Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Curhat Penyiar Didengar DPR, Direksi TVRI dan RRI Disemprot: Pemotongan Anggaran Dimulai dari Atas!

    Curhat Penyiar Didengar DPR, Direksi TVRI dan RRI Disemprot: Pemotongan Anggaran Dimulai dari Atas!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dengan memecat ribuan pekerja di level bawah termasuk para kontributor.

    Menerima kenyataan pahit itu, seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya di media sosial.

    Kabar pemecatan para kontributor penyiaran pelat merah itu juga segera menyebar.

    DPR, tepatnya Komisi VII pun memanggil Direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno dan Direktur LPP RRI I Hendrasmo, kemarin, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi soal PHK yang dilakukan dengan alasan program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo.

    Putra juga menyinggung curhatan seorang penyiar RRI yang mengaku ikut dipecat.

    “Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

    Putra tegas menyatakan, seharusnya efisiensi menyasar anggaran para pimpinan, bukan justru pekerja di level bawah.

    “Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” jelasnya.

    “Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

    “Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” tegas mantan pembawa berita itu.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.

    “Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.

    Curhat Penyiar

    Seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya usai dihantam gelombang PHK massal. 

    Hati sang penyiar tersebut begitu tersayat. 

    Ia mengadukan kepiluan hati kepada sang presiden, Prabowo Subianto.

    Sambil mengenakan penyuara jemala (headphone) dan mikrofon di hadapannya, perempuan itu mencurahkan hatinya kepada Prabowo Subianto. 

    Sang penyiar pun menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan sang presiden tersebut. 

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. 

    “Tapi apakah bapak sudah berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan”.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” katanya. 

    Setelah menumpahkan curahan hatinya, penyiar tersebut pun tak kuasa membendung air matanya. 

    Sengaja di-takedown

    Penyiar RRI tersebut lalu menurunkan video yang sudah dipublikasikan di akun Instagramnya. 

    Kendati demikian, video tersebut sudah kadung tersebar di jagat media sosial dan menuai banyak reaksi publik. 

    Namun, terkuak alasan sang penyiar menurunkan video itu. 

    Ia pun memberikan sebuah pengumuman di Instastory-nya. 

    Pengumuman itu diawali dengan ucapan syukur.

    Terima Kasih.

    “Itu kalimat pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman atas bantuannya, yang walau saya berbicara sejam pun jika tanpa bantuan kalian ini tidak akan sejauh ini.”

    “Why saya takedown lagi? Ini tidak ada tekanan, suruhan dari pihak manapun. Tapi, karena yang ingin saya sampaikan sudah sampai tujuannya. Dan ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung disela-sela waktu.”

    “Saya yakin esok dan selanjutnya akan ada kabar yang lebih menenangkan dan hangat untuk kita semua. DM yang masuk kubaca semuanya satu persatu dan ternyata mentalku tak cukup kuat menampung kesedihan teman-teman yang melebihi sedihku. Tapi, terimakasih kalian sudah mau bercerita lewat ketikan.”

    “Mari tawarlah takdir ini dengan doa-doa yang banyak. Kalian hebat. Kalian diberkati dari arah mana saja. Kalian tulang punggung keluarga yang luar biasa.”

    “Saya akan rest sebentar saja teman-teman. Bukan menyerah. Tidak. Hanya ingin mengembalikan energi, sambil beristirahat dan merayu takdir-Nya dalam doa, lalu saya akan selalu menunggu kabar-kabar baik dari kalian. Sempga sesegera mungkin,” tulisnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa kegiatan MPR Goes to Campus yang mengusung tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

    Agenda roadshow Eddy dalam kegiatan MPR Goes to Campus itu digelar ke sejumlah universitas di Cirebon, Semarang, dan Yogyakarta, dari 13 hingga 17 Februari 2025.

    “Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan suhu yang signifikan mulai dari Jakarta, NTT, Semarang bahkan hingga Bogor. Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan misalnya,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas melanjutkan, “Dan jangan lupa kita juga menghadapi ancaman banjir rob yang tidak hanya melanda warga Jakarta Utara, tapi sekarang sudah menjadi ancaman bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir di seluruh Indonesia.”

