Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kenaikan Iuran JKN Digodok, Hasil Hitungan Dikirim ke Prabowo

    Kenaikan Iuran JKN Digodok, Hasil Hitungan Dikirim ke Prabowo

    Jakarta

    Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedang dipersiapkan oleh Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono yang tergabung di tim tersebut.

    Menurut Nunung, DJSN akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan penyesuaian iuran JKN. Program JKN sendiri diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

    “DJSN akan mengirimkan surat kepada Presiden terkait usulan penyesuaian iuran program JKN hasil dari perhitungan Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan,” ujar Nunung dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/1/2025).

    Ia menambahkan, perlu pertemuan khusus antara Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan dengan komisi IX DPR RI terkait penjelasan hasil perhitungan aktuaria sebelum penetapan penyesuaian iuran melalui Perpres.

    “Nampaknya nanti kami mohonkan juga ada pertemuan khusus bapak pimpinan agar kami bisa mengkomunikasikan hasil akhir dari perhitungan iuran kepada Komisi IX,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Tim Penetapan Manfaat, Tarif, dan Iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk DJSN, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kantor Komunikasi Presiden, Kementerian Keuangan hingga BPJS Kesehatan itu sendiri.

    “Pokja yang pertama berkaitan dengan kajian dan perhitungan aktuari, karena ini kami harus betul-betul bekerja secara intensif, untuk bisa menentukan berapa kira-kira iuran nanti,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Inspeksi ke Lapangan, Komisi XII DPR Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all

    Inspeksi ke Lapangan, Komisi XII DPR Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan dan anggota Komisi XII DPR melakukan peninjauan ke lapangan terkait ketersediaan dan kelancaran distribusi elpiji 3 kilogram (kg) di wilayah Jakarta Barat.

    Adapun yang melakukan peninjauan yaitu Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, kemudian anggota Komisi XII DPR yakni Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit, dan Christina Eugenia Paruntu.

    Mereka inspeksi ke tiga lokasi yaitu SPBE PT Sodikun, Pangkalan Iqbal Affandi, dan Sub Pangkalan Nur Hafidz.

    Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyampaikan, inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pasokan LPG 3 Kg, khususnya di Ibu Kota.

    “Sebelumnya kami pada Dapil masing-masing sudah melakukan pengecekan dan itu aman tidak ada masalah. Kami melihat bagaimana di Ibu Kota, di sini sampai malam pun bekerja, artinya ini dipastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg itu aman dan masyarakat tidak perlu panic buying,” jelas Bambang dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Setelah mengunjungi SPPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke Pangkalan dan Sub Pangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi di tingkat hilir.

    “Kami timbang LPG 3 Kg yang tersegel terisi 8 Kg lebih, kalau kosong tabungnya saja 5 Kg, berarti isinya 3 Kg itu cocok dan pas. Kemudian harga juga sesuai, Rp 16.000 di Pangkalan,” tuturnya.

    Sementara itu, pemilik Pangkalan Iqbal Affandi, Sidik, memastikan bahwa distribusi LPG 3 Kg di wilayah Srengseng, Jakarta Barat, berjalan lancar dan stok dalam kondisi aman.

    Ia juga menegaskan bahwa antrean yang sebelumnya terjadi kini sudah tidak ada lagi.

    “Aman sekarang stok sudah banyak, tidak ada yang antre karena stok sudah normal. Kalau harga jual sesuai HET Rp 16.000,” ujar Sidik.

  • Kebijakan Efisiensi Prabowo: TVRI dan RRI Rumahkan Kontributor

    Kebijakan Efisiensi Prabowo: TVRI dan RRI Rumahkan Kontributor

    Jakarta (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuai polemik.

    Salah satu imbasnya adalah pemutusan hubungan kerja terhadap 15 kontributor TVRI Sulawesi Tengah (Sulteng). Keputusan ini memicu kritik tajam dari berbagai organisasi pers yang tergabung dalam Rumah Jurnalis.

    Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya, menilai langkah perampingan tenaga kontributor TVRI Sulteng sangat memprihatinkan. “Seharusnya lembaga penyiaran publik yang berfungsi untuk menyediakan informasi kepada masyarakat tidak menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi jika menyangkut gaji para jurnalis,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (10/2/2025) dilansir suara.com jaringan beritajatim.com.

    Efisiensi Anggaran Dinilai Berdampak Pada Hak Ekonomi Jurnalis
    Agung juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang lebih difokuskan untuk mendukung program unggulan Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya mengorbankan kesejahteraan jurnalis yang bekerja sebagai kontributor.

    “Kalau orang tuanya tidak mendapat penghasilan, bagaimana anak-anak mereka bisa mendapatkan makanan bergizi? Ini sangat ironis,” tegasnya.

