Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa program prioritas kementeriannya tidak terdampak
    efisiensi anggaran
    .
    Beberapa program tersebut di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    “Bantuan sosial, beasiswa ada
    KIP kuliah
    itu pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar Rp 1,319 triliun, sembilan persen,” ujar Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Dalam rapat tersebut, Satryo menegaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja perjalanan dinas, belanja barang, dan belanja modal yang tidak bersifat mendesak.
    “Kami mengikuti efisiensi untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang sebesar 43 persen,” ujarnya.
    Satryo menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun.
    Namun, pihaknya sedang mengusulkan agar pemotongan tersebut hanya sebesar Rp 6,78 triliun guna tetap mempertahankan sejumlah program prioritas.
    “Kami menyisir anggaran antara pagu awal, efisiensi yang diminta, serta usulan kami untuk mempertahankan kinerja kementerian,” kata Satryo.
    Dia pun berharap Komisi X DPR bisa membantu kementeriannya memperjuangkan usulan pemangkasan anggaran hanya sebesar Rp 6,78 triliun.
    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 triliun, tetapi menjadi hanya Rp 6,78 triliun,” ujar Satryo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR minta efisiensi anggaran tak kurangi penegakan hukum

    Anggota DPR minta efisiensi anggaran tak kurangi penegakan hukum

    “Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

    Dia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan hingga menjadi prioritas.

    “Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,” kata Stevano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara objektif berdasarkan tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, di mana kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

    “Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” kata dia.

    Untuk itu, menurut dia, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Pada dasarnya, dia pun mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan merupakan sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

    “Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, sejumlah lembaga penegak hukum terkena kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Di antaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025.

    Kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkena efisiensi anggaran sebesar Rp5,43 triliun, KPK terkena efisiensi anggaran sebesar Rp201 miliar, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp998 miliar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourci

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat.

    Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Komisi VII DPR RI pada Rabu ini menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.

    Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya PHK kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang “dirumahkan”.

    Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa “suara” penyiar RRI itu berdampak baik.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah “viral” di masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut dia, suatu permasalahan akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal,” kata dia.

    Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

    Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemangkasan Rp 1,4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) menjelaskan, anggaran BMKG sebelumnya sebesar Rp Rp2,826.897.302.000 atau Rp 2,8 trilun. Namun, BMKG kini mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1.423.397.000.000 atau Rp1,4 triliun.

    “DIPA BMKG adalah Rp2,826.897.302.000. Kemudian terkena pemotongan sebesar kurang lebih Rp1.423.397.000.000. Sehingga pagu setelah pemotongan Rp1.403.500.302.000,” ujar Dwikorita.

    Dengan begitu, belanja pegawai BMKG kini berkurang menjadi Rp847.243.319.000 dan anggaran operasional sebesar Rp556.256.983.000.

    Ia menjelaskan program Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program operasional layanan untuk masyarakat, sebelum pemotongan Rp1.502.295.502.000 dan setelah efisiensi menjadi Rp372.751.795.000.

    “Untuk program MKG yaitu program operasional layanan publik dari Rp372 miliar tersebut, kita rinci menjadi 14 kegiatan yang tertera pada layar. Yang tervesar adalah untuk pengelolaan database VMKG serta untuk pengelolaan jaringan komunikasi, jelasnya.

    “Dan lain-lain terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop, 7 hari selama 1 minggu atau 365 dalam 1 tahun. Jadi angka tersebut untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dwikorita memastikan bahwa anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak terkena pangkas. Mereka tetap menyediakan anggaran sebesar Rp41,9 miliar.

    “Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi. Kemudian layanan informasi iklim terapan yang Rp70 juta di situ termasuk kegiatan sekolah lapang,” pungkasnya.

  • Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 13 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 13 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas Rp 13,725 triliun dari pagu awal Rp 31,45 triliun. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pemangkasan ini tidak akan mengganggu layanan transportasi bagi masyarakat.

    Ia juga memastikan, adanya efisiensi anggaran di Kemenhub tidak akan mengganggu sistem upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini dikhawatirkan oleh para PPPK.

    “Enggak ada yang terganggu (layanan). (Gaji) Insyaallah terpenuhi. Untuk hajat hidup orang itu kita nggak ganggu,” katanya usai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Suntana menjelaskan pada awalnya, pemangkasan anggaran Kemenhub sebesar Rp 17,87 triliun, dan menyisakan Rp 13,58 triliun.

