Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan menggunakan sistem kode batang atau barcode akan dihapus.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU di Aceh sangat mempersulit masyarakat. 

    “Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    “Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kalla ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem. 

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang (PPKL). PHK ini dilakukan karena ada kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapang. Bukan di-PHK,” kata Budi dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    Budi Arie memastikan Kementerian KOperasi tetap akan memberdayakan PPKL guna membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia.

    “Itu kan skemanya kan barang dan jasa sehingga kita juga ingin mengusahakan supaya mereka (PPKL) tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya masih akan menggunakan jasa PPKL untuk membantu meningkatkan semangat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

    “Mungkin nanti kita sesuaikan misalnya Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Ya nantilah, itu masih ada,” katanya.

    Apalagi, menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan koperasi yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 130 ribu yang masih membutuhkan dukungan.

    “Kan gairah masyarakat untuk berkoperasi harus kita tingkatkan, dan itu tentu saja masih kurang, karena kan cakupan koperasi kita kan besar sekali, ada sekitar 130 ribu, negara kita luas,” tutur Budi.

    Dipertanyakan DPR

    Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi, rencana PHK disampaikan pada rapat tersebut.

    Salah satu Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menanyakan terkait rencana efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L.

     

  • Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial

    Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial

    Raker Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR. Menteri HAM Natalius Pigai (tengah) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) sebagai pusat pemasyarakatan nilai-nilai hak asasi di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial. Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan Kampung Redam merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, terutama di daerah pascakonflik.

    “Di Indonesia ada cukup banyak daerah atau kampung yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya, baik yang dianggap sudah selesai ataupun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Redam yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan keadilan,” kata Pigai.

    Dalam keterangan tertulisnya, Pigai menjelaskan pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua.

    “Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antargeng, misalnya dalam skala kampung, itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” imbuh dia.

    Kampung Redam akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial terlibat konflik. Kampung itu akan dilengkapi dengan sistem informasi untuk memantau kondisi serta dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM. Akan dibuatkan pula monumen rekonsiliasi dan perdamaian sebagai upaya menanamkan pesan agar peristiwa lama tidak terulang. Hal itu juga  sebagai pengingat bagi masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan.

    “Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap, monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” kata Pigai.

    Menteri HAM memastikan bahwa Kampung Redam akan terlibat dalam program pemulihan, baik terkait rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi.

    “Dengan adanya Kampung Redam ini, kami ingin memastikan Indonesia memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” demikian Pigai.

    Sumber : Antara

  • Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem akan menghapus penggunaan barcode Pertamina saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Aceh, karena kebijakan itu dianggap menyulitkan masyarakat. 

    Hal itu diungkapkan Mualem dalam sambutan perdananya seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Mualem mengatakan dirinya berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya, yakni penggunakan barcode MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang sudah berlaku sejak 2022. 

    “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak (BBM) tetap terus. Karena bukan merupakan satu masalah lagi di Aceh,” kata mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. 

    Di depan Mendagri Tito Karnavian, Mualem mengatakan penggunakan barcode Pertamina saat mengisi BBM bersubsidi di Aceh tidak ada maknanya, bahkan cenderung menyulitkan masyarakat.

    Mualem bercerita ada masyarakat yang ingin membakar SPBU di Aceh,  karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya kebijakan sistem barcode Pertamina. 

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” kata Mualem.

    Muzakir Manaf dan Fadhlullah alias Dek Fad dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian. Pelantikan keduanya mendahului kepala daerah lain di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

    Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Mualem dan Fadhullah dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Seusai pengambilan sumpah, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat dan prosesi adat peusijuk atau tepung tawa oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

    Dalam Sidang Paripurna pelantikan gubernur Aceh, hadir sejumlah tokoh, seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Oesman Sapta Odang, hingga duta besar Finlandia. 

  • Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

    “Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

    Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

    Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

    Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya untuk melakukan efesiensi anggaran, telah disikapi jajaran kementerian dan lembaga. Termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono membeberkan efisiensi yang dilakukan pihaknya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 1,15 triliun.

    Basuki berkata demikian saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). “Efisiensi anggaran untuk DIPA awal OIKN sebesar Rp 1,15 Triliun,” kata Basuki, Rabu.

    Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan efisiensi dilakukan terhadap mata anggaran perjalanan dinas, kajian, seminar, serta forum group discussion atau diskusi kelompok terpumpun.

    “Terutama, perjalanan dinas luar negri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki.

    Menurutnya, pagu awal yang disepakati untuk IKN awalnya mencapai Rp 6,395 triliun. Namun, efisiensi membuat dana lembaga menjadi Rp 5,242 Triliun.

    “Belanja pegawai adalah Rp 199 miliar, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,042 Triliun,” ungkap Basuki.

    Sebelumnya, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Aturan demikian berisikan tentang perintah kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran pada 2025. (fajar)

  • Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran – Page 3

    Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat Komisi VII DPR RI tak hanya menyepakati pembatalan pemecatan para kontributor TVRI dan RRI, rapat hari ini, Rabu (12/2/2025) juga menyepakati tidak ada lagi pemotongan honor para kontributornya dan mengambalikan honor seperti sedia kala.

    “Pemotongan gaji itu dikembalikan semuanya. Namanya honor ya. Karena kalau namanya kontributor, itu dibayar berdasarkan per item. Enggak ada (pemotongan honor lagi),” ujar Direktur Utama LPP RRI atau Dirut RRI Hendrasmo usai rapat bersama direksi Komisi VII, Rabu (12/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai ada rekonstruksi anggaran 2025.

