Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Megawati Tiba di Saudi Didampingi Puan dan Pratama, Bakal Tunaikan Umroh

    Megawati Tiba di Saudi Didampingi Puan dan Pratama, Bakal Tunaikan Umroh

    Jeddah –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi. Megawati didampingi anak-anaknya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama.

    Megawati tiba di bandara di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/2/2025) sore waktu setempat. Megawati mengenakan abaya bernuansa biru. Megawati penuh senyum saat menjejakkan kaki di Arab Saudi.

    Megawati dan rombongan disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari, hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah yang sudah tiba terlebih dahulu di Jeddah. Para pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) Arab Saudi juga menyambut Megawati.

    Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/2/2025) sore waktu setempat.

    Megawati, Puan dan Pratama kemudian menumpangi mobil yang telah disiapkan. Mereka bakal bertolak ke Mekkah dan rencananya melaksanakan ibadah umroh.

    Megawati akan melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekkah pada 11 Februari dan ziarah ke makam Rasulullah serta salat sunnah di Roudhah Masjid Nabawi Madinah pada 13 Februari.

    “Karena terakhir ke Tanah Suci pada tahun 2012 melaksanakan ibadah haji bersama Almarhum Pak HM Taufiq Kiemas,” kata Puan yang menggunakan abaya bernuansa hitam.

    Selama melaksanakan ibadah umroh, Megawati akan didampingi Mohammad Rizki Pratama, Puan Maharani beserta suaminya Hapsoro Sukmonohadi atau akrab disapa Happy, dan putrinya Diah Pikatan Orrisa.

    “Selepas kegiatan umroh ini, Ibu Megawati rencananya akan melanjutkan kunjungan luar negerinya ke Abu Dhabi Uni, Emirat Arab, pada 14-16 Februari untuk memenuhi undangan silaturahmi Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi, Ibu Suri Syeikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan,” ujar Basarah kepada wartawan.

    (gbr/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan, setelah program
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    (PKG) dimulai pada Senin (10/2/2025) besok.
    Menurut dia, program PKG yang menjadi prioritas pemerintah berpotensi meningkatkan jumlah pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
    “Peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan,” ujar Charles dalam keterangannya kepada
    Kompas.com,
    Minggu (9/2/2025).
    Politikus PDI-P itu pun menyatakan bahwa pemangkasan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun, tidak boleh berdampak negatif pada layanan kesehatan masyarakat.
    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata dia.
    Charles juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan layanan kesehatan menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif.
    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa program PKG akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    “Jadi tadi rapat mengenai update program
    cek kesehatan gratis
    . Diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo), nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Rabu (5/2/2025).
    Budi menjelaskan, program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia.
    Untuk anak-anak di bawah enam tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, dengan toleransi satu bulan.
    Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat mereka masuk sekolah.
    Pemeriksaan akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik mitra BPJS Kesehatan, dengan jenis pemeriksaan yang berbeda sesuai tahapan usia.
    Budi merincikan, untuk bayi baru lahir ada enam jenis screening, balita delapan jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.
    Program ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan mental sejak anak usia SD, serta screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, termasuk kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal.
    Meski begitu, Budi mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran besar yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.
    Semula, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,7 triliun, tetapi sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara lainnya.
    Pemerintah memastikan bahwa anggaran tahap awal tetap tersedia, dan jika dibutuhkan tambahan dana, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan lebih lanjut.
    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau (Presiden Prabowo) juga sedang banyak,” pungkas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu NPD? Diduga Penyebab Valyano Dikeluarkan dari Sekolah Polisi, Anak Perwira Batal Dilantik

    Apa Itu NPD? Diduga Penyebab Valyano Dikeluarkan dari Sekolah Polisi, Anak Perwira Batal Dilantik

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib Valyano Boni Raphael dikeluarkan dari sekolah polisi negara (SPN) Polda Jawa Barat, viral di media sosial. 

    Pemuda berusia 21 tahun ini dikeluarkan H -6 jelang pelantikan, setelah divonis mengidap NPD (Narcissistic Personality Disorder). 

    Valyano batal dilantik dan dipecat pada 3 Desember 2024. 

    Pemecatan Valyano ini sampai menjadi pembahasan di DPR RI.

    Lantas apa itu NPD? 

