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Rayakan HUT ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban Merasa Masih Punya PR

    Rayakan HUT ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban Merasa Masih Punya PR

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban, memberi pesan anggota dan kader untuk berkomitmen mengembalikan kursi di dapil 4. Singgahan, Parengan, Senori, Bangilan dan Kenduruan.

    Pesan tersebut disampaikan sebab dalam Pileg tahun 2024 tidak ada kader dari Partai Gerindra yang lolos. Oleh sebab itu, pihaknya juga memberikan kesempatan bagi kader atau tokoh yang potensial untuk maju dalam Pileg 5 tahun mendatang.

    Namun demikian, Ketua DPC Partai Gerindra Lutfi Firmansyah bersyukur atas kejayaan partainya yang mampu mengantarkan Ketua Umum yakni Prabowo Subianto di puncak pemerintahan sebagai Presiden Republik Indonesia. “Maka, peringatan HUT ke 17 Partai Gerindra tahun ini memang patut dirayakan,” ungkap Lutfi Firmansyah, sabtu (08/02/2025).

    Selain itu, dalam Pileg tahun 2024 perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi juga meningkat, salah satunya di Tuban yang terpilih menjadi anggota DPR RI yakni Wihadi Wiyanto dan Budiono sebagai DPRD Jatim.

    Kemudian, pihaknya sendiri juga mampu menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Tuban dan di Provinsi Jatim Partai Gerindra bisa mengantarkan Khofifah dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Kami juga mengantarkan Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono yang merupakan kader Gerindra memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban,” bebernya.

    Bahkan, dalam perayaan HUT Gerindra yang dilaksanakan hari ini juga turut meresmikan Joko Sarwono yang menjadi anggota partai dengan disaksikan oleh kader partai dari pengurus cabang, dan perwakilan pengurus anak cabang (PAC) di semua kecamatan serta semua anggota DPRD Tuban.

    Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memberikan kartu anggota baru Gerindra untuk Joko Sarwono yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue dan tumpeng. “Setelah ini Partai Gerindra akan mengawal pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sebagaimana tema HUT tahun ini, Berjuang Tiada Akhir,” ungkap Lutfi sapanya.

    Lutfi juga berpesan kepada semua kader untuk terus semangat dan berjuang untuk membesarkan partai. Sebab, pada Pileg 5 tahun yang akan datang memiliki PR untuk mengembalikan anggota DPRD dari dapil 4 (Singgahan, Parengan, Senori, Bangilan dan Kenduruan) untuk lolos.

    “Kami berharap untuk kader yang akan maju di dapil 4, bukan berarti PAC tidak bergerak, tapi harus ikut bergerak mengajak kader dan tokoh potensial untuk nyaleg,” pungkasnya. [ayu/kun]

  • Anggaran BMKG Dipangkas, Bagaimana Nasib Info Gempa, Tsunami, dan Cuaca?

    Anggaran BMKG Dipangkas, Bagaimana Nasib Info Gempa, Tsunami, dan Cuaca?

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah menghadapi tantangan baru akibat pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

    Efisiensi Anggaran BMKG

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, BMKG harus menerima kenyataan bahwa anggarannya dipotong hingga 50,35%, yang semulai Rp2,826 triliun menjadi Rp1,423 triliun.

    Hal ini tentu saja berdampak pada operasional dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

    Pemangkasan anggaran ini dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran negara dalam rangka mendukung program-program pembangunan nasional lainnya.

    Dampak Efisiensi Anggaran

    Pemangkasan anggaran BMKG berpotensi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

    – Beberapa kegiatan operasional BMKG, seperti pemeliharaan peralatan dan pengembangan sistem, mungkin harus dikurangi.

    FORECASTER BMKG Jatiwangi, Majalengka menunjukan arah angin dan kecepatan angin yang terjadi di Majalengka dalam layar monitor, di kantor BMKG Jatiwangi, Kamis 15 Agustus 2019.*/TATI PURNAWATI/KABAR CIREBON

    – Pembelian peralatan baru untuk meningkatkan akurasi data cuaca, iklim, dan gempa bumi mungkin akan tertunda.

    – Dalam jangka panjang, pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah pegawai BMKG.

    – Meskipun BMKG berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik, namun kualitas layanan yang diberikan dapat terpengaruh jika anggaran terus berkurang.