    Dia mengatakan, pembatalan PHK itu juga berlaku tak hanya bagi kontributor melainkan juga staf kebersihan dan keamanan.

    “Semua (tanpa terkecuali), semua pegawai yang ada, yang tadi disepakati, semuanya kembali (bekerja),” kata Saleh usai rapat bersama direksi TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, Saleh menegaskan hasil rekontruski anggaran 2025 terkait efisiensi anggaran TVRI dan RRI, dipastikan tak ada pemecatan atau PHK pegawai dan juga pemotongan honor di dua media milik pemerintah itu.

    “Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat. h,” kata Saleh usai rapat Komisi bersama TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).

    “Sehingga dengan demikian, berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita neutralisir dengan benar. Sehingga tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan,” sambung Saleh.

     

    TVRI dan RRI dipastikan batal melakukan pemecatan atau PHK terhadap para pegawainya. Keputusan ini diambil usai bertemu dengan Komisi VII DPR RI.

  • Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial: Berdampak Pada Pelayanan Publik

    Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial: Berdampak Pada Pelayanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah berujar semula lembaganya terdampak efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp100 miliar. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran K/L per 11 Februari 2025, terkonfirmasi KY mendapat efisiensi sebesar Rp74,7 miliar.

    Dilanjutkan Siti, dari rekonstruksi itu diketahui ada pengurangan efisiensi senilai Rp25,3 miliar. Maka demikian, pagi efektif KY 2025 menjadi Rp109,8 miliar.

    “Efisiensi yang semula Rp100 miliar menjadi Rp74,7 miliar, sehingga pagu efektif yang tadinya Rp84,5 miliar menjadi Rp109,8 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Dengan pagu efektif tersebut, Siti merincikan ada beberapa penyesuaian kebijakan seperti melakukan efisiensi belanja perkantoran sebesar 40%, efisiensi listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah.

    Kemudian KY juga efisiensi anggaran yang berkaitan dengan sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor hingga melakukan peninjauan kontraktual atas belanja layanan perkantoran.

    Siti menerangkan, KY merupakan lembaga dengan kategori pagu kecil yang menjalankan tugas perintah Undang-Undang dengan lingkup wilayah yang tak hanya di pusat saja.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” tuturnya.

    Maka demikian, dia mengungkapkan pihaknya meminta untuk dipertimbangkan kembali nilai efisiensi yang didapatkan lembaganya. KY berharap ada tambahan anggaran sebesar Rp63 miliar, meski sudah melakukan efisiensi.

    “KY mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-exersice kembali, sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172,9 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” pungkasnya.

  • Ekonom Bright Institute Dorong Insentif Pajak Dikurangi dalam APBN 2025

    Ekonom Bright Institute Dorong Insentif Pajak Dikurangi dalam APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa dalam optimalisasi penerimaan 2025 dapat dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap belanja perpajakan yang tahun ini direncanakan mencapai Rp445,5 triliun.

    Dikutip dari laman resmi Dirjen Pajak, belanja perpajakan adalah transfer yang diberikan kepada publik bukan melalui bantuan atau belanja langsung, namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku. Harapannya, keringanan pajak melalui insentif tersebut dapat mendorong produktivitas sektor terkait dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Ekonom Bright Institute Awalil Rizky dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI untuk membahas kebijakan penerimaan perpajakan terhadap APBN, Rabu (12/2/2025), menilai target belanja perpajakan tersebut terlalu besar. 

    “Belanja perpajakan, mohon dirinci, Pak. Rp445,5 triliun itu apa tidak kebanyakan? Saya usul Rp300 triliun,” ujarnya.

    Awalil memandang belanja perpajakan sebagai salah satu aspek yang dapat disisir untuk memastikan nilainya serta kesesuaiannya dengan tujuan pemberian insentif tersebut. Menurutnya, jika belanja perpajakan dapat dikurangi dengan tepat, terdapat potensi kenaikan penerimaan perpajakan.

    Meski demikian, Awalil masih menelisik lebih rinci potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari pengurangan belanja perpajakan.

    Ia menyampaikan bahwa penelisikan lebih cermat atas masing-masing item memungkinkan adanya pengurangan total, meskipun beberapa item berpotensi bertambah.

    Namun, ia mempertanyakan kepada pemerintah maupun DPR mengenai keberadaan kajian manfaat belanja perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi.

    “Adakah kajian tentang manfaat belanja perpajakan selama ini atau kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan?” tanyanya.

    Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, pemerintah paling banyak memberikan insentif pajak kepada sektor industri pengolahan senilai Rp91,7 triliun. Estimasi 2024 dan 2025 masing-masing diperkirakan senilai Rp107,7 triliun dan Rp122,3 triliun.

    Secara historis, belanja perpajakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2020, tercatat senilai Rp246,1 triliun. Kemudian, pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, meningkat menjadi Rp314,6 triliun.

    Pada 2022, belanja perpajakan semakin meningkat ke angka Rp341,1 triliun dan terealisasi sebesar Rp362,5 triliun pada 2023. Sementara itu, pada 2024 diproyeksikan mencapai Rp399,9 triliun.

    Adapun, pemerintah membutuhkan penerimaan negara dalam APBN 2025 senilai Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar bersumber dari perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp2.189,3 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai senilai Rp301,6 triliun.

    Sementara itu, kebutuhan belanja pemerintah mencapai Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun.