Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kementeriannya memangkas pagu anggaran sebesar Rp115,6 miliar. Awalnya, total pagu 2025 adalah sebesar Rp277,5 miliar.

    Pada saat ini, sisa anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp161,9 miliar. Hasil dari pemangkasan anggaran itu pun berdampak pada sejumlah pos, termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70 persen, serta penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” kata Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis 13 Februari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa anggaran awal yang sebesar Rp277,5 miliar terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp197,4 untuk program dukungan manajemen.

    Akan tetapi, dia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

    Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai di Bawah Rp215 Miliar

    Erick Thohir mengusulkan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp215 miliar, karena angka itu merupakan batas minimum kementerian untuk beroperasi.

    “Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” tuturnya.

    Erick Thohir menyampaikan, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi tersebut memangkas kurang lebih 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277,5 miliar.

    Dia menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp215 miliar. Oleh karena itu, dia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir merincikan bahwa Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.

    “Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, efisiensi Rp215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.

    Erick Thohir juga memangkas hal-hal lainnya seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain.

    “Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Golkar DPR merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-57 pada 13 Februari 2025 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perayaan HUT ke-57 Fraksi Partai Golkar diisi dengan seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, tema hilirisasi sengaja dipilih karena peran hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud bukan tanpa sebab karena hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas pada 2045 atau tidak,” ujar Sarmuji dalam sambutanya saat menjadi keynote speaker di acara seminar tersebut, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan, terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045. Pertama adalah bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai 2030 sampai 2035.

    “Bonus demografi itu mencapai puncaknya ketika usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Untuk itu mulai saat ini penting mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik,” jelas Sarmuji. 

    Kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia emas 2045 adalah mengelola sumber daya alam secara maksimal. Salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan Bapak presiden. Sejak kepemimpinan Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Tentunya hilirisasi ini tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja. Kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia tercapai,”  pungkasnya. 

  • Efisiensi Anggaran Kemendag Rp812,1 Miliar atau 38,88 Persen dari Total Pagu Rp1,85 Triliun – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemendag Rp812,1 Miliar atau 38,88 Persen dari Total Pagu Rp1,85 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dipangkas sebesar Rp812,1 miliar atau setara 38,88 persen dari total pagu anggaran Rp 1,853 triliun untuk tahun 2025.

    Pemangkasan ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kementerian Perdagangan akan melakukan efisiensi pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar 38,88 persen dengan total pagu Tahun Anggaran 2025,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Mendag Budi mengatakan, efisiensi ini menghapus biaya perjalanan dinas, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), acara seminar serta seremonial honorarium dan belanja lainnya.

    “Sehingga pagu Kementerian Perdagangan setelah rekonstruksi menjadi sebesar Rp 1,132 triliun dari semula sebesar Rp 1,853 triliun,” tegas Budi.

    Selain itu, Mendag Budi menyebut bahwa pagu anggaran Kemendag setelah rekonstruksi harus memenuhi kebutuhan untuk belanja pegawai sebesar Rp 694,037 miliar.

    Kemendag juga perlu memenuhi kebutuhan operasional dasar dan pelayanan publik serta dukungan fokus program kerja Kementerian Perdagangan sebesar Rp 438,6 miliar.

    “Adapun efisiensi pada anggaran tersebut kami tetap fokus pada program kerja Kementerian Perdagangan yaitu pengamanan pasar dalam negeri perluasan pasar ekspor dan UMKM bisa ekspor,” ujarnya.

  • Komisi XI: Efisiensi Anggaran Harus Didukung Perencanaan dan Pengawasan yang Baik

    Komisi XI: Efisiensi Anggaran Harus Didukung Perencanaan dan Pengawasan yang Baik

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mengimbau kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto di kementerian dan lembaga harus didukung dengan perencanaan serta pengawasan yang baik. 