    Kebebasan Pers Dikhawatirkan Tercederai
    Mitha Meinansi, Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulteng, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ini secara tidak langsung mencederai marwah kemerdekaan pers.

    “Sangat tidak adil jika lembaga seperti TVRI dan RRI terkena dampak efisiensi anggaran, sementara lembaga seperti DPR RI tidak merasakan dampaknya. Kebebasan pers bisa terancam karena jurnalis tidak lagi bisa bekerja sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya dengan nada tegas

    Direktur Utama TVRI Bantah PHK Massal
    Menanggapi kabar tersebut, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, membantah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawan TVRI. “Mana bisa ASN di-PHK?” katanya dalam keterangan resmi.

    Menurut Iman, penghentian pemakaian jasa kontributor bersifat sementara dan merupakan kebijakan masing-masing TVRI Daerah. “Kontributor itu sifatnya freelance, kalau beritanya ditayangkan, baru dibayar dari anggaran daerah,” jelasnya dikutip dari antara..

    Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyentuh ASN-PNS atau PPPK. Namun, ada pekerja outsourcing seperti satpam, cleaning service, dan pengemudi yang terkena dampak. “Meski begitu, kru produksi tetap aman dari kebijakan ini,” tambahnya.

    RRI Ikut Merasakan Dampaknya
    Selain TVRI, RRI juga melakukan pengurangan tenaga kontrak secara massal di seluruh Indonesia. Bahkan, akun Instagram resmi @RRI_Semarang mengumumkan penonaktifan sementara pemancar AM 801 Khz dan FM 88,2 Mhz mulai 10 Februari 2025, dengan pendengar dialihkan ke kanal streaming RRI Digital.

    Dengan kondisi ini, koalisi pers berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dapat merugikan sektor informasi publik. “Kami minta pemerintah mengedepankan kebijakan yang tidak mematikan semangat jurnalis dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat,” pungkas Agung Sumandjaya. (ted)

    Pernyataan Sikap

    Koalisi organisasi pers Sulteng yang tergabung dalam Rumah Jurnalis dan terdiri dari IJTI Sulteng, AJI Palu, PFI Palu dan AMSI Sulteng menyatakan sikap:

    1. Mendesak Pemerintah mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran khusus bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak lainnya di lembaga penyiaran publik;

    2. Mendorong agar lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog guna mewujudkan keadilan serta menunjang pemenuhan hak-hak pekerja;

    3. Meminta agar hak-hak para pekerja kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan;

    4. Meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif pada lembaga penyiaran publik, sehingga hak jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik dan mewujudkan kebebasan pers tetap terlindungi;

    5. Menuntut Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak merugikan pekerja di sektor vital seperti jurnalisme dan penyiaran publik;

    6. Mengajak seluruh elemen pers di Indonesia untuk bersolidaritas dan bersuara menolak kebijakan yang melemahkan keberlanjutan kerja jurnalistik di lembaga penyiaran publik;

    5. Mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk ikut serta dalam upaya perlindungan jurnalis serta memastikan kebijakan efisiensi tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers;

    6. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, Koalisi Organisasi Pers Sulteng akan menggalang aksi solidaritas dan langkah advokasi lebih lanjut guna memperjuangkan hak-hak jurnalis dan pekerja di lembaga penyiaran publik.

     

  • Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan revisi aturan terkait batas penyaluran BBM subsidi. Regulasi sebelumnya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Kami akan menerbitkan peraturan baru untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut distribusi BBM subsidi khususnya solar yang masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan segera mengambil langkah penertiban. “Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar, Solar subsidi dipakai untuk industri,” katanya.

    Erika memaparkan sejumlah temuan modus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali dengan total volume koreksi sebesar 1,78 kiloliter.

    “Contohnya ini di Bali kita temukan penyaluran kepada nonkonsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI. Kemudian ada juga penjualan dengan jerigen yang tidak ada surat rekomendasinya,” ujar Erika.

    Kemudian di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar dengan pembelian berulang. Adapun, total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Ada juga yang berupa truk. Nah itu kami temukan juga,” katanya.

    Saat ini, kata Erika, batas pembelian harian solar subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi maksimum 60 liter, kendaraan umum roda enam maksimum 80 liter, dan kendaraan lebih dari enam roda maksimum 200 liter.

    Akan tetapi, Erika menilai angka tersebut masih terlalu besar, melebihi kapasitas tangki kendaraan, sehingga rawan disalahgunakan. “Dari kajian yang kami lakukan dengan tim dari UGM, volume pembelian ini perlu diperketat,” katanya.