    “Di mana dari sisa pagu tersebut sudah termasuk beberapa belanja yang dikecualikan dari efisiensi anggaran antara lain belanja pegawai serta kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, SBSN serta BLU,” jelasnya lagi.

    Namun setelah pihaknya melangsungkan rapat dengan Kemenkeu pada 11 Februari 2025 kemarin, sisa pagu anggaran 2025 ini kemudian direvisi kembali menjadi Rp 17,725 triliun atau 56,34% dari pagu awal. Sehingga nilai akhir dari pemangkasan anggaran Kemenhub 2025 sebesar Rp 13,725 triliun atau 43,66%.

    “Dapat kami laporkan pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pasca-restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp 13,58 triliun menjadi Rp 17,725 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal,” papar Suntana.

    Menurutnya sisa pagu anggaran 2025 ini akan dioptimalkan untuk mengakomodir belanja pegawai, belanja operasional, dan subsidi perintis. Meski begitu ia mengaku belum bisa melaporkan rincian anggaran Kemenhub terbaru itu.

    “Pada kesempatan ini kami mohon izin dan mohon maaf kepada pak ketua, wakil, dan juga seluruh anggota Komisi V yang saya hormati, kami akan segera menyusulkan rincian setelah dana itu menjadi Rp 17 triliun dalam waktu cepat untuk segera mendapat persetujuan dari bapak ketua komisi dan anggota komisi,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

    Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku lembaganya terkena efesiensi anggaran 2025 sebesar Rp 1,15 triliun. Pos terdampak pemangkasan anggaran adalah perjalanan dinas, kajian, seminar, hingga belanja alat tulis kantor (ATK).

    “Efisiensi anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN sebesar Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan-kegiatan seremonial, dan untuk kegiatan ATK,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Pemangkasan anggaran IKN seusai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Basuki mengatakan pagu anggaran OIKN 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan adanya pemangkasan Rp 1,15 triliun, kata dia, maka sisa anggaran OIKN menjadi Rp 5,24 triliun.

    Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 199,98 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan hanya Rp 5,042 triliun. 

    Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta pelaksanaan paket baru melalui DIPA awal Otorita IKN.

    “Ini sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal, DIPA awal ini sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025 yang pada saat ini Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” pungkas Basuki terkait efisiensi anggaran.

  • Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Swasembada Pangan

    Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program swasembada pangan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR, Rabu (12/2/2025), yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga APBN 2025.

    “Swasembada pangan tidak bisa ditawar-tawar. Ini sudah menjadi keharusan dan akan tetap kita laksanakan,” ujar Sudaryono di kompleks parlemen, Senayan.

    Sudaryono mengungkapkan raker terkait efisiensi anggaran ditunda hingga Kamis (13/2/2025). Ia meminta semua pihak bersabar hingga keputusan final diumumkan.

    “Tenang, sabar dahulu. Tunggu finalnya. Besok kita bahas lebih lanjut,” katanya.

    Penundaan ini disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang masih dalam proses. Namun, Sudaryono memastikan hal tersebut bukan masalah krusial.

    “Rapat ini urusan negara, jadi ada beberapa administrasi yang masih perlu diselesaikan,” jelasnya.

    Sudaryono menekankan baik pemerintah maupun DPR sepakat untuk tetap menjalankan program swasembada pangan sebagai bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “DPR, legislatif, dan eksekutif semua sepakat program presiden harus diamankan dan dilaksanakan,” tegasnya.

    Dalam agenda raker yang dijadwalkan ulang, Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan. Selain itu, akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna membahas penetapan hasil efisiensi anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

  • Setelah Efisiensi Anggaran, Menpan-RB Pastikan Target Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Optimal

    Setelah Efisiensi Anggaran, Menpan-RB Pastikan Target Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Optimal

