Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Titiek Soeharto Tinjau SPPG Polri di Jateng, Dukung Kelancaran MBG

    Titiek Soeharto Tinjau SPPG Polri di Jateng, Dukung Kelancaran MBG

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng).

    Hal itu dalam rangka mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mendapatkan kunjungan dari beliau (Titiek Soeharto) ke dua tempat pertama SMP Kemala Bhayangkari yang ada di Karanganyar dan kemudian SPPG Polri yang ada di Karanganyar, beliau menyaksikan langsung bagaimana proses pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil dari distribusi SPPG dan kemudian tadi beliau meninjau ke kelas-kelas yang ada,” tutur Listyo di SPPG Polri Karanganyar, Jateng, Jumat (7/11/2025).

    Listyo menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI lantaran SMP Kemala Bhayangkari turut mendapatkan fasilitas terkait program pelayanan terpusat.

    “Dengan menggunakan TV flat ada dua. Kemudian bantuan laboratorium IPA untuk biologi kemudian fisika dan tentunya ini sangat membantu dalam mendukung program sekolah yang ada,” jelas dia.

     

  • Titiek Soeharto Tinjau SPPG Polri di Jateng, Dukung Kelancaran MBG

    Titiek Soeharto Tinjau SPPG Polri di Jateng, Dukung Kelancaran MBG

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng).

    Hal itu dalam rangka mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mendapatkan kunjungan dari beliau (Titiek Soeharto) ke dua tempat pertama SMP Kemala Bhayangkari yang ada di Karanganyar dan kemudian SPPG Polri yang ada di Karanganyar, beliau menyaksikan langsung bagaimana proses pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil dari distribusi SPPG dan kemudian tadi beliau meninjau ke kelas-kelas yang ada,” tutur Listyo di SPPG Polri Karanganyar, Jateng, Jumat (7/11/2025).

    Listyo menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI lantaran SMP Kemala Bhayangkari turut mendapatkan fasilitas terkait program pelayanan terpusat.

    “Dengan menggunakan TV flat ada dua. Kemudian bantuan laboratorium IPA untuk biologi kemudian fisika dan tentunya ini sangat membantu dalam mendukung program sekolah yang ada,” jelas dia.

     

  • Komisi VII DPR: Jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta

    Komisi VII DPR: Jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta

    Magelang (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta berharap jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah.

    “Saling legawa, jangan sampai ada dualisme lagi seperti yang lalu. Jadi semua masalah dimusyawarahkan bersama. Keputusan tertinggi dalam bangsa ini musyawarah, ya,” katanya di Magelang, Jumat.

    Ia menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja panja standardisasi desa wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    “Jangan sampai ada dualisme lagi seperti dulu. Yang mengaku raja baru, sedangkan memang ada putra mahkota. Saya kira ini dibicarakan secara bijak dan arif, sebagai pewaris Keraton Surakarta,” katanya.

    Ia menyampaikan tentang hal yang penting yakni menjunjung tinggi asas kebersamaan.

    “Sebagai warga Solo itu senang, adem ayem, tidak sampai terjadi dualisme. Saya kira itu.
    Apapun, itu kan aset bangsa,” katanya.

    Ia menilai Keraton Yogyakarta sudah bagus seperti itu dengan suksesi juga adem ayem.

    “Jangan sampai Solo yang lebih tua memberikan contoh yang kurang baik. Jangan sampai itu menjadi titik kulminasi negara, sehingga negara merasa Solo kok enggak bisa akur, akhirnya negara ikut-ikutan masuk ke dalam itu, ngatur-ngatur Solo, itu tidak kita harapkan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menilai kenaikan tarif pasca penambahan ruas MBZ Cikampek (MBCKM) masih belum mencerminkan keadilan bagi pengguna jalan.

    Menurut dia, tarif kendaraan golongan I naik hampir Rp5.000, sementara golongan III dan IV naik sekitar Rp7.000 ke atas.

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,” kata Robert di Jakarta, Jumat.

    Dia menilai ketimpangan tarif tersebut bisa berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional yang akhirnya berpengaruh pada harga kebutuhan masyarakat. Karena itu, Komisi V DPR RI meminta adanya peninjauan ulang agar kebijakan tarif lebih berimbang.

    “Kalau tarif angkutan naik, otomatis harga barang ikut terdampak. Maka harus ada keadilan dalam penetapan tarif tol,” katanya.

    Selain soal tarif, dia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung seperti rest area di ruas tol layang sepanjang 37 kilometer tersebut masih terbatas.

