Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyambut baik terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dikatakan Rosan, BPI Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Untuk saat ini, Danantara dalam proses pematangan seusai payung hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disahkan DPR pada pekan lalu.

    “BPI Danantara sedang berjalan, tetapi saya meyakini BPI Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya,” ungkap Rosan saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan melanjutkan, BPI Danantara akan menarik investasi besar, baik dari domestik hingga asing.

    Diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mampu menembus angka 8%. Oleh karenanya dibutuhkan sejumlah upaya, salah satunya mendatangkan investasi dalam jumlah besar.

    “Dan tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara,” beber Rosan.

    Terkait kepastian BPI Danantara akan diluncurkan, Rosan mengaku belum mendapat informasi detail, tetapi kabarnya akan dilakukan dalam beberapa bulan lagi.

    “Memang rencananya seperti itu ya, insyaallah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan.

    “BPI Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucapnya.

  • Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Akibatnya, terjadi pemotongan anggaran sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menerima anggaran Rp524,04 miliar. Sebelum ada instruksi penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Kemenko Perekonomian Rp459,76 miliar untuk 2025.

    Kendati demikian, pagu anggaran tersebut dipotong Rp241,79 miliar imbas instruksi efisiensi anggaran. Artinya, kini anggaran Kemenko Perekonomian tinggal Rp217,97 miliar selama 2025.

    Jika dibandingkan dengan anggaran pada 2024 maka terjadi pemotongan hingga Rp306.07 miliar atau setara 58,4%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui besarnya pemotongan anggaran lembaga yang dipimpinnya berdampak ke kegiatan operasional. Dia mencontohkan pihaknya coba menghemat biaya listrik.

    “Jadi, untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang langsung kita matikan [banyak lampu],” ujar Airlangga sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pantauan Bisnis di lokasi sejak Rabu (5/2/2025), memang penerangan sejumlah ruangan di Kantor Kemenko Perekonomian tampak remang-remang. Tidak semua lampu dihidupkan.

    Kendati demikian, Airlangga menyatakan akan berupaya agar berbagai program Kemenko Perekonomian tidak berpengaruh meski lebih dari setengah anggarannya dipangkas.

    “Kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    “Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

  • Kena Efisiensi, Komisi Yudisial hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai sampai Oktober 2025

    Kena Efisiensi, Komisi Yudisial hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai sampai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui operasional sehari-hari di lembanganya agak terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran 2025. Bahkan, hal ini pun berimbas pada gaji untuk pegawai yang disebutkannya hanya cukup sampai Oktober 2025. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran di lembaganya mencapai sekitar 54% dari total anggaran Rp184 miliar atau hampir Rp100 miliar. Menurutnya, anggaran semula tersebut terbilang kecil dan makin sedikit lantaran adanya efisiensi. 

    “Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Dirinya bahkan mendapat kabar bahwa bulan depan pengisian bahan bakar (BBM) kendaraan sudah mulai menggunakan biaya sendiri.

    “Saya tadi dapat kabar BBM kamu mulai bulan depan beli sendiri, [iya untuk] kendaraan kami,” tuturnya.

    Kendati demikian, Amzulian menyatakan pihaknya sadar betul bahwa efisiensi anggaran ini merupakan suatu kebijakan negara yang perlu dijalankan.

    “Kami sadar ini kan kebijakan negara. Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan sesuai dengan kebijakan negara karena kami bagian dari negara itu,” pungkasnya.

    Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Dalam edaran surat tersebut, setidaknya terdapat 17 K/L yang lolos dari penghematan anggaran belanja tersebut. Misalnya, Polri, DPR, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

    Adapun, bendahara negara itu juga mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L. Alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

  • Kena Efisiensi, Komisi Yudisial hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai sampai Oktober 2025

    Anggaran Dipangkas 54%, Ketua KY Curhat Gaji Pegawai hanya Cukup sampai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui operasional sehari-hari di lembanganya agak terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran 2025. Bahkan, hal ini pun berimbas pada gaji untuk pegawai yang disebutkannya hanya cukup sampai Oktober 2025. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran di lembaganya mencapai sekitar 54% dari total anggaran Rp184 miliar atau hampir Rp100 miliar. Menurutnya, anggaran semula tersebut terbilang kecil dan makin sedikit lantaran adanya efisiensi. 

    “Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Dirinya bahkan mendapat kabar bahwa bulan depan pengisian bahan bakar (BBM) kendaraan sudah mulai menggunakan biaya sendiri.

    “Saya tadi dapat kabar BBM kamu mulai bulan depan beli sendiri, [iya untuk] kendaraan kami,” tuturnya.