    Pemecatan Valyano Boni Raphael dari SPN Polda Jabar ini viral setelah ia bersama keluarganya melakukan pengaduan ke pihak DPR RI khusus Komisi III.

    Fakta dikeluarkannya Valyano dari sekolah polisi diungkap oleh sang ibu, Veronica Amalia Putri.

    Dalam rapat bersama anggota DPR RI, Veronica menyebut bahwa putranya dikeluarkan karena dianggap mengidap Narcissistic Personality Disorder (NPD) alias gangguan kepribadian narsistik.

    “Anak saya dikatakan mengalami gangguan jiwa, NPD, psikopat,” ujar Veronica.

    Vonis Valyano mengidap NPD diurai oleh polwan yang memeriksa sang anak perwira, yakni Ipda Ferren Azzahra Putri.

    Di depan anggota DPR RI, Ipda Ferren mengaku memang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan mental Valyano.

    “Saat itu kami yang ditugaskan memeriksa Valiano Boni Ravael, kami yang melakukan wawancara dan kami yang melakukan tes psikologi. 

    Betul kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD, hanya saja yang kami sebutkan saat pemulangan salah satu contoh perilaku yang merujuk ke NPD.

    Seperti yang tertulis di dalam keberatan, contoh anak kami dinyatakan NPD adalah saat lari bersama siswa anak kami bersorak ‘Brimob’ dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jabar NPD,” ungkap Ipda Farren Azzahra Putri.

    Sementara itu, Kabiddokkes Polda Jabar Kombes Pol dr Nariyana justru mengurai hal berbeda dengan Ipda Farren.

    Kombes Pol dr Nariyana menyebut bahwa Valyano tidak mengalami gangguan kejiwaan yang disebutkan oleh Ipda Farren.

    “Pada terperiksa Valyano, tidak ditemukan adanya tanda atau gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Terperiksa masih memiliki potensi, dalam menjalankan tugas dalam menjalankan pendidikannya,” imbuh Kombes Pol dr Nariyana.

    Namun diungkap dr Nariyana, Valyano memang punya kecendereungan untuk unggul dari yang lain.

    “(Valyano) Cenderung mencari solusi cepat dan instan dalam menghadapi situasi yang tertekan. Punya keinginan menonjolkan diri,” ujar Kombes Pol dr Nariyana

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni langsung meminta pengakuan pada Valyano Boni Raphael.

    “Kamu gak gila kan ?” tanya Ahmad Sahroni.

    “Siap tidak,” jawab Valyano Boni Raphael.

    Apa itu NPD?

    Disebut-sebut diidap oleh anak perwira hingga gagal di sekolah polisi, NPD belakangan ramai jadi perbincangan.

    Dihimpun TribunnewsBogor.com dari laman Halodoc, NPD atau Narcissistic Personality Disorder adalah penyakit gangguan mental di mana seseorang merasa memiliki perasaan yang berpusat pada kepentingannya sendiri.

    Artinya, orang-orang NPD biasanya senang diperhatikan, dikagumi, namunkurang berempati terhadap orang lain.

    Orang-orang yang mengidap NPD juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi tapi rapuh terhadap kritikan.

    Biasanya orang yang NPD tidak menyadari dirinya adalah NPD.

    Berikut adalah gejala yang biasanya dilakukan oleh penderita NPD: 

    Punya tingkat keamanan diri yang rendah
    Sangat sensitif dan reaktif terhadap kritikan sekecil apapun
    Mudah marah dan meledak-ledak jika menghadapi hal yang berbeda dengan pandangannya
    Mau menang sendiri
    Suka merendahkan orang lain

    NPD juga memiliki beberapa jenis dan tingkatan yang berbeda.

    Dilansir dari laman Rumah Sakit Siloam, berikut adalah jenis-jenis NPD berdasarkan analisa medis :

    APA ITU NPD – Foto arsip untuk berita apa itu NPD terkait kasus Valyano Boni Raphael dikeluarkan dari sekolah polisi negara (SPN) Polda Jawa barat, viral di media sosial.  (Freepik by freepik)

    1. Narsistik tampak

    Orang yang mengidap NPD tampak biasanya bersikap arogan, kompetitif, percaya diri berlebihan, tidak punya empati dan sering mengintimidasi orang lain

    2. Narsistik Terselubung

    Biasanya orang yang mengidap narsistik terselubung tidak sering menampakkan kesombongannya depan umum.

