Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan program preservasi atau kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan hingga jembatan, serta anggaran pembagunan jalan terdampak pemangkasan anggaran Rp 81 triliun

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR hari ini, Rabu (12/2/2025), Dody mengaku harus meniadakan anggaran preservasi dan pembangunan bidang Bina Marga sebesar Rp 24,83 triliun.

    Contohnya program pembangunan jalan 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan di 1.102 kilometer jalan. Kemudian ada juga peniadaan anggaran untuk perservasi rutin sepanjang 47.600 kilometer jembatan 563 kilometer, dan padat karya untuk 24.600 tenaga kerja.

    Alhasil, Kementerian PU setelah efisiensi tidak lagi mencantumkan program pembangunan dan preservasi rutin jalan dan jembatan alias 0 kilometer (km).

    Namun, Dody menjamin melakukan perbaikan jalan yang mendesak, dengan realokasi atau rekomposisi anggaran yang terbatas.

    “(Anggaran preservasi jalan 0 km) karena itu kan kita mengacu kepada Inpres. Tenang-tenang pasti kita pikirin. Jadi juga di kesimpulan rapat seperti itu, kan ini masih politik anggaran,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan imbas efisiensi anggaran sampai saat pihaknya belum mengalokasikan dana untuk perservasi jalan.

    Namun ia mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian ulang terhadap sisa anggaran yang dimiliki Kementerian PU untuk kemudian nanti bisa digunakan untuk preservasi jalan. Namun ia belum bisa memastikan besaran anggaran untuk keperluan Bina Marga ini.

    “Untuk preservasi jalan kan tadi 0. Ya kan belum ada, di-exercise, kita masih exercise ya,” kata Diana.

    “(Anggaran preservasi jalan?) itu kan masih di-exercise, saya belum berani lho angkanya tapi yang jelas menjadi perhatian kita, tapi masih di-exercise,” sambungnya.

    (hns/hns)

  • OIKN Kena Efisiensi Rp 1,15 Triliun, Anggaran Perjalanan Dinas Hingga ATK Dihapus  – Halaman all

    OIKN Kena Efisiensi Rp 1,15 Triliun, Anggaran Perjalanan Dinas Hingga ATK Dihapus  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu awal OIKN sebanyak Rp 6,39 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pemangkasan pagu anggaran itu berdampak pada biaya perjalanan dinas, kajian seminar hingga penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

    “Dipa awal sebesar efisiensinya Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas ke luar negeri untuk kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2025).

    OIKN sebelumnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,39 triliun. Mengalami efisiensi sebesar Rp 1,153 triliun sehingga pagu anggarannya menjadi Rp 5,24 triliun.

    Basuki bilang, dari total anggaran tersebut dikurangi dengan belanja pegawai Rp 199,98 miliar.

    “Dari itu belanja pegawainya adalah Rp 199.985.353.000. sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5.042.049.473.000,” ujar dia. 

    “Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di otorita IKN melalui DIPA awal,” sambungnya.

    Di satu sisi, Basuki menegaskan OIKN telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diawal sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yakni sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2025-2029.

    Anggaran tersebut digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun selama tahun 2022-2024, serta meneruskan paket pekerjaan baru.

    “DIPA awal adalah sebelum Rapat Terbatas tanggal 21 januari 2025 yang saat itu Presiden telah menyetujui anggaran OIKN sebesar Rp 48,8 triliun,” ungkap Basuki.

  • PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. 

    Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP dibangun dengan disertai sebuah ide soal demokrasi dan juga tentang rakyat. Sebab demikian, pihaknya mendukung atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Terlebih, Hasto menyebut bahwa kondisi geopolitik saat ini situasinya juga tak mudah. Terdapat pertarungan geopolitik di tengah ekspektasi dunia untuk tumbuh dan juga berkembang. 

    “Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” ucap Hasto. 

    Meski demikian, Hasto menekankan bahwa skala prioritas perlu tetap dikedepankan, terutama di sektor-sektor yang produktif. 

    “Kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” terangnya.

    Bahkan, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sedang mengkaji efisiensi anggaran tersebut. 

    “Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif,” pungkas Hasto. 

  • Efisiensi Anggaran Rp 5,4 Triliun, Kejagung Pastikan Kualitas Penegakan Hukum Tetap Terjaga

    Efisiensi Anggaran Rp 5,4 Triliun, Kejagung Pastikan Kualitas Penegakan Hukum Tetap Terjaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan efisiensi anggaran sebesar Rp 5,4 triliun tidak akan berdampak pada kualitas penegakan hukum. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono, menegaskan efisiensi anggaran harus tetap menjaga kinerja optimal di seluruh jajaran kejaksaan.

    “Pencapaian kinerja harus sesuai dengan rencana aksi. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas penegakan hukum,” ujar Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Bambang menjelaskan, anggaran Kejagung pada 2025 semula ditetapkan sebesar Rp 24,2 triliun. Setelah dilakukan rekonstruksi dan efisiensi, anggaran tersisa Rp 18,4 triliun.

    Efisiensi anggaran dilakukan dengan pemangkasan di berbagai pos. Pada belanja barang, semula Rp 4 triliun, dipangkas Rp 1,9 triliun, termasuk perjalanan dinas sebesar Rp 339 miliar.

    Sementara itu, belanja modal dari Rp 14,5 triliun dipangkas menjadi Rp 3,4 triliun. Sisa anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai (Rp 5,6 triliun), belanja barang (Rp 2,054 triliun), dan belanja modal (Rp 11,1 triliun).

    Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran, jaksa agung telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), untuk menerapkan penghematan anggaran operasional.

    Bambang menegaskan penghematan dilakukan melalui langkah-langkah, seperti penghematan listrik dan air, termasuk mematikan lampu, AC, dan perangkat elektronik di luar jam kerja.

    Lebih lanjut, Bambang mengingatkan para pengguna anggaran di lingkungan kejaksaan juga harus melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi di setiap rapat, pertemuan, monitoring evaluasi, dan pengawasan kinerja dengan menggunakan video conference atau aplikasi daring.

    “Perjalanan dinas dilakukan hanya untuk kepentingan mendesak dan dapat dilakukan secara daring dengan urgensi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Terakhir, seluruh kegiatan rapat sebisa mungkin dilaksanakan di kantor kecuali terdapat kondisi khusus yang tidak memungkinkan pelaksanaan di dalam kantor,” pungkas Bambang.

  • Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Jakarta –

    Viral di media sosial X kabar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus dirumahkan imbas pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

    Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya tidak pernah merumahkan atau PHK massal karyawan di Kementeriannya imbas efisiensi anggaran.

    Ia berpendapat kabar yang beredar di media sosial kemungkinan berhubungan dengan para pegawai yang kontraknya habis namun belum bisa diperpanjang. Sebab efisiensi pagu anggaran Kementerian PU 2025 ini memang masih dalam tahap peninjauan ulang.

    “Mungkin ada hal itu kali, apa namanya, habis kontrak. Habis kontrak next kontraknya belum. Kan kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses politik anggaran kan,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Ia mengatakan setelah proses peninjauan efisiensi anggaran Kementeriannya sudah selesai, pihaknya akan kembali menghadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mendapatkan tambahan dana. Dengan begitu Kementerian PU mampu memperpanjang kontrak para pegawai yang dikabarkan dirumahkan tadi.

    “Setelah ini selesai kan ini kita masih menghadap lagi ke Bu Menkeu, harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka,” tambahnya.

    “Nggak ada (PHK), saya nggak pernah mikir begitu dah, saya bingung juga. Mendingan tanya ke media sosial,” pungkas Dody.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, Dody mengatakan pemangkasan anggaran ini memang cukup berdampak di Kementerian yang dipimpinnya.

    Salah satunya terhadap mundurnya target penyelesaian proyek Multi Years Contract (MYC) atau proyek yang sudah terkontrak.

    “Semua Multi Years Contract sementara waktu kita molorkan pak, bukan dihentikan, diperpanjang atau direlaksasi semua,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Kemudian, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kembali mempertegas terkait sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) apakah tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU.

    “Tapi program itu tetap berlanjut ya pak? Karena ada beberapa ada yang belum selesai seperti Bendungan Ciibeet dan Cijuray? Itu semua nanti tetap lanjut?,” katanya.

    Mendapatkan pertanyaan tersebut, Dody menegaskan proyek tersebut akan tetap dilanjutkan, hanya saja memang akan mengalami molor. “Iya, tetap lanjut,” kata Dody.

    (fdl/fdl)

  • Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bicara tentang kabar pengunduran diri Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN Mohammed Ali Berawi dari jabatannya. Menurutnya, Ali tidak mengundurkan diri.

    “Anda pakai mundur, bukan beliau yang ngomong kalimat mundur itu,” kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Basuki menjelaskan, karyawan Otorita IKN sendiri berasal dari berbagai instansi. Misalnya Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono yang berasal dari swasta serta Ali Berawi yang berasal dari institusi pendidikan.

    “Bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari BKN dan Kementerian PANRB. Ali Berawi ini adalah penugasan dari UI, sejak Maret tahun 2022,” jelasnya.

    Lalu pada 10 Januari 2025 kemarin, dirinya menerima surat dari Universitas Indonesia (UI) yang meminta agar Ali Berawi kembali mengajar di sana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Ali tidak dapat lagi melanjutkan posisinya di Otorita IKN.

    “Tidak hanya beliau yang penugasan dari KL ada beberapa yang sudah kami, karena sudah selesai penugasannya, diambil. Ada satu juga direktur di kami diminta kembali oleh Kementerian Desa akan dipromosi disana karena penugasan, kalau mutasi sudah nggak bisa (kembali), tapi kalau penugasan any time, kalau organisasi yang membutuhkan, bisa diambil,” terang dia.

    Meski surat tersebut telah disetujuinya, namun hingga saat ini statusnya masih menjabat di Otorita IKN. Basuki meminta waktu untuk mendapatkan pengganti terlebih dulu sebelum Ali benar-benar kembali ke UI.

    “Saya bilang ‘tunggu, bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan penggantinya’. ‘Ada usulan?’ saya bilang, saya tawar beliau, siapa yang bisa menggantikan bapak, open saja,” ujar Basuki.

    Saat ditanya apakah ia akan mengambil pengganti Ali dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingat dulunya ia pernah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR, Basuki menolaknya. Menurutnya, posisi Deputi THD tidak dapat diisi dari Kementerian PU.

    “Nggak, saya kira ini teknologi, orang PU saya kira nggak ada yang masuk. Saya minta Pak Ali Berawi, ada usulan nggak? Saya kan nggak ngerti,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Penasaran soal Situs Gungung Padang, Fadli Zon: Kalau Perlu Undang Ahli Luar

    Penasaran soal Situs Gungung Padang, Fadli Zon: Kalau Perlu Undang Ahli Luar

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengakui masih membutuhkan penelitian mendalam lanjutan untuk menggali lebih dalam serta informasi valid dari keberadaan Situs Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan menurut Fadli, tidak menutup kemungkinan hal ini dilakukan dengan melibatkan ahli dari luar negeri.

    “Kalau saya sebagai orang awam sifat keingintahuannya sangat common sense yakni tempat itu apa, dan kapan dibuatnya. Sebenarnya ini yang kita ingin dengar dari 6 narasumber kita,” kata Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    Hal itu disampaikan Fadli dalam Diskusi Publik bertema ‘Melihat Kembali Nilai-nilai Penting Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang: Suatu Upaya Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan’, yang digelar Kemenbud di Graha Gedung A Lantai 3 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, hari ini. Diskusi ini diikuti oleh 250-an peserta yang terdiri dari berbagai elemen baik peneliti, akademisi, pemerintah, ikatan profesi, jurnalis, dan komunitas.

    Diskusi ini mencoba untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai penting Gunung Padang sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menjadi suatu stimulan dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Diskusi ini juga bertujuan untuk mempublikasikan nilai penting termutakhir berdasarkan penelitian terkini oleh para ahli di Gunung Padang.

    “Kita masih dalam tahap early stage, tahap awal penelitian, tentu kalau kita lakukan riset lebih lanjut terhadap Gunung Padang ini perlu adanya kolaborasi dengan banyak lembaga, pihak dan ahli-ahli diperlukan juga mengundang ahli dari luar untuk melakukan riset megalitik Gunung Padang,” ungkap Fadli.

    Fadli juga menekankan pentingnya forum diskusi antar para ahli, pemerintah, dan pihak terkait untuk mencari solusi upaya penelitian lebih lanjut sekaligus pelestarian situs tersebut kepada para peserta yang terdiri dari sejumlah kementerian dan juga lembaga masyarakat seperti Kemenko PMK, Setditjen DPR RI, Kemenpar RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Perkumpulan Ahli Arkeologi (IAAI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), hingga Komunitas Forum Masyarakat Peduli Gunung Padang dan sejumlah mahasiswa. Fadli berharap diskusi ini menghasilkan sintesa bagi jawaban-jawaban yang ditunggu oleh masyarakat tentang situs Gunung Padang.

    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan dalam laporannya menyampaikan diskusi ini bertujuan untuk mewacanakan upaya keberlanjutan penelitian terhadap Situs Gunung Padang. Restu menyebut diskusi ini untuk mendiskusikan secara komprehensif terobosan baru bagaimana arah dan kelanjutan Situs Gunung Padang karena ini memerlukan usaha dan kerja sama untuk mewujudkannya.

    Situs Gunung Padang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/M/2014. Menurut salah satu narasumber diskusi Arkeolog Junus Satrio Atmodjo, situs Gunung Padang merupakan tinggalan budaya megalitik berupa punden berundak yang tersusun dari batuan kekar kolom berbentuk balok dengan lima teras berundak.

    “Situs ini memiliki lima teras yang disusun bertingkat, bangunan ini digunakan untuk memuja nenek moyang, di mana konsepnya merupakan teras bertingkat,” ujar Junus.