    Kendati demikian, Amzulian menyatakan pihaknya sadar betul bahwa efisiensi anggaran ini merupakan suatu kebijakan negara yang perlu dijalankan.

    “Kami sadar ini kan kebijakan negara. Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan sesuai dengan kebijakan negara karena kami bagian dari negara itu,” pungkasnya.

    Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Dalam edaran surat tersebut, setidaknya terdapat 17 K/L yang lolos dari penghematan anggaran belanja tersebut. Misalnya, Polri, DPR, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

    Adapun, bendahara negara itu juga mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L. Alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

  • Penyaluran Gas HGBT Masih di Bawah 80 Persen

    Penyaluran Gas HGBT Masih di Bawah 80 Persen

    Jakarta, FORTUNE – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran gas dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) belum lagi optimal.

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan di hadapan Komisi XII DPR (10/2) bahwa rata-rata penyerapan gas HGBT masih berada di bawah 80 persen dari total yang dialokasikan.

    Selain itu, BPH Migas menemukan beberapa penyimpangan dalam distribusi gas, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi gas yang disalurkan dengan yang telah diperjanjikan.

    Dalam inspeksi di beberapa lokasi, ditemukan adanya kebocoran pada instalasi gas untuk konsumen tertentu, seperti yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. BPH Migas segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkannya kepada Ditjen Migas.

    Sebagai bagian dari upaya pengawasan, BPH Migas melakukan verifikasi terhadap laporan badan usaha terkait volume distribusi, jumlah konsumen, spesifikasi gas bumi, serta legalitas dan kesesuaian dengan ketetapan harga.

    Selain itu, BPH Migas juga memastikan kesesuaian sarana dan fasilitas yang digunakan, kepatuhan terhadap ketetapan tarif, serta penerapan akses yang telah diatur.

    Lebih lanjut, BPH Migas turut melakukan verifikasi nilai aset dasar serta biaya operasional dan pemeliharaan.

    Perpanjangan kebijakan HGBT

    Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT dengan harga gas yang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, untuk PLN sebesar US$7 per MMBtu dan untuk bahan baku industri US$6,5 per MMBtu, termasuk pupuk subsidi dan tujuh subsektor industri lainnya.

    Selain pupuk, yang menerima harga gas murah industri, yaitu sektor petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan HGBT tidak akan diberikan untuk industri pupuk berorientasi ekspor. 

    Selain itu, usulan dari Kementerian Perindustrian untuk memperluas sektor penerima HGBT belum dapat diakomodasi.

    Menurut Bahlil, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasokan gas nasional.

    Bahlil juga mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan durasi baru bagi kebijakan HGBT. Kebijakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga lima tahun ke depan, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.

  • Penyalahgunaan BBM Subsidi Terjadi di Berbagai Daerah

    Penyalahgunaan BBM Subsidi Terjadi di Berbagai Daerah

    Jakarta, FORTUNE – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap berbagai temuan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Dalam pengawasan yang dilakukan sepanjang 2020-2024, BPH Migas telah memverifikasi 31.286 penyalur serta melakukan inspeksi lapangan secara acak berdasarkan analisis data dan laporan masyarakat.

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan pihaknya melakukan pemantauan melalui rekaman CCTV untuk mendeteksi adanya potensi kelebihan kuota. 

    Beberapa kasus yang terungkap dalam pengawasan BPH Migas pada 2024 menunjukkan pola penyalahgunaan BBM subsidi yang beragam.

    Di Bali, ditemukan penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) terhadap kendaraan TNI, serta penjualan BBM menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi resmi.

    Kasus serupa juga ditemukan di Sumatra Barat, tempat pembelian berulang menggunakan QR Code berbeda-beda oleh kendaraan pribadi dan truk.

    “Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di satu wilayah. Hampir semua provinsi memiliki temuan penyalahgunaan BBM subsidi dengan pola yang mirip, seperti di Kalimantan Barat, di mana terjadi pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda,” kata Erika dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR, Jakarta, Senin (10/2).

    Selain melakukan pemantauan, BPH Migas juga terus meningkatkan jumlah inspeksi untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dari hanya 221 penyalur yang diperiksa lapangan pada 2020 (3,7 persen dari total), angka ini meningkat menjadi 800 penyalur pada 2024, setara dengan 12 persen dari total penyalur JBT dan JBKP atau jenis BBM khusus penugasan.

    Peran masyarakat dalam pengawasan BBM Subsidi

    Demi memperkuat pengawasan, BPH Migas sejak 2023 membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline WhatsApp pada nomor 0812 3001 36.

    Respons dari masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah aduan meningkat signifikan dari 638 kasus pada 2023 menjadi 2.487 kasus pada 2024.