    Namun pengidap NPD terselubung ini biasanya menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang menimpanya.

    3. Narsistik Antisosial

    Gejala NPD Antisosial mirip dengan NPD tampak.

    Namun pengidap NPD Antisosial biasanya sering mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain tanpa rasa bersalah.

    Penderita NPD Antisosial juga sulit memaafkan orang lain dan sering berdebat mencari masalah.

    4. Narsistik Prososial

    Pengidap NPD Prososial biasanya sering melakukan kebaikan namun tujuannya untuk mendapatkan pujian atau perhatian orang lain.

    Pengidap NPD Prososial biasanya haus akan validasi.

    Kendati gejala dan jenis NPD banyak diketahui oleh orang, namun diagnosis gangguan NPD hanya bisa dilakukan oleh dokter ahli.

    Ada 9 ciri yang biasanya jadi pedoman oleh ahli untuk mendiagnosa pasien adalah NPD, yakni: 

    Membutuhkan pujian dan validasi yang konstan dari orang-orang di sekitarnya.
    Mengharapkan perlakuan khusus dari orang lain.
    Menganggap orang iri dengannya atau merasa iri dengan orang lain.
    Sombong dan arogan.
    Merasa dirinya paling baik di antara orang lain.
    Merasa dirinya istimewa dan hanya bersedia berteman dengan orang yang dirasa setara.
    Selalu mengkhayal tentang kecerdasan, kesuksesan, kecantikan, kekuasaan, dan pasangan yang sempurna.
    Sering memanfaatkan orang lain untuk keuntungan sendiri.
    Memiliki sedikit empati dan tidak peduli pada perasaan atau kondisi orang lain.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Berita Viral lainnya

  • DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

    DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (8/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
     
    Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan tema “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia” dilaksanakan di jalan Manukan Lor, Tandes, Surabaya. Acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 18.30 WIB itu diikuti kurang lebih sebanyak 300-an peserta.
     
    Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, DPRD Kabupaten Surabaya Mochamad Machmud, dan perwakilan Badan Gizi Nusantara (BGN) Tengku Syahdana.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyampaikan terkait tantangan yang harus dihadapi bersama dalam menjalankan program Makan BergiziGratis.
     
    “Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya memiliki kendala dalam pembangunan dapur karena terbatasnya lahan, namun tetap harus segera diupayakan agar penerima manfaat anak-anak, balita, ibu hamil dan menyusui segera mendapatkan manfaat pemenuhan gizi,” tutur Lucy Kurniasari.
     
    Lucy juga menghimbau kepada masyarakat Surabaya agar berhati-hati karena banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
     
    Selain itu, Lucy juga menjelaskan bahwa di wilayah Manuan Lor ini akan didirikan dapur MBG, di mana akan melayani 3.000 sampai 4.000 siswa-siswi dengan jarak tempuh maksimal sekitar 6 km.
    “Kami juga melibatkan peran serta masyarakat, insyaAllah nanti UMKM-UMKM yang berada di sekitar dapur MBG akan mendaftarkan di dapur tersebut, Insya Allah nanti di kota Surabaya, di wilayah-wilayah lain juga akan didirikan dapur MBG,” papar Lucy.
     
    Semakin banyaknya dapur MBG ini bertujuan untuk mendistribusikan makanan menjadi lebih dekat ke penerima seperti ibu hamil, balita, lalu siswa di TK, SD, SMK, SMA, atau yang sederajat.
     
    “Agar pemenuhan gizi di seluruh wilayah kota Surabaya merata, dan insya Allah di 2026 akan didirikan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia, agar supaya seluruh masyarakat akan menerima manfaatnya dari semua segmen,” ungkapnya.
     
    Dalam sosialisasi ini, Lucy Kurniasari juga menyampaikan prestasi yang baru saja diraih kota Surabaya terhadap penanganan kasus stunting.
     
