Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas

    BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas

    BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ),
    Dwikorita Karnawati
    memastikan anggaran untuk deteksi gempa bumi dan tsunami tidak terdampak
    efisiensi anggaran
    .
    Ia memastikan anggaran utuk deteksi gempa bumi dan tsunami tak terdampak penghematan anggaran.
    “Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp 41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan (anggaran deteksi), termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
    Tak hanya itu, anggaran untuk layanan publik seperti informasi iklim tetap dipertahankan sebesar Rp 70,8 juta.
    Diketahui, BMKG mengalami pemotongan efisiensi sebesar Rp 1,42 triliun dari total pagu Rp 2,82 triliun sepanjang tahun 2025. Dengan begitu, sisa pagu BMKG setelah efisiensi mencapai Rp 1,42 triliun.
    Namun, setelah rekonstruksi anggaran dan rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
    anggaran BMKG
    kini sebesar Rp 1,78 triliun.
    “Kemarin rapat (dengan) Dirjen Anggaran terdapat rekonstruksi yang dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu Rp 1,4 triliun kami mendapatkan Rp 1,78 triliun,” tutur Dwikorita.
    Lebih lanjut, Dwikorita menjelaskan, pagu anggaran yang diefisiensi itu untuk belanja pegawai Rp 847,2 miliar dan operasional sebesar Rp 556,2 miliar.
    Kemudian dari pagu tersebut, pihaknya kembali membaginya untuk program dukungan manajemen dan program lainnya.
    “Selanjutnya, adalah program dukungan manajemen, ini terutama untuk gaji pegawai, selanjutnya untuk pengelolaan perkantoran. Terutama yang penting adalah untuk menjaga keberlanjutan operasional itu, kami harus menjaga listrik dan beberapa perangkat-perangkat yang nampaknya perkantoran, tetapi itu berpengaruh terhadap keberlanjutan 24 jam,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menilai pemangkasan anggaran akan berdampak terhadap belanja modal dan belanja barang tahun depan.
    Selain itu, Muslihhuddin menyebut ada batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca yang andal serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.
    Menurutnya, efisiensi anggaran itu akan membuat banyak alat operasional utama (aloptama) terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen.
    Bahkan, alat observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga berpotensi terganggu.
    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin dikutip dari
    Antara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto vs KPK Besok 13 Februari

    PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto vs KPK Besok 13 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto besok, Kamis (13/2/2025). 

    Sidang praperadilan yang diajukan Hasto untuk melawan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebelumnya digelar perdana pekan lalu, Rabu (5/2/2025). Setelah kurang lebih satu pekan bersidang, nasib Hasto di pengembangan kasus Harun Masiku akan segera diputuskan. 

    “Selanjutnya, sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto di ruang sidang, Rabu (12/2/2025). 

    Pihak Pemohon yakni Hasto dan Termohon yaitu KPK sama-sama menyatakan optimistis bakal dimenangkan oleh Hakim. Plt. Kepala Biro (Kabiro) Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan bahwa kesimpulan yang dibacakan oleh komisi antirasuah sudah mewakili pembuktian di persidangan-persidangan sebelumnya. 

    Iskandar menegaskan, lembaganya menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dia mengklaim penetapan elite PDIP itu sebagai tersangka sudah tepat secara formil dan materiil. 

    “Jadi ini sebenarnya tidak hanya formil, tapi materiil. Kalau untuk formil memang diuji di praperadilan ini, dan materiilnya nanti diuji di perkara pokok,” ucapnya.

    Sementara itu, pihak kuasa hukum Hasto menyampaikan bahwa praperadilan yang diajukan Hasto sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, juga menyatakan optimistis terhadap putusan yang akan dibacakan Hakim besok. 

    “Kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan, tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini,” ucapnya.

    Ronny menjelaskan, pihaknya mempermasalahkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak cukup bukti. Menurutnya, bukti-bukti yang digunakan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka berasal dari bukti perkara sebelumnya, yang telah memeroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

    Pihak Hasto pun telah menyampaikan kesimpulannya ke dalam 81 halaman yang intinya mengklaim bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah, serta melanggar hukum dan prosedur. 