    Dari total laporan yang masuk, sebanyak 356 kasus pada 2024 terkait langsung dengan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

    “Dari tahun 2022 hingga 2024, kami telah mengirimkan 31 surat kepada Polri terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Beberapa kasus langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, sementara kami juga diminta menjadi saksi ahli dalam beberapa proses hukum yang berjalan,” kata Erika.

  • Sudah Waktunya IKN Segera Masuk Kuburan Sejarah

    Sudah Waktunya IKN Segera Masuk Kuburan Sejarah

    loading…

    Mantan Ketua MPR M Amien Rais menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah. Foto/Tangkapan layar YouTube Amien Rais Official

    JAKARTA – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bahwa tak ada realisasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diblokir, direspons berbagai pihak termasuk mantan Ketua MPR M Amien Rais . Amien menyebut sudah waktunya IKN masuk kuburan sejarah.

    “Berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru yaitu Saudara Dody Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN . Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 ini, Kamis yang lalu, ya, di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN, anggaran untuk IKN diblokir. Itu istilah beliau,” ujar Amien dalam video berjudul Ternyata #ikn Lebih Cepat Masuk ke Kuburan Sejarah yang tayang di YouTube Amien Rais Official, dikutip Senin (10/2/2025).

    Menurut Amien, arti diblokir itu tidak usah diperdebatkan, yaitu ditutup. “Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan dana itu ada cuma belum dibuka. Ada yang mengatakan dana memang ada cuma untuk IKN masih menunggu kelanjutannya dan lain-lain,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.

    Amien mengatatakan, dirinya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot, sehingga punya keterbatasan untuk bermanuver menyediakan biaya Makan Bergizi Gratis, juga mengamankan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, juga menghitung subsidi harga BBM supaya terjangkau rakyat, juga menanggulangi stunting buat hampir seperempat warga anak-anak Indonesia baik yang hidup di desa maupun di kota dan lain sebagainya.

    “Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah,” ujar Amien.

    Menurut Amien, ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable (tak layak huni), bakal menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN. Sebab, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

    Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

    “Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

  • BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

    BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melakukan pembatasan maksimal volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi, untuk kendaraan roda empat, roda enam hingga kendaraan yang memiliki roda di atas enam.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kebijakan itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM solar subsidi ini lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menerbitkan pengaturan untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM, ini agar lebih tepat sasaran,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (10/11/2025).

    Erika menyatakan, saat ini kebijakan penyaluran BBM Solar bersubsidi untuk kendaraan roda empat maksimal 60 liter. Kemudian, kendaraan roda enam 80 liter dan kendaraan di atas enam roda sebanyak 200 liter.

    Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan sehingga khawatir bisa disalahgunakan.

    “Nah ini kami menilai bahwa itu terlalu banyak karena itu melebihi kapasitas tanki nya sehingga berpotensi untuk disalahgunakan,” jelas Erika.

    “Dan berdasarkan kajian yang kami lakukan bersama dengan tim kajian dari UGM ini akan kami lebih perketat untuk volumenya,” sambungnya.

    Di satu sisi, Erika juga menyebut bahwa BPH Migas akan melakukan pengetatan pengawasan bahkan pada titik selain SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

    “Jadi kalau selama ini kami lebih banyak fokus kepada SPBU, nanti kami akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap SPBB dan juga PBBM, kemudian juga pengawasan secara hibrid,” ungkapnya.

     

     

  • Profil Fadhlullah, S.E., Mantan Panglima Komando GAM yang Jadi Wakil Gubernur Aceh 2025-2030 – Halaman all

    Profil Fadhlullah, S.E., Mantan Panglima Komando GAM yang Jadi Wakil Gubernur Aceh 2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fadhlullah, S.E. adalah mantan Panglima Komando Operasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pengusaha yang kini melebarkan sayapnya ke dunia politik.

    Pria yang akrab disapa Dek Fadh itu terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh, mendampingi Muzakir Manaf atau Mualem sebagai Gubernur.

    Mualem dan Dek Fadh akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 pada Rabu (12/2/2025) besok. 

    “Info terbaru udah final Rabu tanggal 12 pelantikan (Mualem-Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh),” kata Juru Bicara Mualem, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man kepada Serambinews.com, Senin (10/2/2025). 

    Ampon Man menuturkan, prosesi pelantikan bakal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni digelar dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di Gedung DPRA. 

    “Pelantikan di dalam rapat sidang paripurna istimewa DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iah, sesuai UUPA,” ujarnya. 

    Menurut Ampon Man, Mualem dan Dek Fadh akan dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

    “Kami memperoleh informasi bahwa besok Selasa 11 Februari 2025 Mendagri Tito Karnavian akan berkunjung ke Aceh,” ujarnya. 

    Lantas siapa Fadhlullah? Berikut profilnya.