    “Hari ini surabaya mendapatkan apresiasi juara dalam penanganan stunting. Tentunya berkat peran masyarakat dan pemerintah kota Surabaya yang berinovasi melalui semua program tujuannya agar supaya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita segera masuk zero stunting,” ucap Lucy.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalamm endukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
     
    “Kami berharap bisa bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar supaya kota Surabaya tidak ada lagi yang kekurangan gizi. Tidak ada lagi ibu hamil risiko tinggi. Dan insya Allah ketika pemenuhan Gizi berimbang sudah merata di kota Surabaya, kita siap untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Lucy.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN)
    Sebagai pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis, perwakilan BGN menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang sudah dan akan beroperasi mendukung program MBG. 
     
    Masyarakat sekitar dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan MBG khususnya dalam kegiatan di SPPG yaitu sebagai Mitra BGN, mitra SPPG maupun petugas SPPG,” ucap Tengku Syahdana.
     
    Data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.

  • Menhub Dudy akan Bertemu DPR, Nasib Angkutan Perintis dan PSO ditentukan Besok

    Menhub Dudy akan Bertemu DPR, Nasib Angkutan Perintis dan PSO ditentukan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dijadwalkan akan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas mengenai rencana kerja 2025 terkait efisiensi anggaran APBN 2025 serta realisasi APBN tahun anggaran 2024 besok, Senin (10/2/2025). 

    Berdasarkan agenda resmi DPR, Raker tersebut akan membahas lebih rinci mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta membahas program kerja tahun 2025 dan kebijakan efisiensi anggaran Kemenhub dalam APBN tahun anggaran 2025. 

    Program tersebut termasuk angkutan perintis serta angkutan yang berdasarkan PSO (Public Service Obligation). 

    Seharusnya, Menhub Dudy dijadwalkan bertemu Komisi V pada Kamis (6/2/2025) lalu. Namun, Dudy terlihat absen dalam raker tersebut. 

    Di kesempatan terpisah, Dudy sendiri mengklaim subsidi transportasi dan angkutan perintis akan tetap menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah. 

    Dudy mengatakan Kemenhub akan melakukan eisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 akan dilakukan dengan cermat, hati-hati dan selektif. 

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” kata Dudy. 

    Adapun informasi yang beredar, pagu Kementerian Perhubungan dihemat sekitar Rp17,87 triliun. Padahal Kemenhub semula memiliki pagu total sebesar Rp31,45 triliun. 

    Di sisi lain, Menhub Dudy  mengatakan realisasi anggaran Kemenhub pada 2024 adalah 85,21%. Dari total pagu 45,88 triliun, realisasi yang dicapai sebesar 39,09 triliun. Adapun rinciannya, belanja pegawai 98,31%, belanja barang 92,05%, serta belanja modal 76,43%.

  • Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    TRIBUNJATIM.COM – Kesaksian disampaikan oleh orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (8/2/2025).

    Sejumlah kertas dan arsip Kementerian ATR/BPN disebut ikut terbakar dalam kebakaran yang terjadi Sabtu (8/2/2025) malam. 

    Api yang membakar kertas-kertas dan arsip yang mudah terbakar membuat security kesulitan memadamkan api yang awal mula berasal dari ruang humas Kementerian ATR/BPN. 

    Dimuat Wartakota pada Minggu (9/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi menceritakan kronologi versi saksi mata pertama yang melihat api di Kementerian ATR/BPN.

    Saksi mata pertama kebakaran Kementerian ATR/BPN ialah security gedung.

    Menurut pihak sekuriti gedung, api dilaporkan pertama kali terlihat di ruangan humas yang berada di lantai satu.

    Pada momen itu, sekuriti mencoba untuk memadamkan api tersebut. Hanya saja, upaya itu sia-sia lantaran api yang sudah terlanjur bertambah besar.

    Satriadi menuturkan api yang terlanjur membakar kertas arsip yang berada di atas meja membuat api sulit dipadamkan.

    “Api sudah terlanjur membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan menghasilkan asap tebal. Sekuriti kemudian melaporkan ke damkar untuk meminta bantuan,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah 62 orang personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkatmat) Jakarta Selatan berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru.

    “Kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam”

    Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengungkapkan, informasi terjadinya kebakaran diterima  melalui laporan warga pada pukul 23.10 WIB.

     “Usai menerima laporan kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 62 personel ke lokasi,” ujarnya, Minggu (9/2/2025).