    Dia memandang bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak perubahan iklim ialah dengan melakukan transisi menuju energi terbarukan.

    “Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk energi terbarukan mulai dari geothermal, angin hingga surya, namun bauran energi terbarukan saat ini belum mencapai 15 persen dari bauran energi nasional. Ini yang harus ditingkatkan agar penggunaan energi terbarukan semakin besar ke depannya,” ujarnya.

    Selain memberikan materi, dia menjelaskan bahwa acara MPR Goes to Campus nantinya juga akan menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari civitas akademika mengenai kebijakan dalam mencegah dampak perubahan iklim hingga upaya penguatan transisi energi.

    “Kolaborasi MPR dan universitas ini juga merupakan upaya kami untuk mendengarkan berbagai masukan dari guru besar, dosen, peneliti dan juga mahasiswa mengenai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan energi,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Berikut daftar 7 kementerian/lembaga yang kena efisiensi anggaran terbesar. 

    Persetujuan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Dalam keputusan ini, DPR menyetujui efisiensi anggaran di berbagai kementerian dengan penghematan signifikan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum mengalami efisiensi terbesar dengan anggaran dikurangi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun atau kena pangkas hingga Rp81,38 triliun. 

    Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan penghematan sebesar Rp3,66 triliun setelah anggarannya dikurangi dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun. 

    Kemudian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami penyesuaian dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun, dengan penghematan Rp1,03 triliun.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa kementerian-kementerian terkait harus tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah terbangun. 

    Selain itu, Komisi V meminta mitra kerjanya untuk menjamin kelangsungan proyek yang sudah selesai proses tender, terutama infrastruktur mendesak yang berdampak besar terhadap perekonomian. Keberlanjutan pemanfaatan anggaran pun harus dilakukan dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, serta akuntabel.

    “Yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat harus tetap terjamin. Jika ada yang belum terakomodasi, harus diusulkan kembali ke pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerja di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Khusus kepada Kementerian Perhubungan, Lasarus mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran. Apalagi, Kementerian Perhubungan juga mengalami penyesuaian dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun, dengan efisiensi mencapai Rp17,87 triliun.

    Dia menekankan bahwa kondisi jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 

    “Saya mengkhawatirkan pergerakan masyarakat yang sangat besar menjelang mudik. Jika kondisi jalan tidak terjaga dengan baik, ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan,” tegasnya.

    Sementara kepada BMKG, Lasarus meminta agar seluruh kebutuhan operasional tetap diprioritaskan, terutama dalam hal perawatan peralatan. Penyebabnya, BMKG terdampak efisiensi anggaran dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun, dengan efisiensi sebesar Rp1,42 triliun.

    “Seluruh peralatan BMKG itu mahal dan harus dipertahankan agar tetap berfungsi. Jika tidak dijaga, malah akan berujung pada pembelian baru, yang justru bukan efisiensi, tetapi pemborosan,” pungkas Lasarus.

    Dia pun berharap bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini bukan yang terakhir, sehingga anggaran kementerian dan lembaga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang matang.

    Berikut alokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami efisiensi anggaran 

    Kementerian Pekerjaan Umum: Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun (efisiensi Rp81,38 triliun).
    Kementerian Perhubungan: Dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun (efisiensi Rp17,87 triliun).
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun (efisiensi Rp3,66 triliun).
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun (efisiensi Rp1,03 triliun).
    Kementerian Transmigrasi: Dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar (efisiensi Rp47,39 miliar).
    BMKG: Dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun (efisiensi Rp1,42 triliun).
    BNPP/Basarnas: Dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,01 triliun (efisiensi Rp486 miliar).

  • Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan gaji, tunjangan, hingga gaji ke-13 guru dan guru non-ASN (honorer) tak terdampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan cair sebelum Lebaran 2025. 

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp1,64 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) dilansir dari Antara.

