Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tom Lembong Aja Bisa Dipenjara, Harusnya Ini Juga!

    Tom Lembong Aja Bisa Dipenjara, Harusnya Ini Juga!

    PIKIRAN RAKYAT – Sistem Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax yang digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan masih terus mengalami kendala. Bahkan, beberapa orang menghitung sudah 40 hari Coretax mengalami error dan tidak bisa diakses.

    Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan anggaran sebesar Rp3 triliun, sistem ini berhasil dikembangkan dengan biaya di bawah Rp2 triliun.

    Proyek yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2020 ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan menjadi sorotan publik. Dalam proses pembangunnya, Coretax menelan biaya dengan nilai fantastis yakni sebesar Rp1,3 triliun.

    Akan tetapi, anggaran Rp1,3 triliun yang dikucurkan untuk membuat Coretax dinilai tidak sepadan dengan kinerjanya yang terus bermasalah. Publik pun menuntut agar pembuat Coretax diusut, karena dinilai menyebabkan kerugian.

    “Coretax ini makin lama makin nyebelin ya. @KemenkeuRI @DitjenPajakRI kalian harus usut siapa orang dibalik ini semua. Potensi kerugiannya gede banget. Kalo tom lembong aja bisa dipenjara, harusnya yang bikin ini juga sama! Ga cukup minta maaf,” kata akun @ang**_f*n pada Senin 10 Februari 2025.

    “Coretax nih kaya proyek gagal ga si? niatnya lebih oke dari e-faktur yang udah jadul, tapi malah nyusahin banyak orang. mau mundur ke e-faktur sulit, maju benerin app juga sulit karena banyak errornya. sehat sehat budak perpajakan seindonesia, kalo bisa sih balikin e-faktur,” tutur akun @waifyous***.

    “Hari ke 40! Coretax masih aja error! Ini udah tanggal segini dan mau mendekati deadline buat bayar ya kocak. Dari kemarin bahkan hari libur dan tengah malem pun gue gak bisa buat BP21. INI GIMANA????” ujar akun @lucein****.

    “Coretax b*j*ng*n, sengaja buka laptop jam set 12 malem berharap tu billing pph 21 udah ada tombol lapor dan bayar ternyata masih belum muncul juga. Br*ngs*k semua, budget 1.3 triliun kaya sampah,” ucap akun @sis**nram***.

    “Jam 8 baru lewat 10 menit tapi coretax udah ngadat, mau download pdf FP gabisa sedangkan cust urgent. kata gua @kring_pajak @DitjenPajakRI bubar aja deh,” kata akun  @livingweir***.

    “Hari hari ada aja gebrakannya ini coretax. kenapa impersonate badan jadi gabisa lagi min? kenapa si hari-hari bikin pusing aja. @kring_pajak. deadline pph udah sebentar lagi ini,” tutur akun @ba**satr***.

    “Mau bayar pajak tapi nggak bisa, tepuk tangan deh untuk developer Coretax. Mana antarmukanya berantakan dan bingungin. Padahal website DJP Online itu udah bagus, antarmukanya juga tergolong rapih dan simple buat web pemerintahan,” kata akun @firman***.

    3 Perusahaan di Balik Coretax

    Berikut ini tiga perusahaan di balik Coretax dan total anggaran yang dikeluarkan:

    LG CNS – Qualysoft Consortium

    Pemenang tender untuk pengadaan sistem Coretax. LG CNS adalah anak usaha LG Group dari Korea Selatan yang bergerak di bidang transformasi digital. Qualysoft adalah perusahaan konsultan dan layanan TI asal Austria. Kontrak senilai Rp1,228 triliun (termasuk pajak).

    PT PricewaterhouseCoopers (PwC)

    Bertindak sebagai Agen Pengadaan yang ditunjuk pemerintah. Berwenang melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai Perpres 40/2018. Mengusulkan LG CNS – Qualysoft sebagai pemenang tender.

    PT Deloitte Consulting

    Pemenang tender untuk Jasa Konsultasi Owner’s Agent – Project Management and Quality Assurance. Bertanggung jawab atas manajemen proyek, pengelolaan vendor/kontrak, serta penjaminan kualitas. Nilai kontrak sekitar Rp110 miliar.

