Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Prabowo Bersedia Kembali Jadi Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025-2030 – Page 3

    Prabowo Bersedia Kembali Jadi Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025-2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Hal ini diputuskan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ke-7 Partai Gerindra yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, Jawa Barat, Kamis.

    Dia mengatakan kongres ini dihadiri semua pengurus DPD Partai Gerindra tingkat provinsi, dan semua pengurus DPC Partai Gerindra tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Pusat hingga anggota fraksi Partai Gerindra di DPR kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI.

    Muzani menuturkan pengurus DPC dan DPD Partai Gerindra mengusulkan Prabowo kembali menjadi ketua umum. Prabowo pun langsung menyatakan kesediaannya kembali memimpin Partai Gerindra.

    “DPC dan DPD meminta agar Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima,” ujarnya.

    Prabowo juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Muzani menyebut hal ini meripalam usulan DPD dan DPC Partai Gerindra selaku peserta kongres.

    “Menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. DPD dan DPC peserta Kongres meminta agar Pak Prabowo tetap menjadi Ketua Dewan Pembina, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai. Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” jelas Muzani.

    Selain itu, kata dia, kongres ini menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tugas (AD/ART) Partai Gerindra. Prabowo juga berhak menyusun pengurus DPP Partai Gerindra periode 2025-2030.

    “Pak Prabowo menerima tanggung jawab tersebut (sebagai formatur tunggal),” ujar dia.

    Dalam kongres ini, DPP Partai Gerindra periode 2020-2025 menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Para kader menilai laporan tersebut sangat memuaskan baik dari sisi prestasi politik, kepercayaan rakyat, hingga keuangan.

    “Semua DPC dan DPD menerima laporan tersebut tanpa catatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPP, DPC, PAC, ranting, dan anak ranting Partai Gerindra yang tetap setia berjuang bersama kami,” pungkas Muzani.

  • Rencana Internet RI Kecepatan 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Ini Kata DPR

    Rencana Internet RI Kecepatan 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Ini Kata DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki rencana untuk mendorong kecepatan internet Indonesia tembus 100 Mpbs. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menjelaskan hal itu mungkin bisa terwujud.

    “Sangat memungkinkan,” kata Dave kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/2/2025).

    Salah satu yang dia ingatkan adalah tetap menjaga persaingan industri untuk tetap sehat. Dengan begitu, tidak ada yang menguasai pasar tetapi tidak memberikan jasa terbaiknya.

    “Pembangunan jaringan pastinya, dan memastikan persaingan yg sehat akan pelaku penyedia internet dan pengawasan kpd sluruh ISP agar tdk ada yg spenuhnya menguasai pasar tanpa memberikan jasa terbaik dgn harga termurah,” jelasnya.

    Impian Indonesia punya kecepatan 100 Mpbs memang sudah diungkapkan berkali-kali oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan menyiapkan frekuensi 1,4 Ghz untuk Broadband Wireless Access (BWA).

    Dalam keterangan resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan menyiapkan spektrum sebesar 80 Mhz untuk frekuensi tersebut. Selain untuk kecepatan internet, frekuensi 1,4 Ghz juga disiapkan agar harga layanan yang kian terjangkau.

    Sementara itu, dalam laporan Speedtest Global Index Desember 2024 oleh Ookla, kecepatan internet Indonesia masih jauh dari 100 Mbps. Baik untuk kecepatan mobile dan fixed broadband.

    Indonesia berada di urutan ke 86 untuk mobile sebesar 28,80 Mpbs dan Fixed Broadband memiliki kecepatan 32,07 Mbps berada di peringkat ke-121. Kecepatan internet tersebut masih di bawah dari kebanyakan negara di Asia Tenggara, berikut rincian laporannya:

    Kecepatan Internet Mobile di Asia Tenggara

    – Singapura 129,13 Mbps (peringkat 15)

    – Malaysia 105,36 Mbps (peringkat 20)

    – Vietnam 86,96 Mbps (peringkat 37)

    – Thailand 65,47 Mbps (peringkat 46)

    – Laos 36,64 Mbps (peringkat 75)

    – Filipina 36,36 Mbps (peringkat 77)

    – Kamboja 32,27 Mbps (peringkat 82)

    – Indonesia 28,80 Mbps (peringkat 86).

    Kecepatan Internet Fixed Broadband di Asia Tenggara

    – Singapura 330,98 Mbps (peringkat 1)

    – Thailand 235,86 Mbps (peringkat 12)

    – Vietnam 159,32 Mbps (peringkat 35)

    – Malaysia 118,63 Mbps (peringkat 45)

    – Filipina 93,76 Mbps (peringkat 58)

    – Brunei Darussalam 76,60 Mbps (peringkat 83)

    – Kamboja 46,14 Mbps (peringkat 108)

    – Laos 40,06 Mbps (peringkat 114)

    – Indonesia 32,07 Mbps (peringkat 121)

    – Myanmar 28,94 Mbps (peringkat 124)

    (fab/fab)

  • Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pihaknya mencoret pelaksanaan rapat di hotel bintang mewah dan acara Focus Group Discussion (FGD) imbas efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Pembahasan Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Terhadap efisiensi ini, kami BPJPH menyikapi dengan mengatakan bahwa menghapus FGD adalah sebuah kemuliaan, menghilangkan rapat di hotel bintang mewah itu juga sebuah kerahiman, dan studi banding yang dihilangkan adalah sebuah kepedulian. Sehingga anggaran yang dipotong ini kami tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal.

