Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Badan Gizi Nasional Kena Efisiensi Anggaran Senilai Rp 200,2 M

    Badan Gizi Nasional Kena Efisiensi Anggaran Senilai Rp 200,2 M

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

    Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

    “Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar),” kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

    “Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan,” kata Dadan.

    “Pak presiden sampaikan ‘nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan’. Itu maksudnya,” sambung Dadan.

    Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

    “Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

    “Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini,” kata Nihayatul.

    “Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program,” tambahnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pastikan Gaji dan Tunjangan Guru Aman

    Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pastikan Gaji dan Tunjangan Guru Aman

    Summary: 

    Keyword: 

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa gaji, tunjangan, serta gaji ke-13 guru tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp 1,64 triliun,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Selain itu, anggaran tunjangan guru non-ASN sebesar Rp 11,5 triliun juga tetap dialokasikan dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun,” ujarnya.

    Abdul Mu’ti juga menjelaskan anggaran tersebut sudah mencakup kenaikan tunjangan guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Abdul Mu’ti menyampaikan proses pencairannya saat ini sudah memasuki tahap verifikasi dan validasi data guru. Tahapan ini melibatkan pemerintah daerah guna memastikan keakuratan data penerima.

    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tunjangan tersebut dapat segera dicairkan dan tak terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Mudah-mudahan, jika prosesnya cepat selesai, sebelum Idulfitri tunjangan sudah cair. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para guru agar dapat merayakan hari raya dengan lebih gembira,” pungkasnya.

  • Fraksi PKB Dorong Penyaluran Bansos Satu Pintu, Sejalan dengan DTSEN – Halaman all

    Fraksi PKB Dorong Penyaluran Bansos Satu Pintu, Sejalan dengan DTSEN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui satu pintu.

    Langkah ini dinilai lebih efektif meskipun dana bansos berasal dari berbagai sumber.

    “Bantuan sosial ini sangat penting bagi masyarakat kurang mampu. Namun, selama ini penyalurannya sering menimbulkan masalah karena terlalu banyak pintu,” ujar Maman di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Saya harap ini diperbaiki, idealnya menurut saya cukup satu pintu saja,” kata Maman.

    Maman, yang juga merupakan Anggota Dewan Syura DPP PKB, menekankan mekanisme satu pintu akan menciptakan sistem penyaluran bansos yang lebih terkoordinasi dan efisien.

    “Ini sejalan dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Masyarakat (DTSEN) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.

    “Jika DTSEN berhasil diterapkan dan penyalurannya dilakukan melalui satu pintu, maka risiko salah sasaran akan bisa dihilangkan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Maman juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bansos meskipun sedang melakukan efisiensi keuangan negara.

    “Memang kalau Bansos sebaiknya tidak mengalami pemangkasan.”

    “Saya apresiasi keputusan itu karena nilai kemaslahatannya untuk masyarakat yang membutuhkan sangat besar,” jelas Maman.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memastikan bantuan sosial tidak akan terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita,” ujarnya usai mengikuti mengikuti agenda Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

    Ketua Umum PKB itu juga menyatakan kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat siap melakukan penyesuaian.

    Dia memastikan kebijakan pemangkasan didukung penuh.

    Selain itu, dalam rapat tersebut, Muhaimin juga membahas sejumlah aspek terkait bansos, termasuk DTSEN, yang menyangkut urusan regulasi penyaluran bantuan sosial (bansos). 

    “Dengan semakin kuatnya DTSEN, semakin jelas para penerima manfaat sudah (terdaftar) di Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.(*)

     

  • Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan di Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri PANRB: Sudah Diatur Perpres

    Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan di Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri PANRB: Sudah Diatur Perpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menanggapi pengangkatan staf khusus (stafsus) di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. Salah satunya adalah pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut Rini, pengangkatan stafsus menteri tidak melanggar aturan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    “Karena memang di dalam struktur organisasi, di dalam Perpres memang diperbolehkan,” ujar Rini di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Rini menambahkan, Kementerian Pertahanan kemungkinan baru sempat melakukan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus, tetapi hal tersebut tetap sesuai aturan yang berlaku.