    Erika mengungkapkan perhitungan volume untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bakal mengacu pada volume yang keluar di ujung nozzle. “Jadi ini verifikasi langsung di ujung nozzle, dan kami sedang menyiapkan pedoman teknisnya. Saat ini, kami masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah itu pedoman teknisnya akan kami tetapkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan revisi aturan terkait batas penyaluran BBM subsidi. Regulasi sebelumnya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Kami akan menerbitkan peraturan baru untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut distribusi BBM subsidi khususnya solar yang masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan segera mengambil langkah penertiban. “Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar, Solar subsidi dipakai untuk industri,” katanya.

    Erika memaparkan sejumlah temuan modus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali dengan total volume koreksi sebesar 1,78 kiloliter.

    “Contohnya ini di Bali kita temukan penyaluran kepada nonkonsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI. Kemudian ada juga penjualan dengan jerigen yang tidak ada surat rekomendasinya,” ujar Erika.

    Kemudian di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar dengan pembelian berulang. Adapun, total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Ada juga yang berupa truk. Nah itu kami temukan juga,” katanya.

    Saat ini, kata Erika, batas pembelian harian solar subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi maksimum 60 liter, kendaraan umum roda enam maksimum 80 liter, dan kendaraan lebih dari enam roda maksimum 200 liter.

    Akan tetapi, Erika menilai angka tersebut masih terlalu besar, melebihi kapasitas tangki kendaraan, sehingga rawan disalahgunakan. “Dari kajian yang kami lakukan dengan tim dari UGM, volume pembelian ini perlu diperketat,” katanya.

    Erika mengungkapkan perhitungan volume untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bakal mengacu pada volume yang keluar di ujung nozzle. “Jadi ini verifikasi langsung di ujung nozzle, dan kami sedang menyiapkan pedoman teknisnya. Saat ini, kami masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah itu pedoman teknisnya akan kami tetapkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Dukung Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR Dukung Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan retret seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. 

    Menurut Doli, anggaran penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya bakal jauh lebih besar.

    “Ya perlu (retret kepala daerah). Menurut saya kan mungkin enggak terlalu besar lah anggarannya. Kalau kita lihat kemarin yang untuk kabinet, itu kan pakai tenda, mereka tidak (nginap) di hotel. Jadi, dugaan saya tidak terlalu mahal. Menurut saya kalau dibandingkan dengan hasil yang kita harapkan, masih worth it lah,” ujar Doli di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Doli menilai, retret ini penting agar membangun soliditas dan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan soliditas tersebut, maka program-program strategis nasional akan mudah kerjakan dan direalisasikan karena pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki visi, misi dan arah yang sama.

    “Jadi artinya para kepala daerah ini pastilah selama tujuh hari itu akan diberikan penyampaian visi, misi program-program strategis. Apalagi sekarang kan kita punya program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Saya kira itu program yang tidak mudah, maksudnya tidak sederhana karena melibatkan banyak orang,” tutur Doli.

    “Saya kira soliditas, kemudian pemahaman tentang mulai dari visi konsepsi, terus cara operasional tentang program-program yang besar-besar itu harus diketahui semua sampai kepala daerah,” kata Doli menambahkan.

    Doli mengakui, selama ini, banyak program-program strategis nasional terhambat atau direalisasikan terlambat karena kurang dukungan maksimal dari pemerintah daerah. Menurut dia, retret kepala daerah ini merupakan wadah yang baik untuk membangun komunikasi dan kesepahaman di awal soal program-program prioritas nasional.

    “Kita berharap kalau misalnya ada komunikasi yang intens, apalagi dari awal kepala-kepala daerah ini punya keterikatan, chemistry dengan presiden. Nantinya juga akan diberi pemahaman soal apa program-program strategis yang bisa disinergikan dengan program di provinsi, kabupaten atau kota. Jadi retret kepala daerah ini penting,” pungkas Doli.

  • Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Adapun pemangkasan anggaran ini langkah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

    “Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

    “Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.

    “Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo maka ada yang bilang menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

    “Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya.

    Tak Ada Anggaran IKN

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.

    Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

    Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada,” kata Dody belum lama ini.

    “Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya,” canda Dody.

    Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.

    Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

    Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

    Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II. 

  • Efisiensi Anggaran, Politisi Golkar Dukung Upaya Optimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

    Efisiensi Anggaran, Politisi Golkar Dukung Upaya Optimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran dengan memangkas belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025 sebesar Rp 300 triliun.