    Babe menyampaikan bahwa     mulanya, postur anggaran BPJPH untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp436 miliar. Rinciannya, 91% dari anggaran itu untuk sertifikasi halal. Sedangkan sisanya atau 9% untuk operasional.

    Namun, anggaran BPJPH 2025 dipangkas Rp233 miliar sehingga kini tersisa Rp203 miliar. Meski begitu, Babe menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah untuk memotong anggaran, melainkan disimpan.

    “Terjadi efisiensi, disimpan, bukan dipotong, disimpan Rp233 miliar sehingga tersisa Rp203 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa BPJPH mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp245 miliar. Dia merincikan anggaran Rp245 miliar ini dialokasikan untuk Deputi Kemitraan senilai Rp17 miliar, Deputi Registrasi dan Sertifkasi Rp153 miliar.

    Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan senilai Rp18 miliar dan Sekretariat Utama adalah Rp56 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 BPJPH sebesar Rp191.061.612.000 atau Rp191,06 miliar, yang semula pagu awal sebesar Rp436.812.997.000.

    “Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 [BPJPH] menjadi sebesar Rp245.751.385.000,” kata Pimpinan Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.

     

  • Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan terkait kekurangan anggaran untuk gaji pegawai di tengah efisiensi anggaran. Iftitah memastikan pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannnya, tidak termasuk pengurangan gaji pegawai dan honorer.

    “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman tidak terpengaruh efisiensi karena gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” kata Iftitah saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI kemarin, Iftitah menyampaikan memang ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar. Terkait hal itu, dia menerangkan anggaran gaji pegawai yang kurang ini bukan karena efek pemangkasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian terbaru yang pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    “Jika kemarin kami sampaikan ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar itu bukan karena efisiensi tetapi karena kami adalah kementerian baru sehingga gaji pegawai kami sebagian besar masih berada di Kementerian Desa,” jelas Iftitah.

    Pihaknya juga telah bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengaturan gaji pegawai dan honorer di kementeriannya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Oleh karena itu kami sesuai arahan Menteri Keuangan bersurat kepada BA BUN untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji para pegawai dan honorer. Sekali lagi gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman sama sekali tidak terpengaruh oleh efisiensi,” tambah dia.

    Sebelumnya, Anggaran Kementerian Transmigrasi dipangkas sebesar Rp 38,91 miliar dari pagu awal Rp 122,42 miliar. Sehingga pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp 83,50 miliar.

    Iftitah menyampaikan dengan adanya efisiensi tersebut berdampak pada berbagai aspek operasional dan sejumlah pegawai Kementeriannya. Di mana ada defisit sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai di kementeriannya.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Iftitah mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementeriannya mencapai 303 orang, ditambah 88 pegawai hasil pengalihan dari Kementerian Desa, sehingga total pegawai ASN menjadi 391 orang. Kemudian non ASN di Kementeriannya itu terdapat 246 pegawai.

    (rrd/rrd)

  • Anggaran Kemenkeu Dipotong Rp 8,99 T, Dinas Dibatasi-Rapat Tanpa Konsumsi

    Anggaran Kemenkeu Dipotong Rp 8,99 T, Dinas Dibatasi-Rapat Tanpa Konsumsi

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 ikut dipangkas Rp 8,99 triliun dari pagu Rp 53,19 triliun. Hal itu akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Kemenkeu setelah dipangkas menjadi Rp 44,20 triliun. Pihaknya meminta persetujuan kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja.

    “Total efisiensi yang dilakukan untuk Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah kita harus menghemat lebih lanjut lagi Rp 8,99 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyebut belanja yang dipangkas antara lain konsinyering dan kegiatan seremonial seperti pengadaan suvenir, pencetakan banner, dan spanduk. Belanja konsumsi untuk rapat dalam hal ini juga ditiadakan.

    “Kegiatan seremonial kita hapuskan seluruhnya bahkan. Pengadaan suvenir, pencetakan banner, spanduk, bahan, konsumsi untuk rapat, kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi. Diklat, bimtek, sosialisasi secara luring dalam hal ini,” beber Sri Mulyani.

    Selain itu, perjalanan dinas juga menjadi dibatasi. Kemudian penundaan belanja modal untuk multi years kontrak, termasuk pengurangan belanja langganan daya dan jasa, belanja sewa, hingga belanja pemeliharaan gedung bangunan, serta peralatan dan mesin yang tidak prioritas.

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani memastikan prinsip efisiensi ini tidak mengusik belanja gaji. Kemudian terdapat beberapa kebutuhan strategis dan prioritas yang harus dibayarkan yang tidak terkena efisiensi.