    “Jadi mungkin mereka terlambat saja mengangkatnya, tetapi pasti itu sudah diatur,” tegas Rini.

    Diketahui, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melantik lima staf khusus dan satu asisten khusus. 

    Berikut daftar lima stafsus menhan yang dilantik:

    1. Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai staf khusus menhan bidang diplomasi pertahanan
    2. Kris Wijoyo Soepandji sebagai staf khusus menhan bidang tata negara
    3. Lenis Kogoya sebagai staf khusus menhan bidang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 
    4. Indra Irawan sebagai staf khusus menhan bidang ekonomi pertahanan.
    5. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (Deddy Corbuzier) sebagai stafsus menhan bidang komunikasi sosial dan publik.

  • Kemenperin Lapor ke DPR Anggaran Dipangkas Rp 883 Miliar

    Kemenperin Lapor ke DPR Anggaran Dipangkas Rp 883 Miliar

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp 883.409.939.000. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Komisi VII DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian RI setelah dilakukan rekonstruksi sebesar Rp 883.409.939.000,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam rapat tersebut di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya dalam rapat tersebut, Faisol menyebut pagu anggaran awal Kemenperin adalah Rp 2.519.612.734.000. Artinya dengan efisiensi Rp 883.409.939.000 pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah Rp 1.636.202.795.000.

    Sebagai informasi, jumlah efisiensi ini telah berkurang dari sebelumnya yang sebesar Rp 1,1 triliun. Namun setelah dilakukan rekonstruksi efisiensi bersama Kementerian Keuangan, jumlahnya turun menjadi Rp 883 miliar.

    “Pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883,6 miliar lebih. Maka setelah efisiensi, pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih. Sebagai catatan, Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” ujar Faisol.

    Faisol juga merinci besaran efisiensi yang berlaku di Kemenperin. Misalnya Sekretariat Jenderal Kemenperin yang terkena efisiensi Rp 94 miliar, sehingga pagu anggaran akhirnya sebesar Rp 199 miliar.

    “Ditjen Industri Agro, dari Rp 99 miliar, efisiensinya Rp 62,8 miliar, pagu akhirnya Rp 36,2 miliar. Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, dari pagu awal Rp 100 miliar lebih, efisiensi Rp 57,8 miliar, lalu pagu akhir Rp 42,3 miliar,” jelasnya.

    Lalu Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang kena efisiensi Rp 58 miliar dari pagu awal Rp 106 miliar, dan menyisakan anggaran Rp 48 miliar.

    “Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka ini pagu awalnya Rp 328 miliar lebih, efisiensinya Rp 221 miliar lebih, lalu pagu akhirnya Rp 107 miliar lebih. Inspektorat Jenderal dari pagu awal Rp 44,2 miliar, efisiensi Rp 10,7 miliar, pagu akhir Rp 33,5 miliar,” sebut Faisol.

    Selanjutnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang membawahi sekitar 24 balai di seluruh Indonesia, pagu awalnya Rp 676,8 miliar. Besaran efisiensinya Rp 181 miliar lebih sehingga pagu akhirnya Rp 494,9 miliar.

    “Lalu Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional pagu awalnya Rp 99 miliar, efisiensi Rp 50 miliar, pagu akhirnya Rp 48,5 miliar
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pagu awal Rp 770 miliar lebih, efisiensi Rp 145 miliar, pagu akhirnya Rp 625 miliar,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bos Badan Gizi Ungkap Anggaran Dipotong Rp 200 M, Gimana Nasib Makan Gratis?

    Bos Badan Gizi Ungkap Anggaran Dipotong Rp 200 M, Gimana Nasib Makan Gratis?

    Jakarta –

    Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

    “Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

    Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

    Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

    “Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan,” terang Dadan.

    Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

    “Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai,” terang Dadan.

    (hns/hns)

  • BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. Namun, anggaran layanan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan.

    Nilai anggaran tersebut sebesar Rp 41,9 miliar.

    “Pengelolaan gempa bumi dan tsunami, yang Rp 41,9 miliar itu tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dwikorita juga mengatakan terkait anggaran pengelolaan Meteorologi Publik BMKG yang di dalamnya ada layanan iklim tidak mengalami pemotongan. tetap Rp 70 miliar. Kemudian untuk layanan deteksi cuaca penerbangan juga tetap sebesar Rp 1 miliar.