    Patra Zen, yang juga merupakan kuasa hukum Hasto, menyebut bukti-bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Hasto adalah bukti-bukti untuk pihak lain dalam kasus tersebut. 

    “Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020,” tuturnya.

    Di sisi lain, Patra menyoroti penetapan Hasto sebagai tersangka tidak didahului dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diketahui, penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan dari kasus sebelumnya yang menetapkan empat orang tersangka. 

    Yaitu anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang saat ini belum dibawa proses hukum karena masih berstatus buron. 

    Untuk diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Hasto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru pada pengembangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Selain diduga memberikan suap, Hasto turut diduga merintangi penyidikan kasus tersebut. 

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus Program Pengelolaan Limbah dan Sampah

    Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus Program Pengelolaan Limbah dan Sampah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghentikan program sistem pengelolaan air limbah dan persampahan akibat pemotongan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dalam rangka efisiensi.

    Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). Ia mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan yang sebelumnya dijalankan Direktorat Cipta Karya.

    “Pemotongan anggaran ini memengaruhi pencapaian target prioritas, khususnya di Direktorat Cipta Karya, dengan nilai efisiensi mencapai Rp 27,72 triliun,” ujar Dody di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dody memerinci pemangkasan anggaran berdampak pada beberapa proyek penting. Kementerian PU menghentikan pembangunan dan peningkatan kapasitas 40 liter per detik serta perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 863 sambungan rumah (SR).

    Pihaknya juga menghentikan  pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk 10.240 keluarga serta fasilitas persampahan untuk 9.540 keluarga. Pembangunan infrastruktur lainnya yang juga dihentikan, yakni proyek Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi.

    Kementerian PU juga melakukan penundaan pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare serta penataan kawasan pariwisata seluas 3 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan penundaan pembangunan 9 sembilan unit bangunan gedung serta penataan 13 kawasan.

    Dody juga menegaskan akibat pemotongan anggaran ini, Kementerian PU tidak akan melaksanakan proyek infrastruktur baru, baik yang bersifat tahun tunggal (single year contract/SYC) maupun tahun jamak (multi year contract/MYC).

    Namun, proyek tahun jamak yang telah berjalan tidak dihentikan akibat efisiensi anggaran, melainkan mengalami penyesuaian jadwal.

    “Semua proyek MYC untuk sementara waktu kami tunda, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi agar tetap bisa berlanjut,” pungkasnya.

  • Pemerintah dan DPD Serahkan DIM RUU Minerba ke Baleg DPR

    Pemerintah dan DPD Serahkan DIM RUU Minerba ke Baleg DPR

    Pemerintah dan DPD Serahkan DIM RUU Minerba ke Baleg DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah dan Komite II Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) kepada Badan Legislasi (Baleg)
    DPR
    RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
    Draft pemerintah diserahkan oleh Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot Tanjung. Adapun rapat dipimpin oleh Ketua
    Baleg DPR
    Bob Hasan.
    “Untuk pembahasan pertama pembahasan satu
    RUU Minerba
    dan kita telah menetapkan Panja, ya. Dan setelah kami juga berkoordinasi kita sama-sama ketahui, hari ini sudah hadir dari Kementerian Hukum dan Kementrian ESDM untuk menyerahkan DIM ya,” kata Bob Hasan dalam rapat Baleg.
    “Oleh karena itu, kita sama-sama sepakati bahwa acara hari ini adalah diawali dengan penyerahan DIM. sepakat?” ujarnya kemudian mengetuk palu rapat.
    Selanjutnya, Bob Hasan mempersilakan pemerintah untuk menyerahkan DIM.
    “Dari kementerian dan pemerintah untuk dapat menyerahkan DIM kami persilakan,” katanya.
    Setelahnya, Yuliot menyampaikan DIM. Lalu, Komite II
    DPD RI
    melakukan hal yang sama.
    “Bapak Ketua Baleg, dengan ini pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Permasalahan perubahan keempat UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ujar Yuliot.
    Lebih lanjut, Bob Hasan menyatakan DIM yang telah dikompilasi oleh tim Baleg dari pemerintah dan DPR RI berjumlah 256 DIM.
    Rinciannya, 104 DIM RUU bersifat tetap, 12 DIM RUU bersifat redaksional, satu DIM bersifat reposisi, 34 DIM RUU bersifat subtansi, 97 DIM RUU bersifat subtansi baru, dan delapan DIM RUU dihapus.
    “Untuk DIM bersifat tetap dapat lansung disetujui, DIM bersifat perubahan redaksional diserahkan pada timus, timsin, dan DIM bersifat substansi lainnya dibahas dalam panja,” kata Bob Hasan.
    Diketahui, DPR tengah mengebut pembahasan RUU Minerba. Setelah DIM diserahkan, pemerintah dan Baleg DPR RI akan membahas bersama RUU tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian Transmigrasi Kekurangan Rp 50 Miliar untuk Gaji Pegawai