    “Harusnya sebelum naik tol ada area persiapan seperti pengisian bahan bakar atau toilet. Ini belum tersedia dengan baik,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengakui keberadaan Tol MBZ cukup efektif dalam mengurai kemacetan di jalur utama Cikampek. Namun, dia tetap menekankan agar pengelola memperhatikan aspek keadilan tarif, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo karena ikut memperbaiki pendidikan di Indonesia lewat pembangunan SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar, Jawa Tengah.

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,” katanya saat meninjau SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar, Jumat, dilansir dari keterangan resmi.

    Titiek juga mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut, salah satunya pendingin ruangan untuk kenyamanan para siswa.

    “Yang luar biasanya lagi sekolahnya semuanya ber-AC (air conditioner). Saya rasa tidak semua kelas di negeri ini ada AC-nya. Belum tentu di Jakarta ada sekolah yang ber-AC juga, ini luar biasa,” ucapnya.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden RI Prabowo Subianto yang turut memberikan fasilitas bagi sekolah tersebut.

    “Kami berterima kasih bahwa ada kelas yang saat ini sudah mendapatkan fasilitas dari Bapak Presiden terkait dengan program pelayanan terpusat dengan menggunakan Interactive Flat Panel, ada dua,” ujarnya.

    Selain itu, dukungan lain yang diterima sekolah ini mencakup perlengkapan laboratorium biologi dan fisika.

    Menurutnya, bantuan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

    “Bantuan lab IPA untuk biologi, kemudian fisika, tentunya ini sangat membantu dalam program sekolah yang ada,” katanya.

    Adapun pembangunan SMP Kemala Bhayangkari dimulai sejak Februari 2025 dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Juliati Sigit Prabowo.

    Proyek pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Kemala Bhayangkari dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan, RS Jati Husada Karanganyar, PMI Karanganyar, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

    Sekolah tersebut telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa gedung baru tersebut layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai tahun ajaran 2025/2026.

    SMP Kemala Bhayangkari mengusung program unggulan berupa penguatan karakter kebhayangkaraan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembinaan peserta didik.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Hingga Tokoh Adat Beri Dukungan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

    Legislator Hingga Tokoh Adat Beri Dukungan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

    Jakarta: Dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, semakin menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh politik dan masyarakat menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa selama lebih dari tiga dekade telah memberikan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

    Anggota DPR, Nurul Arifin menilai, Soeharto merupakan sosok yang berjasa besar dalam menjaga arah pembangunan dan kestabilan negara pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan. “Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

    Menurut Nurul, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Program pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dasar menjadi bukti nyata kemampuan Soeharto menata perekonomian nasional dengan terencana dan terukur.

    Ia menegaskan, pengakuan terhadap jasa tersebut tidak dapat dihapus dari catatan sejarah bangsa. Dukungan serupa juga datang dari kalangan elite partai politik.

    Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menyebut, penilaian terhadap Soeharto seharusnya dilakukan secara objektif, bukan melalui kacamata politik semata. “Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegas Firman.

    Firman menambahkan, selama pemerintahan Soeharto, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berhasil mencetak berbagai kemajuan di sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur. Ia menilai, di bawah kepemimpinan Soeharto, bangsa ini menikmati masa panjang pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

    Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai masa pemerintahan Soeharto adalah periode yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. “Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.
     

    Paulus menilai, suasana stabil tersebut memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah untuk berkembang tanpa tekanan politik yang berlebihan. Ia menegaskan, jasa Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional patut dihargai dengan penganugerahan gelar pahlawan.

    Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sendiri telah menjadi bahan pembahasan publik sejak beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menilai, Soeharto telah meninggalkan warisan penting berupa stabilitas politik dan ekonomi yang menopang kemajuan Indonesia hingga kini.

    Sejumlah kalangan berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat mempertimbangkan secara objektif jasa-jasa Soeharto bagi bangsa Indonesia. Pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi besar seorang pemimpin yang telah mengantarkan Indonesia menuju era pembangunan dan kemandirian nasional.

    Jakarta: Dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, semakin menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh politik dan masyarakat menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa selama lebih dari tiga dekade telah memberikan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.
     
    Anggota DPR, Nurul Arifin menilai, Soeharto merupakan sosok yang berjasa besar dalam menjaga arah pembangunan dan kestabilan negara pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan. “Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
     
    Menurut Nurul, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Program pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dasar menjadi bukti nyata kemampuan Soeharto menata perekonomian nasional dengan terencana dan terukur.