    Selain itu pada diskusi situs Gunung Padang juga disampaikan paparan oleh narasumber lainnya, yaitu: Dr Taqyuddin, memaparkan bagaimana nilai-nilai penting Gunung Padang sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menjadi suatu stimulan dalam upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan demikian, Gunung Padang dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bukti kejayaan peradaban nusantara di masa lampau.

    Setelahnya, Prof Ris Dr Sutikno Bronto yang pada kesimpulannya menyampaikan Gunung Padang adalah situs arkeologis dan geologis yang unik, tetapi rentan terhadap bencana alam, sehingga perlu perhatian khusus dalam pelestariannya. Pembicara berikutnya Prof Dr Danny Hilman Natawidjaja menyebutkan hasil penelitiannya bahwa semua lapisan batuan kolom di bagian atas bukit Gunung Padang disusun oleh manusia dan tidak ada yang alamiah.

    Kemudian pembicara berikutnya, Dr Lutfi Yondri, menyampaikan perlunya penelitian berkelanjutan dilakukan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang situs ini dan mengembangkan potensi pariwisata yang dapat mendukung ekonomi lokal dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pembicara terakhir, Dr Ali Akbar menyebutkan hasil uji laboratorium dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mendukung usia situs yang mencapai ribuan tahun.

    Menurut Ali, situs ini memiliki makna spiritual dan historis, yang mengarah pada kemungkinan Gunung Padang bukan hanya struktur alami tetapi juga dibentuk oleh manusia.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

    Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.

    Pagu awal tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN menjadi sebesar Rp 5,24 triliun.

    “Kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal Otorita IKN efisiensinya sebesar Rp 1,15 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

    Basuki sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.

    Usulan ini sudah disampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan Rp14,4 triliun sudah ada di Dipa Rp6,3 triliun. Sehingga kami butuh Rp8,1 triliun. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dan pak Mensesneg dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok,” ujar Basuki.

    “Nanti kalau sudah da keputusan itu mudah-mudahan kami bisa melaporkan kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi II ini,” imbuhnya.

    Basuki mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun. 

    Ia mengatakan, sebagian anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan adalah Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

     

  • Kamis, PN Jaksel bacakan putusan gugatan praperadilan Hasto

    Kamis, PN Jaksel bacakan putusan gugatan praperadilan Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan pembacaan sidang agenda putusan gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (13/2).

    “Sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” kata Djuyamto di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    PN Jakarta Selatan pada Rabu ini menggelar sidang pembacaan kesimpulan praperadilan Hasto Kristiyanto.

    Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto. Selanjutnya, Rabu ini Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

    Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan digelar pada Kamis (13/2).

    Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Proyek Multiyears Akan Molor karena Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun  – Halaman all

    Proyek Multiyears Akan Molor karena Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun  – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, proyek yang sudah terkontrak atau multi years contract (MYC) berpotensi akan molor imbas adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun.

    Kementerian PU memiliki alokasi anggaran senilai Rp 110,95 triliun dengan efisiensi anggaran Rp 81,38 triliun dan sisa pagu anggaran Rp 29,57 triliun.

    Namun, Dody memastikan bahwa proyek multiyears tidak berhenti. Namun pembangunannya akan jauh lebih lama dari yang ditargetkan.

    “Semua multiyears kontrak sementara waktu kita molor kan, diperpanjang, bukan dihentikan. Diperpanjang direlaksasi,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dody mengatakan, beberapa proyek yang sedang berjalan dipastikan tetap lanjut misalnya Bendungan Cibeet, Cariu Jonggol Bogor dan Bendungan Cijurey Jonggol.

    “Iya, insya Allah tetap lanjut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), efisiensi ini mengakibatkan sejumlah pembangunan infrastruktur terkena dampaknya.

    Di bidang sumber daya air terkena efisiensi sebesar Rp 27,72 triliun.

    Efisiensi di bidang sumber daya air antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, prasarana air baku, pengendali banjir, pengaman pantai, serta pengendali lahar dan sedimen.

    Berikutnya, di bidang bina marga, efisiensi anggaran sebesar Rp 24,38 triliun.

    Di antaranya dikenakan untuk pembangunan jalan, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, pembangunan flyover atau underpass dan terowongan, pembangunan jalan bebas hambatan, serta preservasi rutin jalan raya.

    Untuk bidang cipta karya, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 7,75 triliun.

    Di bidang cipta karya, pembangunan infrastruktur yang terkena efisiensi seperti pembangunan, peningkatan, dan perluasan spam. Lalu, sistem pengelolaan air lembah dan persampahan juga terdampak.

    Pengembangan kawasan dan penataan kawasan pariwisata turut terkena.

    Pembangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungan juga ikut terkena dampak.

    Di bidang prasarana strategis terkena pemangkasan sebesar Rp 20,69 triliun. Beberapa pembangunan yang terkena seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, rehabilitasi renovasi permukiman, prasarana olahraga, dan prasarana lainnya.