    Efisiensi Anggaran, Kementerian Transmigrasi Kekurangan Rp 50 Miliar untuk Gaji Pegawai

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi mengaku kekurangan untuk membayar gaji pegawai karena pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pagu awal kementerian ini Rp 122,4 miliar. Namun, setelah pemotongan pagu anggarannya tersisa Rp 43,16 miliar.

    “Kekurangan gaji pegawai kami sejumlah Rp 50 miliar akan diusulkan ke bendahara umum negara sesuai arahan menteri keuangan,” kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara pada rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dia menjelaskan saat ini pegawai Kementerian Transmigrasi memiliki 637 orang pegawai. Dari jumlah itu, ASN Kementerian Transmigrasi berjumlah 303 orang.

    Sebanyak 88 orang lainnya adalah ASN yang baru dipindahkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lalu ada 246 orang pegawai non-ASN.

    Iftitah mengatakan efisiensi anggaran tak hanya berdampak ke gaji pegawai. Dia menyebut ada sejumlah program yang kena imbas efisiensi.

    “Begitu juga dengan beberapa insentif petugas kesehatan dan pendidikan, termasuk petugas satuan permukiman dan keamanan yang mungkin terganggu, termasuk pemberian beasiswa di antaranya 142 orang yang sudah jalan sejak 2020-2024,” ucap Iftitah terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
     

  • Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto harus dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

    Dia menilai bahwa memang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap membutuhkan penjelasan serta target kapan situasi bisa kembali stabil.

    “Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” kata Mahfud usai menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di beberapa instansi.

    “Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

    “Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan. Itu kan yang perlu dipikirkan,” ujarnya.

    Mahfud menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang menimbulkan PHK karyawan bukan lagi wacana melainkan sudah terjadi, sehingga mesti segera diselesaikan.

    “(Efisiensi anggaran) sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat. Tapi, kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi, maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya,” kata Mahfud.

    Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Banggar DPR Soroti Kemhan Lantik Stafsus: Lagi Efisiensi, Tolong Direm  – Page 3

    Ketua Banggar DPR Soroti Kemhan Lantik Stafsus: Lagi Efisiensi, Tolong Direm  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyentil kementerian yang mengangkat dan melantik staf khusus (stafsus). Seharusnya hal itu dikekang, terlebih pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran.

    “Harapan saya ketika efisiensi anggaran dilakukan, sedemikian lupa, mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem (pelantikan) stafsus yang ada,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dia mengatakan, jika penunjukan atau pelantikan stafsus dihentikan sementara, masyarakat akan melihatnya positif. “Supaya di publik juga elok,” tegas Said.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI resmi melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Deddy dilantik langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (11/2/2025).

    Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus ini disampaikan oleh Menhan Sjafrie dalam unggahannya di Instagram. Pada unggahan itu, Menhan Sjafrie mengatakan pengangkatan Stafsus itu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kedaulatan.

    Pelantikan Deddy sebagai stafsus dikritik publik. Sebab dilakukan di tengah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Adapun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan salah satu yang tak banyak melakukan efisiensi.