    Abdul Mu’ti juga menegaskan anggaran tunjangan guru non-ASN atau guru honorer sebesar Rp11,5 triliun tetap akan diberikan kepada penerima dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan nilai tersebut sudah termasuk kenaikan tunjangan guru non-ASN yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan. Angka tersebut sesuai janji Presiden RI Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Sekjen PP Muhammadiyah itu menjelaskan saat ini prosesnya sudah mencapai tahap verifikasi dan validasi data dari masing-masing guru, yang prosesnya melibatkan pemerintah daerah.

    Mendikdasmen juga menekankan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan.

    “Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idulfitri [Lebaran 2025] sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa melaksanakan Hari Raya dengan gembira,” tutur Abdul Mu’ti.

  • Anggota DPR soroti strategi Kemenpar efektifkan efisiensi anggaran

    Anggota DPR soroti strategi Kemenpar efektifkan efisiensi anggaran

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (12/2/2025). (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

    Anggota DPR soroti strategi Kemenpar efektifkan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pascaefisiensi guna memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa.

    “Sektor perhubungan dan infrastruktur ini sangat mendorong kemajuan sektor pariwisata, namun dengan anggaran yang ada bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke tingkat desa? Agar pengelolaan pariwisata tetap dapat berjalan meskipun ada efisiensi anggaran?” kata Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Dia juga meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 pascaefisiensi dilakukan.

    Dia mempertanyakan bagaimana memastikan pariwisata di tanah air sebagai destinasi di tingkat global, bila kesiapan akses jalan belum memadai.

    “Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 ini masuk dalam rencana kerja yang mana setelah adanya efisiensi? Apakah tidak dijelaskan bagaimana mekanisme kolaborasi dengan sektor-sektor terkait tentang pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah?” ujarnya.

    Selain itu, Novita menyoroti pula strategi Kementerian Pariwisata dalam mengimplementasikan Tourism 5.0 yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas yang diusung.

    “Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?” tuturnya.

    Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, dia pun mengingatkan Kementerian Pariwisata agar tidak memangkas sektor-sektor penting pembangunan yang memiliki multiplier effect dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Sumber : Antara

  • Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

    Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya semangat kolaborasi dan optimisme nyata DPR Connect sebagai rumah yang menampung aspirasi, ide, dan pikiran generasi muda. Lewat kolaborasi diharapkan mampu menghadirkan dampak positif terhadap pembangunan di Indonesia.

    Dia menambahkan kehadiran DPR Connect juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman berupa perkembangan teknologi, globalisasi, dan sosial. Menurutnya, DPR harus terbuka untuk mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh kemajuan zaman.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam acara DPR Connect dengan topik ‘DPR dan Generasi Muda Kolaborasi untuk Perubahan’ di Jakarta, Rabu (12/2). Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan, Ketua BURT Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Director Blue Ocean Strategy Fellowship Indra Dwi Prasetyo, dan Pimpinan Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra. Diikuti oleh mahasiswa, Kompas Muda, Indonesia Next Leader (IDNL) dan influencer.

    “DPR Connect harus terkoneksi dalam teknologi dan menyesuaikan dalam undang-undang yang relevan. Misalnya yang disampaikan Pak Sekjen, program SIMAS PUU, Boss Campus, tinggal kita kembangkan lagi, bagaimana masyarakat tidak hanya generasi muda, dapat terus mengakses dan ikut memberikan masukan-masukannya,” kata Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Ibas, meskipun banyak ruang generasi muda untuk berbicara dan berpartisipasi, namun suara tersebut tidak mudah dan cukup untuk didengar di level pengambilan keputusan.

    “Untuk itu DPR Connect lah yang harus terdepan, tercepat, dan terkeras untuk terus menggaungkan suara-suara tersebut. Kita harus tahu bagaimana anak-anak muda juga dapat memberikan masukannya, tidak hanya DPR tapi juga pemerintahan,” paparnya.

    Ibas menegaskan bahwa DPR yang saat ini memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) akan selalu siap bersuara.

    “DPR punya BAM, 732 Anggota MPR, 580 DPR, 152 DPD yang selalu siap bersuara. Kewajiban kita untuk menyerap aspirasi,” ungkapnya.