    Menurut Najib, perencanaan dan pengawasan itu penting agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

    “Yang terpenting adalah memastikan efisiensi anggaran ini diiringi dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, sehingga tetap sejalan dengan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Najib kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Najib mengatakan langkah efesiensi anggaran ini tidak hanya memperkuat stabilitas fiskal, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Menurut Najib, langkah efisiensi anggaran ini merupakan strategi penting untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bertujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Najib.

    Diketahui, saat ini DPR sedang melakukan rapat pembahasan efisiensi dan rekonstruksi anggaran tahun 2025 dengan kementerian dan lembaga. Total target pemangkasan atau hasil keseluruhan dari kebijakan efisiensi anggaran tetap sebesar Rp 306 triliun, meski ada rekonstruksi anggaran. 

    Pembahasan efisiensi dan rekonstruksi anggaran antara K/L dengan DPR dilakukan pada 12-13 Februari 2025 dan hasilnya dilaporkan ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari 2025.

  • BRIN Pastikan Efisiensi Tak Berimbas pada THR dan Gaji ke-13 Pegawai

    BRIN Pastikan Efisiensi Tak Berimbas pada THR dan Gaji ke-13 Pegawai

    BRIN Pastikan Efisiensi Tak Berimbas pada THR dan Gaji ke-13 Pegawai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Riset dan Inovasi Nasional (
    BRIN
    ) memastikan bahwa
    efisiensi anggaran
    tidak berdampak pada pemberian Tunjangan Hari Raya (
    THR
    ) dan
    gaji ke-13
    pegawai.
    Diketahui, BRIN terkena efisiensi setelah rekonstruksi sebesar Rp 1,42 triliun atau 24,46 persen dari total pagu Rp 5,84 triliun. Dengan demikian, pagu aktif BRIN usai rekonstruksi sebesar Rp 4,413 triliun.
    “Kami memastikan bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap belanja pegawai, termasuk belanja pegawai ke-13 dan ke-14,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
    Tak cuma itu, Handoko memastikan bahwa riset dan inovasi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski terdapat efisiensi belanja.
    Adapun program prioritas itu meliputi swasembada pangan, swasembada energi, kemandirian kesehatan, dan ekonomi berkelanjutan berbasis pengetahuan.
    “Ini kami lakukan dalam bentuk bahwa anggaran belanja barang untuk riset dan inovasi di 12 organisasi riset di BRIN tetap dipertahankan tanpa terkena efisiensi sama sekali, untuk memastikan pelaksanaan dari program prioritas nasional yang menjadi penugasan bagi kami,” ujar Handoko.
    Lebih lanjut, Handoko menjabarkan, fokus
    efisiensi anggaran BRIN
    2025 adalah pada pada perjalanan dinas luar negeri, kecuali atas pembiayaan pengundang atau mobilitas talenta riset dan inovasi secara selektif.
    Kemudian, dia mengatakan, efisiensi akan menghapus seluruh fasilitas bagi pimpinan dan unsur pimpinan mulai dari dirinya sendiri hingga seluruh pimpinan di lingkungan BRIN.
    “Ketiga, penghapusan seluruh paket
    meeting
    dan konsumsi rapat, pembatasan signifikan perjalanan dinas dalam negeri kecuali atas pembiayaan pengundang, dan ini penting karena untuk menjaga keberlangsungan publik dan pelaksanaan riset inovasi di lapangan,” kata Handoko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KLB Partai Gerindra: Prabowo Subianto Kembali Menjadi Ketua Umum – Page 3

    KLB Partai Gerindra: Prabowo Subianto Kembali Menjadi Ketua Umum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) ke-VII di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 13 Februari 2025.

    Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengatakan, hasil kongres memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina.

    “Disepakati dengan kesepakatan yang ada bahwa Rapimnas diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) kembali memantapkan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai formatur tunggal,” kata Dasco saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

    Dasco menyebut semula acara yang digelar adalah Rapimnas, namun kesepakatan peserta maka rapat menjadi KLB.