    Ia menegaskan, pengakuan terhadap jasa tersebut tidak dapat dihapus dari catatan sejarah bangsa. Dukungan serupa juga datang dari kalangan elite partai politik.
     
    Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menyebut, penilaian terhadap Soeharto seharusnya dilakukan secara objektif, bukan melalui kacamata politik semata. “Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegas Firman.
     
    Firman menambahkan, selama pemerintahan Soeharto, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berhasil mencetak berbagai kemajuan di sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur. Ia menilai, di bawah kepemimpinan Soeharto, bangsa ini menikmati masa panjang pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
     
    Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai masa pemerintahan Soeharto adalah periode yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. “Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.
     

    Paulus menilai, suasana stabil tersebut memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah untuk berkembang tanpa tekanan politik yang berlebihan. Ia menegaskan, jasa Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional patut dihargai dengan penganugerahan gelar pahlawan.
     
    Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sendiri telah menjadi bahan pembahasan publik sejak beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menilai, Soeharto telah meninggalkan warisan penting berupa stabilitas politik dan ekonomi yang menopang kemajuan Indonesia hingga kini.
     
    Sejumlah kalangan berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat mempertimbangkan secara objektif jasa-jasa Soeharto bagi bangsa Indonesia. Pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi besar seorang pemimpin yang telah mengantarkan Indonesia menuju era pembangunan dan kemandirian nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa ti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat ini dan meminta aparat keamanan menyelidiki tuntas insiden tersebut.

    Hetifah, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, menyatakan bahwa dirinya mengutuk keras ledakan itu. Oleh sebab itu, dia mendesak seluruh aparat terkait segera menyelidiki penyebab ledakan demi memastikan keamanan dunia pendidikan.

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata ketua komisi urusan pendidikan itu.

    Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik dan psikologis para korban, baik siswa maupun tenaga pendidik yang terdampak. Pascainsiden, kata dia, dukungan moral dan pendampingan emosional sangat dibutuhkan agar proses belajar segera pulih.

    “Selain memastikan penanganan medis yang optimal, penting juga memberikan pendampingan psikologis agar warga sekolah dapat pulih dari trauma dan kembali merasa aman di lingkungan sekolahnya,” ucapnya.

    Kemanan sekolah, imbuh dia, harus menjadi prioritas nasional. Untuk itu, Hetifah mendorong pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan serta prosedur keselamatan di lingkungan sekolah.

    “Sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Karena itu, setiap pihak harus memastikan protokol keamanan dijalankan dengan serius,” dia berpesan.

    Hetifah lebih lanjut menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

    “Kita percayakan kepada aparat untuk mengungkap penyebab kejadian ini secara profesional dan transparan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan dan pemulihan para korban,” demikian Ketua Komisi X DPR RI.

    Diketahui, sebuah ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berlokasi di Kelapa Gading pada Jumat siang. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan ledakan itu bersumber dari speaker.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan tersebut.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan TKP dengan memberikan garis polisi. Sterilisasi juga telah dilakukan oleh penjinak bom.

    Di samping itu, Polda Metro Jaya membuka dua posko, yakni di RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih, tempat para korban dilarikan.

    “Guna membantu keluarga-keluarga korban, untuk mencari anak-anak didiknya yang sedang dirawat,” kata Asep saat konferensi pers di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya benda yang menyerupai senjata api di lokasi ledakan. Namun, polisi masih menyelidiki temuan senjata itu.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” kata Budi saat dikonfirmasi.

    Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami penyebab ledakan tersebut.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

    Lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini menjadi solusi dalam mengatasi masalah buruh.

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPP KSPSI, di Jakarta, Jumat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu mengungkapkan bahwa saat ini persoalan PHK di tanah air cukup memprihatinkan. Terkini, upaya PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana.

    Namun, upaya tersebut bisa dibatalkan dan ratusan buruh dipastikan dapat kembali bekerja mulai Senin (10/11). Pembatalan itu dilakukan usai perusahaan mencabut surat PHK pada Jumat hari ini.

    Pembatalan PHK itu terjadi seusai inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyusul laporan serikat pekerja soal pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) dalam proses efisiensi yang dilakukan perusahaan.

    “Saya sendiri tidak memberi tahu siapapun sebelumnya, bahkan jajaran saya tidak tahu akan ada sidak dan benar, kita menemukan adanya pelanggaran PKB karena efisiensi dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan PHK sepihak terhadap buruh dilakukan tanpa komunikasi, bahkan lewat surat elektronik (email/surel) email.