    Selain itu itu, anggaran belanja pegawai juga tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp 847 miliar.

    Dwikorita menambahkan, awalnya anggaran BMKG sebesar Rp 2,8 triliun, terkena pemangkasan sebesar Rp 1,42 triliun. Alhasil, anggaran setelah pemotongan menjadi Rp 1,403 triliun.

    Namun, setelah rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bakal ada rekonstruksi efisiensi sehingga pagu anggaran BMKG bisa naik menjadi Rp 1,78 triliun setelah pemotongan.

    “Dengan rekonstruksi itu dari pagu Rp 1,4 triliun, kami mendapatkan pagu 1,78 triliun,” terang Dwikorita.

    (hns/hns)

  • Proyek IKN Lanjut! Prabowo Minta Bos OIKN Ajukan Tambahan Rp8,1 T

    Proyek IKN Lanjut! Prabowo Minta Bos OIKN Ajukan Tambahan Rp8,1 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi masih akan dilanjutkan meski ada pemangkasan anggaran.

    Hal ini karena anggaran IKN berpotensi bertambah seiring dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

    Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan dokumen tambahan untuk penambahan anggaran tersebut.

    “Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun,” kata Basuki kepada wartawan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.

    Selain itu, anggaran yang dipangkas hanya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, dari awal pagu sebesar Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, alias dipangkas sebesar Rp 1,15 triliun.

    “Pada saat itu Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN Rp 48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA dari awal Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun,” ujar Basuki yang kerap dipanggil ‘Pak Bas’.

    Selain dari anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun, sejatinya anggaran juga berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) yang diproyeksikan mencapai Rp 60,93 triliun dan dari investasi sebesar Rp 6,49 triliun.

    Adapun pembangunan tahap kedua yakni kawasan pusat Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, saran dan prasarana untuk mencapai ibukota politik pada 2028, dan pembangunan sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif sepanjang 2025 hingga 2028.

    Adapun untuk pembangunan yang tengah dikerjakan, masih akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029, akan diinisiasi oleh OIKN.

    “Proyek yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU sesuai dengan surat keputusan Menteri PU, dan kami akan mengerjakan proyek yang baru mau digarap,” pungkas Pak Bas.

    (chd/mij)

  • Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih mengusahakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    “Kemenpar masih mengusahakan usulan tambahan sebesar Rp2,25 triliun sebagaimana pernah kami sampaikan ke komisi VII,” kata Widiyanti, Rabu (12/2/2025).

    Widiyanti mengatakan, usulan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan promosi dan penyelenggaraan event agar target yang diberikan tahun ini dapat tercapai.

    Tahun ini, kontribusi sektor pariwisata ke produk domestik bruto (PDB) ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

    Adapun Kemenpar menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. 

    Widiyanti menyebut, pihaknya diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar dari total pagu 2025 Rp1,48 triliun. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran yang dapat digunakan Kemenpar tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

  • Efisiensi Anggaran Diharapkan Tak Ganggu Penegakan Hukum Regional 12 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran Diharapkan Tak Ganggu Penegakan Hukum Regional 12 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran Diharapkan Tak Ganggu Penegakan Hukum
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    efisiensi anggaran
    yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan tak mengganggu penegakan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat.
    Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah berkomitmen dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.
    Sehingga, penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas meskipun anggaran negara sedang diperketat.
    “Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,” ujar Stevano dilansir Antara, Rabu (12/2/2025).
    Stevano menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
    “Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara superpower seperti Amerika, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” katanya.
    Menurutnya, langkah efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan, karena merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dunia.
    Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun efisiensi diperlukan, rasa keadilan dalam masyarakat tidak boleh berkurang.
    “Saya dan rekan-rekan di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki perhatian besar terhadap penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.
    Anggaran Polri hingga KPK Dipangkas
    Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, beberapa lembaga penegak hukum terkena kebijakan efisiensi anggaran, di antaranya:
    Stevano berharap pemangkasan ini tidak menghambat upaya penegakan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan keamanan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.