    “Bahwa Rapimnas atas permintaan peserta rapat yang sudah kuorum, disepakati dengan kesepakatan yang ada bahwa Rapimnas diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB),” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang seluruh jajaran fraksi DPR dan jajaran DPP Partai Politik untuk hadir dalam HUT ke-17 Gerindra di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 14 Februari 2025.

    “Iya diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan,” kata Ketua Komisi XIII Willy Aditya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Semua fraksi, DPP juga ikut,” sambungnya.

    Menurut Willy, momen HUT Gerindra besok disebut sebagai momentum silaturahmi dan konsolidasi. “Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” kata dia.

    Politikus Nasdem menyebut, acada besok akan diisi ramah-tamah antara Prabowo dengan para elite partai politik. Menurutnya, tidak akan ada pembahasan soal anggaran atau evaluasi kabinet.

    “Enggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” tutur dia.

    “Ya kalau semakin sering kita ketemu, tentu ini menjadi modal besar, modal dasar yang cukup kokoh untuk pemerintahan bisa berjalan,” sambung dia.

    Diketahui, Gerindra menggelar rangkaian acara menyambut HUT ke-17. Puncak acara akan digelar pada Sabtu, 15 Februari 2025 di SICC Sentul, Bogor.

  • Jelang Putusan Praperadilan Hasto, Polisi hingga Satgas PDIP Berjaga di PN Jaksel

    Jelang Putusan Praperadilan Hasto, Polisi hingga Satgas PDIP Berjaga di PN Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang putusan  praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sore ini diwarnai oleh demo di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang rencananya dimulai pada Kamis (13/2/2025) pukul 16.00 WIB. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah peserta aksi dengan dua mobil box berdemo di depan PN Jakarta Selatan. Orator aksi menyebut mereka berasal dari kalangan mahasiswa. 

    Demo yang berjalan pun dijaga cukup ketat oleh petugas Kepolisian. Suasana lalu lintas di sekitar Jalan Ampera Raya, Ragunan, Jakarta Selatan itu pun terlihat padat merayap. 

    Suasana jelang sidang putusan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan, di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025)/Bisnis-Dany Saputra.Perbesar

    Di depan pagar masuk PN Jakarta Selatan, penjagaan dilakukan oleh sejumlah petugas dari Satgas Cakra Buana PDIP. Sejumlah pria berseragam hitam dengan baret merah tampak berjaga melihat orang-orang berlalu lalang masuk dan keluar PN Jakarta Selatan.

    Sementara di dalam ruang sidang, bangku hadirin sudah penuh sejak 30 menit sebelum sidang dimulai. Pihak Termohon yakni KPK dan Pemohon, kuasa hukum Hasto belum terpantau hadir.

    Hanya satu orang kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail terlihat sudah masuk ke ruangan sidang dan menaruh tasnya. Namun, tak lama setelah itu, dia kembali meninggalkan ruangan sidang.

    Sidang putusan praperadilan sore ini akan dipimpin Hakim Tunggal Djuyamto. Putusan Hakim akan menentukan nasib Hasto di kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Suasana di dalam gedung PN Jaksel jelang sidang putusan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan pada Kamis (13/2/2025)/Bisnis-Dany Saputra.Perbesar

    Harapan Kuasa Hukum Hasto vs KPK 

    Pihak Hasto menyatakan siap dengan apapun hasil sidang praperadilan ini. Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto, menyampaikan bahwa semua argumen, dalil, bukti, dan kesaksian untuk mendukung permohonan atau gugatan kliennya sudah dipaparkan.

    “Persidangan ini sekaligus bentuk tanggung jawab, bentuk perjuangan hukum kami di PDI Perjuangan untuk mengedukasi publik terkait penegakan hukum yang tidak boleh sewenang-wenang. Hukum acara harus dipatuhi,” kata Ronny melalui keterangan tertulis. 

    Sementara itu, KPK berharap Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyidangkan praperadilan Hasto objektif dalam memutus perkara tersebut. 

    “KPK berharap Hakim Tunggal Praperadilan tersangka HK dapat secara objektif melihat dan menilai seluruh alat bukti serta argumen yang telah disajikan oleh tim Biro Hukum KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Tessa pun menyebut lembaganya meyakini bahwa Hakim akan menolak praperadilan Hasto. 

    “Sehingga memiliki keyakinan untuk memutuskan, bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Sdr. HK harus ditolak,” katanya. 

    Lembaga antirasuah sebelumnya menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron. 

  • Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun, Legislator Gerindra: Sudah Sepatutnya

    Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun, Legislator Gerindra: Sudah Sepatutnya

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mengatakan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara sejalan dengan harapan masyarakat. Martin menilai keputusan itu sebagai langkah tegas terhadap pelaku korupsi.

    “Ini sesuai harapan masyarakat. Dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi,” kata Martin kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Martin, vonis yang lebih berat dari putusan pertama 6,5 tahun menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan. Ia berharap putusan ini memberikan efek jera.

    “Korupsi seperti ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Putusan ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat,” tegas Martin.

    Ia menyebut vonis Hakim pengadilan tinggi DKI menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan hukuman yang lebih berat, kata dia, ke depannya tak ada lagi pelaku korupsi yang merasa kebal hukum.

    “Ini momentum bagi aparat penegak hukum untuk terus memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam yang memiliki dampak luas bagi masyarakat,” ucapnya.

    Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

    Vonis banding terhadap Harvey Moeis dibacakan hari ini di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2). Vonis dibacakan hakim ketua Teguh Arianto.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun,” ujar Teguh.

    Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

    Tuntutan dibacakan jaksa pada sidang Senin, 9 Desember 2024. Sidang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Efisiensi Anggaran Rp 4,4 T, Menteri Imipas Pastikan Gaji Pegawai Tidak Dipotong

    Efisiensi Anggaran Rp 4,4 T, Menteri Imipas Pastikan Gaji Pegawai Tidak Dipotong

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pihaknya tidak memotong anggaran untuk gaji pegawai setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 4,4 triliun. Efisiensi anggaran ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan untuk belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi,” ujar Agus saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Kementerian Imipas memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 15.962.130.370.000. Lalu dilakukan efisiensi sebesar Rp 4.492.200.000.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 11.469.930.370.000.

    Agus mengatakan, efisiensi anggaran paling besar adalah pos belanja modal yang awalnya Rp 2,2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Sementara, efisiensi anggaran untuk belanja barang, awalnya memiliki pagu Rp 6,7 triliun kini hanya tersisa Rp 3,7 triliun.

    Lebih lanjut, Agus menuturkan, sisa anggaran sebesar Rp 11,46 triliun akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas rutan pada 18 wilayah dan sarana prasarana.

    “Sedangkan Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan,” ungkap dia.

    Dia memastikan efisiensi anggaran tidak memengaruhi komitmen Kementerian Imipas dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik. 

  • Massa tuntut keadilan kasus Hasto Kristiyanto di PN Jaksel

    Massa tuntut keadilan kasus Hasto Kristiyanto di PN Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Massa menuntut keadilan terkait kasus penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Jika darah kami masih mengalir, detak jantung masih berdetak, kami akan terus menuntut keadilan,” kata salah satu orator Koalisi Anti Korupsi, Rizky saat memandu demonstrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Rizky mengatakan sebagai perwakilan masyarakat pihaknya menginginkan masih adanya tonggak hukum berkeadilan.

    Maka itu, pihaknya berharap hasil putusan sidang praperadilan Hasto sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.

    “Kami menuntut Harun Masiku dan Hasto karena keadilan kami sebagai masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Tampak di lokasi, sejak sekitar pukul 14.09 WIB massa memenuhi gedung PN Jakarta Selatan menjelang sidang gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Terlihat mereka tidak mengenakan atribut ataupun tanda pengenal apapun.

    Pada Kamis ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar putusan sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

    Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025