    Sebelumnya YouTuber Deddy Corbuzier dilantik menjadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik ini pun menuai pro dan kontra.

    Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra menyoroti kapasitas Deddy Corbuzier sebagai stafsus di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Ia menduga, Deddy diperlukan untuk mensosialisasikan program komponen cadangan di Kemhan.

    “Saya pikir mungkin yang menarik di sini adalah kapasitas Deddy Corbuzier ini. Apakah dia ini sebagai staf khusus yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi program komponen cadangan atau untuk menggaungkan atau menyerukan program-program Kementerian Pertahanan,” kata Rizal dalam wawancara bersama Liputan6, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Hal ini mengingat Deddy Corbuzier adalah seorang YouTuber dan influencer yang memiliki banyak followers atau pengikut. Meski begitu, Rizal menilai tidak ada urgensi pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    “Jadi kita tidak tahu kebutuhannya di Kementerian Pertahanan ini apa dengan menambah jabatan dari Deddy Corbuzier ini setelah menjadi Letkol Tituler, setelah menjadi Duta Komcad, kemudian sekarang menjadi staf khusus. Dengan tiga rangkap itu apa urgensinya?” ucap dia.

    “Kalau saya melihat di situ tidak ada urgensi bagi seorang Deddy Corbuzier itu untuk merangkap tiga jabatan di Kementerian Pertahanan, di lingkungan TNI,” kata Rizal menambahkan.

  • Efisiensi Anggaran, KY Hentikan Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Stop Lisensi Microsoft 365

    Efisiensi Anggaran, KY Hentikan Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Stop Lisensi Microsoft 365

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah mengungkapkan KY melakukan rekonstruksi anggaran 2025 sebesar Rp 74,7 miliar dari pagu awal Rp 184,5 miliar. Awalnya, KY diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 100 miliar sesuai instruksi Presiden terkait efisiensi APBN dan APBD 2025, sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga per 11 Februari 2025, terdapat penyesuaian efisiensi dari Rp 100 miliar menjadi Rp 74,7 miliar. Dengan demikian, pagu efektif KY pada 2025 menjadi Rp 109,8 miliar,” ujar Siti dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    KY mengidentifikasi dampak efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pagu yang tersedia melalui penetapan prioritas, baik dalam pelaksanaan perkantoran maupun tugas kelembagaan. Salah satu langkah utama adalah perubahan metode kerja agar tetap efisien tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

    “Dengan pagu efektif KY sebesar Rp 109,8 miliar, efisiensi dilakukan pada belanja perkantoran hingga 40%. Ini mencakup penghematan listrik dan air di pusat serta daerah, sewa kantor penghubung di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, honorarium, serta tinjauan kontraktual layanan perkantoran,” jelas Siti.

    Selain itu, KY juga memperketat perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan skala prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri. Penghematan lainnya dilakukan melalui efisiensi belanja layanan video conference, lisensi Microsoft 365, serta lisensi lainnya yang mendukung metode kerja work from anywhere (WFA).

    “KY tetap mengupayakan penyelesaian pekerjaan secara daring dan menjalankan fungsi layanan publik tanpa gangguan,” tambahnya.

    Siti mengakui efisiensi anggaran ini berdampak pada rencana kerja KY, termasuk dalam pelayanan publik dan penegakan kode etik serta pedoman perilaku hakim. Oleh karena itu, KY meminta pemerintah mempertimbangkan kembali nilai efisiensi agar pagu anggaran 2025 dapat disesuaikan.

    “Dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, kami tetap mempertimbangkan kebutuhan perkantoran dan pelaksanaan tugas lembaga. Dengan perhitungan yang telah dilakukan, kami mengusulkan pagu KY 2025 sebesar Rp 172 miliar dengan mempertimbangkan efisiensi belanja,” pungkasnya.

  • Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan menggunakan sistem kode batang atau barcode akan dihapus.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU di Aceh sangat mempersulit masyarakat. 

    “Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    “Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kalla ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem. 

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.