    Huda menjelaskan, setibanya di lokasi, petugas bergerak cepat mencegah kobaran api meluas atau terjadi perambatan.

    GEDUNG KEMENTERIAN ATR/BPN – Mobil pemadam kebakaran masuk ke gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025) malam. (Tribunnews)

    “Pada pukul 23.45 kebakaran sudah dapat dilokalisir dan 01.11 dini hari operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai,” terangnya.

    Dan menurutnya, kebakaran gedung yang berada di lantai dasar seluas 48 meter persegi tersebut diduga berasal dari korsleting CPU komputer di ruangan Humas Kementerian  ATR/BPN.

    “Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 448.656.000,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengapresiasi kesigapan tim pemadam kebakaran dalam melakukan penanganan cepat.

    “Berkat respons cepat mereka, kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum merambat ke bagian lain gedung,” ujarnya.

    Menurut Nusron, kebakaran gedung ATR/BPN itu diduga berawal dari terbakarnya komputer.

    “Kayanya ya itu ada petugas, pegawai, komputernya itu gak dimatikan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian, Minggu (9/2/2025).

    “Tapi sejauh ini penyebabnya masih diselidiki. Masih, pasti nanti ketahuan kok,” ungkapnya lagi.

    Pada saat kejadian tersebut, Nusron mengaku tengah menghadiri acara haul di Jakarta Barat.

    Begitu mendapat kabar gedung ATR/BPN kebakaran, ia pun langsung meluncur ke kantornya dan tiba sekitar pukul 23.40 WIB.

    “Tadi pas datang ke sini cukup gede apinya. Saya masih liat apinya tadi cukup gede,” ujarnya.

    Nusron memastikan tidak ada korban jiwa imbas kebakaran ini. Kondisi gedung itu dalam keadaan kosong.

    Namun dia belum tahu apa saja yang rusak atau hangus terbakar dalam insiden tersebut.

     “Nggak ada, kosong, gak ada orang. Jadi korban dipastikan tidak ada. Nah (untuk berkas), itu belum tahu,” pungkasnya. 

    Sementara itu, menanggapi peristiwa kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN, DPR RI mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran.

    DPR RI khawatir dengan barang bukti kasus pagar laut usai Kementerian ATR/BPN terbakar Sabtu (8/2/2025) malam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf seperti dimuat Tribunnews.com berharap penyidik segera mengecek bagaimana kondisi barang bukti pagar laut di Gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar.

    Di mana diketahui dalam kasus ini, Kementerian ATR/BPN pada periode pemerintahan lalu mengeluarkan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Dia mendorong aparat melakukan penyelidikan, apakah ada barang bukti yang hilang terkait kasus pagar laut.

    KEBAKARAN KEMENTERIAN ATR – Garis polisi terpasang di depan ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada Sabtu (8/2/2025) tengah malam, saat kantor kosong. (Wartakotalive.com)

    “Ini perlu penyelidikan lebih jauh oleh para penyidik dan penegak hukum, dilihat dulu juga apakah ada barang bukti yang hilang,” katanya.
     
    “Tapi kita percayakan kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah ini secepatnya,” pungkasnya.

    Namun demikian Dede tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait dengan kebakaran di Kementerian ATR/BPN di tengah gencarnya pembongkaran HGB di atas laut.

    Dede Yusuf juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN.

    Sebelumnya, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Dinas Gulkarmat Jakarta menduga kebakaran di Kementerian ATR/BPN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam akibat konsleting listrik pada AC.

    “Dugaan penyebab diduga korsleting perangkat AC,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Satriadi menuturkan, titik api pertama kali terlihat dari Gedung Humas. Saat itu, sekuriti sebenarnya sudah mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

     Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga menghubungi pihak petugas pemadam kebakaran (damkar).

    “Api sudah membakar kertas kertas arsip di atas meja menghasilkan asap tebal dan security melapor damkar untuk meminta bantuan,” ucapnya.

    Dalam insiden ini, Satriadi memastikan tak ada korban luka maupun jiwa. Hanya saja, kerugian materil ditaksir mencapai Rp 448.656.000.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pembatasan Media Sosial pada Anak Dinilai Perlu, Mental Belum Stabil hingga Soal Kemampuan Filtering – Halaman all

    Pembatasan Media Sosial pada Anak Dinilai Perlu, Mental Belum Stabil hingga Soal Kemampuan Filtering – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi I DPR RI mendukung penuh rencana pembatasan penggunaan media sosial pada anak-anak di Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengungkapkan wacana pembatasan usia kepada anak-anak dalam penggunaan media sosial sudah lama dibahas.

    Menurutnya, pembatasan media sosial untuk anak menjadi kebutuhan yang nyata.

    “Kita lihat bagaimana dampak negatif kepada anak-anak yang belum memiliki mental yang stabil, belum memiliki jiwa yang kuat untuk memiliki fungsi-fungsi filtering (penyaringan) terhadap informasi yang mereka serap dari media sosial,” ungkap Dave, Sabtu (8/2/2025) dikutip dari Kompas TV.

    Politisi Partai Golkar itu menilai, wacana pembatasan media sosial untuk anak patut diteruskan hingga menjadi sebuah peraturan pemerintah melalui proses-proses yang melibatkan berbagai macam sektor dan juga ahli.

    “Indonesia bisa melihat mencontoh dari negara tetangga negara-negara sahabat kita, akan tetapi kita harus sesuaikan dengan karakteristik kebutuhan Indonesia.”

    “Kita mengingat juga bahwa media sosial juga kerap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang positif, hanya saja memang banyak individu-individu yang menggunakannya untuk hal-hal negatif,” ungkapnya.

    Maka dari itu, Dave menilai perlu adanya tindakan cepat untuk melindungi generasi muda.

    “Jangan sampai ciri khas dan ideologi pemahaman akan adat istiadat kita luntur dan terkikis akibat derasnya informasi masuk dan juga gaya budaya asing yang mempengaruhi cara berpikir anak muda kita,” tuturnya.

    Bagaimana Wacana Pemerintah?

    Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid memberikan penjelasan terkait wacana peraturan pembatasan media sosial (medsos) untuk anak.

    Dia menegaskan, anak tidak dibatasi untuk mengakses medsos, namun dibatasi untuk membuat akun di medsos.

    Hal ini disampaikan Meutya Hafid saat rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

    Mulanya, Meutya mengungkapkan sempat bertemu dengan pemerintah Australia terkait penerbitan aturan terkait pembatasan medsos bagi anak.

    Dalam pertemuan tersebut, dia mengatakan pemerintah Australia merasa bahwa akses anak terhadap medsos sudah sampai di taraf darurat.

    Sehingga, imbuh Meutya, terbitlah aturan terkait pembatasan medsos bagi anak tersebut.

    “Kami sempat bertemu dengan menteri dari Australia, kebetulan datang ke kantor kami dan kami tanyakan (pembatasan medsos bagi anak).”

    “Pada prinsipnya, pembatasan tersebut keluar, menurut mereka, karena Australia merasa adanya kedaruratan sehingga harus menerapkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang membatasi akses media sosial terhadap anak-anak di bawah usia 16 tahun,” katanya dikutip dari YouTube Komisi I DPR.

    Namun, Meutya menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti secara keseluruhan aturan terkait pembatasan medsos bagi anak yang diterapkan di berbagai negara.

    Sedangkan di Indonesia, imbuhnya, anak tidak akan dibatasi untuk mengakses medsos, tetapi dibatasi untuk membuat akun medsos.

    “Pada dasarnya, untuk menjelaskan persepsi yang beredar di media massa atau persepsi kita bersama. Adapun yang sedang dirancang bukan pembatasan akses media sosial, tapi pembatasan akses membuat akun-akun anak di media sosial,” tegasnya.

    Meutya mengungkapkan ketika anak mengakses medsos dengan menggunakan akun orang tuanya dan didampingi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

    Dia menegaskan tidak dibatasinya akses medsos terhadap anak semata-mata demi menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.

    “Kalau kami membuat aturan, diingatkan bahwa tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi. Kalau anak didampingi ibunya mengakses media sosial, boleh” tuturnya.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pihaknya saat ini tengah menggodok terkait teknis aturan tersebut.

    Dia mengungkapkan Komdigi bakal mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebagai landasan. Kemudian, barulah terbit aturan teknis lewat Peraturan Menteri (Permen).

    “Kami ada beberapa pilihan. Aturan PP, kemudian undang-undang. Aturan PP nanti bisa diikuti oleh Permen.”