    Profil Fadhlullah

    Fadhlullah, S.E. lahir di Pidie, Aceh pada 15 Juni 1981.

    Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Aron, Glumpang Tiga, Aceh (1987), MTs.S Jeumala Amal Lueng Putu, Pidie, Aceh (1993), dan Madrasah Aliyah Darussa’adah, Glumpang Tiga, Aceh (2005).

    Dek Fadh kemudian melanjutkan pendidikannya di STIM Banda Aceh pada tahun 2009.

    Fadhlullah tercatat pernah menjadi Panglima Komando Operasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Wilayah Pidie.

    Ayah dua anak itu kini dikenal sebagai pengusaha.

    Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT. Krueng Simpang sejak tahun 2008 hingga 2014.

    Selain itu, Fadhlullah juga menjadi anggota Himpunan Pengusaha Migas Aceh sejak 2009.

    Fadhlullah kemudian melebarkan sayapnya ke dunia politik.

    Ia menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Fadhlullah berhasil terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh.

    Ia mendampingi Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025-2030.

    Keduanya akan dilantik pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Fadhlullah juga diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Organisasi

    Ketua DPD Partai Gerindra Aceh
    Bendahara DPD Partai GERINDRA Aceh
    Ketua KNPI Kabupaten Pidie    
    Wakil Ketua Kamar Dagang & Industri Daerah (Kadinda) Kabupaten Pidie
    Bendahara Organisasi Kepemudaan Mahasiswa Pancasila Kabupaten Pidie
    Wakil Ketua DPW Pidie Partai Aceh 
    Anggota Himpunan Pengusaha Migas Aceh 
    Panglima Operasi Wilayah Pidie Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
    Ketua Organisasi Santri Dayah Jeumala Amal, Aceh    

    Penghargaan

    Pendidikan Lemhannas 2014
    Pendidikan Lemhannas 2019

    Harta Kekayaan

    Fadhlullah tercatat memiliki total harta sebesar Rp 27,6 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Fadhlullah terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 19 Agustus 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Fadhlullah berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Banda Aceh, Pidie, dan Pidie Jaya, senilai Rp 25.697.300.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Fadhlullah.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 25.697.300.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.084.000.000
     
    2. Tanah Seluas 6840 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 2.052.000.000
     
    3. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
     
    4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA PIDIE, WARISAN Rp. 160.000.000
     
    5. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
     
    6. Tanah dan Bangunan Seluas 1036 m2/600 m2 di KAB / KOTA PIDIE, WARISAN Rp. 5.600.000.000
     
    7. Tanah Seluas 18071 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 5.421.300.000
     
    8. Tanah dan Bangunan Seluas 12000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
     
    9. Tanah Seluas 2709 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 648.000.000
     
    1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

    2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
     
    3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER GR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.200.532.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000.000
     
    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 30.545.832.000
     
    III.HUTANG Rp. 2.850.000.000
     
    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 27.695.832.000

    (Tribunnews.com/Falza) (Serambinews.com/Rianza Alfandi)

  • KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto Nasional 10 Februari 2025

    KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto Nasional 10 Februari 2025

    KPK Bawa 142 Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) membawa 142 bukti tertulis dalam
    sidang praperadilan
    yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP
    Hasto Kristiyanto
    di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
    Selain itu, KPK juga membawa 11 bukti berupa barang elektronik yang disita dari pihak-pihak terkait perkara tersebut.
    Namun, barang bukti tersebut baru bisa diserahkan kepada hakim pada Selasa (11/2/2025).
    “Kami menghadirkan barang bukti termohon, itu ada 153. Tapi 11 di antaranya berupa barang bukti elektronik dan hakim mengagendakan pada hari ini adalah sidang bukti tertulis, sehingga untuk pelaksanaannya, untuk barang bukti elektronik diminta ditunda untuk besok pagi,” kata Plt Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto di PN Jakarta Selatan, Senin.
    Iskandar mengatakan, bukti tertulis yang diserahkan kepada hakim berupa surat-surat administrasi penindakan seperti surat penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan berita acara pemeriksaan (BAP).
    “Dan kemudian juga, ada yang terpenting dari keterangan lampirannya berupa konfirmasi dari Dewas KPK berkenaan dengan peristiwa penggeledahan dari Pak Kusnadi (Staf Hasto) yang pernah dilakukan pengajuan ke Dewas dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dan memang hasilnya tidak ada pelanggaran etik dalam konteks itu,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, pihaknya akan menghadirkan empat orang ahli yang akan menjelaskan proses penegakan hukum oleh penyidik KPK.
    “Karena untuk keseimbangan kemarin, pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli 4 orang,” ucap dia.
    Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.
    KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
    Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.