Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pimpinan DPR Dorong Keterbukaan Informasi Untuk Dekatkan Generasi Muda dengan Legislator Senayan – Halaman all

    Pimpinan DPR Dorong Keterbukaan Informasi Untuk Dekatkan Generasi Muda dengan Legislator Senayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjelaskan soal adanya misinformasi antara generasi muda dan DPR selama ini.

    Dia berpandangan, media sosial kerap berperan tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi.

    “Tetapi dengan informasi yang didorong DPR membuka informasi yang lebih luas, kami sekarang lebih dikontrol rakyat, karena civil society juga bagian dari perjuangan kami,” kata Cucun dalam acara DPR Connect yang diadakan Harian Kompas di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2/2025).

    Dia pun mengajak generasi muda untuk lebih dekat mengetahui kinerja para legislator di Senayan.

    “Impact dari keputusan-keputusan yang kami ambil ini pasti secara langsung akan dirasakan ya sahabat-sahabat mahasiswa. Misalkan ada informasi soal kenaikan UKT, ya adik-adik langsung ingin tahu seperti apa sih pembahasannya begitu,” kata Cucun.

    Dengan begitu, Legislator PKB itu mengatakan bagaimana civitas akademika juga ikut mengontrol peran DPR.

    Cucun mengatakan lebih lanjut soal bagaimana DPR berperan terkait isu-isu yang ramai dibahas publik.

    Bahkan, Cucun yang duduk di Komisi III DPR RI, sudah akrab dengan istilah ‘No Viral No Justice’ yang kerap disuarakan di media sosial.

    “Saya mengingatkan kepada mitra saya, tak ada lagi kalimat ‘No Viral No Justice’, bagaimana memaksimalkan fungsi aparat mitra kami yang diberikan amanat dan APBN untuk bekerja maksimalkan sesuai hasil pembahasan dan perencanaan di DPR,” kata Cucun.

    “Kami siapkan regulasinya, apa yang dibutuhkan, karena perkembangan yang terjadi di negara kita ini perlu ada penguatan regulasi,” tandasnya.

  • Belum Terima Surat Dari Menteri Keuangan, Komisi IV DPR Tunda Persetujuan Anggaran Mitra Kerja – Halaman all

    Belum Terima Surat Dari Menteri Keuangan, Komisi IV DPR Tunda Persetujuan Anggaran Mitra Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI menunda rapat dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya.

    Rapat sebelumnya beragendakan pembahasan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Alex Indra Lukman menyebut, penundaan itu karena pihaknya tak menerima surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) terkait perubahan pagu anggaran dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya.  

    “Menteri datang ke kami lapor, eh komisi pagu kami berubah minta persetujuan, dasarnya apa, kan harus ada legal formalnya, surat Menteri Keuangan yang menyatakan pagu kementerian tersebut berubah, gitu,” kata Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Alex mengingatkan pentingnya legal formal dalam bernegara.

    Apalagi, kata dia, rapat persetujuan anggaran di Parlemen harus melalui jalur-jalur yang sah.

    “Masa kemudian menterinya mengatakan eh komisi tolong disetujui pagu kami naik atau eh pagu kami turun, terus kami setujui gitu, karena kan setiap perubahan itu berimplikasi,” ujar dia.

    Komisi IV DPR RI, kata Alex, tegas meminta pemerintah untuk memberi penjelasan secara detail jika kementerian/lembaga yang menjadi mitranya terkena efisiensi anggaran.

    “Contoh kalau pagu berubah apapun judulnya kan ada yang dipotong, kementerian a dipotong Rp 10 triliun, kementerian b diefisiensikan Rp 20 triliun, kementerian c direkonstruksi Rp 10 triliun, kementerian dikonstruksi Rp 10 triliun, total Rp 50 triliun misalnya, pertanyaannya Rp 50 triliun ini kemana? Kan begitu, kan harus ada penjelasan. Karena asumsi kita tidak berubah,” ucap dia.

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan perubahan pagu anggaran pada setiap kementerian/lembaga tidak bisa hanya disampaikan menteri atau kepala lembaganya dalam rapat.

    Menurutnya, setiap hal yang berjalan di pemerintahan membutuhkan proses administrasi yang benar.

    “Ini ada pagu yang berubah, loh kan nggak bisa hanya pernyataan Pak Menteri saja toh, legal formalnya mana? Masa ada Menteri tiba-tiba bilang pagu kami berubah tolong disetujui, dasarnya apa, surat resminya mana, ini negara kita butuh administrasi, ada berita acara yang harus kita jalani tidak bisa ujug-ujug,” ucapnya.

    Di sisi lain, Alex menjelaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 perihal efisiensi anggaran sebenarnya bersifat internal.

    Artinya, Inpres itu ditujukan kepada jajaran pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, baik itu menteri, panglima, dan lain-lain.

    Sementara itu, bunyi dari efisiensi anggaran tersebut berupa pemblokiran.

    Dia berpendapat, efisiensi adalah sebuah kata yang diartikan mengubah tata cara atau mengubah pola kerja.

    Sehingga, dengan kata lain diefisienkan tentu memiliki output yang sama.

    “Itu kan tidak mengubah output, contoh kalau outputnya swasembada pangan maka efisiensi anggaran tidak boleh mengubah output tersebut,” ujar dia.

    Alex belum bisa merinci sampai kapan rapat Komisi IV DPR terkait persetujuan anggaran itu akan ditunda.

    Namun yang jelas, ucap Alex, Komisi IV DPR siap membahas pagu anggaran setelah menerima surat dari Menteri Keuangan.

    “Kita tunda sampai ada kejelasan, kalau ada perubahan ya kita bahas. Gitu loh, apapun judulnya, mau efisiensi, mau kontruksi, mau rekonstruksi, selama mengubah pagu akan kita bahas. Tapi kan perubahan pagu tentu ada surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahwa pagu kementerian a kementerian b berubah. Itu yang suratnya kita tunggu, kalau dua berubah,” pungkasnya.

  • Polisi Aceh Paksa Pacar Aborsi, Ipda YF Dijatuhi Sanksi Etik dan Jabatannya Dicopot

    Polisi Aceh Paksa Pacar Aborsi, Ipda YF Dijatuhi Sanksi Etik dan Jabatannya Dicopot

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Propam Polda Aceh memberikan sanksi etik dan mencopot jabatan Ipda Yohananda Fajri alias Ipda YF dari perwira Samapta Polres Bireuen, karena memaksa pacarnya yang hamil melakukan aborsi.

    Kasus Ipda YF memaksa pacarnya berinisial VFA yang merupakan pramugari untuk aborsi atau menggugurkan kandungan hasil hubungan badan di luar nikah keduanya viral di media sosial.

    Ipda YF diduga memaksa pacar melakukan aborsi untuk menyelamatkan kariernya sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2023 yang pernah menjabat sebagai kanitopsnal Satreskrim Polres Bireuen.

    Ipda YF menjalani sidang etik di Bidang Propam Polda Aceh dan dijerat dengan Pasal 348 KUHP tentang Aborsi dan Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan tentang Aborsi.

    Kabid Humas Kombes Joko Krisdiyanto dalam mengatakan Polda Aceh Ipda YF masih dalam proses pemeriksaan oleh Bidang Propam. Selain itu, Polda Aceh juga akan menindaklanjuti aspek hukum lainnya dengan tetap mempertimbangkan unsur keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

    “Kepolisian berkomitmen dalam menegakkan hukum secara presisi,  profesional, melindungi hak-hak korban, serta memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi,” ujarnya dalam keterangan diterima Beritasatu.com, Rabu (12/2/2025).

    Joko menegaskan kepolisian tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR RI, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak, guna memastikan bahwa kasus ini diselesaikan secara adil dan transparan.

    Dalam rangka penyelesaian kasus ini, Polda Aceh telah melakukan proses mediasi antara pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi yang terbaik bagi korban. Mediasi dilakukan dengan tetap memerhatikan kepentingan korban serta memastikan hak-haknya tetap dilindungi.

    Polda Aceh juga mengajak organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan perempuan untuk turut serta memberikan masukan terkait penanganan kasus serupa ke depan, sehingga mekanisme penyelesaian yang dilakukan benar-benar berorientasi pada pemulihan korban serta kepastian hukum bagi semua pihak.

    Joko menambahkan Polda Aceh akan terus memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab mengenai perkembangan kasus Ipda YF memaksa pacar aborsi sebagai bentuk transparansi.

  • Legislator Soroti Keamanan Laut RI Tak Secanggih China: Ini Masalah Serius

    Legislator Soroti Keamanan Laut RI Tak Secanggih China: Ini Masalah Serius

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR F-PAN Farah Puteri Nahlia menyoroti teknologi hingga persenjataan pengamanan laut di Indonesia tak sebanding dengan China. Dia mendukung agar strategi keamanan laut diperkuat regulasinya.