    “Tapi, memang kalau mau dalam waktu segera, ya memang itu PP dulu kita konsentrasikan. Tapi, kalau PP itu dirasa harus dikuatkan di undang-undang, maka kita bisa kuatkan lewat undang-undang,” tegasnya.

    Meutya Hafid menargetkan aturan ini bakal selesai dan diterbitkan pada bulan April 2025 sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami amat sangat berharap sesuai arahan presiden, Pak Ketua, kalau waktunya dua bulan, mudah-mudahan di bulan puasa sudah bisa keluar aturan ini dengan memohon dukungan dari Komisi I,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Anggota DPR usul bentuk satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS

    Anggota DPR usul bentuk satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS.

    “Kami mendorong KBRI Washington, Konsulat RI di AS agar mendata dan mendorong wajib lapor bagi WNI yang memiliki dokumen expired, overstay atau pekerja ilegal. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas peraturan oleh Trump,” kata Amelia di Jakarta, Minggu.

    Untuk saat ini, dia mengatakan Kemenlu perlu mempersiapkan langkah antisipasi dan pendampingan hukum bagi dua orang WNI yang sudah terkena dampak kebijakan imigran di AS guna meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan.

    Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat dalam negeri yang akan bermigrasi ke AS maupun bagi WNI yang sudah berada di AS agar tetap taat administrasi dan hukum agar kejadian penahanan WNI di AS tidak terulang kembali.

    “Kami mendorong Kemenlu dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi bagi WNI yang akan bekerja atau belajar di luar negeri,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa dua orang WNI ditangkap pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan Presiden AS Donald Trump.

    “Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, Jumat (7/2).

    Dia menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta.

    Menurut dia, KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI tersebut dan dipastikan dalam kondisi baik, sehat, serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

    Dia juga mengatakan pihaknya sudah menghubungi KJRI New York dan menerima informasi dari yang bersangkutan bahwa WNI tersebut dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

    Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

    “Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga,” kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

    Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

    “Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat,” kata Ara.

    Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

    Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

    “Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan,” kata Nixon.

    Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

    Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud,” kata Misbakhun.

  • Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI (DPD RI) menggelar perayaan dua resolusi PBB, yaitu World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Prof. Dr. Din Syamsuddin, sejumlah tokoh agama, diplomat, dan pemimpin organisasi lintas iman.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, peserta akan mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video.

    Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia akan menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai.

    Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, perayaan ini untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan memperingati Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia.

    Selain itu juga menjadi wujud nyata semangat persaudaraan kemanusiaan yang diusung oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Teyeb.

    Dia mengatakan, hingga kini masih banyak terjadi diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan etnis di berbagai belahan dunia, yang mengancam perdamaian dan kehidupan yang lebih baik.

    “Seperti yang diumumkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah mengupayakan terjadinya dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi,” ujarnya.

    Kita harus menghapus kebencian di mana pun ditemukan sebelum kebencian itu menguasai dan menyebar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Indonesia percaya pada komitmen dan tanggung jawab moral bersama terhadap kemanusiaan, dengan menegakkan hak asasi dan martabat manusia untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan damai.

    Sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni.

    Sultan Baktiar Najamudin menekankan, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

    “Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga menegaskan, para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

    Menurutnya, para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Dia mengutip ayat suci Al-Qur’an dan kitab Injil sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan. “Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman ‘Innallaha ya’murukum bil Adli wal Ihsan’ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan).

    Sedangkan dalam Injil disebutkan, ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’ (Matius 22:39). Ajaran ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa siapa pun yang memeluk agama tertentu tetap harus mempertahankan identitas kebangsaan dan budaya Nusantara.

    “Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini’,” ujarnya.

    Menurutnya, Pancasila mengandung misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa.

    “Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, acara akan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya lintas agama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa keindahan harmoni dapat terwujud melalui seni, yang merupakan bahasa universal perdamaian.

    Di tengah situasi dunia yang masih dipenuhi ketegangan, perayaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

    “Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, kita membutuhkan pegangan moral yang lebih moderat.”

    “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan kolaboratif,” tutupnya.

    Melalui kegiatan ini, para pemimpin bangsa ingin menyampaikan pesan bahwa jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan dan berkonflik.

    Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global.(tribunnews/fin)