    “Saya bersyukur atas langkah cepat Pak Dasco dan pemerintah. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perjanjian kerja bersama dihormati,” ucapnya.

    Selain isu Multistrada, Andi Gani juga menyinggung kasus serupa di PT Danbi International, Garut, di mana 1.500 buruh di-PHK sepihak setelah perusahaan tutup mendadak. KSPSI berhasil memenangkan gugatan di pengadilan untuk menyita aset perusahaan sebagai ganti pesangon.

    Untuk itu, ia meyakini permasalahan perburuhan tersebut bisa segera dituntaskan jika DKBN sudah terbentuk.

    Lebih lanjut, ia membocorkan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu sangat dekat akan segera mengumumkannya.

    Menurutnya, struktur kepengurusan sudah ada. DKBN akan terdiri atas tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghadapi isu PHK.

    “Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan buruh dan keselamatan buruh,” ungkapnya.

    Nantinya, DKBN tidak hanya mengurus persoalan serikat pekerja, upah minimum, dan PHK. Namun, lebih luas lagi seperti membahas kesejahteraan, pendidikan anak-anak buruh, dan juga buruh sendiri.

    DKBN dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat karena menjadi badan di bawah Presiden secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI gelar Solidarity Run for Palestine sebagai dukungan perjuangan

    DPR RI gelar Solidarity Run for Palestine sebagai dukungan perjuangan

    “Kita bisa mendukung dari banyak cara di gedung, di demo, di diplomasi, tapi juga lewat hal-hal kecil seperti lari, menyumbang pakaian bekas, donasi, dan tentu doa,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Solidarity Run for Palestine 2025 sebagai wujud dukungan rakyat dan Parlemen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa aksi solidaritas ini bukan hanya sekadar kegiatan olahraga, melainkan bentuk nyata kepedulian dan komitmen bangsa Indonesia untuk terus berdiri di sisi rakyat Palestina.

    “Kita bisa mendukung dari banyak cara di gedung, di demo, di diplomasi, tapi juga lewat hal-hal kecil seperti lari, menyumbang pakaian bekas, donasi, dan tentu doa,” kata Mardani di dalam kegiatan yang diikuti hingga 1.000 peserta itu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan semangat solidaritas lintas kalangan ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia bagi Palestina tidak hanya datang dari ruang-ruang diplomasi resmi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat.

    “Kita ketuk semua pintu, kita ajak semua kalangan. Ada yang suka lari, kita ajak lari untuk Palestina. Ada yang suka demo, kita ajak demo untuk Palestina. Ada yang suka diplomasi, kita ajak diplomasi untuk Palestina,” kata dia.

    Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan wujud konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan.

    “Apa yang kita lakukan mungkin kecil, tapi jika dilakukan bersama, akan menjadi suara besar dunia yang menyerukan agar hentikan kekejaman Zionis Israel,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dioperasi, Usia 17 Tahun

    Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dioperasi, Usia 17 Tahun

    GELORA.CO  – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, masih dioperasi di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025). Dia mengatakan terduga pelaku berusia 17 tahun. 

    “Saya mendapat informasi (terduga) pelakunya masih dioperasi. Saya belum komunikasi, usianya kira-kira 17 tahun. Soal ini biar pihak berwenang (kepolisian) yang menyampaikan,” kata Dasco usai menjenguk para korban ledakan SMAN 72 Jakarta.

    Dia pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

    “Kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini,” ujar Dasco.

    Dia mengaku telah mengecek kondisi para korban luka yang dirawat. Beberapa di antaranya tengah menjalani operasi.

    “Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20. Kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang,” ujarnya.

    Dasco memastikan pihak kepolisian sedang menyelidiki insiden tersebut. Dia juga mendoakan para korban segera pulih.

    “Kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat, dan sehat seperti sedia kala,” jelasnya.

    Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kompleks TNI AL Kodamar ini, terjadi saat Sholat Jumat, tepatnya ketika khotbah berlangsung. Informasi diperoleh, pukul 12.15 WIB, saat khotbah Jumat sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ledakan cukup keras dari arah belakang aula dan menimbulkan asap tebal di lokasi kejadian.

    Ledakan tersebut menyebabkan kepanikan para siswa, guru dan pegawai sekolah di lokasi kejadian. Sejumlah siswa, guru dan pegawai luka-luka.

    Pascaledakan, polisi telah turun ke SMAN 72, melakukan olah TKP dan sterilisasi area. Petugas telah mengamankan satu terduga pelaku