    Kebutuhan strategis dan prioritas yang dimaksud yang dikecualikan dari efisiensi yakni dukungan penerimaan negara dalam rangka mendukung mencapai target penerimaan (pengadaan dan provinsi meteral, ekstensifikasi perpajakan, patroli laut), TIK strategis (Coretax system, SINSW, CEISA, SPAN, SAKTI), pengadaan pita cukai yang harus disediakan di 2025, hingga premi asuransi BMN yang menjadi kewajiban di 2025.

    “Itu tetap didukung, namun kita juga meneliti secara detail dan persis mengenai kebutuhan anggarannya,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

    Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA —Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengungkap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) batal dipangkas hingga Rp81,38 triliun usai dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran TA 2025.

    Lasarus menyebut, pemangkasan Pagu Anggaran 2025 Kementerian PU disepakati turun menjadi Rp60,49 triliun.

    “Ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari tadinya [diefisiensi] Rp81,38 triliun efisiensinya menurun ke Rp60,46 triliun,” jelas Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Dengan demikian, tambah Lasarus, pagu indikatif Kementerian PU TA 2025 usai dilakukan rekonstruksi menjadi Rp50,48 triliun dari sebelumnya sebesar Rp29,57 triliun.

    “Sehingga pagu akhir pagu indikatif Kementerian PU sebesar Rp50,48 triliun. Bapak Ibu sekalian ini harus kita sahkan kita ketok,” tegas Lasarus.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pihaknya terdampak pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp81,38 triliun. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran itu sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. 

    “Pagu DIPA semula Rp110,95 triliun telah diefisiensi sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga, sisa total pagu Rp29,57 triliun,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025). 

    Dalam laporannya, setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri dari proyek konektivitas, sumber daya air, hingga kawasan permukiman.

    Dody menjelaskan, Ditjen SDA bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Prasarana strategis sebesar Rp20,69 triliun.

  • Kemenkeu Kena Pangkas Anggaran Rp8,99 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya – Page 3

    Kemenkeu Kena Pangkas Anggaran Rp8,99 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo terkait efisiensi belanja kementerian/Lembaga tahun anggaran 2025, kementeriannya mengalami penyesuaian anggaran atau mengefisiensikan anggaran sebesar Rp 8,99 triliun untuk 2025.

    Alhasil, dengan dilakukannya efisiensi tersebut anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 menjadi Rp44,203 triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp53,195 triliun.

    “Pagu anggaran Kemenku yang tadinya Rp53,195 triliun, efisiensinya Rp8,991 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait efisiensi anggaran, di kantor DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menkeu menegaskan, pentingnya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut memberikan arahan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan efisiensi, terutama dalam belanja operasional dan non-operasional, agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.

    “Di mana seluruh Kementerian Lembaga harus tetap melaksanakan upaya maksimum memperbaiki efisiensi,” ujarnya.

    Adapun fokus utama efisiensi, menurut Sri Mulyani, adalah pada pengurangan belanja yang tidak terlalu langsung mendukung tujuan pembangunan nasional.

    Beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian adalah belanja operasional, seperti biaya perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Hal ini bertujuan agar anggaran yang tersedia bisa digunakan dengan lebih optimal, menghindari pemborosan, dan mendukung prioritas pembangunan yang lebih strategis.

    Namun, ada pengecualian dalam pelaksanaan efisiensi tersebut. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial tidak termasuk dalam upaya penghematan yang dimaksud dalam Inpres 1 Tahun 2025. Hal ini karena kedua pos anggaran tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlanjutan layanan publik.

    “Yang tidak termasuk di dalam efisiensi dari belanja sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2025 adalah belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” ujarnya.

  • Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tak ada pengurangan jumlah staf atau sumber daya manusia (SDM) setelah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintah. 

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya belum mengurangi jumlah petugas keamanan (security) dan petugas operasional kebersihan (office boy). Erick masih memaksimalkan anggaran di kementerian untuk mempekerjakan kelompok pekerja tersebut. 

    “Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025). 

  • Biaya Perjadin Kantor Sri Mulyani Rp1,5 T Kena Pangkas, Jadi Segini!

    Biaya Perjadin Kantor Sri Mulyani Rp1,5 T Kena Pangkas, Jadi Segini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu untuk tahun ini hanya akan mencapai Rp 44,20 triliun, turun dari sebelumnya Rp 53,19 triliun.

    Salah satu yang menjadi sorotan ada besarnya anggaran perjalanan dinas (Perjadin) kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mencapai Rp 1,52 triliun pada tahun ini. Anggaran ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani mengaku anggaran ini akan dipangkas menjadi Rp 708,97 miliar pada tahun ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” kata Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, dia menuturkan untuk perjalanan dinas sekarang wajib harus menggunakan e-Perjadin, sehingga bisa dimonitor berapa anggarannya, tujuan Perjadin dan frekuensi masing-masing PNS.

    “Sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi,” tegas Sri Mulyani.

    (haa/haa)