    “Sejak awal periode kami di Komisi I, kami sudah menghadapi realitas pahit bahwa setiap kali Bakamla atau TNI AL berhadapan dengan Coast Guard China, kita tertinggal dari segi persenjataan dan teknologi. Mereka jauh lebih canggih, sementara kekuatan kita tidak ada setengah dari mereka. Ini adalah masalah serius yang tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Farah dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    “Fraksi PAN mendukung penuh perumusan strategi keamanan laut yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif. Regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk benar-benar menguasai dan menjaga laut kita,” tambahnya.

    Hal ini dikatakan Farah usai Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI serta Menteri Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Rapat ini membahas soal urgensi sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

    “Kita sudah bertahun-tahun membahas berbagai ancaman keamanan laut, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga isu terbaru mengenai pagar laut. Namun, karena ketidakjelasan regulasi dan kewenangan antar-lembaga, banyak isu yang seolah menggantung tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Ini bukan sekadar diskusi, ini tentang kedaulatan kita!” katanya.

    Kemudian, Farah juga mengatakan bahwa dari periode lalu, RUU Keamanan Laut sudah beberapa kali dibahas, namun tidak kunjung ada realisasi konkret. Ia juga menekankan bahwa keamanan laut tidak boleh hanya berfokus pada pertahanan militer, tetapi juga harus mencakup aspek ekonomi, HAM, diplomasi, serta keamanan non-tradisional.

    “Jangan sampai kita hanya terus rapat tanpa tindakan nyata! Tantangan zaman terus berkembang, dan keamanan laut harus bisa mengikuti dinamika tersebut dalam jangka panjang. Kita butuh regulasi yang lebih tajam, lebih operasional, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia juga mendukung gagasan agar masyarakat pesisir dan nelayan mendapatkan peran yang lebih aktif dalam menjaga keamanan laut. Dia berharap keamanan laut bisa dijadikan isu prioritas oleh presiden.

    “Mereka bukan sekadar pengguna laut, tetapi garda terdepan yang dapat membantu mendeteksi ancaman sejak dini. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan program peningkatan kapasitas agar dapat menjadi mitra dalam menjaga keamanan maritim kita,” katanya.

    “Harapan kami, hasil rapat ini segera dibawa ke Presiden dan menjadi agenda dalam rapat kabinet berikutnya. Keamanan laut Indonesia tidak bisa lagi menjadi isu yang hanya dibahas di ruang rapat. Ini adalah prioritas nasional yang harus segera mendapat solusi konkret,” sambungnya.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Posisi Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog Tuai Polemik, Komisi I DPR Sarankan Revisi Pasal 47 UU TNI – Halaman all

    Posisi Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog Tuai Polemik, Komisi I DPR Sarankan Revisi Pasal 47 UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mayjen Novi Helmy Prasetya yang diangkat menjadi Direktur Utama Perum Bulog menuai kritik dari masyarakat.

    Pasalnya, pengangkatan Mayjen Novi Helmy Prasetya dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pun menyarankan agar segera ada revisi Undang-Undang TNI, khususnya pasal 47 tentang tentara aktif hanya mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

    TB Hasanuddin juga menilai, kritik pengangkatan Kepala Bulog ini memang beralasan, karena sesuai dengan UU TNI khususnya pasal 47 untuk perwira aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 Kementerian/ Lembaga.

    Pasal 47 UU TNI berbunyi sebagai berikut: “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung”.

    “Bila negara memang membutuhkan dan kemudian jabatan itu harus diisi oleh perwira tinggi TNI aktif, disarankan segera saja UU Nomor 34 tahun 2004 direvisi terutama pasal 47  agar tidak terjadi pelanggaran terhadap UU,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI menyatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto mengatakan penugasan terhadap Novi dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN.

    Kementerian BUMN, ungkap Hariyanto, melihat Novi memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto kepada Tribunnews.com pada Senin (10/2/2025).

    Selain itu, lanjut dia, hari ini juga telah dilaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama antara TNI dan Bulog dalam rangka mendukung pengadaan beras dan gabah nasional tahun 2025. 

    Kerja sama tersebut, kata Hariyanto, akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Puspen TNI dalam keterangan resminya menyatakan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan TNI di Ruang Pola, Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Senin (10/2/2025).

    Perjanjian kerja sama antara Perum Bulog dengan TNI memuat tentang dukungan TNI dalam pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025.

    TNI menyatakan tujuan dari Perjanjian kerja sama itu antara lain mendukung tercapainya target pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025, meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung kepastian pasokan bahan baku dan/atau pangan, menjaga proses pengadaan gabah dan beras dalam negeri agar tetap kondusif dan optimalisasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional,” tegas Hariyanto.