    Total Anggaran

    Harga penawaran: Rp1,228 triliun Perkiraan nilai pekerjaan: Rp1,736 triliun Sumber pendanaan: DIPA DJP 2020-2024 Rapat Tertutup Dirjen Pajak dan DPR

    Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo pada hari ini, Senin, 10 Februari 2025, menggelar rapat membahas Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) dengan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut digelar tertutup untuk publik.

    Awalnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memimpin rapat dan menanyakan kepada Suryo apakah rapat akan digelar terbuka atau tertutup.

    “Kalau diizinkan pimpinan, rapat dilakukan secara tertutup,” ucap Suryo Utomo di ruang rapat Komisi XI DPR, Senin 10 Februari 2025.

    Akan tetapi, dia tidak menjelaskan alasan mengapa meminta rapat tak dibuka ke publik. Para anggota dewan kemudian menyepakati rapat membahas Coretax dilakukan secara tertutup.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ulama Teluk Naga harap warga tak ragukan nasionalisme pengembang PIK

    Ulama Teluk Naga harap warga tak ragukan nasionalisme pengembang PIK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ulama Teluk Naga harap warga tak ragukan nasionalisme pengembang PIK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 21:03 WIB

    Elshinta.com – Ulama sekaligus pendakwah asal Teluk Naga, Tangerang, Kiai Hasan Basri, mengatakan, agar masyarakat tidak meragukan nasionalisme pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).  Hal ini tercermin dengan dibangunnya simbol-simbol tokoh nasional di sana.

    “Kita lihat di sini (PIK) ada patung proklamator kita, Soekarno-Hatta, yang dibuat dengan megah. Ada juga patung jenderal besar kita, Jenderal Soedirman,” kata tokoh agama Teluk Naga tersebut.

    Dalam pandangan kiai Hasan Basri, pengembang PIK mengakomodasi nilai-nilai kebhinekaan yang ada di sana. Sehingga isu PIK hanya untuk etnis tertentu tidaklah berdasar. 

    “Di sini juga ada masjid yang indah, tempatnya bersih, yang bisa mengakomodasi umat Islam yang datang ke sini. Ada juga menara syariah. Ini artinya pengembang memperhatikan kebhinekaan. Menjaga NKRI agar tidak terpecah-belah,” ungkapnya.

    Hal yang takkalah penting, lanjutnya, masyarakat sekitar PIK sudah merasakan manfaarnya. Menurutnya, ribuan warga sekitar bisa mencari nafkah dengan terbukanya lapangan kerja di sana.

    “Kemarin saya baca ada watsapp bahwa dibutuhkan tenaga kerja, tidak ada kualifikasi pendidikan, yang penting warga Pakuhaji. Ini artinya kan menjadi penghidupan warga sekitar,” paparnya.

    Kiai Hasan Basri juga menyinggung soal kampanye negatif PIK hanya karena di sana ada patung naga. Dikatakannya, patung naga itu hanya benda mati yang tidak ada mudharatnya untuk aqidah umat Islam.  “Hal yang bahaya itu justru kalau kita mendirikan naga-naga kesombongan dalam hati kita,” ungkap Kiai. 

    Ditambahkannya, jika memang ada hal-hal yang secara budaya dan keyakinan dari masyarakat etnis lain, semestinya hal itu dihargai. “Kan di sini juga ada patung Jenderal Soedirman, patung Soekarno-Hatta. Ini kan artinya mereka juga memperhatikan kebhinekaan,” kata dia.

    Kiai Hasan Basri mengajak masyarakat pesisir laut utara, Tangerang, agar bersatu dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang. “Jangan sampai kita terpecah belah, yang justru akan merugikan masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade sebut, 2029 Gerindra menang di Sumbar 

    Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade sebut, 2029 Gerindra menang di Sumbar 

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade sebut, 2029 Gerindra menang di Sumbar 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Meski meraih suara terbanyak pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) merasa belum puas dengan capaian tersebut. 

    Partai Gerindra dibawah kepemimpinan Andre Rosidae mendorong segenap pengurus untuk membesarkan partai sehingga meraih suara terbanyak pada pemilu 2029.

    Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPW Gerindra Sumatera Barat Andre Rosidae saat memberikan bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif dan pimpinan partai Gerindra se-Provinsi Sumbar, di Hotel Truntum Padang, Minggu (9/2/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Dosen Unand Andri Rusta dan Dosen Unes Soemarsono.

    Andre Rosiade mengatakan, acara bimtek digelar dalam rangka menyamakan persepsi untuk merebut kembali kemenangan Partai Gerindra seperti pada Pemilu 2019 lalu. 

    “Acara ini kita adakan dalam rangka menyatukan irama untuk memastikan kita bisa merebut kembali partai nomor satu di Sumbar, partai nomor satu di berbagai kota dan kabupaten serta mengembalikan kemenangan Bapak Presiden Prabowo di 2019,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

    Mewujudkan partai pemenang sebut Andre, kader Gerindra harus terus bekerja untuk masyarakat terutama yang ada di daerah pemilihan (Dapil). 

    “Jangan sampai lupa kita mengurus Dapil, mengurus masyarakat,” kata Andre seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (10/2). 

    Andre mencontohkan kebiasaannya sebagai anggota DPR RI yang selalu mengekspos kegiatannya saat kunjungan kerja (kunker) ke Dapil. Tujuannya agar masyarakat tahu anggota dewan itu bekerja. 

    “Saya sengaja mengekspos setiap kegiatan saya sebagai anggota Fraksi DPR RI ke media massa dan sosial. Tujuannya supaya masyarakat tahu kegiatan kita,” ujar Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

    Andre menyebutkan, Bimtek digelar juga bertujuan untuk mengingatkan kembali tanggung jawab anggota dewan kepada masyarakat, dan juga kepada partainya. Termasuk cara-cara berkomunikasi serta menginformasikan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah dilakukannya sebagai wakil rakyat.

    “Untuk itu karena kita ingin menang, karena kita ingin berjaya kembali, kita adakan acara bimtek ini. Supaya anggota DPRD itu tahu tanggung jawabnya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada partai. Paham bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dan mengekspos kinerjanya sehingga masyarakat percaya kepada Partai Gerindra,” terang Andre.

    Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini mengajak agar kader Gerindra senantiasa hadir dan berjuang untuk masyarakat. “Datangi masyarakat, bantu masyarakat, bela masyarakat di DPRD. Ada masyarakat tiba terima oleh Fraksi Gerindra datangi dan terima mereka di Komisi. Perjuangkan mereka, ekspos kegiatan kita, sebarkan di Dapil biar masyarakat tahu kita bekerja,” tuturnya.

    Melalui pemaparan yang disampaikan oleh dua narasumber, Andre berharap dapat memberikan pemahaman kepada kader Gerindra tentang strategi komunikasi politik, termasuk tugas serta tanggung jawab sebagai anggota dewan.

    “Paham tugasnya di DPRD. Tolong bekerjalah, layani masyarakat sungguh-sungguh, jangan lupa diekspos. Banyak buat kegiatan yang dekat dengan masyarakat, bantu masyarakat. Percayalah, kalau kita solid, insya Allah partai Gerindra akan tetap menang di Sumbar,” kata Andre. 

    Sumber : Antara

  • Menteri Satryo: Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Program Pendidikan Tinggi

    Menteri Satryo: Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Program Pendidikan Tinggi

    Jakarta, BeritaSatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, kebijakan pemangkasan anggaran tidak akan berdampak terhadap dana untuk program pendidikan tinggi.

    Saat ini, Kemendiktisaintek masih dalam proses pembahasan alokasi penghematan anggaran. Hal ini disampaikan seusai audiensi bersama B-Universe di gedung Kemendiktisaintek pada Senin (10/2/2025).

    “Mengenai tunjangan atau fasilitas untuk pendidikan, itu tidak bisa kami kurangi. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar program-program kami tetap berjalan seperti yang telah ditargetkan, hanya dengan cara yang lebih efisien dan lebih hemat,” ujar Satryo Soemantri terkait pemangkasan anggaran.

    Satryo menjelaskan, pemangkasan anggaran Kemendiktisaintek yang diajukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 22,5 triliun masih bersifat sementara dan merupakan usulan awal. Hingga saat ini, Kemendiktisaintek baru berhasil mengidentifikasi pemangkasan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

    “Setelah dihitung, kami baru bisa mengurangi sebesar Rp 2,5 triliun. Itu yang telah kami hitung secara resmi,” jelasnya.

    Menurutnya, pemerintah akan mengeluarkan rekonstruksi anggaran baru, sehingga angka yang ada sebelumnya akan berubah.

    “Informasi dari DPR ada bahwa pembahasan angka Rp 22,5 triliun itu untuk sementara hingga nanti rekonstruksi anggaran baru dari pemerintah. Jadi angka itu sudah tidak valid lagi. Tentunya kita akan menyisir lagi jika ada perubahan,” tambahnya.

    Pemangkasan anggaran Kemendiktisaintek akan lebih difokuskan pada biaya operasional kantor dan perjalanan dinas, seperti penggunaan listrik. Pembelian alat tulis kantor (ATK) juga akan diminimalkan dan digantikan dengan penggunaan digital.

    Selain itu, mayoritas rapat akan dilaksanakan secara daring, seperti yang sudah diterapkan selama masa pandemi Covid-19.

    “Sebisa mungkin rapat luar kota atau rapat dengan rektor dilakukan secara daring, karena kami sudah memiliki fasilitas Zoom dan pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa ini cukup efektif,” jelasnya.

    Kemendiktisaintek akan berupaya menghemat sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang ada. Meskipun ada pemangkasan anggaran, pekerjaan tetap bisa berjalan dengan efektif agar dapat menghasilkan masyarakat yang unggul.
     

  • Kantor Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Waka Komisi XII Bilang Begini

    Kantor Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Waka Komisi XII Bilang Begini

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugeng Suparwoto ikut bersuara soal penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas (Migas) di Jalan Rasuna Said.

    “Kita semuanya, kita ikuti aturan saja. Kita ikuti,” kata Sugeng kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengaku terus mengikuti proses hukum yang berlangsung bahkan sejak awal pemeriksaan beberapa pihak. Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan Kejagung terhadap Ditjen Migas menjadi bagian dari pembenahan tata kelola migas dalam negeri.

    “Inilah mungkin dalam mekanisme tata kelola yang ada mungkin aparat hukum mau menyidik kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari sisi pengadaan BBM ini, baik crude maupun BBM. Karena crude itu minyak mentah, BBM itu barang jadi yang sudah jadi BBM. Saya kira itu,” ucap Sugeng.

    Sugeng mengatakan, penggeledahan itu dilakukan menyangkut impor minyak mentah atau crude yang diduga adanya malpraktek. Apalagi, minyak mentah yang diimpor Indonesia relatif besar lantaran lifting minyak dalam negeri terus menyusut.

    “Kenapa? Karena lifting kita yang totalnya hanya 600 ribu barel per day ini jauh kurang dari kebutuhan kita. Kita konsumsi BBM kurang lebih 1,6 juta barel per day, maka kita impor BBM, impor BBM itu baik berupa crude atau minyak mentah atau berupa produk, kurang lebih 1 juta barel per day,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Sugeng juga berharap pemeriksaan yang berlangsung di Kejagung tidak mempengaruhi kinerja Kementerian ESDM. Menurutnya, pengawasan menjadi hal yang wajar untuk menghindari malpraktek di tubuh kementerian tersebut.

    “Karena BBM adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang sudah menjadi urat nadi ekonomi kita, makanya dengan tata kelolanya harus betul-betul prudent,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM buka suara soal penggeledahan Kantor Ditjen Migas di Jalan Rasuna Said. Plt Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Chrisnawan Anditya menyebut Kementerian ESDM menghormati proses penegakan hukum yang berjalan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyusul adanya kunjungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Dilansir dari detikNews, Ditjen Migas Kementerian ESDM digeledah oleh Kejagung siang ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar.

    “Infonya begitu (Kejagung geledah kantor Ditjen Migas),” katanya, Senin (10/2).

    Harli belum merinci penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus apa. Dia hanya menyebut penggeledahan masih berlangsung.