    Upaya BMKG Pasca Efisiensi Anggaran

    Meskipun menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran, BMKG tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan BMKG antara lain:

    – BMKG akan melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan yang tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa.

    – BMKG akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk tetap memberikan layanan yang maksimal, dengan menerapkan WFO dan WFA.

    – BMKG akan memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

    Pastikan Informasi Tetap 24 Jam

    Meski mendapatkan efisiensi anggaran, BMKG memastikan pihaknya tetap akan memberikan informasi layanan seperti cuaca, gempa bumi, iklim, dan potensi tsunami selama 24 jam.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Pentingnya Peran BMKG

    BMKG memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi yang akurat sangat dibutuhkan untuk berbagai sektor, seperti pertanian, transportasi, dan kebencanaan. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran BMKG perlu menjadi perhatian bersama.

    Sebagai informasi tambahan, sebelumnya sejumlah netizen mengungkapkan kekecewaan pasca Perpustakaan Nasional (Perpusnas) harus memangkas jam operasionalnya.

    Hal itu disampaikan di akun media sosial resm Perpusnas, di mana penyesuaian tersebut efek dari pemangkasan anggaran sesuai nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Adapun jam opersional Perpusnas baru mulai 10 Februari 2025, yakni Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB, Jumat 08.00 – 16.30 WIB, Sabtu 09.00 – 15.00 WIB, serta Minggu, Libur Nasional dan Cuti Bersama TUTUP.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HUT Gerindra, Joko Sarwono Wabup Tuban Resmi Jadi Anggota Partai

    HUT Gerindra, Joko Sarwono Wabup Tuban Resmi Jadi Anggota Partai

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17 oleh DPC Gerindra Tuban sekaligus Wakil Bupati Tuban yang terpilih Joko Sarwono resmi menjadi anggota partai.

    Dalam perayaan tersebut, turut dihadiri oleh kader partai dari pengurus cabang, dan perwakilan pengurus anak cabang (PAC) di semua kecamatan serta semua anggota DPRD Tuban.

    Ketua DPC Gerindra Tuban, Lutfi Firmansyah mengatakan bahwa selain perayaan HUT juga sekaligus penyerahan secara simbolis kartu anggota baru Gerindra untuk Joko Sarwono yang kemudian dilanjutkan pemotongan kue dan tumpeng. “Peringatan HUT ke 17 Partai Gerindra tahun ini memang patut dirayakan,” ujar Lutfi Firmansyah, sabtu (08/02/2025).

    Sebab, partai berlambang kepala burung garuda ini telah mampu mengantarkan Ketua Umum yakni Prabowo Subianto di puncak pemerintahan yakni sebagai Presiden Republik Indonesia.

    Selain itu, dalam pemilihan legislatif (Pileg) perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi juga meningkat. Salah satunya di Tuban yang terpilih menjadi anggota DPR RI yakni Wihadi Wiyanto dan Budiono sebagai DPRD Jatim. “Lalu, di Tuban juga mampu menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Tuban, serta di Provinsi Jatim Partai Gerindra bisa mengantarkan Bu Khofifah dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” terang Lutfi sapanya.

    Kebanggaan tersebut juga turut dilontarkan karena mengantarkan Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono yang merupakan kader Gerindra memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban. “Setelah ini Partai Gerindra akan mengawal pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sebagaimana tema HUT tahun ini, Berjuang Tiada Akhir,” kata Lutfi.

    Sementara itu, Wakil Bupati Terpilih Joko Sarwono mengucapkan terima kasih kepada semua kader karena telah menerima dirinya untuk menjadi salah satu bagian dari perjuangan Partai Gerindra. “Tentu setelah ini saya yang berada di pemerintahan berharap kolaborasi baik dengan DPRD dan kader Gerindra untuk mengawal kepentingan masyarakat,” tutur Joko Sarwono.

    Menurutnya, dengan kebersamaan kader Gerindra ia akan menjalankan program-program pemerintahan dengan baik dan menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat atau daerah demi kepentingan masyarakat.

    Oleh karenanya, ia berpesan di usia ke-17 tahun, Partai Gerindra harus terus menyambungkan kebutuhan masyarakat dengan program-program prioritas yang dicanangkan di tingkat provinsi dan pusat. “Perjuangan tiada akhir ini harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yakni memberikan ruang bagi warga dan kader dalam menjembatani ketahanan pangan sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo,” pungkasnya. [ayu/kun]