    Juga diberitakan sebelumnya, Hariyanto menegaskan TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah.

    Terutama, lanjut dia, dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN. 

    “Terkait dengan diangkatnya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, tentunya TNI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (9/2/2025).

    “Adapun nantinya proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di lingkup TNI tentunya akan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme aturan yang berlaku,” ujar dia.

  • Dampak Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Batal Bangun Pengendali Banjir hingga Revitalisasi Danau

    Dampak Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Batal Bangun Pengendali Banjir hingga Revitalisasi Danau

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana pembangunan pengendali banjir, pengamanan pantai, revitalisasi danau hingga pengendalian lahar, imbas efisiensi anggaran belanja pemerintah 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Efesiensi anggaran pada Kementerian PU akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas di antaranya (pada Direktorat) Sumber Daya Air sebesar Rp 27,72 triliun,” kata Dody. 

    Dody memerinci program pembangunan yang gagal dilakukan tahun ini akibat efisiensi anggaran, di antaranya pembangunan 14 unit bendungan, pembangunan pengarah ruko, serta revitalisasi danau, dan situ. 

    “Pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, pengaman pantai sepanjang 4,5 kilometer, pengendali lahar dan sedimen,” ujarnya. 

    Rencana pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik tahun ini juga harus dibatalkan karena efisiensi anggaran. Begitu juga operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan P3TGAI yang berada di 12.000 lokasi serta pengadaan tanah. 

    “Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi,” pungkasnya.  

    Dalam rapat itu, Dody menerangkan Kementerian PU terimbas pemotongan anggaran Rp 81,38 triliun. Sebagian besar pemotongan berupa proyek pembangunan infrastruktur.

    Dia juga memastikan tak akan ada proyek infrastruktur tahun tunggal (SYC) ataupun tahun jamak (MYC) baru akibat pemotongan anggaran. 

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Dody juga menyebut akan ada sejumlah proyek infrastruktur tahun jamak yang bakal molor.

    “Semua MYC sementara waktu kita molorkan, bukan dihentikan, direlaksasi, dan tetap berlanjut,” ujar Dody memaparkan dampak dari efisiensi anggaran.

  • Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal Dilantik Dibanding Kepala Daerah Pilkada 2024 Terpilih Lainnya

    Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal Dilantik Dibanding Kepala Daerah Pilkada 2024 Terpilih Lainnya

    PIKIRAN RAKYAT – Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan pasangan terpilih Pilgub Aceh 2024 ini dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPR Aceh ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

    Diketahui, Muzakir-Fadhlullah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada Aceh 27 November 2024. Pasangan yang diusung koalisi partai lokal dan nasional ini meraup 1.492.846 suara atau 53,27 persen.

    Alasan Lebih Dulu Dilantik

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut bahwa pelantikan pasangan terpilih Pilkada Aceh 2024 ini lebih dulu dibandingkan yang lainnya lantaran aturan dalam UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bersifat lex specialis.

    Di mana, dalam Pasal 69 huruf C UUPA disebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden RI, di hadapan Ketua Mahkamah Syari’ah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh.

    Berdasarkan aturan tersebut maka pasangan terpilih Pilkada Aceh 2024 tersebut dapat lebih dulu dilantik dibandingkan kepala daerah lain yang mana ditetapkan pemerintah pusat akan digelar serentak pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Pelantikan ini khusus untuk para kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

    Kebijakan Awal Muzakir Setelah Dilantik

    Muzakir Manaf (tengah), Gubernur Aceh terbaru, mewacanakan hapus penerapan sistem barcode (QR Code) saat pengisian BBM di SPBU.

    Pada sambutan awalnya seusai dilantik, Muzakir menyatakan wacananya terkait dengan kebijakan yang selama ini diberlakukan di Aceh. “PR hari ini adalah semua SPBU yanga da di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM),” ucapnya.

    Ia beranggapan bahwa pengisian BBM dengan sistem barcode tidak bermanfaat. Maka, dirinya menyimpulkan bahwa wacananya tersebut menjadi kebijakan awal pemerintahannya.

    “Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyaakat (tanpa harus barcode),” ucapnya, sebagaimana mengutip Antara.

    Selain itu, penerapan sistem barcode saat membeli BBM ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, di mana mereka ingin mensejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh.