    Ibas menyampaikan bahwa kolaborasi yang ini bukanlah retorika belaka, harus menjadi aksi nyata yang berdampak positif pada kemajuan yang kita inginkan. Menurutnya, MPR/DPR RI, media, dan generasi muda terus berkolaborasi di era Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dan semakin berkembang di era digital. Kesesuain terkait pendidikan dan kurikulum, ketenagakerjaan, adaptasi teknologi, serta terkait kehidupan sosial dan lingkungan,” kata Ibas.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Ibas meyakini, semua pihak harus memastikan semua aspirasi, ide, gagasan, dan pikiran masyarakat masuk dalam proses legislasi, program, dan kebijakan publik.

    “Kita jadikan ruang suara anak-anak muda tidak hanya sekedar ruang suara tapi ruang tulis dalam aksi nyata dan eksekusi program kebijakannya,” ujar Ibas.

    Menurutnya, hal itu tak hanya suara. Tapi juga memastikan bahwa program, pendidikan politik, dan pilar-pilar kebangsaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan program kewirausahaan masuk dalam proses belajar mengajar berikut pengembangannya.

    “DPR Connect, DPR Magang ini, adalah salah satu contoh nyata bagaimana kami menguatkan pemahaman diskusi, bukan hanya sekedar melakukan acara-acara seremonial belaka,” tutur Ibas.

    Ibas menegaskan agar masa depan Indonesia haruslah dibangun dengan semangat kolaborasi dan optimisme.

    “Kuncinya adalah kolaborasi. DPR connect to all, DPR untuk semua,” jelasnya.

    Sebagai Pimpinan MPR, dia mengatakan memiliki komitmen untuk terus memperkuat agar MPR RI sebagai rumah pengawal konstitusi dan penjaga kedaulatan rakyat.

    “Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari perkuat optimisme kita! Bekerja sama menuju masa depan yang lebih baik.sebagai inspirasi antar generasi,” katanya.

    “Kita optimis dengan kolaborasi antara DPR, media, dan generasi muda (publik), maka parlemen menjadi lebih baik dan negara lebih maju. DPR Connect sebagai inspirasi antar generasi,” sambungnya.

    Sementara itu, mahasiswa UI sekaligus peserta diskusi acara tersebut Muhammad Sami Arkan memberikan respon positif terhadap kegiatan itu. Menurutnya, DPR Connect bisa menghadirkan keterbukaan informasi terkait DPR.

    “Sangat seru, acara ini membuka pengetahuan kita tentang apa tugas DPR MPR RI, sehingga kita bisa lebih terbuka akan informasi-informasi tentang lembaga ini. Semoga acara ini bisa dilaksanakan serutin mungkin agar kami tahu kinerja dan program DPR MPR RI saat ini. Pak Ibas, penyampaiannya sangat menginspirasi. Terima kasih,” tutup Muhammad Sami Arkan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN turut merasakan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran. Ia menyebutkan, nilai anggaran Kementerian BUMN yang efektif terpangkas sekitar Rp 115 miliar.

    Erick mengungkapkan, pagu awal Kementerian BUMN untuk tahun 2025 senilai Rp 277,5 miliar. Angka tersebut diperuntukkan menjalankan dua program utama yakni program pengembangan dan pengawasan BUMN, serta program dukungan manajemen.

    “Terdiri dari Rp 80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar program dukungan manajemen. Jadi total anggaran Rp 277 miliar,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemangkasan anggaran. Namun Erick mengajukan permohonan agar nilainya tidak terlalu besar.

    Menteri BUMN menyebut, angka anggaran untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN di 2025 minimal Rp 215,3 miliar. Hal tersebut telah diajukan Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan.

    Adapun, pengajuan terkait nominal pemangkasan anggaran telah diserahkan kemarin, Rabu (12/2/2025). Sehingga saat ini Erick Thohir tengah menantikan keputusan Bendahara Negara.

    “Kemarin siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100%. Mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” ungkap Erick.

    Erick membeberkan beberapa jenis belanja yang terdampak pemangkasan anggaran, seperti pemotongan perjalanan dinas, penurunan biaya tools pengawasan BUMN, dan pengurangan fasilitas IT.

    Kemudian juga terdapat pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), pengurangan fasilitas pimpinan, penyesuaian kendaraan dinas, pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial, serta efisiensi pemakaian gedung.

    “Kami masih berkomunikasi walaupun kemarin (anggaran) yang kami dapatkan kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan, kita tunggu saja satu atau dua bulan,” pungkasnya terkait efisiensi anggaran di Kementerian BUMN.

  • VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

    VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

    VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

  • Kena Efisiensi Anggaran Rp 201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di KPK? – Halaman all

    Kena Efisiensi Anggaran Rp 201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di KPK? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah rekonstruksi anggaran tahun 2025 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Gedung Nusantara, Jakarta pada Rabu (12/2/2025). 

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan KPK dalam program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan akselerasi hilirisasi.

    “Pagu KPK tahun 2025 sebelum rekonstruksi adalah Rp 1,237 triliun, lalu kemudian setelah rekonstruksi menjadi Rp1,036 triliun, sehingga efisiensi dari KPK mencapai Rp201 miliar,” terang Agus.

    Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, KPK menyesuaikan anggarannya untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Mata anggaran pada pos belanja barang disesuaikan menjadi Rp239 miliar dari sebelumnya Rp428 miliar atau mencapai 45 persen. 

    Pada pos belanja modal, dilakukan efisiensi sebesar 37 persen, sehingga menjadi Rp11,82 miliar yang sebelumnya adalah Rp18,72 miliar. 

    “Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh KPK kepada pemerintah,” kata Agus.

    Langkah rekonstruksi anggaran lainnya dilakukan KPK dengan penyesuaian pada sejumlah aspek, di antaranya terkait perjalanan dinas, optimalisasi teknologi informasi untuk kegiatan rapat dan seminar, pembatasan kegiatan seremonial, pengadaan souvenir, serta efisiensi penggunaan jasa konsultan/ahli.

    “Dalam konteks biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa, KPK juga sudah cukup efisien, karena kami tidak menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas bagi pejabat dan pegawai,” ujar Agus.

    Meski demikian, Agus menegaskan, rekonstruksi anggaran tidak berdampak signifikan pada upaya pemberantasan korupsi. 

    Hal ini selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Agar tetap berjalan optimal, Insan KPK akan mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya,” sebut Agus.

    Rekonstruksi anggaran yang dilakukan KPK direspons positif anggota komisi III DPR RI. 

    Salah satunya, Rudianto Lallo, yang menyebut para penegak hukum harus tetap kuat dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

    “Pedang keadilan bisa ikut serta mensejahterakan rakyat, dengan cara apa? Tentu dengan penegakan hukum. Bagaimana penerimaan negara bisa masuk dari pemulihan aset di bidang pemberantasan korupsi, minimal dengan menekan potensi kebocoran di sejumlah sektor,” katanya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, perwakilan dari Biro Keuangan KPK, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK.

  • Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Triliun

    Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Triliun

    loading…

    Raker Komisi XIII DPR RI bersama mitra kementerian/lembaga di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) turut terkena pemangkasan anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Anggaran yang terpotong sebesar 45,07% dari total pagu sebesar Rp5.066.600.725.000.

    Hal itu diungkapkan oleh Wamenkum Edwar Omar Sharif Hiariej saat Raker bersama Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    “Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07% dari total pagu Rp5.066.600.725.000,” kata Eddy.

    Dengan demikian, Eddy menyampaikan, total anggaran yang dikantongi saat ini sebesar Rp2.783.206.725.000. Atas dasar itu, Eddy menyampaikan, Kemenkum mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun.

    “Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tusi (tugas dan fungsi), Kemenkum usulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122,” terang Eddy.

    Menurutnya, anggaran itu bisa berupa rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun dan dari PNBP sebesar Rp492,6 miliar.

    “Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan, dan pelayanan hukum serta program dukungan manajamen,” kata Eddy.

    (abd)