    “Sedang berlangsung, tapi terkait perkara apa kita belum ada info,” ucapnya.

    (acd/acd)

  • Sidang Pemakzulan Sara Duterte Akan Dimulai setelah Pidato Kenegaraan Bongbong Marcos Juli Mendatang – Halaman all

    Sidang Pemakzulan Sara Duterte Akan Dimulai setelah Pidato Kenegaraan Bongbong Marcos Juli Mendatang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pimpinan Senat Filipina, Francis “Chiz” Escudero buka suara terkait kapan sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte kemungkinan akan dilaksanakan.

    Pada Senin (10/2/2025) Escudero mengatakan bahwa sidang pemakzulan tersebut kemungkinan dimulai setelah pidato Kenegaraan (SONA) Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. pada Juli mendatang.

    Hal ini disampaikan Escudero dalam konferensi pers jelang peresmian Kongres Filipina ke-20 yang akan dibuka dengan SONA dari Presiden yang akrab disapa “Bongbong Marcos” tersebut pada 21 Juli 2025 mendatang.

    Escudero mengatakan bahwa kemungkinan sidang pemakzulan tersebut dimulai setelah Kongres Filipina ke-20 resmi dilantik.

    “Kemungkinan besar setelah Kongres baru mulai menjalankan fungsinya. Itu berarti setelah SONA. SONA, saya rasa, pada 21 Juli. Jadi sidang akan dimulai setelah tanggal tersebut,” kata Escudero.

    Escudero mengakui sidang pemakzulan Sara Duterte bukanlah prioritas bagi kongres yang baru mengingat para senator memiliki “banyak pekerjaan” terkait kepemerintahan Filipina.

    Adapun Escudero kembali menegaskan rangkaian apa saja yang harus dilalui sebelum sidang pemakzulan Sara Duterte tersebut dapat dimulai.

    “Sesuai aturan, yang pertama-tama dilakukan adalah mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa (Sara Duterte). dalam waktu sepuluh hari ia harus memenuhi panggilan tersebut jika ia tidak meminta perpanjangan, jika ia meminta perpanjangan kemungkinan akan diberikan satu kali masa pemanggilan lagi,” katanya.

    “Setelah itu terdakwa mungkin akan meminta untuk mengajukan jawaban balik. Itu adalah haknya,” tambah Escudero.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina memakzulkan Duterte pada Rabu lalu (5/2/2025)

    Sara Duterte dimakzulkan atas “pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan besar lainnya.”

    Tuduhan yang dijabarkan dalam dokumen setebal 44 halaman termasuk dugaan rencana untuk membunuh Presiden, Ibu Negara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos.

    Adapun 215 anggota DPR Filipina mendukung pengaduan keempat terhadap Wakil Presiden tersebut dan 25 lainnya kemudian menambahkan tanda tangan mereka pada pasal-pasal pemakzulan.

    Namun demikian, keputusan pemakzulan tersebut tak bisa langsung diterapkan mengingat pihak senat Filipina menunda sidang pleno yang ada hingga 2 Juni tanpa mengambil tindakan terhadap pengaduan tersebut.

    Senat Filipina nantinya akan memutuskan apakah Sara Duterete perlu dicabut dari jabatannya melalui sidang tersebut.

    Jika terbukti bersalah dalam sidang Senat, dia akan dilarang untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik di masa depan, sesuatu yang dapat dihindari jika dia mundur sebelumnya.

    Escudero mengulang bahwa Senat tidak akan meminta sesi khusus dengan Presiden untuk mengadakan sidang pemakzulan.

    Sementara itu, putri Rodrigo Duterte tersebut mengatakan bahwa kemungkinan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028 tetap menjadi pertimbangan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Cegah Anak Kecanduan, DPR Minta Game Online dan Medsos Diregulasi

    Cegah Anak Kecanduan, DPR Minta Game Online dan Medsos Diregulasi

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak, namun kebijakan ini perlu didukung regulasi yang lebih komprehensif, terutama terkait dampaknya terhadap kesehatan mental anak.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia digital tidak cukup hanya dengan pembatasan. Regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital serta peran aktif orang tua juga diperlukan.

    Netty mendukung langkah pemerintah dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial. Namun, ia menekankan bahwa pengawasan juga harus mencakup game online yang mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak.

    “Upaya ini harus diikuti dengan regulasi terhadap game online, yang sering kali membuat anak kecanduan,” ujar Netty, Senin (10/2/2025).

    Selain anak, orang tua juga harus mendapatkan edukasi agar bisa membimbing anak dalam menggunakan teknologi digital. Menurut Netty, pemerintah harus lebih gencar dalam sosialisasi agar orang tua memahami cara melindungi anak dari konten tidak pantas.

    Verifikasi Usia dan Perlindungan Konten

    Netty meminta pemerintah bersikap tegas terhadap platform digital dalam menerapkan verifikasi usia pengguna. Saat ini, banyak anak di bawah umur yang bisa membuat akun media sosial dengan mudah, tanpa filter konten yang sesuai usia.

    “Pemerintah harus mewajibkan platform memiliki sistem verifikasi usia yang ketat dan transparan,” tegasnya.

    Netty juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental anak, seperti meningkatnya kasus kecemasan, depresi, dan gangguan tidur akibat paparan konten berlebihan serta cyberbullying.

    “Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berdampak buruk pada kesehatan mental anak, dari kecanduan hingga gangguan tidur,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Netty mendorong platform digital dan game online untuk lebih proaktif menyediakan fitur pembatasan waktu penggunaan, konten edukatif, serta mekanisme pelaporan konten berbahaya.

    Netty juga menekankan pentingnya transparansi dari platform digital dalam menjaga keamanan anak di dunia maya.

    “Platform harus melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil dalam melindungi anak, termasuk bagaimana algoritma mereka menyaring konten,” kata politisi PKS tersebut.

    Dengan kebijakan yang komprehensif, anak-anak Indonesia diharapkan terlindungi dari dampak negatif media sosial, sehingga bisa tumbuh dan berkembang lebih sehat di era digital.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi A DPRD Jember Patungan Ajak Perwakilan Honorer ke Jakarta

    Komisi A DPRD Jember Patungan Ajak Perwakilan Honorer ke Jakarta

    Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, patungan untuk mengajak perwakilan tenaga honorer non aparatur sipil negara pemerintah daerah setempat memperjuangkan nasib ke Jakarta pekan depan.

    Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi A dengan perwakilan tenaga honorer dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember, di gedung DPRD setempat, Senin (10/2/2025).

    “Biarpun kita berkirim surat ke pusat, kalau tidak dikawal, akan sulit. Kami kemarin mendesak BKPSDM untuk bersama-sama ke Jakarta. Tidak sendiri,” kata Sekretaris Komisi A Siswono.

    Namun rupanya BKPSDM Jember lebih dulu berangkat ke Jakarta untuk menanyakan nasib honorer non ASN. “Paling tidak solusi-solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini,” kata Ketua Komisi A Budi Wicaksono, usai rapat.

    Rencananya Komisi A akan menyusul ke Jakarta pada 19 Februari 2025. “Kami akan ke Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi untuk menanyakan solusi terbaik para tenaga non ASN,” kata Budi.

    Budi ingin seluruh pegawai honorer non ASN diangkat menjadi ASN. “Agar yang sudah mengabdi lama bisa menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau PPPK paruh waktu. Yang penting dia bisa mendapatkan gaji,” katanya.

    Saat ini ada ribuan orang honorer non ASN yang belum jelas statusnya dan belum dikontrak kembali. Mereka terimbas kebijakan penataan pegawai non ASN yang diberlakukan pemerintah pusat. Pemkab Jember mempersilakan mereka tetap bekerja di kantor, namun belum bisa menjanjikan upah apapun.

    Siswono menyarankan para pegawai honorer untuk tetap masuk kerja untuk mengisi daftar kehadiran. Dengan demikian jika ada kepastian regulasi, Pemkab Jember punya dasar untuk mengajukan mereka berdasarkan daftar kehadiran kerja. “Ini agar Anda tidak putus kerja, memastikan bahwa Anda masih aktif bekerja,” katanya.

    Tabroni, anggota Komisi A dari PDI Perjuangan, sepakat intuk datang ke Jakarta. “Problemnya tidak bisa dipecahkan di Jember tetapi ada di pusat. Maka Komisi A dan pansus harus datang ke Jakarta, ke Pemerintah Pusat, ke DPR RI, ke Kementerian PAN-RB, dan Kemendagri,” katanya. [wir]

  • Coretax Bermasalah, Penerimaan Negara Diklaim Belum Terganggu

    Coretax Bermasalah, Penerimaan Negara Diklaim Belum Terganggu

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan gangguan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax belum berdampak ke penerimaan negara

    Dampaknya baru akan terlihat setelah jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beberapa jenis pajak pada tanggal 15 bulan berikutnya.

    “Ini kan dampaknya baru kelihatan nanti ya, karena yang Januari lapornya di bulan Februari kan. Nanti kita lihat ya, tanggal 15, akhir Februari nanti kami coba lihat ya kira-kira pergerakannya seperti apa,” kata Suryo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Terlebih sistem lama perpajakan masih akan tetap digunakan sambil terus memperbaiki sistem Coretax. “Jadi kita menggunakan dua sistem yang jalan terus,” ucap Suryo.

    Contoh yang masih menggunakan sistem lama yakni pembuatan faktur pajak untuk pengusaha kena pajak (PKP) berskala besar menggunakan e-faktur. Kemudian penyampaian SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2024.

    “Jadi rolling out-nya Coretax tetap jalan dan dicobai sesuatu yang harus kembali ke sistem lama kami jalankan,” ucap Suryo.

    Suryo menyampaikan bahwa solusi penggunaan dua sistem ini diutamakan demi menjaga penerimaan negara.

    “Jadi sama-sama kita konsisten, implementasi Coretax jangan sampai mengganggu upaya penerimaan negara,” imbuhnya.

    (ada/hns)

  • Coretax Pajak Dituding Penyebab Penerimaan Negara Tidak Lancar, Dirjen Suryo Tepis Begini

    Coretax Pajak Dituding Penyebab Penerimaan Negara Tidak Lancar, Dirjen Suryo Tepis Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebut belum bisa menghitung dampak pengimplementasian Coretax terhadap penerimaan negara. Menurut dia, penerimaan negara untuk pelaporan pajak Januari baru dimulai pada 15 Februari.

    Suryo mengamini masih ada permasalahan implementasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan usai diluncurkan pada 1 Januari 2025. Meski demikian, dia mengklaim pihaknya akan memastikan agar penerimaan negara tidak terganggu karena permasalahan implementasi Coretax.

    “Akhir bulan Februari nanti kami coba lihat ya [dampak implementasi Coretax terhadap penerimaan negara], kira-kira pergerakannya seperti apa,” jelas Suryo usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menyatakan Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk membuka kembali sistem perpajakan yang lama usai pengimplementasian Coretax masih bermasalah.

    Keputusan tersebut dicapai usai Suryo dan jajarannya melakukan rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025).

    Suryo juga meminta setiap pihak bersabar karena laporan pajak selama Januari 2025—baik PPh Pasal 21, 23, dan 25 maupun PPN—baru masuk pada pertengahan Februari 2025. Oleh sebab itu, dampaknya baru akan terlihat setelah itu.

    Dalam pembahasan rapat, Komisi XI DPR menyoroti banyaknya permasalahan Coretax usai diluncurkan pada 1 Januari 2025. Dewan pun khawatir penerimaan negara terdampak negatif akibat permasalahan Coretax.

    Oleh sebab itu, Komisi XI sempat mengusulkan agar pengimplementasian Coretax ditunda. Kendati demikian, pada akhirnya disepakati Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online, e-Faktur Desktop, dan lain-lain sembari Coretax tetap berjalan.

    “Jadi kita menggunakan dua sistem ya,” ujar Suryo Utomo dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025)

    Dia menjelaskan keputusan tersebut diambil agar wajib pajak mempunyai opsi selama masa transisi pengaplikasian Coretax: jika Coretax bermasalah maka wajib pajak bisa menggunakan sistem lama agar kewajiban administrasi perpajakan tetap bisa terlaksana.