    Menanggapi kebijakan tersebut, anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menurut Firnando, kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    “Saya melihat ini sebagai langkah terobosan yang positif. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, efisiensi anggaran menjadi pilihan yang paling relevan,” ujar politisi muda Partai Golkar itu kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Firnando menilai selama ini banyak anggaran negara yang tidak secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat.

    “Dari yang saya amati, banyak anggaran digunakan untuk hal yang kurang esensial, seperti perjalanan dinas ke luar kota maupun luar negeri yang sebenarnya bisa diminimalkan. Biaya untuk kegiatan semacam itu cukup besar, sehingga langkah efisiensi ini sangat tepat,” kritiknya.

    Selain itu, ia menyoroti kebiasaan kementerian dan lembaga yang sering mengadakan rapat di hotel, yang dinilai kurang efisien.

    “Rapat bisa dilakukan di kantor kementerian. Lagipula, saat ini teknologi sudah berkembang, sehingga pertemuan bisa digelar secara daring melalui Zoom, yang tentu jauh lebih hemat,” jelasnya.

    Firnando yakin efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat kinerja kementerian dan lembaga. “Saya rasa tidak akan berdampak signifikan terhadap pencapaian target kerja. Justru dengan efisiensi ini, kementerian dan lembaga harus bekerja lebih cerdas dan efektif,” tambahnya.

    Ia menekankan efisiensi anggaran dapat mendorong birokrasi yang lebih efektif dan produktif di masa mendatang.

    “Langkah ini memastikan kementerian dan lembaga menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan optimal. Saya yakin ke depan, semua institusi pemerintahan akan semakin efektif dengan adanya efisiensi anggaran,” lanjut Firnando.

  • Sahroni: Komisi III DPR Dukung Aksi Bersih-bersih Kapolri

    Sahroni: Komisi III DPR Dukung Aksi Bersih-bersih Kapolri

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni merespons penilaian negatif sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penilaian itu didasari munculnya banyak kasus yang melibatkan oknum polisi. 

    Menurut Sahroni, pihaknya di Komisi III justru memiliki pandangan berbeda. Dia menilai Listyo Sigit merupakan kapolri terbaik karena mampu melakukan pembersihan di tubuh institusi Polri, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

    “Mungkin penilaian negatif terhadap Pak Kapolri buruk karena di masa kepemimpinannya banyak diberitakan oknum polisi yang melakukan pelanggaran dan akhirnya dipecat, bahkan dipidana. Justru Komisi III melihat itu sebagai momentum bersih-bersih, tanpa ada yang ditutup-tutupi, jadi kalau sama Pak Kapolri Listyo, semua kasus dibuka secara transparan dan diproses dengan tegas,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Sahroni mengatakan, Listyo Sigit juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap polisi. Menurut dia, Listyo Sigit tidak segan-segan menindak jajarannya yang melakukan pelanggaran hukum dan etik.

    “Maka kalau menurut data dan penilaian kami, Pak Kapolri Listyo Sigit adalah sosok terbaik. Pak Kapolri berhasil meningkatkan kepercayaan Polri dengan berbagai kinerja-kinerja baik dari kepolisian. Ini tentu tidak mudah, dibutuhkan kepemimpinan yang solid dan tegas untuk mengatasi hal-hal seperti itu dan itu dimiliki oleh Pak Kapolri Listyo Sigit,” tandas dia.

    Sahroni pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai sosok yang inovatif dan terbuka terhadap masukan. Menurut dia, Polri di bawah Kapolri Listyo Sigit menjadi institusi yang banyak mengalami kemajuan.

    “Pak Kapolri ini sangat terbuka dengan masukan-masukan dari masyarakat. Kritik terhadap Polri itu benar-benar Pak Kapolri dengar dan dijadikan bahan evaluasi. Bahkan kalau ada laporan kasus masyarakat yang tersendat, Pak Kapolri sering turun tangan langsung menangani kasus tersebut. Seperti di kasus pemerasan seorang guru bernama Supriyani, dan lain sebagainya,” jelas Sahroni.

    Meski begitu, Sahroni pun mengakui beberapa jajaran kepolisian yang kerap tidak mengikuti instruksi kapolri. Mereka merupakan oknum yang berlaku sewenang-wenang.

    “Walau pemimpinnya sudah tegas dan profesional, kadang jajaran di bawah ini yang masih suka bandel melawan instruksi pimpinan. Hal-hal seperti ini yang sulit dikontrol, banyak oknum yang semena-mena tapi atas kehendak pribadi. Seperti misal pelecehan, pungli, dan banyak lainnya. Ini kan kesalahan individual, tetapi jadi menyeret citra institusi. Mereka-mereka inilah yang jadi benalu di Polri dan merusak nama kapolri,” pungkas Sahroni.

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)