    Setelah Efisiensi Anggaran, Menpan-RB Pastikan Target Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Optimal
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
    Reformasi Birokrasi
    (Menpan-RB) Rini Widyantini memastikan bahwa
    efisiensi anggaran
    yang dilakukan tidak akan mengganggu pencapaian target kinerja maupun kualitas pelayanan publik. 
    Hal tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (
    DPR
    ) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
    “Dalam pelaksanaan
    efisiensi anggaran
    , ada dua prinsip utama yang kami pegang. Pertama, memastikan target kinerja tetap tercapai sesuai prioritas dan perencanaan organisasi. Kedua, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa gangguan atau penurunan kualitas,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/2/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Rini memaparkan strategi yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menghadapi efisiensi anggaran.
    Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal dan selaras dengan prioritas nasional.
    Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
    “Kami menerapkan konsep
    shared program, shared outcomes, shared activities
    antarsatuan kerja guna meningkatkan efisiensi dan sinergi program. Selain itu, dilakukan penyesuaian pola kerja kedinasan melalui penerapan
    flexible working arrangement
    (FWA), yang sebelumnya juga telah diterapkan,” jelas Rini.
    Penerapan FWA ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.
    Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) melalui fleksibilitas dalam lokasi dan waktu kerja. Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana kerja juga akan dilakukan secara lebih efisien.
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
    “Saya berharap setelah APBN ini disahkan, tidak ada alasan untuk tidak bekerja secara optimal,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI telah menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenpan-RB dalam
    APBN 2025
    .
    Perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme rekonstruksi anggaran guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program prioritas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025. 

    Beberapa poin penting yang terkena efisiensi di antaranya tunjangan dosen baik PNS maupun non PBS, bantuan operasional untuk PTN, PTS, bahkan hingga proyek Sekolah Garuda yang menjadi program Prabowo Subianto.

    Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan dari total efisiensi, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak terkena efisiensi.

    “Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Satryo menjelaskan ada beberapa anggaran yang terkena efisiensi. Berikut daftarnya:

    Tunjangan dosen non-PNS: pagu awal Rp2,7 triliun, terkena efisiensi 25 persen atau Rp676 miliar
    Beasiswa program KIP kuliah: pagu awal Rp14,6 triliun, terkena efisiensi 9% atau Rp1,3 triliun
    Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): pagu awal Rp164,7 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp19,47 miliar.
    Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk): pagu awalnya Rp213,73 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp21,3 miliar
    Beasiswa KNB (Kerja Sama Negara Berkembang): pagu awal Rp85,348 miliar, diefisiensi 25% atau Rp21 miliar.
    Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri: pagu awalnya Rp236,8 miliar, diefisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 miliar.
    Program Sekolah Unggul Garuda: pagu awal Rp2 triliun, diefisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun.
    Bantuan operasional  perguruan tinggi negeri (BOPTN): pagu awal Rp6,018 triliun, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp3 triliun. 
    Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH): pagu awal Rp2,37 triliun, efisiensi 50 persen menjadi Rp1,18 triliun, diusulkan restrukturisasi sebesar 30 persen oleh Kemendikti jadi Rp711 miliar.
    Pusat unggulan antar perguruan tinggi (PUAPT): pagu awal Rp250 miliar, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp125 miliar.
    Bantuan kelembagaan PTS: pagu awal Rp365,3 miliar, diefisiensi 50 persen, atau sebesar Rp182 miliar.
    Program lainnya: pagu awal Rp1,9 triliun, diefisiensi 43 persen atau Rp832 miliar.

    Satryo mengatakan untuk poin program lainnya meliputi perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal dan sebagainya.

    Beberapa sumber dana non rupiah murni atau dana pinjaman dan investasi, juga terkena efisiensi, di antaranya:

    SBSN: pagu awal sebesar Rp1,53 triliun, diefisiensi 47 persen atau Rp927 miliar
    PLN: pagu awal sebesar Rp688 miliar, diefisiensi 30 persen atau sebesar Rp20& miliar
    PNBP: pagu awal Rp839 miliar, diefisiensi 62 persen atau Rp520 miliar
    BLU: pagu awal Rp8 triliun, diefisiensi 44 persen atau Rp3,5 triliun
    Lainnya (RMP dan HLN): pagu awal Rp49 miliar, diefisiensi 17 persen atau sebesar Rp8 miliar.

    “Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 trilium dari Rp14,3 triliun yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah didapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan,” kata dia.

    “Dengan posisi ini, saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 tetapi menjadi hanya Rp6,78,” tandas dia.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensisebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.

     

     

  • Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Kemenpar yakni Rp884,9 miliar, dari sebelumnya Rp1,49 triliun.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, pagu anggaran Kemenpar tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Kendati begitu seiring adanya instruksi efisiensi, anggaran Kemenpar untuk tahun ini tersisa Rp884,9 miliar. 

    “Anggaran yang dapat digunakan Rp884,9 miliar,” kata Widiyanti dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    Awalnya, sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, Kemenpar diarahkan untuk melakukan penghematan anggaran hingga Rp783,8 miliar.

    Namun, setelah melakukan rekonstruksi anggaran, Kemenpar diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Widiyanti menuturkan, sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

    Adapun, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.