    “Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun,” katanya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terdampak Efisiensi Rp20 T, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 T

    Terdampak Efisiensi Rp20 T, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 T

    JAKARTA – Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Wahyu Hadiningrat menyampaikan bahwa Kepolisian RI terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dari pagu anggaran sejumlah Rp126,6 triliun pada Tahun 2025. Sehingga setelah rekonstruksi anggaran Polri kini tinggal Rp106 triliun.

    Hal itu disampaikan Komjen Wahyu dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari.

    “Postur anggaran Polri sesuai surat Menteri Keuangan bahwa postur angaran Polri sejumlah Rp126,6 triliun. Di sini kalau kita lihat dalam kelompok perbelanjaan terdiri dari belanja pegawai 46,9 persen sebesar Rp59,44 triliun kemudian belanja barang sebesar 26,91 persen terdiri dari Rp34,077 triliun. Belanja modal 26,14 persen sebesar Rp33,09 triliun,” ujar Komjen Wahyu.

    Wahyu mengatakan, Polri membagi alokasi anggaran berdasarkan dua bagian. Yakni per program dan per sumber anggaran.

    “Dalam per program itu profesionalisme SDM Rp2,4 triliun, lidik-sidik Rp5,6 triliun, almatsus dan sarpras Rp45,7 triliun harkamtikmas Rp20,3 triliun, dan dukungan manajemen Rp52,5 triliun. Sedangkan per sumber anggaran ini diurai menjadi 6 mulai dari rupiah murni, PLN, PDN, PNBP, BLU, SBSN dan RMP,” imbuhnya.

    Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, lanjut Wahyu, hasil rapat dengan dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun.

    “Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri Tahun 2025,” kata Wahyu.

    Jika diurai, menurut Wahyu, belanja yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang Rp6,6 triliun sebesar 19,62 persen dari pagu awal belanja barang. Untuk belanja modal jumlahnya Rp13,9 sebesar 42 persen dari pagu awal belanja modal.

    “Proses exercise sedang dilakukan. Kemudian tindak lanjut dari pada rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri saat ini menjadi Rp106 triliun,” kata Komjen Wahyu.

    “Kalau kita lihat dari dua kelompok besar kita urai per jenis anggaran dan per sumber anggaran. Untuk per jenis belanja-belanja pegawai menjadi Rp59,4 T ini tetap, belanja barang menjadi Rp27,3, belanja modal jadi Rp19,1 triliun,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah program beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terancam mengalami pemangkasan seiring kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan beberapa beasiswa yang terdampak, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

    “Beasiswa KIP K awalnya memiliki pagu Rp 14,698 triliun, tetapi terkena efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau 9%. Kami mengusulkan agar pagu tetap seperti semula, karena ini termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi,” ujar Satryo, Rabu (12/2/2025).

    Selain KIP Kuliah, program BPI dan beasiswa Adik juga mengalami pemotongan sebesar 10%, dari pagu awal masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar.

    Sementara itu, beasiswa KNB serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan menghadapi pemangkasan lebih besar, yakni 25%, dari pagu awal masing-masing Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

    Komponen anggaran lainnya yang terdampak mencakup tunjangan dosen non-PNS, yang mengalami efisiensi 25% dari total Rp 2,7 triliun. Namun, Satryo memastikan bahwa gaji dan tunjangan pegawai tetap aman tanpa pemotongan.

    Satryo menegaskan anggaran pendidikan, khususnya beasiswa dan tunjangan dosen, tidak seharusnya mengalami efisiensi anggaran.

    “Kami mengusulkan agar pemotongan di sektor ini menjadi 0%, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial,” tegasnya.

    Ia juga meminta Komisi X DPR memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, mengingat sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    “Kami mengusulkan agar pagu tetap di angka Rp 31,645 triliun untuk gaji, tunjangan, dan beasiswa,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mengajukan efisiensi anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp 14,3 triliun. Namun, Satryo mengupayakan agar pemotongan hanya Rp 6,78 triliun guna memastikan kelancaran berbagai program pendidikan.

    “Saya berharap Komisi X DPR dapat memperjuangkan agar efisiensi anggaran tidak mencapai Rp 14,3 triliun, tetapi hanya Rp 6,78 triliun,” pungkasnya.

  • Badan Gizi Nasional Kena Efisiensi Anggaran Senilai Rp 200,2 M

    Badan Gizi Nasional Kena Efisiensi Anggaran Senilai Rp 200,2 M

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

    Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

    “Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar),” kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

    “Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan,” kata Dadan.

    “Pak presiden sampaikan ‘nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan’. Itu maksudnya,” sambung Dadan.

    Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

    “Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

    “Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini,” kata Nihayatul.

    “Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program,” tambahnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu